Author: Antaranews.com

  • Pemkab Aceh Barat siapkan Perbup pemberian insentif ke investor

    Pemkab Aceh Barat siapkan Perbup pemberian insentif ke investor

    Penyiapan perbup ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Aceh BaratMeulaboh (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang menyiapkan produk hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat terkait rencana pemberian insentif bagi investor yang akan melakukan penanaman modal di daerah tersebut.

    “Penyiapan perbup ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Aceh Barat,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Aceh Barat, Edy Juanda kepada ANTARA di Meulaboh, Jumat.

    Ada pun insentif yang disiapkan dalam produk hukum tersebut diantaranya seperti adanya keringanan pembayaran pajak daerah bagi investor, kemudian adanya keringanan sewa bangunan atau aset tanah milik pemerintah daerah.

    Adanya kemudahan dalam proses perizinan investasi, kemudahan dalam pengurusan administrasi yang dibutuhkan, serta sejumlah kemudahan lainnya bagi investor yang akan melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Barat.

    Edy Juanda menyebutkan, saat ini produk hukum tersebut sedang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh di Banda Aceh, sebelum nantinya digunakan untuk menarik minat investor di Aceh Barat.

    “Kita harapkan perbup ini bisa selesai pada 2024,” kata Edy Juanda menambahkan.

    Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menargetkan perbup tersebut akan mulai dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, pada awal tahun 2025 mendatang.

    Hal ini sebagai upaya untuk memaksimalkan kemajuan investasi di daerah ini, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah serta terciptanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat, kata Edy Juanda.

    Baca juga: Pemkab Aceh Barat sediakan 322 lowongan di ajang Bursa Kerja 2024 
    Baca juga: Pemkab Aceh Barat sosialisasi qanun induk pembangunan kepariwisataan

    Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dubes China untuk RI sebut KCJB tunjukkan visi bersama China-Indonesia dalam kejar pembangunan berkualitas tinggi

    Dubes China untuk RI sebut KCJB tunjukkan visi bersama China-Indonesia dalam kejar pembangunan berkualitas tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang merayakan satu tahun pengoperasiannya pada Kamis (17/10), merupakan keberhasilan yang menonjol dalam kerja sama China-Indonesia.

    Hal ini sekaligus menjadi contoh yang menunjukkan visi bersama dari kedua negara dalam mengejar pembangunan yang berkualitas tinggi, demikian disampaikan Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat China untuk Republik Indonesia (RI) Wang Lutong pada Kamis itu.

    Pernyataan itu dilontarkan oleh Dubes Wang saat menghadiri perayaan satu tahun pengoperasian KCJB. Acara itu turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PT. Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, dan jajaran pejabat lainnya.

    Wang mengatakan bahwa berkat kepedulian yang cermat dari para kepala negara serta kerja keras dari pihak pembangun dan operator China dan Indonesia, KCJB telah beroperasi dengan lancar, aman, efisien, dan berkelanjutan. Proyek ini juga telah memberikan manfaat yang komprehensif.

    “China berkomitmen mendorong kerja sama dengan Indonesia secara menyeluruh dan lebih mendalam di berbagai bidang yang lebih luas, dan bersama-sama membangun komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama,” ujar Wang, sembari menambahkan bahwa hal itu akan menyuntikkan dorongan baru bagi pembangunan regional dan global.

    Sejumlah pejabat Indonesia juga memuji proyek unggulan dari kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra tersebut, sembari menyoroti potensi besar kerja sama dengan China di masa mendatang.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI sosialisasikan pentingnya LKPM kepada pelaku usaha

    DKI sosialisasikan pentingnya LKPM kepada pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta​​​​​​ menyosialisasikan pentingnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKMP) kepada para pelaku usaha sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebijakan terkait investasi ke depan.

    “Kesadaran masyarakat (pelaku usaha) itu masih sangat kurang,” kata Ketua Subkelompok Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati di Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa sosialisasi LKPM juga kurang. “Rupanya memang sosialisasinya yang kurang sehingga masyarakat enggak tahu bahwa LKPM itu adalah salah satu kewajiban yang harus mereka lakukan,” katanya.

     

    Di sisi lain, ada kekhawatiran dari pelaku usaha bahwa mereka dikenai pajak usai menyampaikan LKPM. Padahal LKPM tak ada kaitannya dengan pajak namun terkait dengan realisasi investasi pelaku usaha.

     

     

    Menurut Rahmalia, pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah maupun besar harus menyampaikan LKPM bahkan bila belum ada realisasi investasi.

     

    “Melaporkan itu bukan hanya pada saat sudah ada realisasi, tapi kalau memang dia belum ada realisasi, dia harus tetap melaporkan. Jadi nol, bisa saja melaporkannya nol,” kata dia.

     

    Bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dalam tiga periode berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap dengan saksi paling berat berupa pembekuan Nomor Izin Berusaha (NIB).

     

    “Untuk saat ini masih bertahap untuk menerapkan sanksi itu, karena fokusnya kami sebenarnya ke pembinaan. Kalau setiap pelaku usaha langsung seketat itu, khawatir mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia,” katanya.

    Baca juga: DKI berkomitmen terus dorong pertumbuhan investasi 

     

    Lalu, guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melapor maka sosialisasi terus dilakukan di periode pelaporan.

     

    Tahun ini, DPMPTSP DKI menyelenggarakan tiga kali sosialisasi, yakni April, Juli dan Oktober dengan melibatkan total sekitar 590 pelaku usaha.

     

    Selain itu dinas juga melakukan pendampingan dan membuka loket LKPM di Mal Pelayanan Publik (MPP).

     

    “Kami juga bisa membantu mereka di MPP bisa lewat MPP digital juga. Di sisi lain, di kelurahan dan kecamatan, meningkatkan kesadaran pelaku usaha itu dengan monitoring, mana-mana yang belum melapor,” kata Rahmalia.

     

    LKPM menjadi salah satu bentuk kontrol pemerintah pada pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Di sisi lain, melalui LKPM, pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor usaha mana yang sedang berkembang dan yang perlu ditingkatkan investasinya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepulauan Seribu tanam mangrove untuk kurangi pemanasan global

    Kepulauan Seribu tanam mangrove untuk kurangi pemanasan global

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menaman mangrove atau bakau di Pulau Tidung Kecil, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan untuk mengurangi pemanasan global.

    Hal itu dilakukan bersama berbagai pihak ​​​​​termasuk perusahaan asal Korea Selatan, Water and Life.

    “Hari ini kami menggelar kunjungan ini guna kerja sama untuk mengembangkan penanaman pohon mangrove di Kepulauan Seribu,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, Water and Life adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Korea yang didedikasikan untuk mengurangi pemanasan global.

    Kemudian perusahaan ini juga fokus meningkatkan kehidupan masyarakat terpinggirkan melalui inisiatif lingkungan yang berkelanjutan.

    Baca juga: Pemerintah terus jaga keberlangsungan ekosistem laut Kepulauan Seribu
    Baca juga: DKI genjot penanaman mangrove untuk kendalikan rob di pesisir Jakarta

    Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan didampingi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta CEO Water and Life melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dijadikan lokasi penanaman.

    Wakil Bupati Kepulauan Seribu turut menjelaskan kepada CEO Water and Life, Dr Anna Ryu tentang pertumbuhan pohon mangrove di Kepulauan Seribu.

    Selain itu dia menjelaskan manfaat mangrove yang bisa mencegah abrasi, menyerap emisi CO2, habitatnya hewan sekitar, menjaga kualitas air, sumber daya perikanan, objek wisata dan pendidikan

    “Penanaman ini juga sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mereka tertarik untuk menjajaki peluang kolaborasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Seribu untuk kerja sama pengembangan proyek mangrove,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bison minta Prabowo-Gibran lanjutkan pembangunan infrastruktur

    Bison minta Prabowo-Gibran lanjutkan pembangunan infrastruktur

    Jakarta (ANTARA) – Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison) meminta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM).

     

    Hal itu diungkapkan Ketua Koordinator Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison), Ginka Febriyanti Ginting dalam Aksi Kongres Rakyat Indonesia di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

     

    “Tentunya kita berharap Pak Prabowo terus melanjutkan program-program berkelanjutan dari Joko Widodo. Yang paling utama pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM),” katanya.

     

     

    Selain itu, Ginka menyebutkan, kongres rakyat ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menjabat selama sepuluh tahun dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama lima tahun.

     

    “Kami juga menyambut pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kami menyampaikan harapan-harapan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Ginka.

     

    Selain orasi, terdapat panggung yang juga diisi dengan pertunjukan musik angklung dan kesenian daerah lainnya.

     

    Ruas jalan yang mengarah ke Balai Kota DKI Jakarta dari arah Istana Negara sempat ditutup pihak Kepolisian lantaran adanya aksi tersebut.

     

     

    Ketua Koordinator Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON), Ginka Febriyanti Ginting di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Massa Aksi Kongres Rakyat Indonesia itu mulai tiba di kawasan Patung Kuda, Monas, sekitar pukul 15.40 WIB.

    Sementara sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan sisa sampah yang tercecer di kawasan itu.

     

    Setelah steril, petugas Kepolisian pun kembali membuka arus lalu lintas dari arah Istana Negara menuju Balai Kota DKI Jakarta. Arus lalu lintas pun kembali normal dan lancar.

     

    Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10) mendatang.

     

    Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti prosesi pisah sambut dengan Presiden 2014-2019 dan 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau para pelaku usaha terutama skala menengah dan besar di Jakarta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk gambaran pertumbuhan ekonomi kota sekaligus penentu kebijakan investasi di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Ketua Subkelompok Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati dalam kegiatan “Workshop Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (KPM)” di Jakarta, Jumat.

    “Kalau, misalnya, tidak laporkan, kita enggak bisa men-capture pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, realisasi investasinya berapa? Kemudian di LKPM itu kan juga ada jumlah penyerapan tenaga kerja, kita bisa lihat dari situ sebenarnya,” ujar dia.

    Rahmalia mengingatkan penyampaian LKPM merupakan salah satu kewajiban bagi para pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar dengan periode pelaporan terbagi dua.

    Baca juga: DKI berkomitmen terus dorong pertumbuhan investasi 

    Khusus untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil, pelaporan dilakukan setiap semester. Sementara bagi pelaku usaha menengah dan besar, pelaporan dilakukan setiap tiga bulan atau triwulan.

    Adapun pelaporan setiap semester, yakni Juli dan Januari. Lalu, pelaporan setiap tiga bulan, yakni Triwulan 1 pada Januari sampai Maret disampaikan tanggal 1 sampai 10 April.

    Kemudian Triwulan 2 pada April-Juni disampaikan tanggal 1 sampai 10 Juli di bulan berikutnya. Kemudian Triwulan 3, yakni Juli-September disampaikan tanggal 1 sampai 10 Oktober.

    Baca juga: DKI catat realisasi investasi tertinggi se-Indonesia tahun 2024

    Sedangkan Triwulan 4 pada Oktober sampai Desember disampaikan tanggal 1 sampai 10 Januari di tahun berikutnya.

    “Setelah pelaku usaha menerima NIB (nomor induk berusaha), itu tiga bulan berikutnya. Begitu periode pelaporan dia harus lapor. Nanti di laporannya, akan ada yang namanya nilai realisasi investasi,” kata Rahmalia.

    Lalu, bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dalam tiga periode berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap dengan saksi paling berat berupa pembekuan NIB.

    Untuk saat ini masih bertahap untuk menerapkan sanksi itu karena fokusnya
    sebenarnya ke pembinaan. “Kalau setiap pelaku usaha langsung seketat itu, dikhawatirkan 
    mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Sultra tekankan pemda atur distribusi logisik di daerah 3T

    Pj Gubernur Sultra tekankan pemda atur distribusi logisik di daerah 3T

    ANTARA – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menekankan kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) agar dapat mengatur dengan sebaik-baiknya pendistribusian logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T) yang ada di beberapa wilayah kabupaten kota di Sultra. Termasuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi. dan Geofisika (BMKG) setempat terkait cuaca maupun gelombang tinggi laut sebelum didistribusikan. (Saharudin/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Jaksel beri kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas

    Jaksel beri kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan memberi kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. 

     

    “Puskesmas Cilandak ada inovasi pelayanan untuk anak-anak disabilitas namanya Musikalitas,” kata Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Jhonson Hotsar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Jhonson mengatakan Musikalitas merupakan kepanjangan dari “Mulai Beraksi Untuk Anak Disabilitas” yang diharapkan bisa menjadi inovasi pelayanan puskesmas. Salah satunya melalui “jemput bola” atau mendatangi langsung rumah pasien.

     

    Dia berharap inovasi ini bisa menjadi percontohan pelayanan Puskesmas ramah disabilitas di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel).

     

     

    Selain pelayanan, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan memastikan setiap Puskesmas yang ada di wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana ramah bagi disabilitas.

     

    “Semua Puskesmas Kecamatan sudah memiliki sarana seperti jalur pemandu tuna netra atau “guiding block”, kamar mandi disabilitas, lift dengan suara untuk tuna netra dan sebagainya,” katanya.

     

    Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Cilandak, Tri Novia Maulani mengatakan Program Musikalitas memudahkan pasien disabilitas mendapatkan layanan dengan mengakses tautan (link).

     

    “Namun sebelum mendapatkan link, seluruh pasien akan diperiksa dahulu oleh petugas kesehatan, apakah mengalami disabilitas atau tidak,” kata Novia.

     

    Jika pasien sudah didiagnosis disabilitas, maka pasien akan diberikan tautan untuk akses khusus disabilitas.

     

    Sejumlah kemudahan tersedia bagi pasien yang terdaftar, yakni pelayanan kesehatan, rujukan ke rumah sakit dan pelayanan lintas sektor yang dibutuhkan.

     

     

    Sedangkan jika harus datang ke puskesmas, pasien anak disabilitas memiliki jalur khusus mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan obat sehingga memudahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

     

    Program Musikalitas ini juga meliputi pelayanan lainnya dari lintas sektoral lainnya, seperti Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Selatan dan Sudin Pencatatan dan Kependudukan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan.

     

    Untuk Sudinsos ada layanan pengecekan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kartu disabilitas.

    “Kemudian layanan Dukcapil berupa pembuatan akte lahir, kartu KIA (Kartu Identitas Anak) dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) untuk anak dan orang tua disabilitas,” katanya.

     

    Dalam pelaksanaan program ini tercatat 20 anak disabilitas terdaftar dan akan mendapatkan layanan kesehatan seperti pengecekan tinggi dan berat badan hingga deteksi kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yudi Latif: Strategi tepat bisa antarkan pemerintahan Prabowo sukses

    Yudi Latif: Strategi tepat bisa antarkan pemerintahan Prabowo sukses

    “Saat ini ada satu celah besar dalam kepemimpinan politik Indonesia yaitu miskin strategi,”Jakarta (ANTARA) – Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat sukses bila menggunakan strategi yang tepat sehingga arah kebijakan negara dapat terlaksana.

    “Saat ini ada satu celah besar dalam kepemimpinan politik Indonesia yaitu miskin strategi,” kata Yudi Latif di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembedah buku Strategi Indonesia 2040, Langkah Cepat Menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurut dia, strategi yang tepat akan membawa Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada ambang kesuksesan, namun jika tidak ada strategi yang jitu maka tidak mungkin ekonomi dapat tumbuh hingga 8 persen.

    Ia mengatakan bahwa ketika strategi yang digunakan oleh Prabowo-Gibran tepat, maka dalam dua tahun dapat melahirkan perubahan yang fundamental.

    “Prabowo boleh saja mempunyai daftar mimpi, tapi apakah ada strateginya? Sebenarnya kalau strateginya tepat dua tahun itu bisa melahirkan perubahan yang fundamental,” tuturnya.

    Yudi Latif memberi contoh, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang diasosiasikan seperti Prabowo. Pada saat kepemimpinan Abraham Lincoln Amerika berubah drastis dan ini tercatat dalam sejarah dan itu dilakukan dengan strategi terukur.

    Untuk itu, Yudi berharap pemerintahan ke depan dapat berjalan dengan strategi yang tepat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

    Yudi Latif menambahkan, ketika program makan siang bergizi Prabowo-Gibran dijalankan dengan strategi baik, maka dipastikan dapat memberi manfaat dan menumbuhkan sektor ekonomi.

    Menurut dia, dana yang dikeluarkan harus dari bansos, dengan merelokasi ke subsidi yang sifatnya konsumtif ke subsidi yang produktif, ini juga menjadi rahasia China keluar dari jebakan kemiskinan.

    “Isu-isu kunci harus dibarengi strategi. Harus fokus untuk menyampaikan titik terlemah dari bangsa ini apa dan itu yang harus diperkuat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • MPR: SBY pesan agar terus buka ruang komunikasi dengan seluruh elemen

    MPR: SBY pesan agar terus buka ruang komunikasi dengan seluruh elemen

    Kami menerima wejangan dari Pak SBY, untuk terus menjadi telinga dan tidak pernah lelah dalam mendiskusikan, mengkaji, dan menyiapkan yang terbaik untuk bangsaJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada pimpinan MPR RI 2024-2029 agar terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen bangsa.

    “Dalam pertemuan tadi, Pak SBY berpesan agar MPR dapat terus menjaga proses nasional dan state building agar tetap berkelanjutan. Kami tidak boleh menutup ruang untuk berkomunikasi, mendengar apa yang ada di dalam pikiran dan hati dari para tokoh bangsa, pejuang bangsa termasuk seluruh stakeholders, dan yang paling utama rakyat,” kata Ibas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan ketika pimpinan MPR RI melaksanakan Silaturahim Kebangsaan ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10).

    “Alhamdulillah hari ini kami menjadi saksi, tidak hanya silaturahmi kebangsaan kepada orang tua kami, tapi kami juga berbangga dan bersyukur pimpinan MPR RI dapat terus mendengar dan berdiskusi,” tuturnya.

    Dia lantas mengatakan bahwa SBY berpesan agar pimpinan MPR RI tidak hanya sekadar mensosialisasikan Empat Pilar kebangsaan yang memang fundamental dan ideologi bangsa, melainkan juga mengaktualisasikan dengan perkembangan zaman.

    Baca juga: MPR antarkan surat undangan pelantikan ke SBY pada Kamis sore

    Baca juga: MPR RI agendakan kirim undangan pelantikan ke SBY dan Mega pada Kamis

    Baca juga: AHY sebut SBY akan hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    “Namun, lebih dari itu kami juga harus terus berperan aktif dari apa yang terjadi dengan hari ini. Dengan adanya modernisasi, adanya ide-ide dan diskusi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, pimpinan MPR RI menerima wejangan dari SBY agar terus terbuka dalam ruang diskursus kebangsaan.

    “Kami menerima wejangan dari Pak SBY, untuk terus menjadi telinga dan tidak pernah lelah dalam mendiskusikan, mengkaji, dan menyiapkan yang terbaik untuk bangsa,” tuturnya.

    Termasuk, tambah dia, tidak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan bangsa agar peran menjadi wakil rakyat dalam MPR RI benar-benar tersampaikan dengan baik.

    “Menerima aspirasi masyarakat tidak hanya ideologi dalam berbangsa dan bernegara, tapi bersama memperjuangkan kemajuan bangsa, memastikan kesejahteraan bagi seluruh elemen bangsa, dan yang pasti semua dalam koridor konstitusi dan ketatanegaraan kita,” papar dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024