Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Anggota DPR: KPU harus evaluasi verifikasi imbas kasus ijazah palsu

    Anggota DPR: KPU harus evaluasi verifikasi imbas kasus ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengevaluasi proses verifikasi persyaratan calon kepala daerah, imbas adanya kasus Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana yang ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan ijazah palsu.

    Dia mengatakan kasus ijazah palsu dalam pilkada juga terjadi dalam Pilkada 2024 lalu dan menjadi salah satu alasan MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pesawaran, Lampung.

    “KPU mesti melakukan pemetaan persoalan ijazah palsu di Palopo, Pesawaran, dan Babel agar ke depan tidak terulang kembali,” kata Khozin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Secara normatif, dia mengatakan ijazah adalah bukti pendidikan terakhir calon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menjadi salah satu syarat calon kepala daerah.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa di Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga disebutkan fotokopi ijazah calon kepala daerah yang telah dilegalisir juga menjadi persyaratan.

    Kemudian, kata dia, Pasal 112-119 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, telah mengatur sedemikian rupa mengenai verifikasi administrasi calon.

    “Namun, munculnya kasus ijazah palsu ini mesti menjadi evaluasi di internal KPU,” kata dia.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana sebagai tersangka perkara dugaan ijazah palsu.

    Berdasarkan surat penetapan tersangka yang dilihat ANTARA, Hellyana ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta autentik dan/atau penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar.

    Hellyana disangkakan Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan/atau Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM bantu cegah bencana

    Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM bantu cegah bencana

    Kan besar dampaknya. Misalnya dari air, dia punya garmen, berdampak nggak ke masyarakat, seperti apa gitu. Otomatis dengan adanya peraturan ini, dia mulai menata

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM (Kemenham) Sofia Alatas menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM bisa membantu untuk mencegah bencana yang diakibatkan kerusakan lingkungan.

    Dia mengatakan bahwa Perpres itu akan mengatur kewajiban untuk pembinaan terhadap bisnis agar aktivitas yang dilakukan seiring dengan hak asasi manusia dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    “Kan besar dampaknya. Misalnya dari air, dia punya garmen, berdampak nggak ke masyarakat, seperti apa gitu. Otomatis dengan adanya peraturan ini, dia mulai menata,” kata Sofia dalam sebuah diskusi terkait bisnis dan HAM di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, menurut dia, peraturan itu pun akan mendorong perusahaan-perusahaan agar menata sistem ketenagakerjaannya semakin lebih baik. Di sisi lain, aktivitas bisnis yang dijalankan pun diharapkan mampu menjaga masyarakat adat dan sekitarnya.

    “Mungkin sebagian mungkin sudah menjalankan, tapi kita akan lihat dengan Perpres ini apakah betul-betul sudah memenuhi standar yang diminta. Itu yang diharapkan sampai saat ini,” katanya.

    Sejauh ini, dia mengatakan permasalahan yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat mayoritas merupakan masalah lahan, baik masyarakat adat maupun masyarakat biasa yang terdampak dengan keberadaan perusahaan.

    Adapun, dia menjelaskan konsepsi pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM Pelaku Usaha meliputi standar tahapan Uji Tuntas HAM, yakni komitmen kebijakan, identifikasi risiko, tindakan, mekanisme pengaduan, pelacakan, dan pelaporan.

    Selain itu, ada juga 13 cakupan isu hak yang harus dianalisis, yakni soal tenaga kerja, anak, kondisi kerja, serikat pekerja, rantai pasok, perlindungan data, anti diskriminasi, gender, lingkungan, korupsi dalam swasta, agraria, keamanan, dan akses pemulihan.

    “Kebetulan Indonesia akan menjadi anggota OECD, berkaitan sama nih dengan Perpres yang sedang kita susun,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KRI Prabu Siliwangi-321 resmi perkuat armada TNI AL

    KRI Prabu Siliwangi-321 resmi perkuat armada TNI AL

    ANTARA – TNI Angkatan Laut (AL) menerima kapal perang baru KRI Prabu Siliwangi-321 yang baru selesai pembuatannya. Penyerahan kapal perang itu dihadiri langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di galangan kapal Fincantieri, Muggiano, Italia, Senin (22/12).
    (Yogi Rachman/Dudy Yanuwardhana/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR gelar cek kesehatan gratis dalam rangka peringatan Hari Ibu 2025

    MPR gelar cek kesehatan gratis dalam rangka peringatan Hari Ibu 2025

    Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Ibu Bangsa 2025 MPR RI menggelar kegiatan medical check up atau cek kesehatan gratis khusus bagi ibu-ibu dalam rangka memperingati Hari Ibu 2025.

    Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap peran perempuan dalam peringatan Hari Ibu.

    Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan perempuan seperti mammografi (MAMO), Pap Smear, dan beberapa lainnya.

    “Kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan untuk ibu-ibu inilah yang kita harapkan menjadi wujud nyata peringatan Hari Ibu, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan hanya menjadi agenda simbolik tahunan,” kata Siti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Cek kesehatan gratis tersebut digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan mengusung tema “Pulang ke Semangat 1928: Suara Perempuan Untuk Indonesia Berkeadilan 2045”.

    Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan perempuan, khususnya para ibu sekaligus menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

    Cek kesehatan gratis itu merupakan kolaborasi antara Musyawarah Ibu Bangsa dengan Kaukus Perempuan Parlemen, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

    MPR sangat mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang menghadirkan 16 jenis pemeriksaan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik hingga kesehatan mental.

    Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, gula darah sewaktu hingga pemeriksaan lemak darah seperti kolesterol total, high-density lipoprotein (HDL) atau kolesterol baik, dan low-density lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat. Selain itu, peserta juga mendapat pemeriksaan gigi, mata, dan telinga.

    Adapun pemeriksaan khusus lainnya yaitu deteksi dini kanker leher rahim (kanker serviks), serta skrining kanker payudara. Termasuk pemeriksaan skrining tuberkulosis dengan rongten dada, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan pemeriksaan jantung.

    “Ini adalah upaya deteksi dini agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sejak awal,” ujar Staf Khusus Menteri Kesehatan drg. Monica R. Nirmala.

    Sebanyak 300 peserta antusias mengikuti kegiatan ini, mereka berasal dari peserta Musyawarah Ibu Bangsa 2025 serta para staf perempuan di lingkungan parlemen.

    “Kalau kuota masih tersedia, tidak menutup kemungkinan peserta laki-laki juga bisa mengikuti pemeriksaan,” ucap Monica.

    Monica menyampaikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh masyarakat Indonesia.

    Program dirancang agar masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal satu kali dalam setahun.

    “CKG ini konsepnya adalah hadiah ulang tahun dari negara. Setiap warga akan mendapat pengingat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan di puskesmas terdekat, jelasnya.

    Monica menegaskan pentingnya cek kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker, yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

    Khususnya pada perempuan, kanker payudara dan kanker serviks menjadi dua jenis kanker dengan angka kematian tertinggi sehingga skrining dini sangat krusial.

    “Harapan kami, peserta tidak hanya mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, baik dengan perubahan gaya hidup maupun pengobatan sesuai anjuran tenaga medis,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 16 reklame berkarat di Jakarta ditertibkan 

    16 reklame berkarat di Jakarta ditertibkan 

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta pada periode 12-19 Desember 2025 telah menertibkan sebanyak 16 reklame yang tidak terawat, berkarat dan berpotensi membahayakan para pengendara.

    “Ini juga kami laksanakan dalam rangka mengantisipasi kondisi cuaca yang akan terjadi,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Penertiban ke-16 reklame ini merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Provinsi DKI Jakarta terhadap reklame pada sarana dan prasarana kota khususnya reklame dengan konstruksi membahayakan/berkarat.

    Hasil peninjauan menunjukkan terdapat 30 reklame yang tercatat dalam kondisi konstruksi membahayakan/berkarat oleh Dinas Citata DKI namun sebanyak 16 dari jumlah tersebut yang ditertibkan.

    Ke-16 reklame ini tersebar di lima wilayah kota Jakarta, yakni Jakarta Utara (satu lokasi), Jakarta Pusat (dua lokasi), Jakarta Barat (tiga lokasi), Jakarta Timur (9 lokasi) dan Jakarta Selatan (satu lokasi).

    Pihaknya memprioritaskan penertiban 16 titik terlebih dahulu. “Penertiban terhadap sisa reklame akan dilanjutkan pada tahun 2026,” kata Satriadi.

    Dia menyampaikan, penertiban dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, antara lain lurah dan camat setempat, Penyedia Jasa Perorangan (PJLP/TPSU) dan Dinas Citata.

    ​​​​​​​Selain itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu​​​​​​​ (KPTSP), Bina Marga serta Dinas Lingkungan Hidup.

    Sebelum penertiban, pihaknya juga telah menyampaikan surat peringatan dan imbauan kepada pemilik atau pengelola reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Reklame-reklame yang sudah diterbitkan dikirim ke Gudang Satpol PP DKI di kawasan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakamla antar logistik seberat 92,2 ton untuk korban bencana di Aceh

    Bakamla antar logistik seberat 92,2 ton untuk korban bencana di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengerahkan kapal KN. Pulau Dana-323 untuk mengantar logistik seberat 92.2 ton bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Selasa.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan pemberian bantuan itu merupakan bagian dari upaya Bakamla dalam mendukung proses pemulihan wilayah pascabencana di Aceh.

    Kapal yang dipimpin Letkol Bakamla Umar Dhani bersandar di Pelabuhan Lhokseumawe, hari ini.

    Kedatangannya disambut masyarakat serta pemerintah setempat yang sudah menunggu di pelabuhan.

    “Bantuan yang kami salurkan hari ini merupakan hasil donasi personel Bakamla RI serta kolaborasi dengan masyarakat Batam, instansi terkait, dan warga Kepulauan Riau yang bergerak serempak untuk membantu saudara kita di Sumatera,” kata Umar Dhani.

    Setelah diantar ke pelabuhan, bantuan logistik tersebut nantinya akan disalurkan ke warga yang masih tinggal di beberapa titik bencana.

    Dengan adanya bantuan berupa pakaian, obat obatan dan makanan tersebut, jajaran Bakamla berharap beban hidup korban bencana yang masih berada di lokasi dapat diringankan.

    Sebelumnya, Bakamla RI telah mengirimkan bantuan tahap pertama melalui KN. Pulau Nipah-321 dengan total muatan 70 ton.

    KN. Pulau Dana-323 bertolak dari Dermaga Macgobar, Batam, pada Kamis (18/12/2025) menuju Lhokseumawe sebagai bagian dari rangkaian pengiriman bantuan logistik untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setkab: Pemulihan infrastruktur Sumatera pekan keempat signifikan

    Setkab: Pemulihan infrastruktur Sumatera pekan keempat signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Kabinet (Setkab) menginformasikan perkembangan signifikan capaian pemulihan infrastruktur penghubung kawasan di Pulau Sumatera, memasuki pekan keempat pascabencana.

    Setkab dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menginformasikan hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantor Setkab, Jakarta, Selasa.

    “Memasuki minggu keempat pascabencana, sejumlah perkembangan signifikan telah dicapai,” demikian petikan keterangan resmi Setkab.

    Kementerian PU melaporkan bahwa dalam dua pekan terakhir telah berhasil membangun 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton untuk menyambungkan sungai selebar 40 hingga 180 meter.

    Selain itu, dari total 52 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami hampir terputusnya akses jalan, kini hanya tersisa empat kabupaten yang jalannya belum dapat beroperasi secara sempurna.

    Terkait kondisi jalan nasional, pemerintah menjelaskan bahwa di Provinsi Aceh terdapat 38 titik jalan putus, dengan 32 titik di antaranya sudah kembali fungsional dan enam lainnya masih dalam tahap perbaikan.

    Di Sumatera Utara, dari 12 titik jalan terputus, di antaranya 10 titik telah berfungsi dan dua titik lainnya masih diperbaiki. Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 30 titik jalan nasional yang sempat terputus kini telah kembali berfungsi.

    Untuk jembatan nasional, Kementerian PU memaparkan bahwa di Aceh terdapat 16 jembatan putus, dengan enam jembatan sudah fungsional dan 10 lainnya masih dalam proses pemasangan jembatan bailey.

    Di Sumatera Utara, empat jembatan nasional yang sempat putus telah seluruhnya berfungsi kembali.

    Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 13 jembatan nasional yang terdampak juga telah kembali beroperasi secara normal.

    Keterangan Setkab menambahkan bahwa pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak serta penyediaan pasokan air bersih menjadi prioritas utama dan saat ini sudah mulai dilaksanakan.

    “Kerja sama dan semangat gotong royong antara warga, relawan, TNI dan Kementerian PU sangat membantu mempercepat proses pembangunan ini,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi jamin keamanan sejumlah gereja dalam perayaan Natal di Jakut

    Polisi jamin keamanan sejumlah gereja dalam perayaan Natal di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Utara menjamin keamanan sejumlah gereja pada perayaan ibadah Natal pada Rabu (24/12) malam sehingga umat Kristiani dapat menjalankan aktivitas itu dengan kondusif.

    “Kami menjamin keamanan sejumlah gereja di Jakarta Utara selama Natal 2025 sehingga diharapkan semuanya kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan beberapa waktu lalu dirinya beserta jajaran sudah melakukan pengecekan beberapa gereja bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) untuk memastikan pengamanan di sejumlah gereja.

    “Alhamdulillah, kami sudah bisa memastikan bahwa pengamanan sudah dilaksanakan dengan baik,” kata dia.

    Kapolres menjelaskan terkait proses pengamanan malam natal, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi lainnya untuk melakukan penjagaan.

    “Kami tentunya bersama instansi terkait dari Pemkot, TNI dan Dinas lainnya termasuk potensi masyarakat yang ada. Kami bersama-sama melakukan penjagaan atau pengamanan di malam Natal atau perayaan Natal pada 24 atau tanggal 25,” katanya.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri meninjau pengamanan di Gereja Santo Andreas Kim Tae Gon, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, pada Senin (22/12) malam.

    “Malam ini Kapolda dan rombongan meninjau gereja ini dan melihat kesiapan dalam menyelenggarakan ibadah Natal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

    Ia mengatakan kehadiran ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah Natal.

    Menurut dia, peninjauan ini juga bertujuan melihat kesiapan gereja dalam menampung jemaat yang akan melaksanakan ibadah Natal.

    Selain itu, untuk sistem pengamanan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Kelapa Gading yang melakukan sistem pengamanan agar kegiatan ini berjalan aman dan lancar.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB ingatkan pentingnya gotong royong tangani pascabencana Sumatera

    PKB ingatkan pentingnya gotong royong tangani pascabencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Ahmad Iman Sukri mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya gotong royong untuk menangani pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pascabanjir di Sumatera dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, dan tidak saling melemahkan,” ujar Iman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia mengatakan gotong royong saat ini diperlukan untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana, meningkatkan efisiensi penanganan, hingga meningkatkan kerukunan dan persatuan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk bersatu dan fokus membantu, serta tidak saling mencari kesalahan.

    “Saatnya seluruh elemen bersatu. Jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, hingga saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego kita semua untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai pemerintah saat ini sudah bekerja menangani bencana dengan sepenuh hati.

    Para petugas PLN dan Pertamina, kata dia, bahkan berjibaku memastikan pasokan energi di wilayah terdampak bencana.

    “Bahkan, PKB melalui badan sayap partai bekerja siang hingga malam membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Itu semua kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan umumkan UMP Jakarta pada Rabu

    Pramono akan umumkan UMP Jakarta pada Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan akan mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) pada Rabu (24/12), setelah pembahasannya selesai dilakukan.

    “Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok (Rabu, 24/12) sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Tapi yang jelas, sudah putus,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Jakarta, Selasa.

    Meski pengumuman baru akan dilakukan pada Rabu (24/12), namun Pramono mengatakan dirinya sudah menandatangani peraturan gubernur (pergub) terkait UMP tersebut.

    Pramono mengatakan, sebelumnya Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali.

    Pembahasan tersebut pun sudah mengerucut, serta meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan.

    Kendati demikian, Pramono memilih untuk resmi mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (24/12).

    Pramono bahkan enggan merinci kisaran kenaikan UMP yang telah diputuskan.

    “Pokoknya besok diumumkan. Besok ditodong saja, nanti saya umumkan,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut Pramono menjelaskan, sebagai pemimpin Jakarta, dirinya pasti taat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 yang mengatur terkait UMP.

    “Saya ini dari dulu pembuat Peraturan Pemerintah (saat di Pemerintah Pusat/Seskab). Pasti tawadhu’, taat patuh pada aturan pemerintah,” katanya.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan UMP 2026 lebih cepat dari target pemerintah pusat.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun meminta gubernur se-Indonesia untuk menetapkan upah minimum 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.

    Pramono meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan.

    Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik.

    “Pasti ada kenaikan. Karena ‘alpha’-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.