Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • DPRD Bali tutup sementara pembangunan lift tebing Pantai Kelingking

    DPRD Bali tutup sementara pembangunan lift tebing Pantai Kelingking

    Klungkung (ANTARA) – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menutup sementara pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

    “Kalau sudah dalam konteks penegakan perda tata ruang oleh Satpol PP Bali ya dipastikan supaya jangan ada lagi kegiatan,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha di Klungkung, Jumat.

    Ia menyampaikan bahwa pembangunan lift kaca berbahan besi setinggi 180 meter dari dasar jurang tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

    Apalagi, pihak investor yaitu PT Bangun Nusa Properti (BNP) terbukti belum mengantongi sejumlah izin termasuk terkait mitigasi bencana dan keselamatan kerja.

    “Kalau sampai ada kan pelanggaran itu kan bisa dipanggil ada pidananya itu ini kan sudah pro justitia sudah penegakan perda perlu dievaluasi,” ujar Made Supartha.

    Selain izin-izin tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali juga menyoroti bangunan lift kaca yang tidak menunjukkan arsitektur Bali, padahal sudah diatur Perda Bali Nomor 5 Tahun 2025, sehingga tak ada lagi alasan pemberian izin pembangunan dilanjutkan.

    Situasi lift kaca di tebing Pantai Kelingking Nusa Penida yang hari ini ditutup sementara Pansus TRAP DPRD Bali dan Satpol PP Bali, Klungkung, Jumat (31/10/2025). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.

    Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi turut menambahkan bahwa penutupan sementara pembangunan berdasarkan masukan sejumlah OPD Pemprov Bali yang terkait.

    Salah satunya data Disnaker bahwa K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja belum dipenuhi sehingga berpotensi menimbulkan bahaya besar bagi pekerja dan pengunjung harian wisata.

    Investor juga belum melakukan pengesahan gambar teknis dan izin pemasangan lift sehingga melanggar kewajiban administrasi.

    “Sudah disampaikan ketua pansus tentu kami juga memutuskan untuk dihentikan sementara kegiatannya, untuk pengawasannya Satpol PP Klungkung saya minta pengawasan,” ujarnya.

    “Saya minta pengawasan lebih lanjut jangan sampai kita pasang garis pol pp ini dibuka, kalau dibuka ada pidananya nanti kami laporkan polisi kalau aktifitas masih berlangsung atau dibuka paksa,” sambung Kepala Satpol PP Bali.

    Sementara itu, Direktur PT Bangun Nusa Properti (BNP) I Komang Suantara selaku pemilik proyek mengklaim bahwa proyek ini legal dan sesuai aturan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW dan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Ia bahkan menyebut izin sudah keluar sejak 2023 dan semua kajian lingkungan hingga uji kekuatan tanah telah dilakukan.

    Investor asal Tiongkok yang digandeng disebut menanam modal hingga Rp200 miliar dan Rp60 miliar khusus untuk membangun lift kaca dengan harapan mendongkrak PAD Klungkung dan membuka lapangan kerja baru.

    Meski demikian, ia mengaku menghormati dan mematuhi keputusan tim Pansus DPRD Bali dan Satpol Bali untuk menutup sementara pembangunan lift kaca sembari mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rekam jejak Kolonel Donny, dari Dan Grup Kopassus hingga Kadispenad

    Rekam jejak Kolonel Donny, dari Dan Grup Kopassus hingga Kadispenad

    Jakarta (ANTARA) – Kolonel (Inf) Donny Pramono resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) menggantikan Brigjen TNI Wahyu Yudhayana yang saat ini masuk ke lingkungan Istana Negara sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

    “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah jabatan menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat,” kata Donny usia menjalani upacara serah terima jabatan di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat.

    Kepada awak media sesaat setelah upacara serah terima jabatan, Donny sedikit bercerita tentang rekam jejaknya selama berkarir di TNI AD.

    Donny mengatakan, dirinya lama berkecimpung di Baret Merah satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

    “Jadi saya cukup lama di Korps Baret Merah kurang lebihnya 19 tahun saya di sana, Mulai dari pangkat Letnan 2 sampai pangkat Kolonel, saya dapatnya di Kopassus,” kata Donny kepada awak media.

    Jabatan terakhir Donny di satuan Kopassus yakni Komandan Grup 3/ Sandi Yudha Kopassus yang saat ini berubah menjadi Satuan 71 Kopassus.

    Pria lulusan Akademi Militer (Akmil) 1999 ini juga pernah mencicipi beberapa jabatan di luar Korps Kopassus diantaranya jabatan teritorial seperti Dandim Banten dan Dandim Cilegon.

    “Sebelumnya saya juga berdinas di Kodam 4 Diponegoro sebagai Asintel. Kemudian sebelumnya lagi saya sekolah Sesko TNI,” kata Donny.

    “Jabatan selanjutnya semuanya berada di Kopassus mulai dari Danyon, Wadanyon, kasi-kasi, dan unit dan tim semuanya ada di Kopassus. Semua satuan Kopassus Saya pernah, sudah pernah berada di dalam,” jelas Donny.

    Sebelum resmi menjabat sebagai Kadispenad, Donny juga sempat berkantor di Mabes AD sebagai Paban VI/Inteltek Sintelad.

    Kini, Donny akan menjadi corong utama arus informasi yang berkaitan dengan aktivitas TNI AD. Donny berharap tugas ini dapat diemban dengan baik demi terciptanya keterbukaan informasi dari TNI AD untuk masyarakat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar: Hukum adalah penjaga kepercayaan dalam bisnis online

    Pakar: Hukum adalah penjaga kepercayaan dalam bisnis online

    Surabaya (ANTARA) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH mengatakan hukum memiliki peranan penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam bisnis online (daring) di tengah derasnya arus digitalisasi perdagangan.

    Pesan itu disampaikan Sulistyowati pada kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program Vokasi Universitas Indonesia bertema “Peranan Hukum dalam Bisnis Online di Indonesia” di Jakarta, Jumat.

    Dalam paparannya, dia menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga pelindung dan pemersatu di dunia bisnis digital.

    “Ketika transaksi dilakukan tanpa tatap muka, maka kejujuran dan kepastian hukum menjadi benteng utama yang menjaga agar kedua pihak tidak dirugikan,” ujarnya di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri dari mahasiswa dan dosen.

    Ia menilai, maraknya aktivitas jual beli daring perlu diimbangi dengan pemahaman hukum yang kuat, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen.

    Menurutnya, perkembangan teknologi memang memudahkan transaksi, namun sekaligus membuka peluang terjadinya penipuan, pelanggaran privasi, serta ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang ditawarkan.

    “Masih banyak masyarakat yang tergiur dengan harga murah tanpa memperhatikan keabsahan pelaku usaha atau platformnya. Di sinilah pentingnya hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan perdagangan elektronik di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

    Kemudian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH saat memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program Vokasi Universitas Indonesia bertema “Peranan Hukum dalam Bisnis Online di Indonesia” di Jakarta, Jumat. ANTARA FOTO/Ho-Humas UI (1)

    Aturan terbaru ini, kata Sulistyowati, bahkan melarang transaksi langsung melalui fitur check out di media sosial agar aktivitas jual beli dilakukan di platform resmi yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah.

    “Regulasi-regulasi tersebut hadir bukan untuk membatasi kreativitas pelaku usaha, melainkan untuk memastikan bahwa ekosistem digital tumbuh secara sehat dan adil,” tambahnya.

    Ia menekankan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan informasi produk secara jelas dan tidak menyesatkan, sementara konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar.

    Dia juga menyinggung perspektif hukum Islam dalam perdagangan online. Dalam pandangan Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip shidq (kejujuran), tabayyun (kejelasan), dan ‘adl (keadilan).

    “Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip hukum modern karena sama-sama menolak ketidakjelasan atau gharar dalam transaksi,” tuturnya.

    Selain menjabarkan dasar hukum, Sulistyowati memberikan tip praktis kepada peserta agar terhindar dari permasalahan hukum dalam jual beli online.

    Ia menyarankan agar konsumen membaca informasi dengan cermat, memilih penjual terpercaya, menggunakan metode pembayaran yang aman, serta segera melapor kepada pihak berwenang jika mengalami penipuan.

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan perdagangan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesadaran hukum dan integritas moral pelaku usahanya.

    “Hukum bukan sekadar pembatas, tapi penjaga kepercayaan di dunia bisnis online. Jika kepercayaan hilang, maka seluruh ekosistem digital akan runtuh,” katanya.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut Kaprodi Akuntansi, Andhita Yukina Rahmayanti dan dosen-dosen hukum bisnis diantaranya Muhammad Hafiduddin SS., SH., MH., MS.i dan M.Santanu, SH, MH.

    Pewarta: Agus Setiawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ajak Asia-Pasifik bangun kepercayaan, tak boleh ada perpecahan

    Prabowo ajak Asia-Pasifik bangun kepercayaan, tak boleh ada perpecahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para pemimpin negara di kawasan Asia-Pasifik untuk membangun kepercayaan dan tidak menyerah pada perpecahan, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2025.

    Pada sambutan sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa meningkatnya kecurigaan dan ketegangan dapat mengancam stabilitas ekonomi global. Namun, Presiden menegaskan Asia Pasifik tidak boleh menyerah pada perpecahan.

    “Kita bertemu hari ini di tengah ketidakpastian global. Ketegangan dan meningkatnya ketidakpercayaan membahayakan stabilitas ekonomi global dan memperparah perpecahan di antara kita. Namun, saya percaya bahwa Asia Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit dari kecurigaan dan ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita sendiri dan di antara ekonomi global,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Dengan mengusung tema “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond,” forum tersebut menjadi wadah bagi para pemimpin APEC untuk memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan inklusif, terbuka, dan berkeadilan.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa APEC didirikan dengan semangat pertumbuhan ekonomi inklusif dan kerja sama multilateral.

    Presiden menekankan pentingnya memperbarui komitmen terhadap sistem perdagangan terbuka dan adil berbasis aturan internasional.

    “Sudah saatnya kita memperbarui komitmen kita terhadap kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif. Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai inti dan untuk memastikan bahwa setiap orang berkompetisi pada tingkat yang sama,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang eksklusif hanya akan menciptakan perpecahan dan instabilitas.

    Oleh karenanya, Kepala Negara menyerukan agar inklusivitas dan keberlanjutan menjadi pedoman utama bagi ekonomi anggota APEC dalam membangun masa depan bersama.

    “Pertumbuhan yang eksklusif adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menyebabkan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, inklusivitas seharusnya menjadi panduan kita,” tutur Presiden.

    Presiden menambahkan pentingnya kerja sama dalam menghadapi kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, pencucian uang, dan perdagangan narkotika, yang menghambat pertumbuhan ekonomi riil dan merusak masa depan kawasan.

    Menutup sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh pemimpin APEC untuk bekerja bersama membangun kepercayaan baru dan memperkuat kolaborasi kawasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI bakal perjuangkan perbaikan OSS

    Komisi VII DPR RI bakal perjuangkan perbaikan OSS

    Denpasar (ANTARA) –

    Komisi VII DPR RI bakal memperjuangkan perbaikan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) yang menjadi salah satu tantangan pariwisata dan lingkungan di Bali serta daerah lain di Indonesia.

    “Masalah ini kami akan bawa untuk diskusi kami di pusat karena kami tidak mau, ini kejadian tidak hanya di Bali saja, di tempat lain juga,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty setelah diskusi dengan ANTARA, TVRI dan RRI di sela kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Jumat.

    Wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng) III itu mengaku pihaknya telah mendengar persoalan itu dari Gubernur Bali Wayan Koster terkait persoalan OSS.

    Menurut dia, OSS merupakan perizinan yang langsung ke pusat dan tidak melibatkan pemerintah di daerah.

    Sedangkan pemerintah daerah, lanjut dia, yang lebih mengetahui kondisi tata ruang wilayah.

    “Jadi ada sistem yang harus kita perbaiki. Investor yang sudah mendapatkan izin, mereka klaim ke gubernur dan bupati, tapi itu melalui OSS tidak melibatkan (pemda), masalah OSS ketika pemberian izin tidak melibatkan pemda sepenuhnya,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga menyinggung terkait pembangunan fasilitas pariwisata yang saat ini menjadi sorotan yakni lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Pulau Nusa Penida, Klungkung, Bali.

    Ia pun telah mendengar aspirasi dari gubernur Bali terkait fasilitas tersebut yang mengundang polemik.

    “Kelingking itu isu lokal kemudian menjadi isu nasional. Bapak gubernur (Bali) memiliki visi yang sama, jangan sampai keberatan orang lokal tidak didengar oleh mereka yang sedang membangun di sana,” ucapnya di sela diskusi.

    Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengutus Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali turun ke lokasi pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida untuk memeriksa kelengkapan perizinan.

    Koster menyebutkan izin pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking itu terbit pada 2024 dan investor mengantongi nomor induk berusaha (NIB) melalui OSS.

    Sementara itu, kata dia, Bupati Klungkung I Made Satria mengaku kepada dirinya tidak mengetahui dari awal proyek tersebut.

    Namun jika terbukti melanggar aturan, Gubernur Koster tidak ragu meminta Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi penutupan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR: Putusan MK soal keterwakilan perempuan akan ditindaklanjuti

    Ketua DPR: Putusan MK soal keterwakilan perempuan akan ditindaklanjuti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keterwakilan perempuan di susunan keanggotaan maupun pimpinan di DPR RI, akan ditindaklanjuti.

    Menurut dia, Pimpinan DPR RI akan berdiskusi dengan setiap perwakilan fraksi guna merumuskan teknis pelaksanaan putusan MK tersebut di setiap komisi.

    “DPR-RI tentu menghormati keputusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat,” kata Puan di Jakarta, Jumat.

    Terkait hal itu, dia mengungkapkan fakta bahwa setengah dari penduduk bangsa Indonesia adalah kaum perempuan.

    Sejauh ini, menurut dia, tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9 persen atau sebanyak 127 dari 580 anggota DPR.

    Kemajuan itu, kata dia, patut diapresiasi walau masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia.

    Dia pun yakin ke depannya akan ada hasil luar biasa dari para legislator perempuan ketika diberi kesempatan.

    “Tentunya harapan kita bersama bahwa ini nantinya dapat berujung pada peningkatan kinerja DPR yang manfaatnya dapat makin dirasakan oleh rakyat,” kata dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada Kamis (30/10), memutuskan komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI harus mengakomodasi keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap-tiap fraksi.

    AKD itu meliputi Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan panitia khusus (pansus).

    MK dalam hal ini mengabulkan Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan pakar kepemiluan Titi Anggraini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Purbalingga (ANTARA) – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengapresiasi profesionalisme 423 personel Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Kontingen Garuda XXXIX-F/Monusco yang baru kembali dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo.

    “Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas BGC telah menunjukkan kemampuan dan disiplin tinggi selama menjalankan misi perdamaian dunia,” katanya dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Lapangan Yonif 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat.

    Upacara penyambutan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purbalingga, serta keluarga besar Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 406/Candra Kusuma.

    Lebih lanjut, Pangdam mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti profesionalisme TNI yang diakui di tingkat internasional.

    “Penugasan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi wujud pengabdian kemanusiaan dan pelaksanaan amanat konstitusi,” katanya menegaskan.

    Menurut dia, prajurit Garuda telah membuktikan bahwa TNI mampu menjaga kehormatan bangsa di forum dunia

    Terkait dengan hal itu, dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas selama 18 bulan bertugas di wilayah konflik Kongo.

    “Kalian membawa nama baik Indonesia dengan penuh kehormatan. Jadikan pengalaman ini motivasi untuk terus berbakti kepada NKRI,” kata Pangdam.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada para personel, khususnya prajurit asal Purbalingga yang telah membawa nama baik daerah dan bangsa di kancah internasional.

    “Kami sangat berbangga dengan kepulangan prajurit-prajurit terbaik, khususnya dari Purbalingga. Semoga semangat dan dedikasi yang sama terus terjaga untuk NKRI,” katanya.

    Usai upacara, Pangdam melakukan penanaman pohon sapote di halaman Mako Yonif 406/CK sebagai simbol kepedulian lingkungan, serta meresmikan Lapangan Sepak Bola Garuda Candra Kusuma dan menutup Latihan Penanggulangan Bencana Alam Korem 071/Wijayakusuma “Dharma Giri 25” Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP AMPG-PEBS silaturahmi guna perkuat kerja sama kepemudaan di ASEAN

    PP AMPG-PEBS silaturahmi guna perkuat kerja sama kepemudaan di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) bersilaturahmi dengan Penggerak Belia Selangor (PEBS), Malaysia, untuk memperkuat kerja sama kepemudaan di kawasan ASEAN.

    “Ini bermanfaat bagi kader-kader muda. Mereka mempunyai networking (jaringan, red.). Networking dari seluruh ASEAN,” ujar Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut Said mengatakan kader-kader muda Golkar akan mendapatkan manfaat sebab mereka akan menjadi pemimpin masa depan bangsa ke depannya.

    “Suatu saat terjadi masalah antarpemerintah dengan pemerintah yang tidak bisa diselesaikan. Namun, kami ini kan dulu pernah bersahabat, sehingga bisa diselesaikan secara adat, dan selesai,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan kerja sama kepemudaan yang dilakukan PP AMPG tidak sebatas dengan PEBS saja, tetapi dengan organisasi lain di ASEAN.

    “PP AMPG akan keliling ASEAN untuk bersinergi dengan ketua-ketua pemuda partai yang ada di ASEAN untuk melakukan program bersama, kegiatan bersama,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan salah satu kerja sama dengan PEBS dilakukan seperti pemberian sembako kepada ratusan ribu masyarakat pesisir yang tidak mampu.

    “Ini nanti akan kami kerja samakan dengan kawan-kawan dari Selangor, Malaysia, dan mungkin pemuda-pemuda lain di ASEAN. Nah ini menunjukkan kepedulian negara kepada rakyatnya, kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyatnya, dan kepedulian Partai Golkar kepada seluruh masyarakat yang memilih Partai Golkar,” katanya.

    Selain itu, kata dia, PEBS akan mempelajari pengaderan yang dilakukan Partai Golkar.

    “Tadi kawan-kawan dari Selangor (PEBS) juga meminta apabila ada diklat-diklat kepemudaan di Partai Golkar, mereka ingin mengutus lima atau sepuluh orang untuk mengikuti karena mereka melihat dari YouTube bahwa pengaderan kader muda Golkar ini sangat diminati. Kemudian apabila ada kegiatan tersebut sangat ramai peminatnya, dan anak-anak muda Partai Golkar itu sangat gembira mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PP AMPG,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Pengerusi Induk PEBS Arie Yudistira Ishaq yang mengatakan pihaknya ingin mengikuti pengaderan PP AMPG.

    “Untuk perjumpaan hari ini lebih kepada pengaderan-pengaderan, dan juga kerja sama program. Program-program yang khususnya bantuan kepada masyarakat,” kata Arie.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri; Eksistensi ojol mampu bentuk keharmonisan sosial

    Kapolri; Eksistensi ojol mampu bentuk keharmonisan sosial

    para pengemudi ojol bisa menjadi sumber informasi bagi Polri sehingga proses penanganan kejadian kegawatdaruratan dan tindak kriminal bisa berjalan cepat dan optimal

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan eksistensi pengendara ojek daring (ojol) mampu membentuk keharmonisan di tengah lingkungan sosial masyarakat.

    Setelah memimpin Apel Ojol Kamtibmas Jogo Jatim bersama Polda Jawa Timur yang diselenggarakan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, Kapolri mengatakan para ojol selalu menunjukkan simpati dan empati kepada masyarakat tanpa pandang bulu dan hal itu selaras dengan komitmen pelayanan dari kepolisian.

    “Komunitas ojol sebagai garda terdepan menciptakan keharmonisan sosial, mereka juga merupakan pihak yang menjadi penghubung antar lapisan masyarakat melalui interaksi yang terbangun,” kata Listyo.

    Dia menilai ojol saat ini merupakan salah satu elemen bangsa yang punya peran penting di dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Kapolri berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dengan komunitas ojol dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.

    Salah satu peran yang bisa dijalankan adalah menjadi pelopor keselamatan, ketertiban berlalu lintas, dan pencegahan tindak kejahatan.

    Langkah ini menjadi tindak lanjut dari kedinamisan situasi global dan penuh ketidakpastian, sehingga menimbulkan celah potensi gangguan kamtibmas yang perlu waspadai bersama-sama.

    Setiap elemen bangsa, lanjutnya, harus senantiasa adaptif, responsif, dan visioner dalam merumuskan langkah strategis untuk memastikan terjaganya ketahanan nasional, baik dari aspek sosial, politik, serta perekonomian.

    Kapolri juga menegaskan bahwa para pengemudi ojol bisa menjadi sumber informasi bagi Polri sehingga proses penanganan kejadian kegawatdaruratan dan tindak kriminal bisa berjalan cepat dan optimal.

    “Ke depan, Polri akan bekerja sama dengan aplikator transportasi online untuk memasang aplikasi keamanan ke dalam sistem. Sehingga rekan-rekan pengemudi ojol dapat segera menghubungi personel kepolisian atau kantor polisi terdekat ketika menemukan peristiwa dan mengalami permasalahan tindak pidana,” ucapnya.

    Selain itu, Listyo Sigit juga mengapresiasi komitmen dari para pengendara ojol dalam mengikuti penyelenggaraan deklarasi ini.

    Menurut dia, ini adalah langkah penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

    “Saya minta kepada Kapolda sampai Kapolres untuk membantu apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman ojol,” kata Listyo Sigit.

    Agenda Apel Ojol Kamtibmas Jogo Jatim bersama Polda Jawa Timur yang diselenggarakan di Stadion Gajayana, Kota Malang diikuti oleh 4.425 perwakilan pengendara ojol dari seluruh daerah di provinsi setempat.

    Selain Polda Jawa Timur, agenda tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran kepolisian resor se-Malang Raya.

    Kepolisian turut menyertakan sejumlah fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para ojol, seperti bengkel, cek kesehatan gratis, dan pasar murah.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lanal Ranai miliki dua pos di Pulau Terluar Indonesia

    Lanal Ranai miliki dua pos di Pulau Terluar Indonesia

    Posal Serasan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, sementara Posal Pulau Laut dengan Negara Vietnam

    Natuna (ANTARA) – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua pos di Pulau Terluar Indonesia, yakni di Serasan dan Pulau Laut.

    Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan Natuna, Jumat, mengatakan Lanal Ranai memiliki tujuh Pos TNI Angkatan Laut (Posal).

    Pos-pos itu mencakup Posal Penagi di Kecamatan Bunguran Timur, Posal Sabang Mawang, di Kecamatan Pulau Tiga, Posal Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat, Posal Midai di Kecamatan Midai.

    Selain itu, ada juga Posal Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut, Posal Serasan di Kecamatan Serasan, dan Posal Subi di Kecamatan Subi.

    Lanal Ranai merupakan pendukung berbagai kegiatan TNI AL di Natuna. Tugas mereka meliputi menyediakan logistik, administrasi dan operasional untuk unsur-unsur TNI AL yang melaksanakan operasi di wilayah Natuna.

    Sementara Pos yang tersebar di tujuh wilayah itu merupakan mata dan telinga TNI AL dalam menjaga maritim, pengamanan laut dan pembinaan potensi maritim di wilayah masing-masing.

    Posal Serasan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, sementara Posal Pulau Laut dengan Negara Vietnam.

    “Lanal itu tugas pokoknya tiga, yang pertama memberikan dukungan terhadap operasi tempur, yang kedua administrasi, dan pendukung unsur-unsur operasi lainnya,” ucap dia.

    KAL saat sandar di Posal Penagi, di Kecamatan Bunguran Timur, yang pada Jumat (31/10/2025). ANTARA/Muhamad Nurman

    Lanal Ranai memiliki beberapa fasilitas, baik di darat maupun laut, yang difungsikan untuk menjalankan dan mendukung operasi-operasi tertentu dalam menjaga pertahanan negara, dan membantu pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, serta kemajuan daerah.

    Lanal Ranai, lanjut dia, juga melaksanakan operasi, namun bersifat terbatas, karena operasi besar lainnya merupakan wewenang Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I, yang saat ini berkantor di Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga.

    Ia menambahkan dalam menjaga pertahanan dan keamanan di perairan Indonesia khususnya di Laut Natuna pemerintah menyiagakan beberapa Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), serta beberapa kapal milik instansi lainnya yang salah satunya Badan Keamanan Laut (Bakamla).

    “Kita juga memiliki dua KAL (Kapal Angkatan Laut) yang bersandar di Posal Penagi, KAL ini berfungsi untuk melaksanakan operasi terbatas,” ujar dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.