Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Survei PRI: Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo 82,44 persen

    Survei PRI: Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo 82,44 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) merilis hasil survei yang menyatakan 82,44 persen publik puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    “Saya kira selama satu tahun ini sangat memuaskan di mata publik,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Deni menjelaskan sebanyak 14,89 persen responden menyatakan sangat puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan 67,55 persen menyatakan puas. Hanya 10,55 persen yang menyatakan tidak puas dan 3,36 persen yang menyatakan sangat tidak puas, serta 3,65 persen menyatakan tidak tahun/tidak menjawab.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik.

    Deni mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan publik tersebut didorong oleh berbagai program yang merakyat dan sudah banyak rakyat yang merasakan program yang digelontorkan Presiden Prabowo.

    Program tersebut, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ketahanan energi, program Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), ketahanan pangan, koperasi merah putih, diikuti program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta yang terbaru adalah program pengurangan pajak melalui Menteri Keuangan RI.

    Adapun penilaian rincian penilaian publik tersebut yakni kinerja Prabowo Subianto sudah bagus lewat program MBG dan Sekolah Rakyat dengan 20,55 persen dukungan, tindakan cepat dan realistis dalam penanganan hukum dan korupsi dengan dukungan 15,25 persen.

    Pelaksanaan dan perbaikan ketahanan energi 14,60 persen, mengurangi kemiskinan untuk seluruh lapisan 11,36 persen. serius dalam memperbaiki kondisi pendidikan, lapangan kerja & pangan 10,33 persen.

    Selanjutnya, 10,15 persen menilai program kesehatan gratis dan sekolah dilaksanakan dengan sangat serius, pembangunan ekonomi kerakyatan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 7,36 persen, percaya dengan tanggung jawab yang sudah rakyat berikan sebanyak 7,35 persen, serta pemberian rumah susun untuk warga kecil sebanyak 3,05 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survei diambil secara proporsional pada tingkat provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10 hingga 20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahli nilai Adies Kadir yang dinonaktifkan dari DPR tak langgar etik

    Ahli nilai Adies Kadir yang dinonaktifkan dari DPR tak langgar etik

    Jakarta (ANTARA) – Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia Profesor Satya Arinanto menilai Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dinonaktifkan karena ada polemik dan demo besar-besaran yang menyoroti DPR RI pada Agustus 2025, tidak melanggar etik.

    Menurut dia, pernyataan Adies Kadir yang disoroti publik terkait tunjangan DPR RI hanya bersifat slip of tongue dan tidak mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat maupun pelanggaran etika sebagai anggota dewan.

    “Beliau hanya menjelaskan soal kenaikan tunjangan beras dan transportasi. Keesokan harinya juga sudah diklarifikasi. Justru yang dikritik masyarakat itu sebenarnya soal tunjangan perumahan,” kata Satya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, langkah klarifikasi yang dilakukan Adies sehari setelah pernyataan tersebut merupakan sikap yang perlu dilakukan dan wajar bagi seorang pejabat publik.

    “Itu sudah sewajarnya dilakukan. Artinya, beliau menyadari ada slip of the tongue dan segera memperbaikinya. Hal itu justru menunjukkan tanggung jawab,” katanya.

    Dia juga menilai penonaktifan sejumlah anggota DPR oleh partai politiknya masing-masing yang terjadi secara serentak setelah rapat di Istana, tidak sepenuhnya sejalan dengan prosedur penegakan etik di DPR.

    “Kalau memang melakukan pelanggaran, seharusnya saat itu juga diumumkan. Tapi, penonaktifan itu baru terjadi setelah rapat di Istana. Saya tidak tahu rapatnya apa, tapi terlihat tidak konsisten,” katanya.

    Saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tengah memproses sidang perkara terkait lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan partai politiknya karena menuai sorotan publik.

    Lima anggota DPR RI nonaktif itu, yakni Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Sejauh ini persidangan baru memeriksa sejumlah saksi dan belum memanggil para anggota DPR RI nonaktif tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DDI ingatkan masyarakat waspadai ajakan jihad ke negara konflik

    DDI ingatkan masyarakat waspadai ajakan jihad ke negara konflik

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad (PB DDI) Prof. Muh. Suaib Tahir mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ajakan jihad ke negara-negara yang tengah dilanda konflik, salah satunya adalah Sudan.

    Suaib dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan dalih “persatuan global”, narasi jihad dilontarkan untuk mendapatkan pasokan segar tentara berani mati secara cuma-cuma untuk menguatkan posisi ISIS di wilayah konflik.

    Dia mengungkapkan, bagi ISIS dan jaringannya, serta jaringan lain yang serupa, kemunculan ide tentang nasionalisme adalah hal yang merusak persaudaraan global yang berusaha mereka munculkan.

    “Hal yang demikian bagi mereka adalah kondisi yang tidak ideal. Harus disatukan lagi. Itulah yang mereka sebut sebagai ‘persaudaraan global’. Mereka menganggap, konflik yang terjadi di sana (Sudan), kita harus ikut bergabung ke sana untuk berperang,” katanya.

    Menurutnya, apabila ada orang Indonesia yang tergiur untuk berangkat ke Sudan atau negara tujuan dari propaganda ISIS, mereka tidak akan menemukan “persatuan global” yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan.

    “Dalam praktiknya sendiri, persaudaraan global itu susah karena mereka (jaringan teror) masih memandang orang Asia itu sebagai bawahan. Dalam ISIS juga begitu, orang Indonesia tidak memegang posisi yang tinggi, paling hanya jadi kombatan-kombatan di bawah,” katanya.

    Lebih lanjut, Suaib juga berpesan agar generasi muda Indonesia betul-betul mengamanati Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagai dasar utama dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan.

    “Kita patut bersyukur karena punya gagasan tentang wawasan kebangsaan, berbeda dengan negara-negara lain yang tidak punya itu. Negara yang tidak memahami kebangsaannya dengan benar akan rentan untuk di utak-atik dan dipecah-belah. Tapi, kalau kita orang Indonesia, saya pikir tidak demikian,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • A400M, sang “Garuda Baja” penakluk api sekaligus penyelamat jiwa

    A400M, sang “Garuda Baja” penakluk api sekaligus penyelamat jiwa

    Parasnya yang tegas akan selalu siap menabrak langit cerah, gelap, bahkan hujan badai sekalipun demi tuntasnya misi yang diturunkan sang panglima tertinggi.

    Jakarta (ANTARA) – Sejak pertama kali mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (3/11), aura kuat dan gagah yang dia pancarkan begitu terasa.

    Badan besarnya mendarat dengan mulus, penuh wibawa. Dia meluncur dengan elegan di landasan pacu, seakan-akan tak peduli dengan udara panas pukul 10.00 WIB yang saat itu membakar sekujur tubuhnya.

    Dia berjalan nan tenang dari ujung landasan, menabrak fatamorgana yang tak berhenti bergelombang.

    Ketika berjalan menghadap publik yang menunggu, dia langsung disambut dengan semburan air dari sisi kanan kirinya. Umumnya disebut Water Salute.

    Namun semburan air itu tak dihiraukannya.

    Dia biarkan bulir-bulir air itu menyelimuti setiap jengkal tubuh kekarnya yang sudah panas dijilati matahari.

    Baling-baling yang bertindak sebagai tangan utamanya pun terlihat kekar ketika menerjang semburan air yang tak beraturan.

    Tidak lupa tepuk tangan dari para pejabat berpangkat bintang dan barisan orang asing mengiringi setiap langkahnya.

    Namun, tepuk tangan para manusia itu tak sanggup menutupi suara raungan mesin nan menggelegar miliknya.

    Dia lah pesawat angkut A400M, sang “Garuda Baja” milik TNI AU.

    Sepertinya tidak berlebihan jika disebut sebagai sang Garuda., melihat begitu besar, gagah dan penuh wibawanya pesawat tersebut. Sama seperti burung Garuda, sang lambang negara yang menggambarkan kekuatan, kebesaran dan berwibawanya bangsa Indonesia.

    Kedatangannya begitu ditunggu-tunggu sejak Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian tahun 2021 yang mulai efektif pada 2022.

    Sejak saat itu lah, pihak Airbus Defence and Space selaku pabrikan mulai merakit dengan serius A400M itu demi lahirnya sang raksasa baru milik Indonesia.

    Pesawat A400M dengan nomor ekor A-4001 tidak seperti pesawat angkut lain yang dimiliki TNI AU, baik dari ukuran maupun teknologi.

    Pesawat angkut A400M usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/11/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    Pesawat ini memiliki panjang 45,10 meter, tinggi 14,70 meter dan lebar sayap 42,40 meter. Dimensi kargo yang dimiliki sepanjang 23,10 meter, lebar 4 meter dan tinggi empat meter.

    Pesawat ini juga dilengkapi dengan empat mesin proppeler yang dapat menghasilkan 11.000 tenaga kuda untuk setiap mesinnya.

    Mesin tersebut dapat membuat pesawat seberat 76,5 ton ini lepas landas dengan kecepatan maksimal 433 knots serta mampu terbang dengan daya jelajah 8 jam tanpa mengisi bahan bakar. Maksimal ketinggian yang dapat dicapai sang garuda yakni 40.000 kaki.

    Dengan kargo besar dan mesin sekuat itu, pesawat ini dapat menampung 116 pasukan, muatan seberat 37 ton berupa helikopter, kendaraan darat hingga logistik dalam jumlah besar.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo kenang masa muda sebagai “anak kereta”

    Prabowo kenang masa muda sebagai “anak kereta”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia layanan kereta api atau yang umum dikenal publik dengan istilah “anak kereta” (anker).

    Dalam pernyataannya di peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa, Kepala Negara menyebut kereta api sebagai moda transportasi umum yang kala itu menjadi bagian penting dari perjalanannya ke suatu tempat dan ke tempat lain.

    “Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api,” katanya melalui Tim Komunikasi Presiden di Jakarta.

    Bagi Presiden, kecintaannya terhadap kereta api bukan sebatas kenangan masa lalu, tetapi juga alasan mengapa sektor transportasi massal menjadi perhatian besar dalam agenda kerja di pemerintahannya.

    “Kereta api dan semua transportasi massal, mass transit system, itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat, sangat, sangat strategis dan sangat vital,” katanya.

    Prabowo menilai, keberadaan transportasi massal yang efisien adalah penanda kemajuan suatu bangsa.

    Transportasi publik yang aman, terjangkau, dan nyaman menurutnya bukan hanya soal mobilitas, melainkan soal keadilan sosial memberi kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak, bekerja, dan beraktivitas dengan mudah.

    Presiden Prabowo menilai sistem kereta api nasional memiliki potensi luar biasa untuk terus ditingkatkan baik dari segi pelayanan maupun jangkauan lintasan.

    “Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita,” ucapnya.

    Angka tersebut, lanjut Presiden, menunjukkan bahwa moda transportasi ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

    “Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintahan yang saya pimpin,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkendala cuaca, produksi kain pel di Bandung mengalami penurunan hingga 50 persen

    Terkendala cuaca, produksi kain pel di Bandung mengalami penurunan hingga 50 persen

    Kamis, 30 Oktober 2025 13:31 WIB

    Pekerja mengeringkan kain untuk dijadikan kain pel di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025). Pekerja menyebutkan pada musim penghujan, produksi kain pel yang dijual dengan harga Rp50.000 per kodi tersebut mengalami penurunan hingga 50 persen atau hanya mampu memproduksi 150 kodi per minggu dibandingkan dengan musim kemarau yang mampu menembus hingga 300 kodi per minggu. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

    Pekerja mengeringkan kain untuk dijadikan kain pel di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025). Pekerja menyebutkan pada musim penghujan, produksi kain pel yang dijual dengan harga Rp50.000 per kodi tersebut mengalami penurunan hingga 50 persen atau hanya mampu memproduksi 150 kodi per minggu dibandingkan dengan musim kemarau yang mampu menembus hingga 300 kodi per minggu. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

    Pekerja mengeringkan kain untuk dijadikan kain pel di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025). Pekerja menyebutkan pada musim penghujan, produksi kain pel yang dijual dengan harga Rp50.000 per kodi tersebut mengalami penurunan hingga 50 persen atau hanya mampu memproduksi 150 kodi per minggu dibandingkan dengan musim kemarau yang mampu menembus hingga 300 kodi per minggu. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OCI: Gereja di lingkungan TNI-Polri harus jadi agen nilai nasionalisme

    OCI: Gereja di lingkungan TNI-Polri harus jadi agen nilai nasionalisme

    Jakarta (ANTARA) – Keuskupan Umat Katolik di Lingkungan TNI dan Polri atau Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) menyatakan bahwa gereja di lingkungan TNI/Polri harus menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme.

    “Gereja di lingkungan TNI dan Polri harus menjadi tanda pengharapan dan perdamaian, serta menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, dan Tri Brata,” kata Wakil Uskup Umat Katolik TNI dan Polri Romo Kolonel Sus Yos Bintoro, Pr., pada Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 di Jakarta, Selasa, dilansir dari keterangan resmi.

    OCI, kata dia, menggambarkan gereja sebagai komunitas yang berjalan bersama dan komunitas pengharapan.

    Melalui kegiatan tahunan, seperti misa bersama pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, retret, serta pendampingan keluarga Katolik, OCI berupaya menumbuhkan semangat kasih, persaudaraan, dan pengabdian.

    Ia juga mengatakan pelayanan gereja di lingkungan TNI dan Polri hadir untuk memberikan pendampingan rohani agar memperoleh keselamatan jiwa karena belas kasih Allah.

    Yos mengungkapkan berbagai tantangan misi internal dan eksternal, di antaranya belum adanya pedoman dasar pengelolaan pelayanan umat selama puluhan tahun, keterbatasan tenaga rohaniwan, serta koordinasi yang perlu diperkuat dengan keuskupan teritorial.

    Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi mencakup regulasi formal terkait rekrutmen dan penempatan pastor di institusi TNI dan Polri.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, OCI telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain menyusun pedoman direktorium OCI, membangun komunikasi struktural dengan pimpinan TNI dan Polri, melaksanakan retret rohaniwan setiap tiga tahun, hingga mengembangkan situs web pelayanan OCI.

    “Saat ini terdapat sembilan pastor organik dan 22 pastor pelayan nonorganik (Pasyanmilpol) yang melayani umat di berbagai wilayah keuskupan,” ujarnya.

    Partisipasi OCI dalam SAGKI 2025 ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya keuskupan bagi umat Katolik di lingkungan TNI/Polri ikut serta dalam sidang agung gereja Katolik nasional tersebut.

    OCI yang semula dikenal sebagai Keuskupan Militer, memiliki yurisdiksi khusus dalam pelayanan pastoral bagi umat Katolik yang bertugas di lingkungan TNI dan Polri.

    Berdasarkan Konstitusi Apostolik Spirituali Militum Curae (1986) dan Bulla Pius XII Nomor 102/50, keberadaan OCI telah menjadi bagian resmi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    Sejak berdirinya pada 25 Desember 1949, pelayanan OCI telah berkembang pesat, dari masa Vikariat Militer hingga menjadi Keuskupan yang melayani baik secara teritorial maupun kategorial.

    Pelayanan rohani diberikan di berbagai lembaga pendidikan seperti Akademi Militer (Akmil) Magelang, Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya, Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, serta Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco terima asosiasi kades yang minta desa terlibat program MBG

    Dasco terima asosiasi kades yang minta desa terlibat program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang menyampaikan aspirasi agar pemerintahan desa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia mengatakan bahwa para kepala desa menyebut program MBG bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar terkoordinasi, dan perputaran ekonomi juga bisa dirasakan oleh desa.

    “Bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi. Nah, itu juga kami akan juga sampaikan,” kata Dasco usai audiensi di kompleks parlemen, Jakarta Selasa.

    Menurut dia, para kepala desa tersebut juga menyatakan dukungan terhadap program-program dan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun mendukung terhadap program MBG, dan program Koperasi Desa Merah Putih.

    “Oleh karena mereka mendukung, maka anggota Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia ini memberikan masukan-masukan yang diharapkan dapat menyukseskan program-program tersebut,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan para kepala desa juga menyampaikan permasalahan-permasalahan soal pengadaan tanah desa untuk membangun gerai koperasi guna menjalankan program Presiden.

    Menurut dia, pemerintah pun sudah memiliki beberapa solusi terkait permasalahan itu.

    Nantinya, kata dia, pemerintah pun akan menyampaikan opsi-opsi solusi untuk pengadaan lahan desa.

    “Nah, sehingga kemungkinan untuk tanah-tanah, untuk membangun gerai tersebut sudah ada solusi,” kata dia.

    Adapun audiensi itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Bersama Dasco, mereka mendengarkan aspirasi dari satu per satu perwakilan kepala desa yang tergabung dalam AKSI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Tahun pertama pemerintah fokus ketahanan pangan nasional

    Prabowo: Tahun pertama pemerintah fokus ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus utama pada tahun pertama masa pemerintahannya adalah mengamankan ketahanan pangan nasional sebagai sektor paling strategis dalam menjaga kemandirian negara.

    “Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan karena pangan ini adalah yang paling strategis,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa.

    Presiden menyampaikan ketersediaan pangan menjadi syarat utama bagi keberlangsungan suatu bangsa karena tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemandirian di bidang pangan.

    Presiden juga menolak pandangan yang membenarkan ketergantungan terhadap impor bahan pangan dari luar negeri.

    “Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar, mau menyakiti kita bahwa kita boleh bergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makanannya sendiri,” kata Prabowo.

    Presiden menambahkan pemerintah telah bergerak cepat dalam memperkuat sektor pangan. Produksi pangan nasional disebut mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia dan cadangan pangan juga yang terbesar sejak Indonesia berdiri.

    Kondisi tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan. Selain pangan, Presiden juga menargetkan kemandirian energi dalam beberapa tahun ke depan.

    “Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi,” kata Presiden.

    Presiden menambahkan bahwa transportasi publik, termasuk kereta api, memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah berencana memperluas dan memperbesar layanan perkeretaapian nasional agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah.

    “Kalau orang kaya, dia bisa naik pesawat, dia bisa naik mobil. Rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian menggembirakan pada sektor pertanian nasional ketika produksi padi tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

    “Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia kepada Bapak Presiden Republik Indonesia telah mempermudah regulasi khususnya sarana produksi kepada petani Indonesia,” kata Mentan seusai menyaksikan pengumuman proyeksi produksi beras secara virtual yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong, Tengerang, Banten, Senin (3/11).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan menandai langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan.

    Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembentukan brigade pangan untuk kelola lahan sawah baru di Sulawesi Tenggara

    Pembentukan brigade pangan untuk kelola lahan sawah baru di Sulawesi Tenggara

    Kamis, 30 Oktober 2025 13:38 WIB

    Petani membajak sawah menggunakan traktor pada areal persawahan di Desa Onewila, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (30/10/2025). Pemprov Sulawesi Tenggara membentuk 33 brigade pangan yang terdiri dari pemilik lahan dan anggota dengan berbagai keahlian hingga mekanik untuk mengelola lahan sawah baru seluas 6.745 hektare hasil program Cetak Sawah Baru (CSR) Kementerian Pertanian di wilayah itu. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

    Foto udara petani membuat pematang pada areal persawahan di Desa Onewila, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (30/10/2025). Pemprov Sulawesi Tenggara membentuk 33 brigade pangan yang terdiri dari pemilik lahan dan anggota dengan berbagai keahlian hingga mekanik untuk mengelola lahan sawah baru seluas 6.745 hektare hasil program Cetak Sawah Baru (CSR) Kementerian Pertanian di wilayah itu. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.