ANTARA – Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus menjenguk 27 korban ledakan SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11), yang dirawat di RSIJ Cempaka Putih. Ia menyebut tengah menunggu hasil pendalaman pihak kepolisian mengenai penyebab pasti dari ledakan saat shalat Jumat tersebut. (Ryan Rahman/Chairul Fajri/Suwanti)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bali (ANTARA) – Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) menilai kebijakan publik seperti Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk sektor hiburan dan event musik.
Anggota APMI Mochamad Andika mengatakan bahwa dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dikedepankan agar regulasi yang lahir tidak hanya sebatas aspek kesehatan publik, tetapi perlu mempertimbangkan keberlangsungan sektor usaha dan lapangan kerja yang tercipta dari kegiatan ekonomi tersebut.
“Kami memahami tujuan baik pemerintah dalam melindungi masyarakat melalui regulasi KTR. Namun, APMI menilai bahwa kebijakan larangan total sponsorship dari industri rokok, khususnya di wilayah Jakarta, perlu dikaji secara proporsional dan transisi yang terencana,” ujar Andika melalui keterangan tertulis, Jumat.
Andika menjelaskan bahwa industri musik dan event di Indonesia masih perlu tumbuh dan bergantung dari dukungan sponsor, termasuk dari industri tembakau, yang selama ini turut berperan dalam mengembangkan kegiatan seni, membangun infrastruktur acara, serta membuka lapangan kerja.
Kebijakan pelarangan total tanpa alternatif solusi jelas, kata Andika, berpotensi melemahkan daya hidup promotor, musisi, dan tenaga kerja kreatif di lapangan.
“Kami mendorong adanya roadmap transisi yang realistis, misalnya skema pembatasan bertahap, bukan pelarangan total,” ujar Andika.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR Farah Savira mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah dihimpun dan dipertimbangkan dalam pembahasan peraturan tersebut.
Namun, keputusan akhir pelarangan total penjualan, hingga aktivitas sponsorship dan tempat hiburan malam total steril rokok, tetap diloloskan.
“Setelah ini akan kami serahkan ke Bapemperda dan Rapim, lalu difasilitasi Kemendagri sebelum paripurna,” ujar Farah.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, kehadiran wadah partisipatif seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah.
“Pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke depannya,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Prakarsa Warga Jakarta Barat dapat menjadi ruang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong realisasi program-program strategis yang telah direncanakan oleh Gubernur Pramono.
Kenneth mengatakan, kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan publik bukanlah bentuk oposisi, melainkan perwujudan kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai lembaga legislatif, kata Kenneth, DPRD DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan komunitas warga seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas saluran aspirasi publik.
“Saya percaya bahwa dengan keberadaan Prakarsa Warga Jakarta Barat ini akan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dialog, advokasi kebijakan, dan pemantauan bersama terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah agar setiap rupiah anggaran daerah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Kenneth menambahkan, DKI Jakarta memiliki tantangan yang kompleks, mulai dari kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, hingga masalah lingkungan dan keterbatasan ruang publik yang berkeadilan.
Dalam konteks itu, kehadiran Prakarsa Warga ini diharapkan mampu memperkuat suara masyarakat dari akar rumput dan memastikan setiap program pembangunan menyentuh kebutuhan nyata warga.
“Suara Masyarakat akan lebih kuat jika disampaikan secara inklusif dan kolaboratif,” kata Kenneth ketika menghadiri pelantikan pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Yarsi menangani tujuh korban ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat.
“Ada enam orang yang masuk awal ke ’emergency’ (gawat darurat) dan baru hadir satu lagi diantar oleh keluarganya,” kata Direktur RS Yarsi dr Muhammadi di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan untuk yang enam orang tersebut, satu orang sedang menjalani operasi gawat darurat di bagian perut dan lima lagi dalam perawatan.
Sementara, satu orang yang baru datang ini kondisinya ringan.
“Total ada enam orang yang dalam perawatan observasi dan satu di kamar operasi sedang prosedur penanganan lukanya,” kata dia.
Ia mengatakan korban yang menjalani operasi itu terluka di bagian perut.
Sementara itu, sisanya enam orang mengalami luka masuk kategori “yellow zone” baik itu gangguan pendengaran maupun karena trauma.
Ia mengatakan para korban ini sudah ditemui keluarga dan mereka rata-rata pelajar kelas XI
“Semua dalam kondisi sadar dan satu orang itu akan dilanjutkan untuk operasi,” kata dia
Pihaknya siap memberikan pelayanan baik gawat darurat, pusat trauma dan menyiapkan dokter untuk melakukan penanganan secara langsung.
“Jadi, yang kasus khusus tadi yang berat, yang ‘red zone’ (zona merah) itu langsung kita atasi. Teman-teman spesialis langsung turun juga ke lapangan dan ditangani secara komprehensif,” kata dia.
Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi menjelaskan untuk perkembangan jumlah korban hingga saat ini adalah 54 orang siswa dengan rincian 27 dirawat di RS Islam Jakarta, enam dirawat di RS YARSI dan 21 orang siswa sudah diperbolehkan pulang.
“Kemudian saat kami tinjau terkait luka apa saja yang dialami para korban yaitu luka-luka lecet dan pendengaran terganggu,” katanya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara akan ditanggung oleh Pemprov DKI.
“Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov di mana saja rumah sakitnya,” kata Pramono.
Ia mengatakan langkah ini sebagai bentuk pemerintah provinsi hadir dengan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit.
“Semua akan menjadi tanggungjawab kami,” kata dia.
Dirinya telah meminta Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Kesehatan dan Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Untuk pelaku dan penyebab itu merupakan kewenangan kepolisian,” kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Magelang (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta berharap jangan ada dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah.
“Saling legawa, jangan sampai ada dualisme lagi seperti yang lalu. Jadi semua masalah dimusyawarahkan bersama. Keputusan tertinggi dalam bangsa ini musyawarah, ya,” katanya di Magelang, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja panja standardisasi desa wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
“Jangan sampai ada dualisme lagi seperti dulu. Yang mengaku raja baru, sedangkan memang ada putra mahkota. Saya kira ini dibicarakan secara bijak dan arif, sebagai pewaris Keraton Surakarta,” katanya.
Ia menyampaikan tentang hal yang penting yakni menjunjung tinggi asas kebersamaan.
“Sebagai warga Solo itu senang, adem ayem, tidak sampai terjadi dualisme. Saya kira itu.
Apapun, itu kan aset bangsa,” katanya.
Ia menilai Keraton Yogyakarta sudah bagus seperti itu dengan suksesi juga adem ayem.
“Jangan sampai Solo yang lebih tua memberikan contoh yang kurang baik. Jangan sampai itu menjadi titik kulminasi negara, sehingga negara merasa Solo kok enggak bisa akur, akhirnya negara ikut-ikutan masuk ke dalam itu, ngatur-ngatur Solo, itu tidak kita harapkan,” katanya.
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto menyatakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading sudah selesai.
“Kegiatan olah TKP dinyatakan selesai jam 21.00 WIB,” kata dia di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan jika olah TKP pada Jumat ini mencukupi seluruh kebutuhan maka tidak akan dilakukan lagi.
“Jika sudah dinyatakan cukup, tidak perlu lagi,” kata dia.
Menurut dia, untuk hasil olah tempat kejadian perkara ini akan disampaikan pada Sabtu (8/11).
“Untuk hasil besok (8/11),” katanya
Sebelumnya Dankorbrimob Polri Irjen Pol. Ramdani Hidayat telah meninggalkan lokasi SMAN 72 Jakarta pada Jumat malam.
Irjen Pol Ramdani meninggalkan lokasi dan ditanyai oleh wartawan yang berjaga di depan gerbang SMAN 72 Jakarta.
“Terkait kejadian Kapolres yang bisa menyampaikan,” katanya sambil berlalu.
Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi saat jumpa pers di Polda Metro Jaya menjelaskan untuk perkembangan jumlah korban ledakan SMAN 72 Jakarta hingga saat ini adalah 54 orang siswa dengan rincian 27 dirawat di RS Islam Jakarta, enam dirawat di RS YARSI dan 21 orang siswa sudah diperbolehkan pulang.
“Kemudian saat kami tinjau terkait luka apa saja yang dialami para korban yaitu luka-luka lecet dan pendengaran terganggu,” katanya.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI Irman Gusman mendesak pemerintah membongkar akar mafia tanah setelah mencuatnya kasus dugaan penyerobotan lahan milik Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar.
Ia menilai kasus tersebut menjadi momentum penting untuk mereformasi total sistem pertanahan nasional.
“Kasus yang menimpa Pak JK ini bukan perkara kecil, tetapi sinyal bahaya atas lemahnya tata kelola pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tanah,” ucap Irman dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Mantan Ketua DPD RI itu menilai praktik mafia tanah telah menjadi penyakit kronis yang melibatkan oknum pejabat, aparat, dan korporasi besar.
“Selama sistem pertanahan tidak dibenahi, selama celah hukum dibiarkan, mafia tanah akan terus hidup,” ujarnya.
Irman menegaskan kasus yang menimpa JK harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk membongkar jaringan mafia tanah dari hulu ke hilir.
Ia meminta aparat kepolisian dan Kementerian ATR/BPN menuntaskan kasus tersebut tanpa tebang pilih.
“Jika penegakan hukumnya setengah hati, publik akan menilai negara kalah oleh mafia tanah. Ini soal keadilan dan martabat hukum, bukan sekadar sengketa sertifikat,” kata Irman.
Menurutnya, praktik mafia tanah tumbuh subur karena adanya kolusi antara pejabat, aparat, dan korporasi yang memanfaatkan kelemahan sistem.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan reformasi total pertanahan melalui digitalisasi data, keterbukaan kepemilikan serta sistem pengawasan lintas lembaga yang transparan.
“Meskipun kini BPN telah beralih ke sistem sertifikat digital, kasus seperti ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis menutup celah manipulasi. Integritas data, validasi kepemilikan, dan pengawasan lintas instansi tetap harus diperkuat agar mafia tanah tidak memanfaatkan sistem dari balik layar,” tuturnya.
Irman juga menyoroti kasus serupa telah menimpa sejumlah tokoh mulai dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal hingga ibunda artis Nirina Zubir.
“Kini korbannya mantan wakil presiden dua periode. Ini bukti betapa rapuhnya perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah di negeri ini,” ucapnya.
Ia menekankan pemberantasan mafia tanah tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan semua pihak mulai dari RT/RW, notaris dan PPAT, BPN, aparat penegak hukum hingga lembaga peradilan.
“Semua harus berada dalam sistem yang bersih dan terintegrasi. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis,” katanya.
Irman juga menyerukan political will yang kuat dari pemerintah untuk menindak siapa pun yang terlibat, termasuk korporasi besar.
“Kalau negara kalah, yang dirampas bukan hanya tanah rakyat, tetapi juga martabat hukum kita,” kata dia.
Sebelumnya, JK meninjau langsung lahan seluas 16,5 hektare miliknya di kawasan GMTD, Makassar, Rabu (5/11). Ia menemukan lahannya diklaim oleh seseorang bernama Manjung Ballang yang disebut berprofesi sebagai penjual ikan.
“Masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” ujar JK.
Ia menjelaskan bahwa tanah tersebut dibelinya sejak lama dari anak Raja Gowa, jauh sebelum wilayah itu masuk administrasi Kota Makassar.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan PT Hadji Kalla, perusahaan milik JK memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang sah atas lahan bersengketa tersebut.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat menutup sembilan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah wilayah setempat untuk menjaga rantai pengolahannya.
“Ada sembilan TPS liar di sejumlah wilayah kelurahan yang kami tutup. Itu untuk menjaga aset lahan fasos-fasum (fasilitas sosial – fasilitas umum), juga pengawasan rantai pengolahan sampah. Karena TPS-TPS itu tidak masuk daftar,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat, Ahmad Hariadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Adapun sembilan TPS itu meliputi TPS PLN, TPS Bohlam, TPS TPU Gadog di Kelurahan Kedoya Utara, TPS Pasar Patra di Kelurahan Duri Kepa, TPS RW 03 di Kelurahan Rawa Buaya.
Kemudian TPS RW 05 di Kelurahan Cengkareng Barat, TPS Presidi dan IPEKA di Kelurahan Meruya Utara, serta TPS Mercu Buana di Kelurahan Meruya Selatan.
“Tujuan lainnya itu supaya tidak ada lagi penumpukan-penumpukan sampah di TPS yang sudah ditutup,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, setelah TPS liar ditutup, pihaknya akan mengembalikan fungsi area itu sebagai fasos dan fasum sesuai peruntukannya.
“Areal itu kita manfaatkan kembali buat ‘urban farming’ dan taman,” tambahnya.
Selain menindak, TPS ilegal, pihaknya juga secara insidental menindak pelaku pembuang sampah ilegal.
“Saya lupa jumlahnya. Tapi di Jakarta, Sudin LH Jakbar yang paling banyak mendenda oknum yang buang sampah sembarangan,” ujar Hariadi.
Data LH Jakarta Barat menyebut, hingga Oktober 2023, ada 120 TPS terdaftar di daerah itu. Jumlah itu terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada 2019, baru ada 36 TPS.
Menurut Hariadi, pengadaan TPS di lingkungan warga dilakukan berdasarkan Instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2014.
“Bahwa penetapan TPS atau depo sampah berasal dari musyawarah masyarakat. Jadi sifat pengadaan dari bawah ke atas, bukan sebaliknya,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk menggandeng banyak pihak dalam mengembangkan ekosistem inovasi.
Langkah tersebut perlu menjadi perhatian pemda sehingga ekosistem terbangun dengan tidak hanya mengandalkan unsur dari pemerintah. Para pihak tersebut, di antaranya masyarakat dan asosiasi profesi.
Yusharto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat mencontohkan inovasi Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam pengerjaannya.
Inovasi yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tersebut memiliki unit usaha yang tidak sedikit sehingga dukungan dari pihak lain diperlukan.
“Bagaimana Kadin (Kamar Dagang dan Industri) masuk ke situ dan unsur-unsur yang lain barangkali bisa berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi,” katanya.
Hal itu disampaikan Yusharto saat menanggapi presentasi inovasi yang disampaikan oleh Pemkab Bangka secara virtual. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar BSKDN Kemendagri.
Ia mengapresiasi Ekonomi Peka Gender karena dapat mendukung ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan.
Kendati demikian, ia juga menekankan agar pembinaan terhadap ibu rumah tangga yang terlibat dalam inovasi tersebut terus dilakukan.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menanggapi inovasi dari berbagai daerah lainnya. Ia mengapresiasi inovasi yang dipaparkan dalam presentasi tersebut.
Ia mengharapkan daerah terus mampu melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta polisi untuk segera mengungkap motif insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, karena peristiwa tersebut terjadi di dunia pendidikan.
Dia pun mengaku prihatin sekaligus terkejut atas adanya insiden yang menimbulkan puluhan korban mengalami luka-luka.
“Kejadian ini terjadi di tengah-tengah dunia pendidikan. Kejadian yang sangat mengagetkan kita,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, jika kejadian tersebut bagian dari terorisme, maka peristiwa itu harus ditanggapi secara serius dan menjadi peringatan bagi seluruh pihak.
Namun jika kejadian itu adalah sebuah insiden kecelakaan, dia berharap agar peristiwa itu menjadi pelajaran berharga. Sebab peristiwa itu terjadi di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman.
“Ini mengancam keselamatan banyak nyawa, dan telah mengakibatkan banyak korban luka, yang itu bisa terjadi kepada siapa saja,” katanya.
Untuk itu, di menekankan bahwa keamanan dan ketenangan dalam kehidupan harus tetap terjamin sepanjang masa agar kehidupan masyarakat tetap tenang dan rukun.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut seorang terduga pelaku peledakan bangunan SMAN 72 Jakarta telah ditemukan oleh kepolisian tetapi orang tersebut saat ini masih menjalani operasi di rumah sakit (RS).
Oleh karena itu, kepolisian belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.
“Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kita dapatkan. Anggota (Polri, red.) sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, kemudian juga lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro Jaya, Densus, melaksanakan pendalaman,” kata Kapolri Jenderal Listyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.