Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Bangkitkan ekonomi petani, Kaltara ajak anak muda cinta pangan lokal

    Bangkitkan ekonomi petani, Kaltara ajak anak muda cinta pangan lokal

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong generasi muda untuk mencintai pangan lokal melalui seminar nasional di Tanjung Selor, Selasa (25/11). Kampanye ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kesehatan dan produktivitas generasi muda, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani lokal melalui diversifikasi pangan. (Cica Andriyani/Arif Prada/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan langkah TNI menjaga kilang minyak PT Pertamina (Persero) mulai Desember 2025 merupakan bentuk sinergi keamanan nasional.

    “Kami menyambut baik dan ini merupakan bentuk sinergi keamanan nasional, terlebih kilang ini kan industri strategis sektor industri,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Anggia menyampaikan kilang minyak merupakan objek vital nasional dan terkait dengan kedaulatan energi negara.

    Oleh karena itu, TNI yang menjaga kilang minyak Pertamina diharapkan bisa meningkatkan stabilitas pasokan energi.

    “Ini juga diharapkan bisa mencegah gangguan keamanan di industri sektor energi,” kata Anggia.

    Pertamina juga menyambut baik TNI yang ditugaskan untuk menjaga kilang milik Pertamina mulai Desember 2025, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan kilang dan fasilitas Pertamina merupakan aset strategis yang menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.

    Oleh karena itu, sinergi bersama pengamanan fasilitas Pertamina merupakan langkah yang positif.

    “(Sinergi ini) penguatan berlapis untuk menjamin keberlangsungan operasi fasilitas vital negara,” kata Baron.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI turun tangan untuk menjaga industri strategis nasional, salah satunya kilang milik Pertamina.

    Sjafrie menjelaskan penjagaan instalasi strategis ini dilakukan guna memastikan ragam aset industri milik pemerintah dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik.

    Selain itu, Sjafrie menilai TNI berhak menjaga instalasi strategis negara karena memiliki landasan hukum yang sah.

    Sjafrie melanjutkan pengamanan industri strategis itu menjadi salah satu tugas dari Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang saat ini tengah dibangun oleh TNI di seluruh wilayah.

    Sejauh ini, tercatat sudah ada lebih dari 100 BTP yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan BTP bertambah 150 per tahunnya.

    Dengan penjagaan tersebut, Sjafrie yakin ragam industri strategis, seperti Pertamina ini akan bekerja secara maksimal, sehingga memberikan dampak baik untuk kemakmuran masyarakat dan kedaulatan negara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – PT Shell Indonesia (Shell) resmi mencapai kesepakatan dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk pembelian 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) guna menutup kekurangan stok di jaringan SPBU swasta.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan, Shell membeli satu kargo base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

    “Untuk Shell ini sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Jadi tanggal 24 atau 25 (November) ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, setibanya kargo di Indonesia, Shell akan segera melakukan penjemputan dan mendistribusikannya ke SPBU. Kuota tambahan itu diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan stok hingga akhir 2025, sambil menunggu alokasi kuota impor berikutnya.

    Kesepakatan pembelian ini menyusul arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar Pertamina membantu badan usaha swasta yang kehabisan kuota impor BBM.

    Adapun diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bahwa negosiasi Shell dan Pertamina telah memasuki tahap akhir.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan Shell sudah mengajukan volume yang ingin dibeli, meski belum dapat mengungkap detailnya.

    “Vivo kan kemarin sudah, sekarang kabar terakhir Shell memasuki tahap akhir,” ucap Laode ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11).

    Kelangkaan stok BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo terjadi sejak pertengahan Agustus hingga Oktober 2025 akibat habisnya kuota impor sejumlah badan usaha.

    Saat ini, sudah ada sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta yang menjalin kesepakatan dengan Pertamina, yakni AKR, BP, dan VIVO. Pertamina sudah menyalurkan pasokan BBM kepada BP-AKR pada tahap pertama sebesar 100 ribu barel minyak.

    Lebih lanjut, Pertamina juga sudah menyalurkan pasokan BBM kepada Vivo dengan volume yang serupa, yakni 100 ribu barel minyak.

    Sementara, ExxonMobil belum mengajukan karena masih memiliki stok.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut: KPH garda terdepan dalam pelaksanaan pasar karbon

    Kemenhut: KPH garda terdepan dalam pelaksanaan pasar karbon

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan lestari dan pelaksana utama kebijakan transformasi kehutanan, termasuk perluasan akses masyarakat dan pelaksanaan pasar karbon nasional yang telah dibuka.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pembukaan pasar karbon nasional merupakan langkah strategis yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam penyediaan kredit karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

    “Pemerintah Indonesia menegaskan langkah strategis dalam pembukaan pasar karbon nasional yang kini terhubung dengan mekanisme mandatori dan berstandar tinggi,” kata Laksmi.

    “Langkah ini menjadi tonggak penting untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor pusat pasar karbon dunia, khususnya dari sektor kehutanan,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Laksmi menjelaskan bahwa keputusan strategis membuka pasar karbon menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tropis pertama yang mampu menyediakan kredit karbon yang dapat ditelusuri sumbernya.

    “Mulai dari konsesi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), perhutanan sosial, hutan adat, hingga pemulihan ekosistem di kawasan konservasi,” kata dia.

    Kondisi tersebut, lanjut Laksmi, diapresiasi komunitas internasional yang tengah menghadapi stagnasi pasokan karbon kredit berkualitas dari sektor hutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas

    Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas

    Kita perlu aturan yang tegas. Kalau tidak ada sanksi, mustahil akan menimbulkan efek jera, baik dari sisi orang tua maupun siswa atau mahasiswa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong penguatan aturan untuk mencegah aksi perundungan di lingkungan pendidikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    Dia pun prihatin atas meningkatnya kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan di lingkungan sekolah maupun kampus. Fenomena ini semakin sering muncul, dan dianggap sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan nasional.

    “Kita perlu aturan yang tegas. Kalau tidak ada sanksi, mustahil akan menimbulkan efek jera, baik dari sisi orang tua maupun siswa atau mahasiswa,” kata Agung di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Komisi X telah menggelar rapat dengan kementerian terkait mengenai penyusunan RUU Sisdiknas. Dia menilai persoalan kekerasan, perundungan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan harus disikapi serius.

    Ia menambahkan bahwa norma hukum perlu mengatur penanganan perundungan yang menimbulkan rasa tidak aman, trauma, luka berat, bahkan kematian.

    Meskipun selama ini sudah ada nota kesepahaman antara kementerian dan aparat penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi kasus tertentu, menurut dia, pendekatan tersebut tidak lagi memadai.

    “Harus ada norma yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan, meski bersifat administratif atau berupa denda. Namun, jika sampai menghilangkan nyawa atau menimbulkan luka serius dan trauma besar, kita harus tegas. Tidak ada permakluman,” katanya.

    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya pola asuh yang baik dari orang tua sejak dini. Ia mengingatkan bahwa toleransi terhadap kesalahan anak secara berlebihan bisa menjadi pemicu perundungan.

    “Pola asuh yang tepat sangat penting agar anak-anak belajar bertanggung jawab dan tidak menimbulkan perilaku kekerasan,” kata dia.

    Dia juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan dosen. Ia mendorong agar RUU Sisdiknas memuat pasal yang memberikan payung hukum bagi tenaga pendidik agar bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

    “Kalau guru dan dosen tidak merasa terlindungi, bagaimana mereka bisa memajukan pendidikan bangsa? Lingkungan pendidikan harus dikelola dengan rasa aman bagi semua pihak,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa satuan tugas penanggulangan kekerasan di lingkungan kampus yang telah ada harus lebih efektif, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat penegak hukum, guna memastikan seluruh bentuk intoleransi, kekerasan, dan bullying dapat ditangani dengan tepat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perkuat program KB untuk atur pertumbuhan/pemerataan penduduk

    Prabowo perkuat program KB untuk atur pertumbuhan/pemerataan penduduk

    Saat ini, Indonesia memiliki Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total sebesar 2,1. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata setiap perempuan Indonesia melahirkan dua anak

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus atau memperkuat program Keluarga Berencana (KB) untuk pengaturan pertumbuhan penduduk, terutama terkait dengan pemerataan angka kelahiran di berbagai daerah.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji menyampaikan pemerintah terus mengupayakan penguatan program KB untuk menjaga pertumbuhan penduduk nasional.

    “Beliau (Presiden Prabowo) tadi salah satu konsentrasinya tentang bagaimana mengatur ya. Mengatur ini penting,” ujar Wihaji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Saat ini, Indonesia memiliki Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total sebesar 2,1. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata setiap perempuan Indonesia melahirkan dua anak.

    Namun, kondisi ini tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah bahkan memiliki angka kelahiran yang lebih rendah dari rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta yang sudah berada di angka 1,8.

    Di sisi lain, persentase wanita dengan status kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat kontrasepsi KB baru mencapai 56,26 persen pada 2024.

    Oleh karena itu, Wihaji mengatakan bahwa pemerintah akan mengatur mana yang menjadi prioritas dalam menjaga pertumbuhan penduduk.

    “Kita kendalikan, dan itu tugas kementerian saya. Jangan sampai terlalu banyak anak dan sebagainya. Itu yang nanti jadi prioritas, tapi pada titik tertentu kita juga kendalikan mana yang dalam hal ini mengalami penundaan dan sebagainya,” jelasnya.

    Wihaji menambahkan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan pengaturan kelahiran berjalan seimbang.

    Ia menegaskan bahwa isu kependudukan akan menjadi tantangan strategis Indonesia di masa depan, sehingga pengendalian KB perlu dilakukan secara terarah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makassar–Yokohama kerja sama pelatihan dan penyerapan tenaga kerja

    Makassar–Yokohama kerja sama pelatihan dan penyerapan tenaga kerja

    Pertemuan itu membuka babak baru kerja sama strategis antara dua kota pelabuhan besar di Asia

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Yokohama, Jepang sepakat bekerja sama dalam hal pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melalui keterangannya diterima di Makassar, Selasa, mengatakan, Forum Asia Smart City Conference (ASCC) 2025 di Yokohama, Jepang yang dihadirinya itu berlangsung selama lima hari yakni 25-29 November 2025.

    “Pertemuan ini menjadi momentum baru dalam hubungan Makassar–Yokohama, tidak hanya dalam bidang pengembangan kota berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang strategis di sektor ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan pertemuan langsung dengan Wali Kota Yokohama, Takeharu Yamanaka sekaligus bertukar cinderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen kerja sama antar kedua kota.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin kota membahas rencana kerja sama lanjutan, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja asal Makassar untuk bekerja di berbagai sektor di Yokohama, didukung oleh program pelatihan resmi dari Pemerintah Kota Yokohama.

    “Ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi warga Makassar sekaligus memperluas akses ekonomi dan peluang kerja di tingkat internasional,” harap Munafri.

    Tidak hanya itu, pertemuan itu membuka babak baru kerja sama strategis antara dua kota pelabuhan besar di Asia.

    Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi kota yang dibangun Munafri kini menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Munafri menuturkan, Yokohama sebagai kota yang penuh energi, kreativitas, dan semangat, sekaligus memberikan sambutan hangat terhadap kehadiran delegasi Makassar.

    “Saya merasa benar-benar diterima dan menemukan banyak kesamaan antara Yokohama dan Makassar karena keduanya merupakan kota pelabuhan utama dengan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, pelayaran, dan perniagaan di kawasan masing-masing,” tuturnya.

    Menurutnya, pengalaman dan keberhasilan Yokohama dapat menjadi contoh berharga bagi Makassar dalam memperkuat posisi strategisnya di Indonesia.

    “Yokohama berdiri sebagai contoh cemerlang dari inovasi, budaya, dan semangat komunitas. Saya sangat senang kesempatan bertukar pikiran dan memperkuat hubungan dengan Wali Kota Yamanaka,” jelasnya.

    Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat hubungan antara Makassar dan Yokohama dalam agenda pertukaran pengetahuan, inovasi perkotaan, dan penguatan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

    “Saya berharap dapat belajar dari kepemimpinan beliau dan mengeksplorasi peluang kolaborasi demi kemajuan komunitas kita,” ucap Munafri.

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jambi lepas ekspor pinang tujuan Bangladesh

    Jambi lepas ekspor pinang tujuan Bangladesh

    Kabupaten Muaro Jambi (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jambi melepas ekspor komoditas pinang sebanyak 36 ton ke negara tujuan Bangladesh dengan nilai total setara Rp1,3 miliar.

    Kegiatan pengiriman komoditas unggulan tersebut merupakan upaya pemerintah bersama swasta dan masyarakat dalam peningkatan ekspor di wilayah itu, kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman usai pelepasan ekspor pinang di Pelabuhan Talang Duku Jambi, Selasa.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan pelepasan ekspor ini, terutama perusahaan eksportir,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa Provinsi Jambi khususnya di wilayah pesisir timur dikenal sebagai penghasil komoditas pinang, terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, dengan pelepasan ekspor itu memberikan spirit atau energi baru untuk lebih memperluas jaringan ekspor dan meningkatkan nilai tambah serta nilai ekspor.

    Ia berharap kegiatan ekspor tidak hanya kegiatan rutin, akan tetapi upaya bersama untuk meningkatkan produksi ekspor serta meningkatkan nilai tambah (added value) komoditas dan produk-produk dari Provinsi Jambi, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

    “Semoga tren positif ini terus berlanjut dan semakin banyak petani pinang yang merasakan manfaatnya, sehingga tujuan utama kita untuk mendukung perekonomian nasional dapat tercapai,” harapnya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai upaya, termasuk pembukaan akses pasar melalui perjanjian perdagangan dan promosi ekspor.

    Berdasarkan data, permintaan global untuk pinang sangat menjanjikan dan terus tumbuh, terutama dari negara-negara seperti India, Iran, dan Bangladesh.

    Ekspor pinang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu Kementan aktif mendorong dan memfasilitasi ekspor pinang dengan tujuan berbagai negara.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Segera atasi ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara 

    MPR: Segera atasi ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara segara diatasi dan menekankan pentingnya upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.

    “Dinamika dalam mewujudkan sistem yang tepat dalam kehidupan bernegara kita masih diwarnai dengan munculnya fragmentasi politik dan ketimpangan representasi gender yang hingga hari ini belum bisa kita atasi,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Lestari Moerdijat secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan para pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI/MPR RI/DPD RI Senayan, Jakarta.

    Hadir pada kesempatan itu para pengurus KPPI antara lain Kanti W. Janis, Rahayu Saraswati, Saniatul Lativa, Irma Suryani Chaniago, Hindun Anisah, dan para tokoh perempuan dari sejumlah partai politik.

    Menurut Lestari, sistem demokrasi Indonesia saat ini sedang kelelahan dan mencari nafas baru agar mampu berjalan sesuai amanat konstitusi.

    Sejatinya, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, UUD 1945 sudah memberi fondasi yang tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Sehingga negara berkewajiban menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender bagi rakyatnya.

    Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana negara bisa hadir dan memastikan amanat konstitusi itu bisa diwujudkan.

    Menurut Rerie, pelaksanaan demokrasi harus direalisasikan secara utuh, sehingga pemilihan umum dan partai politik itu harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, termasuk di dalamnya keadilan gender.

    Rerie mengatakan hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam regulasi terkait pemilu dan partai politik yang ada.

    Menurutnya, peraturan yang mewajibkan 30 persen kuota perempuan pada lembaga legislatif masih jauh dari target yang diharapkan.

    Selain itu, tegas dia, struktur partai politik yang mayoritas masih maskulin, hirarkis, kurang inklusif, rekrutmen perempuan yang masih sporadis dan tidak transparan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Oleh karena itu, Rerie mendorong agar semua pihak, termasuk para anggota KPPI, mampu berperan aktif dalam upaya reformasi regulasi pemilu dan partai politik yang bukan sekadar teknis hukum, tetapi juga harus kembali berpijak pada amanah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Arah pembangunan ekonomi kembali ke rancangan pendiri bangsa

    Menkop: Arah pembangunan ekonomi kembali ke rancangan pendiri bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan arah pembangunan ekonomi nasional kembali merujuk pada rancangan para pendiri bangsa dalam arsip perencanaan pembangunan 1947-1969.

    “Arsip itu menunjukkan bahwa koperasi ditempatkan sebagai pilar produksi, distribusi, dan industri sebagaimana dirancang pendiri republik,” kata Ferry usai menghadiri Forum Diskusi Satu Data Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan dokumen perencanaan nasional tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan koperasi desa, termasuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai platform ekonomi rakyat yang dirancang untuk meningkatkan produksi, stabilisasi harga, dan akses layanan dasar.

    Ferry menyebut periode 1970–1990 pernah menjadi masa keemasan koperasi ketika berbagai unit usaha koperasi mengelola industri tekstil, batik, susu, hingga perbankan. Namun memasuki era liberalisasi, banyak koperasi melemah akibat kompetisi pasar bebas.

    “Ketika mekanisme pasar bebas masuk, peran negara dan koperasi diperkecil sehingga kita seperti disorientasi,” ungkapnya.

    Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mengembalikan fungsi koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP di seluruh desa.

    Menurut Ferry, penguatan koperasi desa membutuhkan konsolidasi lintas sektor, termasuk integrasi data nasional, layanan dasar, logistik desa, dan penguatan rantai pasok.

    “Koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi masyarakat,” ujar dia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.