Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari posisi sebelumnya pada bulan lalu sebesar 149,9 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

    Kenaikan cadangan devisa November 2025 terjadi di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons bank sentral Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

    BI memastikan posisi cadangan devisa pada akhir November 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    “Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Ramdan.

    Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

    “Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barantin perketat pengawasan hama penyakit komoditas perikanan Kepri

    Barantin perketat pengawasan hama penyakit komoditas perikanan Kepri

    Batam (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat biosekuriti dan pengawasan mutu komoditas perikanan di Kepulauan Riau (Kepri) menyusul meningkatnya ancaman penyakit ikan yang berpotensi masuk melalui media pembawa.

    Deputi Karantina Ikan Barantin Drama Panca Putra di Batam, Jumat, menegaskan perlunya kerja bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menghadapi risiko tersebut.

    “Penyakit ikan ini isu kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus duduk bersama pelaku usaha untuk menyamakan persepsi dan membangun kolaborasi,” ujarnya pada Focus Group Discussion Karantina Kepri bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor perikanan.

    Drama menekankan ancaman masuknya hama penyakit menjadi perhatian bagi daerah strategis seperti Batam, sebuah wilayah Free Trade Zone (FTZ).

    Tingginya arus barang, katanya, membuat Kepri menjadi wilayah yang harus memiliki ketahanan biosekuriti yang kuat dengan audit komoditas yang memadai.

    “Ketika barang impor masuk, kita pastikan sudah memenuhi standar. Begitu juga saat Indonesia mengekspor, kita tidak boleh mengirim hama penyakit ke negara tujuan,” kata Drama.

    Kepala Karantina Kepri Hasim mengungkapkan bahwa Januari hingga November pihaknya telah melakukan tujuh kali tindakan penahanan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi syarat karantina.

    “Selain itu, kami juga melakukan enam kali penolakan komoditas yang berpotensi membawa hama dan penyakit berbahaya,” kata dia.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga Sumbagut salurkan bantuan ke 400 operator SPBU

    Pertamina Patra Niaga Sumbagut salurkan bantuan ke 400 operator SPBU

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada 400 operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang bertugas di berbagai titik di Kota Medan, Sumatera Utara.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah ini wujud kepedulian perusahaan terhadap para operator sebagai garda terdepan yang terus bekerja menjaga kelancaran layanan energi di tengah situasi bencana.

    Bantuan Pertamina Peduli diberikan kepada operator dari 60 SPBU, yang tetap beroperasi penuh selama 24 jam di masa tanggap darurat sampai dengan 10 Desember 2025.

    Pertamina menilai para operator memiliki peran vital dalam memastikan suplai BBM tetap tersedia bagi masyarakat, terutama saat akses dan mobilitas warga terganggu akibat genangan air di sejumlah kawasan.

    Fahrougi menambahkan langkah ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh operator yang tak kenal lelah dalam bertugas.

    Ia berharap hadirnya dukungan sampai dengan ini semakin menambah semangat para operator untuk terus melayani masyarakat.

    “Kepada seluruh operator, tetap semangat bekerja, jaga kesehatan. Sebagai garda terdepan pelayanan konsumen, mereka merupakan bagian penting dari Pertamina untuk menjaga suplai energi tetap tersedia di masyarakat dengan situasi kondisi yang tidak mudah saat ini,” ujarnya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSOP Pangkalbalam wajibkan operator kapal jual tiket secara daring

    KSOP Pangkalbalam wajibkan operator kapal jual tiket secara daring

    Kami siap membantu calon penumpang kapal yang kesulitan membeli tiket secara daring ini untuk dijembatani ke operator kapal

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan operator kapal penumpang menjual tiket secara daring, guna memudahkan calon penumpang yang akan mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kami meminta calon penumpang yang kesulitan membeli tiket secara online ini untuk datang dan melapor ke KSOP,” kata Kepala KSOP Kelas IV Pangkalbalam Saiful Anwar di Pangkalpinang, Jumat.

    Ia mengatakan operator kapal penumpang di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan Pelabuhan Belinyu Kabupaten Bangka harus menjual tiket kapal secara daring, agar arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, lancar dan nyaman.

    “Kami siap membantu calon penumpang kapal yang kesulitan membeli tiket secara daring ini untuk dijembatani ke operator kapal angkutan Natal dan tahun baru ini,” katanya.

    Ia menyatakan penerapan penjualan tiket secara daring ini memudahkan calon penumpang kapal untuk mendapatkan tiket kapal tanpa harus antre untuk membeli tiket angkutan laut tersebut.

    “Penjualan tiket secara daring ini membantu petugas mencegah calo tiket dan antrean panjang di agen-agen tiket selama arus mudik Natal ini,” katanya.

    Ia menambahkan apabila ada laporan dari masyarakat terkait pembelian tiket daring ini, maka KSOP akan berkoordinasi dengan operator kapal terkait kendala, masalah penjualan tiket secara daring ini.

    “Kalau masalah harga tiket itu sudah sesuai aturan perusahaan, tetapi kalau masalah kesulitan membeli tiket secara daring ini maka kita akan membantu proses pembelian tiket tersebut,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII: Musrenbang HAM Nasional 2025 wujud penerjemahan Astacita

    Komisi XIII: Musrenbang HAM Nasional 2025 wujud penerjemahan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Willy Aditya mengemukakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia atau Musrenbang HAM Nasional 2025 merupakan wujud penerjemahan Kementerian HAM atas Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam poin pertama dari Astacita, berbunyi “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)”, yang menekankan pentingnya menjaga Pancasila sebagai dasar negara, memajukan demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM di Indonesia.

    “Jangan lupa, Presiden Prabowo menempatkan memperkokoh HAM senafas dengan ideologi Pancasila dan demokrasi di dalam Astacita pertamanya. Tentu ada makna penting yang harus diterjemahkan Kementerian,” ujar Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Maka dari itu, ia merespons positif Kementerian HAM yang berencana mengadakan Musrenbang HAM Nasional pada 8-10 Desember 2025 demi memastikan pembangunan nasional berbasis HAM.

    Willy pun mendorong perlindungan dan pemenuhan HAM agar dibahas dalam Musrenbang HAM Nasional 2025.

    Pelaksanaan Musrenbang HAM, kata dia, semakin menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam bidang Hak Asasi Manusia.

    “Saya berharap momentum ini digunakan semaksimal mungkin untuk mengonstruksikan outlook promosi, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia,” ucap pimpinan komisi DPR yang membidangi hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme tersebut.

    Ia juga menyebut Presiden sudah memberi ketegasan arahan besarnya tentang visi-misi kepemimpinannya dalam bidang HAM sehingga saat ini Kementerian HAM dipersilakan menjalankan visi-misi Prabowo tersebut.

    Dikatakan bahwa visi-misi Presiden itu harus diterjemahkan ke dalam program konkret prioritas yang benar-benar dapat dicapai dalam masa kepemimpinan Prabowo.

    Willy menegaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, yang ingin dikokohkan oleh Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa urusan tersebut bukan sekadar persoalan hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya di dalamnya.

    “Ini yang harus diejawantahkan oleh Kementerian. Memenuhi pelayanan dasar publik itu juga sama pentingnya dengan mencegah kekerasan atau diskriminasi oleh aparatur negara,” tutur Willy.

    Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya semua penyelenggara negara untuk menerapkan nilai HAM dalam setiap pekerjaannya, termasuk pemerintah daerah yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait pemenuhan HAM.

    Disebutkan bahwa terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari basis data pelanggaran hingga berbagai upaya pemulihan, pemenuhan, dan lainnya, yang tidak bisa hanya di kawal di pusat.

    Adapun Kementerian HAM akan merumuskan berbagai langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional 2025.

    Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional merupakan yang pertama di Indonesia, sebagai tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

    “Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucap Pigai di Jakarta, Selasa (2/12).

    Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

    Musrenbang tersebut akan merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag pantau harga sembako jelang Natal di Surakarta

    Mendag pantau harga sembako jelang Natal di Surakarta

    Solo (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memantau harga sembako jelang momentum Natal dan Tahun Baru di Surakarta, Jawa Tengah.

    Mendag pada saat memantau harga di Pasar Rejosari, Surakarta, Jumat mengatakan harga beberapa kebutuhan pokok relatif stabil, bahkan ada beberapa kebutuhan pokok yang masih di bawah harga acuan.

    “Telur ayam harganya Rp27.000/kilogram (kg), kalau harga acuannya Rp30.000/kg jadi masih di bawah harga acuan. Daging ayam Rp38.000/kg, harga acuan Rp40.000/kg. Daging sapi harga acuan Rp140.000/kg, harga di pasaran Rp120.000/kg. Jadi semua relatif aman,” katanya.

    Pihaknya bersama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah juga masih tetap berupaya menjadi kelancaran pasokan sampai dengan tahun baru.

    “Termasuk juga setelah tahun baru, kami bersama-sama pak wali (Wali Kota Surakarta Respati Ardi) dan Bulog, pemasok dan distributor menjaga pasokan cukup dan harga terkendali,” katanya.

    Meski demikian, pada pengecekan tersebut diketahui harga cabai mengalami kenaikan. Untuk cabai rawit naik harga dari Rp50.000/kg menjadi Rp80.000/kg dan cabai merah besar naik harga dari Rp30.000-40.000/kg menjadi Rp60.000/kg.

    Terkait hal itu, Mendag mengatakan ketika memasuki bulan Desember kenaikan harga terjadi menyusul masuknya musim penghujan.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri mendukung Kementerian Hak Asasi Manusia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang HAM Nasional.

    Bima mengatakan Kemendagri siap berpartisipasi dalam Musrenbang HAM Nasional, yang dinilai penting agar menjamin pembangunan nasional berbasis HAM.

    “Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia (kalau diundang untuk mengisi materi),” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima meyakini Musrenbang HAM Nasional sejalan dengan Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karena itu, Bima menyebut Musrenbang HAM Nasional wajib mendapat perhatian khusus.

    “Ya ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory harus menjadi atensi tidak hanya pemerintah pusat tapi kepala daerah juga,” ujarnya.

    Bima mengingatkan pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga pemda didorong melaksanakan nilai-nilai HAM dalam pembangunan.

    “Karena kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi kepala daerah harus bisa memahami itu (nilai-nilai HAM),” ujar mantan Wali Kota Bogor tersebut.

    Kementerian HAM merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12).

    Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

    “Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucapnya.

    Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

    Musrenbang tersebut merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri mendukung Kementerian Hak Asasi Manusia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang HAM Nasional.

    Bima mengatakan Kemendagri siap berpartisipasi dalam Musrenbang HAM Nasional, yang dinilai penting agar menjamin pembangunan nasional berbasis HAM.

    “Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia (kalau diundang untuk mengisi materi),” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima meyakini Musrenbang HAM Nasional sejalan dengan Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karena itu, Bima menyebut Musrenbang HAM Nasional wajib mendapat perhatian khusus.

    “Ya ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory harus menjadi atensi tidak hanya pemerintah pusat tapi kepala daerah juga,” ujarnya.

    Bima mengingatkan pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga pemda didorong melaksanakan nilai-nilai HAM dalam pembangunan.

    “Karena kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi kepala daerah harus bisa memahami itu (nilai-nilai HAM),” ujar mantan Wali Kota Bogor tersebut.

    Kementerian HAM merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12).

    Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

    “Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucapnya.

    Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

    Musrenbang tersebut merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM adakan layanan pemulihan UMKM di Sumut

    Kementerian UMKM adakan layanan pemulihan UMKM di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan layanan pelindungan dan pemulihan bagi para pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan UMKM tetap tangguh menghadapi potensi risiko lingkungan dan dinamika ekonomi daerah.

    “Hari ini melalui kegiatan pelindungan dan pemulihan UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, kami hadir memberikan layanan langsung bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan maupun risiko usaha ke depan,” kata Maman.

    “Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” ujar dia dalam kunjungannya ke Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (4/12).

    Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan pihak lainnya untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

    Ia menyampaikan bahwa melalui program pelindungan dan pemulihan UMKM, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, sehingga UMKM dapat bangkit lebih solid dalam menghadapi berbagai situasi.

    Kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

    Maman menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai instrumen untuk memitigasi risiko, khususnya ketika terjadi bencana atau kondisi ekonomi yang tidak terduga.

    “Legalitas merupakan alat penting agar UMKM tetap aman dan terlindungi ketika menghadapi kondisi alam atau situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Dengan tercatat secara formal, usaha memiliki pegangan kuat untuk bertahan,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pos Indonesia targetkan pertengahan Desember penyaluran BLTS tuntas

    Pos Indonesia targetkan pertengahan Desember penyaluran BLTS tuntas

    Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember

    Jakarta (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosIND) yang menjadi salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat menyatakan saat ini penyaluran telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos dan sisanya melalui bank-bank Himbara.

    Dari alokasi yang disalurkan lewat pos, lanjutnya melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, sekitar 12 juta data KPM sudah diterima, dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74 persen.

    “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujar dia.

    Haris menegaskan, pihaknya sudah memiliki tiga skema untuk penyaluran BLTS yakni di kantor pos, melalui komunitas dan pengantaran langsung.

    “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya.

    Dia menambahkan semua upaya tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan

    Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.

    Haris menyatakan seiring target 100 persen penyaluran pada Desember ini dengan lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas, PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.

    Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

    Bantuan Rp900.000 tersebut, lanjut Menteri Airlangga, mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri

    “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” ujarnya.

    Menko menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan, atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) menuturkan, bantuan yang disalurkan pemerintah mampu meringankan beban terutama di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung mengakui bantuan senilai Rp900.000 akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan sekolah anak.

    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung menambahkan bantuan tunai yang diterimannya digunakan untuk biaya anak sekolah yang sedang ujian.

    Warga berharap program bantuan tersebut bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah serta menjangkau lebih banyak penerima.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.