Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Pemprov Jatim raih Nusantaraya Award di ICCF 2025

    Pemprov Jatim raih Nusantaraya Award di ICCF 2025

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih penghargaan Nusantaraya Award dalam ajang Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2025 di Gedung Malang Creative Center (MCC), Kota Malang, Sabtu (8/11).

    “Alhamdulillah Jatim berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dari ICCN. Salah satu alasan kuat adalah karena Jatim memiliki komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring dan sinergi lintas pemangku kepentingan,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Minggu.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mewakili Gubernur Khofifah.

    Penyerahan disaksikan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Khofifah menegaskan investasi sektor ekonomi kreatif Jawa Timur terus meningkat.

    Pada Semester I-2025 nilainya mencapai Rp6,86 triliun atau naik 12,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp6,08 triliun.

    Selain itu, nilai ekspor sektor ekonomi kreatif Jawa Timur juga tembus 12.887,01 juta dolar AS pada Semester I-2025, meningkat 4,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12.359,23 juta dolar AS. Komoditas unggulan ekspor Jatim meliputi fesyen, kriya, dan kuliner.

    Lebih lanjut, Khofifah mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Jatim banyak disokong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menurut dia, sektor tersebut menjadi bidang yang paling menjanjikan dan cepat berkembang di masyarakat.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah mempersembahkan penghargaan tersebut bagi seluruh penggerak ekonomi kreatif di Jawa Timur.

    Ia berharap penghargaan itu menjadi penyemangat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

    “Penghargaan ini bukanlah akhir perjuangan atau kerja keras kita. Melainkan jadi penyemangat untuk terus berjuang mewujudkan Jawa Timur yang memang surganya ekonomi kreatif,” katanya.

    Sebagai informasi, ICCF 2025 merupakan ajang tahunan yang digelar oleh ICCN—jejaring kota dan kabupaten kreatif Indonesia yang berdiri sejak 2015 dengan anggota lebih dari 260 daerah.

    Jaringan ini menjadi simpul kolaborasi lintas wilayah untuk mendorong inovasi, memperkuat identitas budaya, dan memajukan ekosistem kreatif nasional.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 25 ribu lebih orang semarakkan Green Democracy Fun Walk DPD RI di GBK

    25 ribu lebih orang semarakkan Green Democracy Fun Walk DPD RI di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 25.538 orang ikut menyemarakkan Green Democracy Fun Walk yang dimulai dari Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 DPD RI.

    Ketua DPD RI Sultan B Najamudin yang melepas para peserta, mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan komitmen lembaganya dalam mengusung paradigma baru “Green Democracy” sebagai bentuk demokrasi yang sejuk, elegan, dan berwawasan lingkungan.

    “Hari ini kami tidak hanya jalan santai bersama masyarakat, tetapi juga menanam pohon damar sebagai simbol bahwa demokrasi hijau adalah demokrasi yang menyelamatkan bumi,” kata Sultan.

    Dia mengatakan Green Democracy merupakan simbol bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang manusia dan politik, tetapi juga tentang keberlanjutan bumi. Menurut dia, konsep Green Democracy akan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan kelembagaan DPD RI ke depan.

    “Dari Green Democracy, kami akan turunkan menjadi Green Parliament, Green Legislation, Green Diplomacy, hingga Green Economy dan Green Education. Karena masa depan demokrasi harus bersinergi dengan masa depan bumi,” kata dia.

    Di Parlemen, dia mengungkapkan bahwa DPD RI telah menginisiasi penyusunan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis yang berkaitan dengan isu lingkungan, termasuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

    “Dunia tidak boleh hanya memanfaatkan isu iklim untuk keuntungan ekonomi. Regulasi setingkat undang-undang harus ada untuk mengorkestrasi isu besar ini,” katanya.

    Empat RUU usulan DPD yang masuk dalam Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.

    Berdasarkan pendaftaran, sebanyak 25 ribu peserta turut meramaikan acara yang baru pertama kali dilaksanakan oleh DPD RI ini. Acara Green Democracy Fun Walk DPD RI ini juga dihadiri beberapa menteri, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wamenpora Taufik Hidayat, Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrullah serta Duta-duta besar negara sahabat seperti Chile, Belarus dan dubes lainnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Sigit Pinardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikhtiar ESDM tekan impor BBM dan wujudkan swasembada energi

    Ikhtiar ESDM tekan impor BBM dan wujudkan swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – Babak akhir polemik kuota impor bahan bakar minyak (BBM) mewarnai triwulan keempat 2025, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil menjembatani negosiasi antara pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dan Pertamina.

    “Kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati (kesepakatan), BP-AKR 2 minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu (barel),” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Jakarta, Jumat (7/11).

    Tambahan pemesanan BBM dilakukan oleh BP-AKR setelah membeli 100 ribu barel base fuel (bahan bakar murni) dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025. Perlahan, RON 92 kembali tersedia di SPBU bercorak hijau tersebut.

    Laode menyampaikan, terdapat kemungkinan pemerintah kembali menggunakan skema tambahan 10 persen dari kuota impor 2025 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada 2026.

    Saat ini, pemerintah sudah mendapatkan data kebutuhan impor BBM dari badan usaha swasta, namun belum menentukan besaran kuota yang akan diberikan.

    “Kemungkinan seperti itu polanya. 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya, beda, kan. Kalau kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025,” ucap Laode.

    Pulihnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap di SPBU swasta merupakan buah dari solusi yang ditawarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tanpa menambah kuota impor untuk badan usaha swasta. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan sebagian kuota impor milik Pertamina untuk digunakan oleh badan usaha swasta.

    Ketika solusi tersebut dicetuskan, September 2025, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.

    Tugas Kementerian ESDM, tutur Bahlil, adalah memastikan ketersediaan energi untuk negeri, sembari menjaga keseimbangan neraca perdagangan mengingat tingginya angka impor minyak apabila dibandingkan dengan produksi minyak nasional.

    Data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia masih mengimpor 330 juta barel minyak pada 2024, yang terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan, produksi minyak nasional pada 2024 berada di angka 212 juta barel.

    Oleh karena itu, mengendalikan kuota impor BBM untuk badan usaha pengelola SPBU swasta saja tak cukup untuk mengurangi angka impor BBM. Ikhtiar memangkas impor BBM jenis bensin juga bisa diwujudkan dengan mendongkrak produksi minyak bumi atau menghadirkan alternatif, seperti menerapkan energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap fosil.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh tegaskan belum ada PAW usai MKD beri sanksi Sahroni

    Surya Paloh tegaskan belum ada PAW usai MKD beri sanksi Sahroni

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya belum berencana untuk melakukan penggantian antarwaktu (PAW) setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    “Sampai saat ini belum karena memang kita menghormati segala proses itu ya,” Surya usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Dia menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh MKD DPR RI harus dihormati. Sebelumnya, kata dia, partai pun sebelumnya sudah menjatuhkan sanksi nonaktif kepada Sahroni dan Nafa Urbach.

    “Partai sudah memberikan nonaktif, MKD laksanakan prosesnya sebagaimana mekanisme yang ada di dewan,” kata dia.

    Sebelumnya, Partai NasDem menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai Anggota DPR RI, buntut adanya sorotan dari publik yang juga terkait dengan aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Selain dari NasDem, ada juga tiga legislator lainnya dari partai yang berbeda-beda.

    Kemudian MKD DPR RI pun memproses dugaan pelanggaran kode etik, menyusul adanya penonaktifan lima Anggota DPR RI tersebut.

    Hasilnya, MKD DPR RI menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach melanggar kode etik. Selain itu, Sahroni dihukum nonaktif selama enam bulan, dan Nafa selama tiga bulan, sejak mereka dinonaktifkan oleh partai.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga dua jenama emas di Pegadaian Minggu ini kompak stabil

    Harga dua jenama emas di Pegadaian Minggu ini kompak stabil

    Jakarta (ANTARA) – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (9/11) menunjukkan dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24 yang kompak tak mengalami perubahan harga.

    ‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.378.000 per gram, begitu pula emas UBS yang turut tak berubah di angka Rp2.381.000 per gram.

    ‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    ‎Harga emas UBS:

    ‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.287.000

    ‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.381.000

    ‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.725.000

    ‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp11.673.000

    ‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp23.224.000

    ‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp57.946.000

    ‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp115.654.000

    ‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp231.217.000

    ‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp577.871.000

    ‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.154.384.000

    ‎Harga emas Galeri24:

    ‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.247.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.378.000.

    ‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.686.000

    ‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp11.628.000

    ‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp23.195.000

    ‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp57.844.000

    ‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp115.598.000

    ‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp231.081.000

    ‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp574.028.000

    ‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.148.056.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.296.111.000.

    ‎

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menyiasati turunnya fiskal daerah

    Menyiasati turunnya fiskal daerah

    Mataram (ANTARA) – Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada dana transfer dari pusat, kini kantong fiskal daerah mulai menipis.

    Kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan sebagian Dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan belanja publik di tingkat lokal.

    Di banyak provinsi, anggaran pembangunan terpaksa dipangkas, belanja rutin dirasionalisasi, sementara defisit fiskal mengintai.

    Bagi kepala daerah, situasi ini bagaikan menakhodai kapal di tengah badai. Ombak kebijakan pusat datang bertubi-tubi, sementara para penumpang yang tak lain adalah rakyat tetap berharap perjalanan pembangunan tidak terhenti.

    Fenomena ini bukan sekadar urusan angka dalam tabel anggaran. Di baliknya tersimpan tantangan serius, yakni bagaimana daerah tetap bisa menjalankan fungsi pelayanan publik dengan sumber daya yang kian terbatas.

    Ketika TKD berkurang, ruang fiskal menyempit, dan prioritas pembangunan harus dipilih secara ketat, maka kemampuan inovasi dan efisiensi pemerintah daerah benar-benar diuji.

    Dari Aceh hingga Papua, pola yang sama terlihat. Pendapatan daerah menurun, belanja dikurangi, dan defisit harus dikelola hati-hati.

    Namun, di tengah keterbatasan itu, muncul pula daerah-daerah yang mencoba bertahan dengan cara lebih kreatif. Salah satu contohnya datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kini berhadapan langsung dengan tekanan fiskal cukup besar namun memilih mengubahnya menjadi momentum untuk berbenah.

    Tekanan anggaran

    Provinsi NTB menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan fiskal nasional berimbas langsung ke daerah.

    Dalam rancangan APBD 2026, total anggaran NTB turun menjadi Rp5,4 triliun, atau berkurang 15,4 persen dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp6,4 triliun.

    Penurunan itu terjadi akibat pengalihan dana transfer dari pusat senilai lebih dari Rp1 triliun.

    Pemerintah provinsi mengakui kondisi fiskal tahun depan akan sangat menantang. Penurunan transfer pusat menyebabkan hilangnya banyak kantong pendanaan untuk urusan pemerintahan.

    Namun, alih-alih menyerah, Pemerintah Provinsi NTB memilih menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk berinovasi dan menata ulang prioritas pembangunan.

    Arah kebijakan difokuskan pada tiga hal utama, yakni efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan reformasi regulasi pajak serta retribusi daerah.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shutdown Pemerintah AS, ribuan penerbangan terhenti

    Shutdown Pemerintah AS, ribuan penerbangan terhenti

    ANTARA – Krisisnya tenaga pengatur lalu lintas udara membuat lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan, sementara ribuan lainnya tertunda. Pemerintah AS terpaksa mengurangi lalu lintas udara di 40 lokasi akibat kekurangan petugas, di tengah penutupan pemerintah atau government shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika. (Rinto A Navis/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepekan, Komisi Reformasi Polri dilantik-Sahroni langgar kode etik

    Sepekan, Komisi Reformasi Polri dilantik-Sahroni langgar kode etik

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik selama sepekan, dari Minggu (2/11) hingga Sabtu (9/11) yang menjadi sorotan, di antaranya Prabowo melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri hingga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI putuskan Ahmad Sahroni melanggar kode etik.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly

    Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selain Jimly yang juga merangkap anggota, Prabowo turut melantik sembilan anggota komisi lainnya, yaitu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Pesawat angkut terbesar TNI AU A400M mendarat di Halim Perdanakusma

    Pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yakni Airbus A400M mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi, dengan disambut tradisi penyiraman air ala TNI AU.

    Dalam laporan ANTARA di lokasi pukul 07.45 WIB, terlihat pesawat tersebut melewati siraman air yang ditembakkan mobil pemadam kebakaran dari sisi kanan dan kiri pesawat.

    Kedatangan pesawat tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh perwira TNI AU dan beberapa tamu undangan yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Puan: Penurunan biaya haji bukti pengelolaan dengan prinsip keadilan

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan keberhasilan menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2026 merupakan bukti bahwa pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan.

    DPR RI melalui alat kelengkapan dewan bersama Menteri Haji dan Umrah RI telah menyepakati BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp87,4juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan oleh jamaah juga turun menjadi Rp54,1 juta.

    “Agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan pada rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. MKD putuskan Sahroni langgar kode etik karena pernyataan tak bijak

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Ahmad Sahroni, melanggar kode etik karena melontarkan pernyataan yang tidak bijak.

    Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menyatakan bahwa Sahroni sebaiknya menanggapi kritikan-kritikan dari publik dengan menggunakan kalimat yang pantas dan bijaksana, dengan menghindari kata-kata yang tidak pas.

    “Bahwa telah mencermati pernyataan Teradu V (lima) Ahmad Sahroni yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak,” kata Imron saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Bogor bergerak bersama pengusaha muda kejar kemajuan ekonomi

    Pemkot Bogor bergerak bersama pengusaha muda kejar kemajuan ekonomi

    ANTARA – Pemerintah Kota Bogor menyatakan kesiapan bersinergi dengan pengusaha muda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie Rachim usai pelantikan 52 pengurus baru Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bogor periode 2025-2028, Sabtu (8/11). (Fadzar Ilham Pangestu/Soni Namura/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.