Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

    Lembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut diyakini menjadi solusi dalam mengatasi masalah buruh.

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPP KSPSI, di Jakarta, Jumat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu mengungkapkan bahwa saat ini persoalan PHK di tanah air cukup memprihatinkan. Terkini, upaya PHK terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana.

    Namun, upaya tersebut bisa dibatalkan dan ratusan buruh dipastikan dapat kembali bekerja mulai Senin (10/11). Pembatalan itu dilakukan usai perusahaan mencabut surat PHK pada Jumat hari ini.

    Pembatalan PHK itu terjadi seusai inspeksi mendadak (sidak) oleh pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyusul laporan serikat pekerja soal pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) dalam proses efisiensi yang dilakukan perusahaan.

    “Saya sendiri tidak memberi tahu siapapun sebelumnya, bahkan jajaran saya tidak tahu akan ada sidak dan benar, kita menemukan adanya pelanggaran PKB karena efisiensi dilakukan tanpa perundingan dengan serikat pekerja,” ungkapnya.

    Andi Gani menjelaskan PHK sepihak terhadap buruh dilakukan tanpa komunikasi, bahkan lewat surat elektronik (email/surel) email.

    “Saya bersyukur atas langkah cepat Pak Dasco dan pemerintah. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar perjanjian kerja bersama dihormati,” ucapnya.

    Selain isu Multistrada, Andi Gani juga menyinggung kasus serupa di PT Danbi International, Garut, di mana 1.500 buruh di-PHK sepihak setelah perusahaan tutup mendadak. KSPSI berhasil memenangkan gugatan di pengadilan untuk menyita aset perusahaan sebagai ganti pesangon.

    Untuk itu, ia meyakini permasalahan perburuhan tersebut bisa segera dituntaskan jika DKBN sudah terbentuk.

    Lebih lanjut, ia membocorkan bahwa Presiden Prabowo dalam waktu sangat dekat akan segera mengumumkannya.

    Menurutnya, struktur kepengurusan sudah ada. DKBN akan terdiri atas tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia dan juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghadapi isu PHK.

    “Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan buruh dan keselamatan buruh,” ungkapnya.

    Nantinya, DKBN tidak hanya mengurus persoalan serikat pekerja, upah minimum, dan PHK. Namun, lebih luas lagi seperti membahas kesejahteraan, pendidikan anak-anak buruh, dan juga buruh sendiri.

    DKBN dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat karena menjadi badan di bawah Presiden secara langsung.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI gelar Solidarity Run for Palestine sebagai dukungan perjuangan

    DPR RI gelar Solidarity Run for Palestine sebagai dukungan perjuangan

    “Kita bisa mendukung dari banyak cara di gedung, di demo, di diplomasi, tapi juga lewat hal-hal kecil seperti lari, menyumbang pakaian bekas, donasi, dan tentu doa,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Solidarity Run for Palestine 2025 sebagai wujud dukungan rakyat dan Parlemen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa aksi solidaritas ini bukan hanya sekadar kegiatan olahraga, melainkan bentuk nyata kepedulian dan komitmen bangsa Indonesia untuk terus berdiri di sisi rakyat Palestina.

    “Kita bisa mendukung dari banyak cara di gedung, di demo, di diplomasi, tapi juga lewat hal-hal kecil seperti lari, menyumbang pakaian bekas, donasi, dan tentu doa,” kata Mardani di dalam kegiatan yang diikuti hingga 1.000 peserta itu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan semangat solidaritas lintas kalangan ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia bagi Palestina tidak hanya datang dari ruang-ruang diplomasi resmi, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat.

    “Kita ketuk semua pintu, kita ajak semua kalangan. Ada yang suka lari, kita ajak lari untuk Palestina. Ada yang suka demo, kita ajak demo untuk Palestina. Ada yang suka diplomasi, kita ajak diplomasi untuk Palestina,” kata dia.

    Ia juga menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan wujud konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan.

    “Apa yang kita lakukan mungkin kecil, tapi jika dilakukan bersama, akan menjadi suara besar dunia yang menyerukan agar hentikan kekejaman Zionis Israel,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ledakan SMAN 72, pelaku ledakan korban “bully” masih didalami Polisi

    Ledakan SMAN 72, pelaku ledakan korban “bully” masih didalami Polisi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mendalami motif terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Jumat siang adalah korban perundungan (bully) oleh siswa lainnya.

    “Kita malam ini sengaja meluruskan informasi sehingga tidak simpang siur, tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif, apakah yang bersangkutan korban ‘bullying’ (perundungan)? Ini juga masih kita dalami,” kata Kabid Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat.

    Budi juga menjelaskan pihaknya belum dapat meminta sejumlah keterangan dari para saksi karena mayoritas masih dalam penanganan rumah sakit.

    “Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Jadi, kemungkinan besok Bapak Kapolda Metro Jaya yang akan menyampaikan,” katanya.

    Sementara itu, Budi juga menjelaskan untuk perkembangan jumlah korban hingga saat ini adalah 54 orang siswa dengan rincian 27 dirawat di RS Islam Jakarta, enam dirawat di RS YARSI dan 21 orang siswa sudah diperbolehkan pulang.

    “Kemudian, saat kami tinjau terkait luka apa saja yang dialami para korban yaitu luka-luka lecet dan pendengaran terganggu,” katanya.

    Ia juga menambahkan seharusnya Bapak Kapolda Metro Jaya melaksanakan rilis terkait peristiwa ini, namun mengingat olah tempat kejadian perkara (TKP) sampai malam ini masih belum selesai, maka dijadwalkan esok hari.

    “Besok rencana akan dilaksanakan setelah semua hasil olah TKP baik dari Forensik Mabes Polri, Densus 88, Tim Jibom Gegana juga besok juga akan menjelaskan, termasuk dari Biddokes akan menjelaskan kondisi pasien siswa sampai dengan detail dari jumlah yang ada sampai dengan esok hari,” kata Budi.

    Budi juga memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat pasca ledakan ini untuk tidak perlu khawatir karena kepolisian sudah mengendalikan kejadian tersebut.

    “Kapolda Metro Jaya juga mempersiapkan Posko Pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban, menyiapkan penyembuhan trauma bagi korban dan keluarga korban,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta Komisi Reformasi Polri beri laporan dalam tiga bulan

    Prabowo minta Komisi Reformasi Polri beri laporan dalam tiga bulan

    “Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera bekerja dan menyampaikan laporan awal dalam waktu tiga bulan setelah dibentuknya komisi tersebut.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden telah memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan tim, yang hasilnya akan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Negara.

    “Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Jimly di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Jimly menjelaskan Presiden Prabowo menetapkan waktu tiga bulan bagi Komisi untuk menyampaikan laporan awal. Namun, apabila pekerjaan Komisi memerlukan waktu lebih lama, misalnya enam bulan, hal itu tetap dimungkinkan sesuai kebutuhan.

    “Tapi misalnya diperlukan 6 bulan ya 6 bulan. Nah ini mudah-mudahan secepatnya ya, kami berharap masing-masing punya kesibukan dan ini soal yang sangat serius dan cepat harus direspons dengan efektif. Kalau misalnya 3 bulan selesai, ya Insya Allah selesai, maka tahun 2026 itu sudah ada hal-hal, hal lain yang perlu kita pikirkan,” kata dia.

    Jimly menyebut rapat perdana komisi dijadwalkan berlangsung pada Senin (10/11) di Markas Besar Polri, Jakarta. Tim tersebut diharapkan dapat bekerja secara cepat dan terbuka dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, aktivis, serta pihak internal kepolisian.

    Dia menambahkan Presiden Prabowo menekankan pembentukan komisi ini merupakan bagian dari upaya untuk merespons aspirasi publik terkait perlunya evaluasi terhadap kepolisian, yang memuncak pada Agustus lalu saat terjadi demonstrasi besar.

    Jimly menjelaskan bahwa hasil kerja tim tidak hanya berfokus pada rekomendasi, tetapi juga pada proses perumusan kebijakan reformasi yang melibatkan berbagai pihak.

    Komisi ini juga akan bersinergi dengan tim internal yang telah dibentuk oleh Kapolri, yang berfokus pada perbaikan manajemen di lingkungan kepolisian.

    “Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri ya kan, menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” kata Jimly.

    Diketahui, Presiden melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.

    Anggota komisi tersebut diisi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie selaku ketua merangkap anggota, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

    Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 Mahfud MD.

    Kapolri periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz; dan Kapolri periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdukcapil Pontianak perketat pengawasan penduduk pendatang musiman

    Disdukcapil Pontianak perketat pengawasan penduduk pendatang musiman

    ANTARA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak memperketat pengawasan terhadap penduduk pendatang musiman yang berasal dari dalam maupun luar negeri, Jum’at (7/11). Langkah itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kota tertib administrasi kependudukan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen identitas.(Indra Budi Santoso/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petugas gabungan masih berjaga di SMAN 72 pada Jumat malam

    Petugas gabungan masih berjaga di SMAN 72 pada Jumat malam

    Jakarta (ANTARA) – Petugas gabungan masih berjaga pada lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading pada Jumat malam.

    Sejumlah petugas Brimob dengan senjata lengkap dengan helm taktis serta petugas dari Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) masih berjaga di depan gerbang SMAN 72 Jakarta pada pukul 19.12 WIB.

    Mereka masih mengawal pelaksanaan identifikasi dan proses penyelidikan di lokasi kejadian.

    Mobil tim teknis penjinak bom juga masih terparkir di sisi kiri sekolah yang berdiri di kawasan Kodamar tersebut.

    Petugas masih bekerja melakukan investigasi dan identifikasi di lokasi kejadian untuk mengungkap kejadian ledakan yang terjadi di sekolah tersebut.

    Hingga Jumat malam belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penyebab ledakan yang menyebabkan sejumlah pelajar yang luka dan dilarikan ke rumah sakit akibat kejadian tersebut.

    Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut seorang terduga pelaku peledakan bangunan SMAN 72 Jakarta telah ditemukan oleh kepolisian tetapi orang tersebut saat ini masih menjalani operasi di rumah sakit (RS).

    Oleh karena itu, kepolisian belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.

    “Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kita dapatkan. Anggota (Polri, red.) sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, kemudian juga lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami dan tentunya akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro Jaya, Densus, melaksanakan pendalaman,” kata Kapolri Jenderal Listyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terima surat kepercayaan 12 Dubes, RI-negara sahabat perkuat kemitraan

    Terima surat kepercayaan 12 Dubes, RI-negara sahabat perkuat kemitraan

    ANTARA – Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (7/11),  menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat. Para Dubes yang hadir tersebut berharap dapat semakin mempererat hubungan dan kerja sama lintas bidang dengan pemerintah Indonesia, mulai dari pertanian, digitalisasi, transportasi, perdagangan, hingga pertahanan. (Cahya Sari/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri puji langkah Bupati Karawang rampingkan SOTK demi efisiensi

    Wamendagri puji langkah Bupati Karawang rampingkan SOTK demi efisiensi

    “Pak bupati menyampaikan langkah-langkah untuk perampingan di birokrasi. Kami apresiasi, karena kita ingin pemerintah lebih efektif. Kalau ada yang bisa dihemat, dilakukan efisiensi silakan dilakukan,”

    Karawang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memuji langkah Bupati Karawang Aep Syaepuloh yang berani melakukan perampingan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkab Karawang, Jabar hingga berpotensi menghemat anggaran Rp100 miliar.

    “Pak bupati menyampaikan langkah-langkah untuk perampingan di birokrasi. Kami apresiasi, karena kita ingin pemerintah lebih efektif. Kalau ada yang bisa dihemat, dilakukan efisiensi silakan dilakukan,” kata Bima Arya saat kunjungan kerja ke Karawang, Jumat.

    Melalui kebijakan perampingan organisasi perangkat daerah, katanya, Pemerintah Kabupaten Karawang berpotensi melakukan penghematan anggaran hingga Rp100 miliar.

    Ia menyampaikan, efisiensi anggaran menjadi keharusan di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik.

    Menurut dia, upaya perampingan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang bisa menjadi contoh konkret kalau reformasi birokrasi bisa berdampak terhadap penghematan fiskal daerah.

    Bima Arya menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang atas langkah-langkah yang dilakukan untuk pemerintahan lebih efektif dan hemat.

    Namun ia berharap agar langkah perampingan organisasi perangkat daerah tersebut tidak berdampak atau mengganggu target kinerja dan pelayanan publik.

    Wamendagri melakukan kunjungan kerja ke kantor Pemkab Karawang untuk membahas tindak lanjut kebijakan transfer ke daerah dan akselerasi operasional Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Karawang.

    Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, Bima Arya berpesan agar Bupati Karawang bisa lebih bersemangat menggerakkan Satgas Kecamatan, para kepala desa bersama-sama Dinas Koperasi dan UKM untuk mendata aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada di Karawang.

    “Kita ingin agar semaksimal mungkin lahan-lahan bisa terdata semua. Akhir tahun ini kita kejar target 20 ribu se-Indonesia,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menjelaskan terkait langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya transformasi birokrasi hingga peningkatan perekonomian.

    “Semoga apa yang menjadi ikhtiar kami Pemkab Karawang bisa terwujud, kita harus yakin dan survive apa yang menjadi kebaikan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Menurut dia, perampingan organisasi perangkat daerah dilakukan sebagai strategi dalam menghadapi pemotongan transfer ke daerah yang signifikan.

    Perampingan struktur organisasi dilakukan melalui penggabungan enam perangkat daerah menjadi tiga organisasi perangkat daerah baru, serta penataan ulang sejumlah bidang lintas dinas.

    Perubahan tersebut di antaranya, Bidang Pemuda dan Olahraga yang semula berada di Dinas Pendidikan dialihkan ke Dinas Pariwisata. Kemudian Bidang Kebudayaan yang semula berada di Dinas Pariwisata dialihkan ke Dinas Pendidikan.

    Selanjutnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan yang sebelumnya terpisah digabung menjadi satu. Lalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disatukan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

    Selain itu, di tingkat kecamatan juga dilakukan penyederhanaan jabatan pengawas, dari semula lima kepala seksi menjadi empat atau tiga jabatan sesuai tipologi wilayah. (KR-MAK)

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri: Pelaku ledakan SMAN 72 telah ditemukan masih dioperasi di RS

    Kapolri: Pelaku ledakan SMAN 72 telah ditemukan masih dioperasi di RS

    “Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kita dapatkan. Anggota (Polri, red.) sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, kemudian juga lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya ak

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut seorang terduga pelaku peledakan bangunan SMAN 72 Jakarta telah ditemukan oleh kepolisian tetapi orang tersebut saat ini masih menjalani operasi di rumah sakit (RS).

    Oleh karena itu, kepolisian belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.

    “Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kita dapatkan. Anggota (Polri, red.) sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, kemudian juga lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro Jaya, Densus, melaksanakan pendalaman,” kata Kapolri Jenderal Listyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Listyo melanjutkan satu orang terduga pelaku itu menjalani operasi, sebagaimana satu korban ledakan lainnya. Total, ada dua orang menjalani operasi akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta, yang berada di dalam Kompleks Perumahan TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang pukul 12.15 WIB.

    “Salah satu dari yang saat ini melakukan operasi (merupakan) terduga pelaku, dan untuk motif memang saat ini kita dalami berbagai macam informasi. Tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi informasi yang bulat pada saat diinformasikan (kepada publik, red.),” ujar Listyo.

    Ledakan di SMAN 72 Jakarta itu mengakibatkan sekitar puluhan orang luka-luka, tetapi sebagian besar dari korban telah mendapatkan perawatan dan kembali ke rumahnya masing-masing.

    “Di awal jumlah korban (luka-luka, red.) 50 atau 60, tetapi saat ini Alhamdulilah sudah dibuatkan posko, dan korbannya saat ini sudah bisa berangsur-angsur pulang,” kata Kapolri.

    Listyo melanjutkan tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut.

    Dari hasil pemeriksaan di lokasi ledakan, Listyo menyebut polisi menemukan senjata mainan, dan tulisan-tulisan.

    “Itu juga menjadi bagian yang kami dalami untuk mendalami motif bagaimana yang bersangkutan merakit dan melaksanakan aksinya. Semuanya akan kami jelaskan setelah semua informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut lengkap,” sambung Kapolri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya makin optimal dalam menjalankan program penanganan banjir menyusul masih banyak wilayah tergenang saat musim hujan.

    “Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran,” kata Bahtiyar di Surabaya, Jumat.

    Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sedang melakukan beberapa proyek terkait dengan pembangunan drainase di sejumlah lokasi.

    Menurut Bahtiyar, hingga akhir tahun ini sejumlah proyek drainase dan rumah pompa masih berproses dan perlu dikawal agar selesai tepat waktu.

    Pemkot Surabaya harus memaksimalkan program penanganan banjir sesuai rencana. Saat ini masih ada pengerjaan proyek saluran hingga akhir tahun. Semua harus mengawasi agar hasilnya optimal.

    Ia menilai pembangunan saluran air tidak cukup hanya mengandalkan aspek fisik. Di lapangan, masih banyak ditemukan sampah menumpuk di muara saluran dan area rumah pompa. Justru ini menjadi pekerjaan tambahan ketika hujan deras datang.

    “Ada beberapa rumah pompa yang di ujungnya masih ditemukan sampah menumpuk. Ini tentu memperlambat kerja petugas di lapangan,” kata Bahtiyar.

    Bahtiyar berharap, pembersihan saluran dan pengerukan sedimen dilakukan secara rutin bahkan saat tidak musim hujan. Tujuannya agar daya tampung saluran tetap ideal dan air hujan bisa mengalir lancar ke sistem pembuangan utama.

    “Saat tidak musim hujan pun, sebaiknya saluran terus dibersihkan. Sampah dan sedimen harus diangkat supaya ukuran dan kedalaman saluran tetap sesuai kapasitasnya,” katanya.

    Bahtiyar juga menyoroti masih banyaknya bangunan liar dan lapak pedagang di atas saluran air, yang kerap menjadi penghambat saat perbaikan dilakukan.

    Dia mendorong agar kelurahan, RT/RW, serta Satpol PP lebih proaktif menertibkan tanpa menunggu instruksi dari Pemkot.

    “Banyak saluran yang di atasnya dipakai untuk menaruh barang atau lapak PKL. Hal-hal seperti ini perlu ditertibkan supaya ketika ada perbaikan, petugas tidak lagi kesulitan membuka saluran,” tuturnya.

    Selain itu, kata dia, pentingnya konektivitas antar-saluran antarwilayah agar aliran air tidak terputus di tengah jalan. Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan saluran air saat Musrenbang dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil lapangan.

    “Ketika nanti ada perbaikan saluran, harus ada konektivitas antara wilayah. Jangan sampai kampung A bangun sendiri, kampung B juga, tapi salurannya tidak nyambung. Ini sering terjadi karena perencanaan ego sektoral,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.