Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Koarmada perkuat kolaborasi lintas instansi dalam operasi penyelamatan

    Koarmada perkuat kolaborasi lintas instansi dalam operasi penyelamatan

    Surabaya (ANTARA) – Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) memperkuat kolaborasi lintas instansi demi keberhasilan operasi penyelamatan di laut yang menjadi tujuan utama diselenggarakannya Latihan Kesiapsiagaan Operasional 2025.

    “Sebanyak 722 personel lintas instansi mengikuti latihan kesiapsiagaan operasional yang diselenggarakan oleh Koarmada RI sejak 3 November lalu,” kata Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia (Dankodiklat TNI) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Muhammad Naudi Nurdika kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

    Tidak hanya dari TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara, latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi kondisi kedaruratan maritim ini juga melibatkan personel kepolisian, kesatuan pengawasan laut dan pantai (KPLP), serta Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) di wilayah Jawa Timur.

    Hari ini, insiden darurat di laut menjadi skenario utama latihan yang berlangsung di Selat Madura. Latihannya meliputi pengerahan dukungan dan bantuan dalam penanggulangan kecelakaan di laut, yang disimulasikan oleh suatu kendala pada sebuah kapal feri di tengah pelayaran.

    Dalam kesempatan itu, Dankodiklat Letjen Naudi menekankan penguatan kolaborasi lintas instansi yang diyakini menjadi kunci utama keberhasilan operasi penyelamatan di laut.

    “Latihan ini disesuaikan dengan konteks waktunya juga. Sekarang mendekati musim hujan yang tidak hanya terjadi di darat. Hujan di laut dan udara juga mengandung risiko. Sehingga kita perlu mengantisipasi demi mengurangi kecelakaan di laut dan sebagainya dengan melaksanakan latihan ini,” ucapnya

    Letjen Naudi menambahkan, sebagai negara maritim, yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, diperlukan respons cepat dan sinergi dari seluruh instansi terkait dalam menghadapi setiap kejadian atau kecelakaan di laut Indonesia.

    Latihan kesiapsiagaan operasional Koarmada RI ini dijadwalkan berlangsung hingga 7 November 2025.

    Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nashrullah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKPP lantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah periode 2025-2026

    DKPP lantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah periode 2025-2026

    Hari ini kita lantik 38×6 orang, jumlahnya itu. Dari unsur Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dua orang, dari unsur KPU (Komisi Pemilihan Umum) dua orang, dari unsur masyarakat dua orang,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2026 yang akan segera bertugas memperkuat penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

    Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan 228 anggota TPD tersebut tersebar di 38 provinsi dengan masing-masing provinsi dikawal oleh enam anggota TPD.

    “Hari ini kita lantik 38×6 orang, jumlahnya itu. Dari unsur Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dua orang, dari unsur KPU (Komisi Pemilihan Umum) dua orang, dari unsur masyarakat dua orang,” kata Heddy usai pelantikan TPD DKPP di Jakarta, Kamis.

    Heddy menjelaskan tugas para anggota TPD tersebut adalah membantu persidangan di DKPP ketika memeriksa perkara-perkara di daerah.

    Nanti hasil pemeriksaan perkara di daerah itu mereka akan bikin rekomendasi putusan. Rekomendasi itulah nantinya yang akan dibahas dalam pleno putusan di DKPP RI. Jadi tim pemeriksa daerah itu sifatnya membantu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan rekomendasi yang diberikan oleh TPD tidak mesti tegak lurus dengan putusan sidang DKPP. Heddy menegaskan putusan sidang DKPP bisa saja berbeda dengan rekomendasi dari DKPP.

    Rekomendasi mereka itu bisa berbeda dengan putusan, rekomendasi mereka juga bisa sejalan dengan putusan. Rekomendasi mereka bisa lebih ringan dari putusan dan rekomendasi mereka bisa lebih berat dari putusan kita. Tergantung penilaian kami,” tuturnya.

    Namun Heddy mengatakan tugas TPD tersebut sangat penting mengingat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya beranggotakan lima orang ditambah satu orang ex officio dari KPU dan satu ex officio dari Bawaslu.

    Heddy juga mengatakan saat ini DKPP sedang mempertimbangkan pembangunan sekretariat di Pronvinsi untuk mengoptimalkan pelayanan pengaduan terkait penyelenggara Pemilu di daerah.

    “(Pembangunan sekretariat) Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan tapi untuk melakukan pelayanan pengaduan. Kasihan itu saudara-saudara kita dari Papua sana datang ke Jakarta hanya untuk membawa selembar pengaduan. Memang pengaduan bisa dikirim email, bisa dikirim lewat pos, tapi teman-teman pengadu ini merasa lebih nyaman kalau datang sendiri ke kantor DKPP. Minimal menyerahkan dokumen sambil foto di depan kantor DKPP,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tegaskan tidak di bawah kendali Jokowi dalam menakhodai negara

    Prabowo tegaskan tidak di bawah kendali Jokowi dalam menakhodai negara

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak pernah berada di bawah kendali Presiden RI ke-7 Joko Widodo, dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Kepala Negara pun menilai saat ini budaya politik yang tidak sehat juga mulai tumbuh, salah satunya ketika seorang pemimpin dipuji saat masih berkuasa namun direndahkan saat lengser. (Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BURT DPR: Parlemen Remaja hadirkan generasi muda melek politik

    BURT DPR: Parlemen Remaja hadirkan generasi muda melek politik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) Desy Ratnasari menilai program Parlemen Remaja 2025 sebagai langkah inovatif dalam mengenalkan kehidupan politik dan parlemen kepada generasi muda.

    Menurutnya, kegiatan ini mampu menumbuhkan antusiasme, pemikiran kritis, serta semangat berpartisipasi politik di kalangan pelajar.

    “Menurut saya ini adalah program yang baik, inovatif, bisa melibatkan anak-anak untuk tahu bagaimana keadaan di parlemen, dan memberikan pengetahuan kepada mereka melalui metode yang sesuai dengan gaya mereka,” kata Desy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan Parlemen Remaja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Desy mengaku terkesan dengan semangat para peserta yang menurutnya memiliki pemikiran kritis dan rasa ingin tahu tinggi. Ia berharap program ini dapat menjadi wadah lahirnya generasi penerus politikus Indonesia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Semoga ini menjadi cikal bakal para penerus politikus kita yang ada, yang hadir hari ini. Mereka lebih baik dari yang ada hari ini, lebih memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, dan membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa depan. Itu betul awal daripada bibit-bibit baik untuk generasi masih Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Desy juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi generasi muda. Ia menilai anak muda kini sudah akrab dengan media sosial sehingga perlu dibekali kebiasaan dan pemahaman yang bijak dalam penggunaannya.

    “Hanya tinggal kita sebagai orang tua atau stakeholder yang membangun legasi yang bisa memberikan payung hukum kepada mereka sehingga mereka bijak dalam bermedia sosial dan juga dilindungi dari penyalahgunaan AI,” tegasnya.

    Ia juga mendorong DPR agar memperkuat regulasi pemanfaatan AI di ruang digital. Ia menegaskan, kebijakan tersebut penting agar anak muda tak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga memahami batas etika dan hukum di dalamnya.

    Anggota Komisi Informasi DPR RI ini menilai Parlemen Remaja dapat menjadi wadah aman dan edukatif bagi remaja dalam mengenal dunia politik. Ia mengatakan, selama ini banyak generasi muda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang politik, namun masih diliputi rasa khawatir untuk benar-benar terlibat secara aktif.

    “Parlemen remaja ini menurut saya adalah wadah untuk bisa mengedukasi mereka, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mereka, sehingga mereka tahu jalan mana yang harus mereka tapaki dalam konteks bermedia sosial dan berkecimpung di dalam dunia politik, pengetahuan politik praktis dan awal sebagai pemula,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan,

    Sukamta menyampaikan hal itu menyusul usulan pemerintah Sudan melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi damai antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Jakarta, Rabu (5/11), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan mediasi yang lebih inklusif.

    Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.

    Ia juga menegaskan, langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta kontribusi diplomasi RI dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” imbuhnya.

    Dia menyebut konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

    Untuk itu, Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk.

    Laporan PBB, kata dia, menyebutkan jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

    “Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” ucapnya.

    Ia lanjut menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI tegaskan Raperda KTR bukan melarang tapi hanya batasi perokok

    DPRD DKI tegaskan Raperda KTR bukan melarang tapi hanya batasi perokok

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) bukan melarang aktivitas merokok, tetapi pembatasan untuk para perokok, terutama di lingkungan pendidikan.

    Beberapa waktu lalu, Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta telah memutuskan untuk tetap mempertahankan pasal pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan.

    “Karena ini adalah lembaga pendidikan, calon-calon pemimpin masa depan yang harus steril. Yang kedua, untuk lembaga kesehatan dan lain-lain,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Namun demikian, kata Khoirudin, berjualan rokok tetap diperbolehkan di tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan dan kafe.

    Sebab, menurut Khoirudin, jangan sampai kegiatan merokok para perokok bisa mengganggu kesehatan orang lain. “Kalau untuk berdagang, kan, masih boleh di tempat hiburan seperti itu ya,” kata Khoirudin.

    Sebelumnya, Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mempertahankan pasal pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tetap dipertahankan dalam draft akhir.

    Tak hanya itu, Ketua Pansus KTR DPRD DKI Jakarta, Farah Savira mengatakan, tidak ada lagi ruang merokok di dalam ruangan tertutup (indoor smoking) dalam aturan ini.

    Menurut Farah, ketentuan itu tidak dihapus karena memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi bagian dari upaya melindungi anak-anak dari akses mudah terhadap rokok.

    Setelah rampung di tingkat pansus, lanjut Farah, hasil pembahasan akan diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk kemudian dilanjutkan ke rapat pimpinan dan paripurna.

    Kendati demikian, Farah menyebutkan, meski sudah rampung di tingkat pansus, pasal-pasal yang dinilai sensitif atau menuai polemik masih bisa dibahas kembali di tingkat Bapemperda, sesuai mekanisme forum.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lomba kapal dayung tradisional di HUT Kepulauan Seribu

    Lomba kapal dayung tradisional di HUT Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kebudayaan Kabupten Kepulauan Seribu menggelar Lomba Kapal Dayung Tradisional dalam rangka memeriahkan HUT Kepulauan Seribu Tahun 2025 di Pulau Pramuka pada Kamis .

    “Sebanyak delapan tim dari enam kelurahan dan dua kecamatan ikut berpartisipasi. Masing-masing tim beranggotakan lima orang yang tampil penuh semangat di perairan Pulau Pramuka,” kata Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kepulauan Seribu, Harry Dwirendra di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten yang puncaknya akan berlangsung di Pulau Untung Jawa.

    Festival kapal dayung ini menjadi bagian dari perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Seribu. “Selain menjaga tradisi bahari, kegiatan ini juga memperkuat rasa persaudaraan dan kebanggaan sebagai masyarakat kepulauan,” kata dia.

    Ia menambahkan, kegiatan seperti ini juga bisa menjadi sarana promosi wisata bahari dan budaya lokal Kepulauan Seribu.

    “Kami berharap festival ini jadi ajang silaturahmi antar pulau dan menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih dekat budaya serta keindahan alam Kepulauan Seribu,” katanya.

    Pemenang lomba tahun ini diraih Pulau Tidung dengan hadiah sebesar Rp12,5 juta, peringkat 2 dari Pulau Untung Jawa dengan hadiah sebesar Rp10 juta dan peringkat 3 dari Pulau Pari dengan hadiah sebesar Rp8,5 juta.

    Seorang peserta dari Tim Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Basasah mengaku senang bisa ikut lomba ini dan berharap tahun depan bisa lebih baik lagi dan perhatikan cuaca juga.

    “Semoga panitia memperhatikan cuaca untuk lomba tahun depan agar lebih baik lagi,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pohon depan Mal Slipi Jaya tumbang akibat dihantam truk molen

    Pohon depan Mal Slipi Jaya tumbang akibat dihantam truk molen

    Jakarta (ANTARA) – Sebuah pohon ceri di depan Mal Slipi Jaya, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, tumbang ke jalan akibat dihantam truk molen pada Kamis siang.

    Namun pohon yang tumbang itu tidak mengenai pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi atau pengendara yang melintas.

    “Awalnya ketabrak molen, terus goyang kena angin. Sekitar jam 12.30 WIB,” kata saksi mata di lokasi bernama Esti (34).

    Wanita pedagang makanan ringan itu mengatakan, pohon ceri yang dihantam truk molen itu awalnya tidak langsung tumbang ke jalan.

    Pohon itu tumbang setelah diterpa angin kencang saat hujan gerimis mengguyur siang tadi.

    “Bukan karena angin, awalnya kena molen, baru dia goyang kena angin. Cuma molennya langsung bablas saja,” ungkapnya.

    Di lokasi, petugas mengevakuasi pohon ceri yang tumbang ke jalan raya tersebut.

    Salah satu petugas Kepolisian berada di lokasi kejadian untuk mengatur lalu lintas yang sempat tersendat imbas adanya pohon tumbang itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: Adies-Uya aktif kembali setelah putusan MKD diumumkan paripurna

    DPR: Adies-Uya aktif kembali setelah putusan MKD diumumkan paripurna

    Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan Adies Kadir dan Uya Kuya bakal aktif kembali menjadi Anggota DPR RI setelah putusan MKD DPR RI soal kasus kode etik disampaikan/diumumkan di rapat paripurna selanjutnya.

    “Ya (aktif kembali), nanti diumumkan dulu di paripurna,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan Pimpinan MKD DPR RI telah berkirim surat ke Pimpinan DPR RI mengenai putusan tersebut. Menurut dia, semua putusan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna.

    Adapun rapat paripurna itu akan digelar setelah adanya rapat pimpinan (Rapim) dan rapat Badan Permusyawaratan (Bamus), namun dia belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna selanjutnya.

    “Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu,” kata dia.

    Sebelumnya (5/11), MKD DPR RI menjatuhkan putusan terhadap lima Anggota DPR RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena menuai sorotan publik terkait dengan adanya aksi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    MKD memutuskan bahwa Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali menjadi Anggota DPR RI. Kedudukannya di DPR RI pun akan dipulihkan, termasuk Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

    Sementara itu, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, diputuskan melanggar kode etik dan dihukum untuk tetap nonaktif dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sahroni dihukum nonaktif selama 6 bulan, Eko Patrio selama 4 bulan, dan Nafa Urbach selama 3 bulan.

    MKD menyatakan bahwa putusan itu merupakan hasil musyawarah dari para anggota dan pimpinan MKD. Putusan itu pun bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diganggu gugat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Jakarta (ANTARA) – Bisnis properti di Indonesia diperkirakan terus membaik menyusul adanya kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah hingga 2027.

    “Saya rasa pasar akan membaik karena pemerintah sudah sangat ‘aware’ (perhatian), bahwasanya properti ini sebagai lokomotif ekonomi nasional,” kata Founder Cikarang Internasional City (Cinity) Asmat Amin di HNI Plaza Ballroom, Jakarta Timur, Kamis.

    Apalagi, lanjut dia, saat ini banyak bank yang sudah melakukan “gimmick” agar masyarakat bisa membeli properti. “Saya rasa ke depannya akan lebih baik, akan lebih bagus, dengan adanya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sangat perhatian dan mendukung sektor properti.

    “Dia (Purbaya) tahu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, mau tidak mau sektor properti harus bergerak. Karena di bawah properti sektor ini ada 180 industri,” katanya.

    Cinity merupakan mega proyek dari PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group untuk menghadirkan sebuah kawasan menjadi pusat bisnis, komersil, hiburan dan hunian di atas lahan seluas 500 hektare (ha).

    Cinity juga bekerjasama dengan empat “tenant” dan merek (brand) seperti Kopi Kenangan, Inspire Health&Wellness (IHW) Nursing Academy Singapore, Sempvrna Clinic by Euromedica Group dan Cinity Padel Arena.

    Penandatangan kerja sama dilakukan di HNI Plaza, Jakarta, Kamis. Momentum ini menandai babak baru bagi pengembangan “township” seluas 500 ha pertama di Cikarang yang dirancang sebagai kota mandiri berkelas dunia dengan ekosistem lengkap untuk hidup, bekerja dan berinvestasi.

    “Kami berharap setelah ‘tenant’ dan ‘brand’ ternama ini berdiri, maka dampak ekonomi akan terus terasa dan semakin menunjukkan eksistensi Cinity sebagai ‘township’ dengan ‘one stop solution’,” ujarnya.

    Ke depannya beragam “tenant” dan “brand’ ternama yang lain akan segera bergabung yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (market).

    CEO Cinity, Ming Liang menyampaikan bahwa kerja sama dengan merek ternama ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi, khususnya di Cikarang.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

    “Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun. Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

    Pemerintah pun telah mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit atau pembiayaan dengan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

    Ketika uang yang dikucurkan pemerintah ke lima bank pelat merah itu masuk sektor properti, dia meyakini pembelian bahan-bahan bangunan, misalnya semen, akan melonjak. Begitu pula dengan tingkat konsumsi makanan dan minuman turut naik.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.