Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Wamendagri minta pemda percepat pendataan lahan Koperasi Merah Putih

    Wamendagri minta pemda percepat pendataan lahan Koperasi Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan percepatan pendataan penyediaan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Tugas kita sekarang adalah mempercepat pendataannya, karena ini bukan hal yang mudah mempercepat pendataan tadi. Kementerian Dalam Negeri berdasarkan arahan dari Pak Mendagri telah menyusun satu tim yang secara khusus bertugas untuk melakukan percepatan,” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kopdeskel Merah Putih yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Bima menjelaskan, Kemendagri memiliki mandat untuk melakukan percepatan pendataan lahan. Tahapan ini sangat penting karena setelah badan hukum selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan gerai Kopdeskel di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai pada awal tahun depan.

    Bima memaparkan empat kriteria utama lahan yang perlu dipenuhi sebelum diinput ke portal PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Pertama, lahan harus memiliki alas hak yang jelas, yakni kepemilikan yang sah dan tercatat sebagai aset Pemda ataupun kementerian/lembaga. Kedua, luas lahan memadai, sekurang-kurangnya seribu meter persegi untuk mendukung pembangunan gedung dan sarana penunjang.

    Ketiga, lokasi berada di titik strategis, mudah dijangkau, dekat fasilitas umum, dan memiliki akses jalan yang baik. Keempat, kondisi lahan siap dibangun, tidak berada di area rawan bencana, serta bebas dari jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

    “Jadi, lahannya ini adalah lahan yang matang, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini empat kriteria lahan tadi. Nah, di lapangan kami ingin menajamkan bagaimana mekanisme koordinasi untuk pendataan,” ujarnya.

    Hingga sore ini, Bima menyampaikan bahwa portal Agrinas baru merekam 5.981 data lahan, jumlah yang dinilai masih jauh dari target. Ia menekankan perlunya verifikasi secara ketat, terutama di sejumlah daerah, untuk memastikan kesesuaian data dengan kriteria.

    Bima turut menyoroti masih ditemukannya data tidak wajar, seperti luas lahan hanya satu meter persegi atau keterangan yang tidak akurat.

    Selain itu, Pemda diminta berkoordinasi dengan danramil, dandim, dan babinsa di wilayah masing-masing.

    “Kemudian apabila di lapangan ini cocok dan sesuai, maka Koramil dan Babinsa ini melaporkan hasil pendataan kepada Pak Dandim. Pak Dandim kemudian meng-input lahan tersebut melalui portal command center untuk diverifikasi. Nanti di sana akan diverifikasi lagi apakah sesuai dengan kriteria, luasan, lokasi, dan kesiapan lahan, dan lain-lain,” kata Bima.

    Selanjutnya, Bima meminta Pemda untuk fokus melakukan pendataan aset yang memenuhi kriteria gerai kopdeskel, baik yang telah memiliki bangunan maupun yang masih berupa lahan. Pemda juga diminta mengambil langkah taktis sesuai kondisi lapangan, serta memastikan proses pendataan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai ketentuan.

    “Bapak-Ibu diminta untuk lebih memfokuskan langsung kepada aset-aset, mendata aset yang betul-betul sesuai dengan kriteria pembangunan gerai kopdes,” jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bima turut memperkenalkan para ketua tim wilayah yang bertugas dalam pendataan dan pembangunan gerai kopdeskel, yakni: Edi Mardianto untuk wilayah Sumatra; Wahyu Bintono Hari Bawono untuk wilayah Jawa; Hoiruddin Hasibuan untuk Kalimantan dan Sulawesi; serta La Ode Ahmad untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ia juga mendorong Pemda untuk berkoordinasi dengan narahubung (person in charge/PIC) masing-masing wilayah apabila diperlukan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu RI tegaskan hasil pengawasan harus tersampaikan ke publik

    Bawaslu RI tegaskan hasil pengawasan harus tersampaikan ke publik

    “Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas, ini harus diketahui publik,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa setiap hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu harus diketahui oleh masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

    “Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas, ini harus diketahui publik,” kata Komisioner Bawaslu RI, Puadi, di Banda Aceh, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan Puadi saat membuka “Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan”, bersama unsur masyarakat sipil hingga penyandang disabilitas, di Kota Banda Aceh.

    Dirinya menyampaikan, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang memang harus diketahui secara transparan, karena ini juga berkaitan dengan pengawasan partisipatif.

    Ia menyebutkan, hasil-hasil pengawasan yang dilakukan para pengawas, termasuk mengenai pelanggaran hingga penyelesaian sengketa harus diketahui masyarakat.

    “Penanganan pelanggaran, juga termasuk penyelesaian sengketa, dan juga pelanggaran administrasi itu, publik harus tahu,” ujarnya.

    Kemudian, kata Puadi, informasi hasil pengawasan tersebut perlu disampaikan kepada publik agar nantinya bisa didiskusikan guna mendapatkan masukan dari masyarakat demi berjalan baiknya demokrasi.

    Termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan berkaitan tentang skripsi, riset, disertasi dan tesisnya. Ini juga berkaitan tentang untuk kebutuhan aksesibilitas akademik.

    “Untuk masyarakat juga, bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang peran-peran, fungsi-fungsi pendidikan. Keterbukaan informasi harus berjalan terus agar demokrasi di Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik lagi,” kata Puadi.

    Dalam kesempatan ini, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Saputra, tujuan dari kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keterbukaan informasi publik pengawasan pemilu di Aceh.

    Dirinya menuturkan, mereka juga memiliki tugas menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu di Aceh secara lugas, mudah dipahami, dan yang paling penting adalah menarik tanpa menghilangkan substansinya.

    “Jadi makanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini untuk memperkaya literasi mengenai keterbukaan informasi publik terkait pengawasan pemilu di Aceh ini,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengajak masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu sebanyak mungkin, karena itu dapat menambah informasi atau pengetahuan lebih lengkap. Kecuali yang dikecualikan.

    “Misalnya, informasi mengenai proses penanganan pelanggaran, dan sebagainya, termasuk informasi yang dikecualikan. Tapi selain itu semuanya, termasuk laporan keuangan, hasil pengawasan ada di PPID, semuanya bisa diakses,” ujar Agus Saputra.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Presiden Prabowo dorong pembangunan kereta di luar Jawa

    Menko AHY: Presiden Prabowo dorong pembangunan kereta di luar Jawa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur kereta api tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

    “Tadi beliau menyampaikan negara, pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini juga semakin maju dan berkembang. Dan kita harus mengingat bahwa pembangunan tentu tidak hanya di Jawa, tapi juga di berbagai kawasan Indonesia lainnya,” kata AHY usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    “Itu mengapa beliau juga menyampaikan bukan hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, untuk kereta juga harus dibangun,” imbuhnya.

    AHY mengatakan arahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menghadirkan sistem transportasi kereta yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    Menurut AHY, pembangunan jaringan kereta di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan dapat membuka sentra-sentra ekonomi baru dan memperkuat hubungan antara kawasan industri strategis dengan kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah.

    “Konektivitas atau infrastruktur pendukung transportasi darat, laut, udara termasuk kereta api ini penting untuk kita kawal bersama-sama, karena bukan hanya untuk melayani mobilitas masyarakat, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi di berbagai daerah, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan baru, termasuk juga menghubungkan antara kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus,” ucapnya.

    Dia menjelaskan sektor transportasi kereta masih menjadi primadona di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 500 juta penumpang per tahun atau sekitar 1,6 juta penumpang setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah menilai moda ini perlu terus dikembangkan agar semakin modern, nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

    Selain untuk transportasi penumpang, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kereta sebagai moda utama untuk distribusi logistik, seperti komoditas batubara, sawit, dan lain sebagainya.

    AHY menilai penguatan jaringan kereta dapat membantu menekan beban transportasi darat dan mengurangi kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over loading (ODOL).

    “Dengan transportasi logistik pada saat yang nanti lebih mengedepankan kereta dari satu titik ke titik yang lain, ini juga diharapkan bisa menjadi solusi dan sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ucap AHY.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    Jakarta (ANTARA) – Komite IV DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap formula dan mekanisme alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar mencerminkan kebutuhan riil daerah, serta berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah.

    Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Purbaya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Kesimpulan itu pun dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

    “Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota DPD RI,” kata Novita.

    Menurut dia, DPD RI juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi regulasi dan syarat salur dalam penyaluran TKD (DAK, Dana Otsus, dan TKD lainnya) agar penyaluran lebih cepat dalam mendukung realisasi proyek infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.

    “Reformasi atas penyaluran harus diarahkan agar lebih fleksibel, memiliki hasil guna tinggi, dan selaras dengan prioritas daerah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) agar kebijakan fiskal pusat tidak berdampak kontraktif terhadap daerah. Sinergi itu penting untuk memastikan TKD tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

    “Komite IV DPD RI meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi alokasi, guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta efektivitas desentralisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kemenkeu melibatkan DPD RI selaku representasi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah agar DPD RI dapat memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik.

    Dia pun menyampaikan bahwa DPD RI dan Kemenkeu sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas TKD dan PAD, mempercepat belanja produktif, menjaga keseimbangan fiskal vertikal dan horisontal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat undang-undang.

    “Komite IV DPD RI meminta agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan anggaran TKD di tahun 2026, terus dipantau dampaknya terhadap daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimumkan ketimpangan vertikal dan horisontal dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah.

    Kemudian pihaknya juga terus memperkuat sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

    Dia pun memaparkan dalam grafis bahwa mayoritas wilayah-wilayah di Indonesia masih lebih memiliki anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan.

    Dari grafis tersebut, wilayah yang memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja yakni wilayah Jawa. Namun hal itu, kata dia, bukan berarti daerah-daerah memiliki kondisi keuangan yang kurang baik.

    “Nanti (daerah) yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit, kalau nggak nanti kita bikin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya akan minta mereka melakukan revisi DAU dan DAK-nya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan kehadiran Airbus A400M yang merupakan pesawat angkut terbesar TNI Angkatan Udara merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia sekaligus mendukung misi kemanusiaan di berbagai daerah.

    “Pesawat A400M bukan hanya simbol modernisasi alutsista, tetapi juga bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan dan kemampuan mobilitas TNI,” kata legislator urusan pertahanan itu dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan kemampuan pesawat A400M yang dapat digunakan untuk pengangkutan logistik, pasukan, evakuasi medis, serta misi kemanusiaan relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan rawan bencana alam.

    “Dengan daya jelajah yang tinggi dan kapasitas angkut besar, pesawat ini akan sangat membantu TNI dalam operasi kemanusiaan maupun penanganan bencana di wilayah terpencil,” ucap Oleh Soleh.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa peningkatan alutsista seperti A400M harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan TNI.

    “Kita perlu memastikan bahwa teknologi canggih ini bisa dioperasikan dan dirawat secara optimal oleh personel TNI yang terlatih dan profesional,” katanya menegaskan.

    Selaku anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional dengan cara yang efektif, transparan, dan akuntabel.

    “Kehadiran A400M menjadi bukti nyata bahwa modernisasi pertahanan Indonesia berjalan ke arah yang positif. Ini investasi jangka panjang untuk keamanan nasional sekaligus kemanusiaan,” kata dia.

    Pada Senin ini, Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat angkut Airbus A400M kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Kunci pesawat tersebut kemudian diserahkan Panglima TNI kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

    Sebelum penyerahan kunci pesawat, Presiden Prabowo melakukan prosesi membuka tirai lambang Skuadron 31 yang menempel di badan pesawat. Presiden juga menyiramkan air kembang ke bagian roda depan pesawat.

    Pesawat A400M TNI AU memiliki panjang 45,1 meter, lebar 42,2 meter, dan tinggi 14,7 meter. Pesawat itu dapat mengangkut muatan hingga 37 ton, dan 116 personel. A400M TNI AU itu juga dilengkapi dengan 4 mesin turboprop Europrop TP400-D6, dan dapat terbang dengan kecepatan maksimal 780 kilometer per jam dengan maksimal daya jelajah mencapai 8.900 kilometer.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Israel pun bersuka cita atas kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas

    Warga Israel pun bersuka cita atas kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas

    Jumat, 10 Oktober 2025 08:01 WIB

    Warga Israel merayakan pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Warga Israel berpelukan setelah adanya pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Warga Israel berdoa setelah adanya pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengatasi konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    Dia menilai OKI memiliki tanggung jawab moral untuk segera menghentikan konflik yang terjadi di Sudan, yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI. Menurut dia, konflik yang terjadi situasinya semakin buruk karena adanya aksi pembunuhan massal.

    “Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata mengingat konflik dalam 2 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

    “Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” kata dia.

    Menurut dia situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al Burhan, dan Panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo.

    “Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam 2 tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah.

    Dia pun menilai Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter.

    Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota tersebut secara penuh diambil alih oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 393.000 orang telah meninggalkan Kota Al Fasher dalam empat hari terakhir. El Fasher, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur yang luas, dikepung secara intens oleh RSF sejak tahun lalu.

    Adapun perang saudara di Sudan, kini memasuki tahun ketiga. Perang saudara itu melibatkan tentara Sudan dan RSF.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP AMPG jalin kerja sama dengan Pemuda UMNO Malaysia

    PP AMPG jalin kerja sama dengan Pemuda UMNO Malaysia

    “Disepakatinya kerja sama ekonomi dan pendidikan oleh PP AMPG dan Pemuda UMNO Malaysia karena menilai kedua negara memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan beberapa sektor usaha perekonomian, khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM),”

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) menjalin kerja sama pada sektor ekonomi dan pendidikan dengan salah satu organisasi pemuda partai di Malaysia, yakni Pemuda UMNO Malaysia.

    “Disepakatinya kerja sama ekonomi dan pendidikan oleh PP AMPG dan Pemuda UMNO Malaysia karena menilai kedua negara memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan beberapa sektor usaha perekonomian, khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM),” ujar Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Said menjelaskan PP AMPG mempunyai program pengembangan ekonomi pemuda melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga koperasi.

    Sementara untuk sektor pendidikan, kata dia, PP AMPG mempunyai program pelatihan guru agama, serta beasiswa kepada anak bangsa yang berprestasi dan kurang mampu.

    “Saat ini program pelatihan guru-guru agama telah berjalan, dan bekerja sama dengan Pemuda Partai di kamboja. Dengan demikian, bila kerja sama dengan UMNO Malaysia ini bisa terjalin, maka PP AMPG akan melanjutkan saja,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pemuda UMNO Malaysia Mohd Hairi berharap kerja sama dengan PP AMPG dapat terlaksana dengan baik.

    “Saya percaya bahwa kebangkitan kaum muda yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk sektor perekonomian dengan menjadi pelaku usaha yang maju dan peduli dengan rakyat. Dengan demikian, nanti akan tercipta lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, PP AMPG juga menjalin kerja sama dengan organisasi kepemudaan partai politik. Misalnya dengan Penggerak Belia Selangor (PEBS), Malaysia, yang dilakukan pada 31 Oktober 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua pakar sebut disinformasi akar kesalahpahaman terhadap Sahroni

    Dua pakar sebut disinformasi akar kesalahpahaman terhadap Sahroni

    Jakarta (ANTARA) – Pakar sosiologi Trubus Rahardiansyah menilai pernyataan Ahmad Sahroni saat menanggapi seruan soal pembubaran DPR, bukanlah bentuk penghinaan ataupun ujaran kebencian.

    Hal itu disampaikan Trubus menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman terkait pernyataan Ahmad Sahroni yang sempat viral dan menimbulkan polemik di ruang publik, dalam sidang dengan agenda Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli.

    “Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu merespons setting atau situasi yang melatarbelakanginya. Nah saya melihat apa yang disampaikan itu tidak menyinggung apa pun. Walaupun di situ ada kata tolol yang diviralkan, itu menurut saya lebih ke menyampaikan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan. Kita kan sistemnya bukan parlementer, tapi non-parlementer,” kata Trubus dalam sidang MKD DPR RI, Senin.

    Trubus juga menyoroti banyaknya pihak yang sengaja menggiring opini publik keluar dari konteks aslinya melalui manipulasi informasi di media sosial.

    “Ini kan sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kemudian dipahami (berbeda) karena itu tadi, manipulasi. Makanya di pasal 35 UU ITE itu kan dilarang orang memanipulasi dan mengubah-ubah itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan suatu ucapan kriminal ataupun kebencian,” ujarnya.

    Pandangan Trubus tersebut sejalan dengan pendapat saksi ahli lainnya yakni pakar analisis perilaku Gustia Aju Dewi, yang menilai bahwa saat ini potongan-potongan informasi digunakan untuk membentuk persepsi publik yang keliru.

    “Zaman sekarang perang bukan lagi dengan senjata api, tapi senjatanya informasi yang diselewengkan, bisa dipotong. Jadi 90 persen kebenaran itu bukan kebenaran, karena ada 10 persen yang tidak dimasukkan sehingga informasi tersebut menjadi disinformasi,” kata Gustia Aju.

    Gustia juga menegaskan bahwa para penyebar DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) dapat dilacak dengan teknologi digital forensik, termasuk untuk mengetahui siapa yang pertama kali menggulirkan narasi manipulatif di media sosial.

    “Siapa yang menggulirkan sampai sekarang belum terungkap. Sebenarnya dengan teknologi AI itu mudah dilakukan digital forensik, Yang Mulia, untuk ditelusuri siapa yang pertamakali mengeluarkan narasi-narasi DFK,” ujarnya.

    Pernyataan para ahli ini memperkuat posisi bahwa gelombang opini negatif terhadap DPR, termasuk terhadap Ahmad Sahroni, bukan muncul secara alami, melainkan merupakan hasil dari penggiringan opini dan disinformasi yang terstruktur di media sosial.

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mulai menggelar sidang atas kasus lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, dengan menghadirkan sejumlah saksi.

    Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan pemeriksaan pendahuluan itu digelar untuk mencari titik terang terkait rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik pada 15 Agustus sampai 3 September 2025, yang terkait penonaktifan lima anggota DPR itu.

    “Ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni,” kata Dek Gam saat membuka sidang.

    Adapun sejumlah saksi yang diundang untuk menjalani pemeriksaan MKD itu, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator orkestra pada sidang tahunan Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,”

    Serang (ANTARA) – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah membantah adanya praktik nepotisme dalam pelantikan adiknya, Raden Berli Rizki Nata Kusumah, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

    Ia menekankan, pengangkatan Berli dilakukan melalui proses seleksi berbasis merit dan manajemen talenta yang ketat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,” kata Dimyati usai pelantikan pejabat Pemprov Banten di Serang, Senin.

    Dimyati menjelaskan, adiknya telah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan memiliki rekam jejak birokrasi yang kuat.

    “Dia dari awal memang di provinsi, bukan pindahan dari kabupaten atau kota. Basic-nya dari Biro Keuangan, kemudian Sekretaris Bapenda, lalu Plt Kepala Dinas PMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Jadi ini bukan nepotisme, tapi murni proses karier,” ujarnya.

    Ia mengaku justru lebih nyaman bila tidak ada keluarga yang bekerja di instansi yang sama dengannya. “Sebenarnya saya lebih senang kalau tidak ada keluarga yang jadi pejabat di provinsi. Tapi kariernya sudah mentok, sudah belasan tahun di eselon III berpindah-pindah jabatan,” kata Dimyati.

    Wakil gubernur juga menegaskan, dirinya kerap menolak permintaan kerabat lain yang ingin pindah ke lingkungan Pemprov Banten. “Ada keluarga yang di kabupaten dan kota, saya larang pindah ke provinsi. Saya bilang, tetaplah mengabdi di daerah masing-masing. Jadi ini tidak ada unsur keluarga dalam jabatan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, tanggung jawab moralnya kini justru semakin berat karena memiliki beban ganda: memastikan seluruh pejabat, termasuk adiknya, bekerja profesional dan bersih dari penyimpangan. “Beban saya juga besar. Saya sudah ingatkan, awas jangan korupsi, jangan main-main. Apalagi di Bapenda, target pendapatan harus tercapai,” katanya menegaskan.

    Dimyati menuturkan bahwa proses pelantikan pejabat kali ini dilakukan transparan dan melibatkan berbagai unsur. “Ini hasil koordinasi yang baik dari tim Baperjakat. Prosesnya melalui penilaian jabatan, kepangkatan, assessment, fit and proper test, hingga kajian lengkap. Kami hanya memfinalkan hasil yang sudah sesuai aturan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, profesionalisme dan kinerja menjadi kunci utama dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Kalau target tidak tercapai, siap-siap dievaluasi. Kalau tak bekerja baik, copot saja. Karena bagi saya, jabatan bukan hadiah, tapi tanggung jawab,” tegasnya.

    Menurut Dimyati, rotasi dan promosi pejabat merupakan bagian dari sistem merit yang diterapkan Pemprov Banten untuk memperkuat birokrasi berbasis kinerja. “Yang penting itu kepangkatan dan kinerja (PDRT)-nya bagus. Semua dinilai objektif,” katanya.

    Ia berharap pejabat yang baru dilantik, termasuk Raden Berli Rizki Nata Kusumah, dapat segera menyesuaikan diri dan mempercepat realisasi program pembangunan daerah. “Mudah-mudahan semua bisa bekerja maksimal dan bergerak cepat. Nanti kita evaluasi dalam enam bulan,” kata Dimyati.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.