Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Disdag NTB layani penukaran gas non subsidi gratis di NTB Mall

    Disdag NTB layani penukaran gas non subsidi gratis di NTB Mall

    ANTARA – Dinas Perdagangan NTB bersama Pertamina Patra Niaga meluncurkan program penukaran elpiji non subsidi gratis bagi ASN. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. ASN cukup menukarkan dua tabung gas 3 kilogram untuk mendapatkan satu tabung 5,5 kilogram non subsidi.
    (Kusnandar/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub minta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel sesuai jadwal

    Menhub minta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel sesuai jadwal

    Itu harus segera terealisir dengan timeline yang jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Sumsel bisa terpenuhi

    Palembang (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar dapat segera memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Dudy saat penandatangan nota kesepahaman dan serah terima lahan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Banyuasin dan nota kesepahaman penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional di Palembang, Jumat, mengatakan pembangunan pelabuhan tersebut sangat strategis.

    Sebab wilayah Sumsel memiliki banyak sumber daya alam, seperti batu bara, gas, karet, sawit dan komoditas lain. Namun, seluruh sumber daya tersebut tak dikirim melalui Sumsel.

    Oleh sebab itu, kegiatan penandatangan ini diharapkan bukan hanya sekedar seremonial. Dirinya juga berupaya semua pihak terkait untuk ikut membantu pembangunan pelabuhan.

    “Itu harus segera terealisir dengan timeline yang jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Sumsel bisa terpenuhi. Semoga dengan adanya pelabuhan, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, jika saat ini Sumsel 5,42 persen, mudah-mudahan bagaimana cita-cita Pak Presiden bisa terwujud 8 persen,” katanya.

    Menurut dia, langkah maju pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini akan terus dimonitor agar sesuai dengan jadwal. Apalagi, pelabuhan ini kembali masuk PSN sesuai dengan Permenko 16/2025.

    “Ini adalah momentum dan momentum tidak boleh lepas. Saya harap, pihak terkait pembangunan pelabuhan ini dapat bekerja dengan baik sesuai waktu yang ditentukan,” kata Dudy.

    Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan saat ini Sumsel hanya memiliki Pelabuhan Boom Baru dengan kondisi terdampak sedimentasi. Membuat kapal besar tak bisa sandar di pelabuhan tersebut.

    “Maka, hadirnya pelabuhan ini, akan membuka peluang investasi di Sumsel. Sumsel menjadi suplier terbesar kopi ke-3 dunia, kita punya 280 ribu hektare lahan kopi tersebar di 7 kabupaten/kota. Tapi, tidak ditemukan satu merek kopi asal Sumsel karena dibranding provinsi tetangga karena punya pelabuhan dan gudang,” ujarnya.

    Selain itu, Deru mengatakan banyak kendaraan besar yang melintas ke dalam kota, karena posisi ini Pelabuhan Boom Baru terletak di tengah kota. Setiap pekan, selalu ada korban jiwa karena kecelakaan.

    “Semoga ini menjadi langka awal, Pemprov akan menyerahkan lahan 59,5 hektare untuk pelabuhan untuk selanjutnya dilakukan pembangunan yang dilakukan beberapa konsorsium yang ditunjuk nantinya,” kata dia.

    Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menambahkan PSN Pelabuhan Tanjung Carat juga akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    “Pelabuhan di Sumatera cuma ada di Dumai dan di Lampung. Pembangunan pelabuhan ini jadi PR besar, jadi kunci urusan logistik. Sumsel terus terang sangat tidak efisien, karena integrated logistic-nya tidak memadai,” katanya.

    Ia mengatakan apabila Pelabuhan Tanjung Carat telah dibuka, pihaknya akan mengusahakan jalur tol dibuka dari JTTS backbone Sumatera ditembuskan sampai ke Tanjung Carat.

    Pembangunan tol di Sumsel juga akan sampai ke Muara Enim, sehingga logistik produksi batu bara juga bisa dilakukan.

    “PTBA kurang lebih hanya bisa keluar 42-45 juta ton batu bara, bukan masalah produksi tapi saluran keluaran yang jadi tantangan. Jadi pelabuhan ini nantinya benar-benar menyelesaikan banyak hal,” kata Todotua.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Tumbuh jadi wadah edukasi penggiat urban farming di Jaktim

    Pasar Tumbuh jadi wadah edukasi penggiat urban farming di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menjadikan Pasar Tumbuh sebagai wadah untuk mengedukasi penggiat pertanian perkotaan (urban farming) di wilayah itu.

    “Pasar Tumbuh juga sebagai sarana pembinaan dan edukasi bagi para penggiat urban farming di Jakarta Timur,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur Fauzi di Jakarta Timur, Jumat.

    Fauzi menyebut, kegiatan Pasar Tumbuh kali ini merupakan penyelenggaraan ketiga sepanjang tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut bukan sekadar bazar, melainkan juga ruang belajar bagi warga untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pertanian perkotaan.

    “Hari ini saya bersama Sudin KPKP Jakarta Timur menghadiri Pasar Tumbuh yang pesertanya para penggiat urban farming. Selain penjualan hasil pertanian dan perikanan warga, juga ada kegiatan workshop dan edukasi mengenai pengendalian hama tanaman,” jelas Fauzi.

    Selain itu, Pasar Tumbuh yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini juga menjadi sarana penjualan produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan warga.

    Dalam kegiatan ini, narasumber dari Kebun Bibit Jakarta Timur memberikan materi seputar jenis-jenis hama tanaman serta cara penanganannya.

    Fauzi berharap, pembinaan tersebut dapat menambah wawasan para penggiat urban farming agar mampu mengatasi hama dan penyakit tanaman secara mandiri.

    “Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan para penggiat urban farming bagaimana mengatasi hama dan penyakit tanaman di lingkungan mereka,” ucapnya.

    Kegiatan itu juga menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dalam mendukung pengembangan pertanian perkotaan.

    Menurut Fauzi, Jakarta Timur memiliki potensi lahan yang luas dan dapat dioptimalkan untuk kegiatan pertanian produktif.

    “Potensi lahan di Jakarta Timur luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya agar memberi manfaat ekonomi dan lingkungan bagi warga,” ujarnya.

    Selain sebagai ruang edukasi, Pasar Tumbuh juga berfungsi mendekatkan produk hasil pertanian kepada masyarakat.

    “Tadi saya lihat banyak ASN dan warga yang pulang olahraga sambil membawa belanjaan. Harganya pun sangat terjangkau, misalnya beli sayuran seperti kangkung hanya Rp5.000 sudah dapat banyak,” jelasnya.

    Ke depan, Pasar Tumbuh berpotensi diperluas ke wilayah lain di Jakarta Timur agar semakin banyak masyarakat dan penggiat urban farming yang dapat berpartisipasi langsung.

    “Ke depan mungkin bisa kita perluas ke kawasan lain yang memungkinkan, agar semakin banyak masyarakat dan penggiat urban farming yang bisa terlibat langsung,” ujar Fauzi.

    Adapun pasar tumbuh digelar pada Jumat (31/10) di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

    Para peserta merupakan penggiat urban farming dari 10 kecamatan di Jakarta Timur yang menampilkan berbagai produk hasil olahan pertanian, perikanan, dan peternakan.

    Mereka merupakan individu dan kelompok yang telah berhasil memanfaatkan berbagai lahan kosong dan fasilitas umum menjadi area produktif, seperti kantor pemerintahan, RPTRA, puskesmas, RSUD, pekarangan warga, gang hijau, hingga lahan tidur.

    Beragam produk lokal akan dipamerkan dalam kegiatan ini, mulai dari sayuran hidroponik dan konvensional, buah segar, telur, tempe, tomat, terong, cabai, susu, kopi, jamu, jus, bibit tanaman, hingga aneka olahan pangan dan minuman hasil urban farming.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titik terang pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat usai 40 tahun menanti

    Titik terang pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat usai 40 tahun menanti

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Perhubungan menandatangani kerja sama pembangunan dan pengoperasian pelabuhan New Palembang Tanjung Carat yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Jumat (31/10). Penandatanganan itu menjadi kepastian pembangunan pelabuhan samudera pertama di Sumatera Selatan, sebagai gerbang ekspor utama bagi berbagai komoditas unggulan daerah dan motor penggerak ekonomi baru di kawasan Sumatera bagian Selatan. (Winda Tri Agustina/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Bogor dorong layanan Transjakarta hingga Ciawi dan Bubulak

    Pemkot Bogor dorong layanan Transjakarta hingga Ciawi dan Bubulak

    ANTARA – Pemerintah Kota Bogor mendorong Provinsi Daerah Khusus Jakarta memperluas layanan Transjakarta atau Transjabodetabek hingga wilayah Ciawi dan Bubulak, guna memperkuat konektivitas transportasi lintas daerah. Permintaan tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie Rachim sebagai upaya bersama menekan kemacetan dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik yang lebih nyaman. (Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina gandeng Lemigas untuk uji kualitas Pertalite

    Pertamina gandeng Lemigas untuk uji kualitas Pertalite

    Surabaya (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menggandeng Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk menguji kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang belakangan ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

    “Kami bersama Lemigas tentunya yang mempunyai kapabiliti dan otoriti untuk menentukan kualitas BBM, memeriksa kondisi penyaluran BBM di SPBU Pertamina,” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra di SPBU Jemursari, Surabaya, Jumat.

    Ega mengatakan sudah terdapat 300 SPBU wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur mulai dari Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Bojonegoro, hingga Malang yang kualitas Pertalitenya telah dicek.

    Pengecekan dilakukan melalui beragam metodologi mulai dari pasta air, mekanisme densitas, visual clarity hingga kecermatan warna BBM.

    “Sejauh ini kita tidak menemukan indikasi hal tersebut,” ujarnya.

    Beberapa waktu belakangan ini sejumlah pengendara sepeda motor di beberapa kota di Jawa Timur antara lain Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Malang, mengeluh lantaran kendarannya mengalami brebet atau terkendala mesin setelah mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU.

    Koordinator Pengujian Aplikasi Produk, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Cahyo Setyo Wibowo mengatakan pihaknya melakukan pengujian langsung BBM yang ada di tanki pengirim, tanki pendam SPBU, dan juga di nozzle SPBU.

    Ia menjelaskan prosedur pengujian dimulai dengan mengirim sampel BBM ke Lemigas dan sampai hari ini didapatkan hasil on spesifikasi yang masuk atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

    Ia mengatakan BBM jenis Pertalite yang dijual Pertamina telah sesuai dengan acuan Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

    “Itu yang dijual oleh Pertamina dengan produk namanya Pertalite. Acuannya jelas, nomor SK Dirjennya itu nomor 486 tahun 2017,” kata Cahyo.

    Bahkan seluruh pengujian mulai dari metodenya, caranya, hingga prosedurnya juga sudah mengacu standar yang ditetapkan pemerintah.

    “Apapun yang dijual dan oleh siapapun, baik Pertamina ataupun di luar Pertamina, itu spesifikasi mengacu dengan standar dan mutu atau spesifikasi, contoh bahan bakar minyak jenis bensin 90,” kata Cahyo.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi pendapatan asli daerah Biak Rp28 miliar

    Realisasi pendapatan asli daerah Biak Rp28 miliar

    Biak (ANTARA) – Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Papua menyebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Oktober 2025 mencapai Rp28 miliar.

    “Hingga sampai penghujung tahun 2025 berakhir saya harapkan bisa merealisasikan target penerimaan PAD sebesar Rp49,6 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Biak Numfor, Gusnadi di Biak, Jumat.

    Diakuinya, untuk total jumlah keseluruhan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1,371 triliun.

    Gunadi menyatakan, untuk realisasi penerimaan pajak daerah Rp19,9 miliar atau 59,17 persen dari target dan realisasi retribusi daerah Rp1,8 miliar target Rp5,8 miliar.

    Gunadi menambahkan, untuk hasil pengelolaan yang dipisahkan ditargetkan Rp2,6 miliar serta lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp7,4 miliar dan realisasi Rp3,5 miliar.

    “Pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, opsen pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar PAD,” katanya.

    Sementara untuk jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat periode Januari-Oktober 2025,lanjut dia, realisasi sebesar Rp840,6 miliar dari target Rp1,187 triliun atau 70,78 persen.

    Untuk pendapatan transfer antar daerah, menurut Gunadi, dari target Rp24,2 miliar dan terealisasi RpRp9,2 miliar atau 37,90 persen.

    “Kami optimistis dua bulan ke depan realisasi PAD bisa mencapai target Rp48,6 miliar atau melebihi target,” harap Gunadi.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan tarif Transjakarta diharapkan tidak bebani masyarakat bawah

    Kenaikan tarif Transjakarta diharapkan tidak bebani masyarakat bawah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar rencana kenaikan tarif Transjakarta tidak membebani masyarakat bawah berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada moda transportasi tersebut.

    “Wacana kenaikan tarif harus dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan aspirasi publik,” kata Rio di Jakarta, Jumat, menanggapi wacana kenaikan tarif Transjakarta.

    Selain itu, lanjut Rio, aspirasi publik juga perlu didengarkan baik melalui forum konsultasi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan suara warga Jakarta.

    Sebelum wacana kenaikan tarif dilanjutkan, perlu dilakukan audit komprehensif terhadap efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi, termasuk evaluasi ketepatan sasaran bagi 15 golongan penerima manfaat.

    “Kita bandingkan dengan di Seoul, Korea Selatan misalnya pemerintah memberikan potongan tarif penuh bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

    Rio juga meminta kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan pengguna harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa mendapatkan nilai sepadan dengan tarif yang dibayarkan.

    Sebelum menaikkan tarif, Rio mendorong agar Pemprov DKI juga memfokuskan energi pada percepatan integrasi antar moda transportasi.

    “Sinergi yang kuat antara MRT, LRT dan Transjakarta akan menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, nyaman dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih mengkaji kenaikan tarif bus Transjakarta dari semula Rp3.500 menjadi Rp5.000 dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

    “Untuk kenaikan tarif Transjakarta masih dalam tahap kajian, juga melihat situasi dan kondisi yang ada,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (29/10).

    Ujang pun belum bisa memberikan kepastian kapan tarif ini akan naik, apakah pada tahun ini atau tahun depan karena masih dalam persiapan.

    “Masih persiapan. Kami menjaring berbagai masukan dari masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BCA Syariah salurkan pembiayaan Rp12,2 triliun per kuartal III-2025

    BCA Syariah salurkan pembiayaan Rp12,2 triliun per kuartal III-2025

    juga memberikan nilai tambah dengan mengedepankan aspek syariah untuk mendukung kebutuhan ibadah dan ‘social value’

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – PT Bank BCA Syariah mencatatkan penyaluran pembiayaan senilai Rp12,2 triliun per kuartal III-2025, atau tumbuh 17 persen year on year (yoy) dibandingkan senilai Rp10,43 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

    Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengatakan pertumbuhan positif berperan penting dalam mendorong inovasi layanan perseroan, untuk mewujudkan keberlanjutan yang memberikan nilai tambah.

    “Kami tidak sekadar menyediakan layanan perbankan syariah terkini, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan mengedepankan aspek syariah untuk mendukung kebutuhan ibadah dan social value melalui aplikasi BSya by BCA Syariah,” ujar Yuli dalam acara “BCA Syariah Media Workshop: Mewujudkan Keberlanjutan Penuh Berkah” di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Melalui BSya, Ia mengatakan nasabah dapat berinvestasi emas sekaligus mendaftar haji hanya dengan satu aplikasi.

    Kinerja positif juga tercermin dari meningkatnya kepercayaan nasabah, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 24,2 persen (yoy) menjadi Rp14,2 triliun per kuartal III-2025.

    Seiring dengan itu, aset perseroan tumbuh 20, persen (yoy) mencapai Rp18,1 triliun per kuartal III-2025.

    Dalam mendukung keuangan berkelanjutan, perseroan terus meningkatkan penyaluran pembiayaan dan investasi di sektor hijau, yaitu nilainya mencapai Rp3 triliun atau 24,8 persen dari total pembiayaan per kuartal III-2025.

    Penyaluran dilakukan melalui enam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), di antaranya pencegahan dan pengendalian polusi, eco efficiency, transportasi ramah lingkungan dan efisiensi energi.

    Selain itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta pengelolaan air dan limbah.

    Dalam kesempatan ini, perseroan juga memperkenalkan konsep zero waste yang dimplementasikan di perusahaan, yaitu pengolahan seragam karyawan lama menjadi motif kain yang bisa digunakan untuk pakaian baru.

    “Pengerjaannya dilakukan oleh kelompok perempuan yang dikelola oleh Workshop Adrie Basuki, Circular Designer, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayah Bogor,” ujar Yuli.

    Selain itu, juga diperkenalkan konsep zero waste melalui pengelolaan limbah kain menjadi bentuk baru yang lebih bermanfaat.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

    “Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

    “Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta,” ujarnya.

    Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

    Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

    “Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia,” ujar Machmud.

    Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

    “Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” terang Rahmadi.

    Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

    Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    “Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu,” kata Mamat.

    Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

    Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

    Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.