Author: Antaranews.com

  • Formasi dokter pada penerimaan CPNS Penajam Paser Utara kosong pelamar

    Formasi dokter pada penerimaan CPNS Penajam Paser Utara kosong pelamar

    Formasi CPNS untuk dua dokter umum dan lima dokter spesialis tidak ada pelamar.Penajam Paser Utara (ANTARA) –

    Formasi dokter pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kosong pelamar, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (SDM) Penajam Paser Utara Ahmad Usman.

     

    “Formasi CPNS untuk dua dokter umum dan lima dokter spesialis tidak ada pelamar,” ujar Ahmad Usman di Penajam, Jumat.

     

    Ia mengatakan bahwa penerimaan CPNS bersamaan secara nasional. Khusus dokter, lebih memilih mendaftar di daerahnya masing-masing atau di rumah sakit besar.

     

    Formasi dokter umum dan spesialis yang tidak terisi tersebut, kata dia, penempatan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku di kawasan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

     

    “Pelamar formasi CPNS dokter umum dan spesialis cenderung lebih memilih di rumah sakit di kota besar,” ujarnya.

     

    Selain formasi dokter, lanjut dia, formasi CPNS yang tidak memiliki pelamar paling banyak formasi Diploma 3 (D-3) teknik komputer.

     

    “Jadi, total ada 27 formasi CPNS 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara,” tambahnya.

     

    Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan 250 formasi CPNS 2024 dengan jumlah pelamar yang lulus administrasi sebanyak 2.247 orang.

     

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Jakarta (ANTARA) –

    Warganet (netizen) di berbagai platform media sosial memberikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

     

    “Netizen menunjukkan atensi yang tinggi terhadap nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 14-15 Oktober lalu, dengan tanggapan netral dan positif mencapai 89 persen,” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang di Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, proses pemanggilan para tokoh ke kediaman Prabowo di Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut mendapat perhatian dan memicu perbincangan yang sangat masif dari netizen (warganet) di berbagai platform media sosial.

     

    Dikatakannya, hasil riset Indonesia Indicator (I2) menunjukkan dinamika perbincangan netizen terkait pemanggilan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran paling tinggi terjadi di platfom X dengan atensi mencapai 98.377 unggahan dan interaksi (engagement) tertinggi di TikTok yang mencatatkan 1.166.348 interaksi.

    Baca juga: 13 tokoh datangi kediaman Prabowo terkait pemanggilan calon wamen

     

    Perusahaan intelijen media tersebut mengumpulkan percakapan publik dari lima platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) dalam rentang waktu riset dari 14 hingga 17 Oktober 2024.

     

    Indonesia Indicator mencatat terdapat 126.263 unggahan dengan total interaksi mencapai 2.380.774 dari 47.452 akun.

     

    Selain paling banyak diperbincangkan di platform X, proses pemanggilan calon menteri dan wakil menteri tersebut juga dibahas netizen melalui YouTube dengan 12.659 unggahan, TikTok 6.241 unggahan, Instagram 4.632 unggahan dan Facebook 4.400 unggahan.

     

    ’”Namun, respons dan interaksi (engagement) terbanyak berasal dari TikTok, yang mencatatkan interaksi mencapai 1.166.348, diikuti Instagram dengan 882.452 interaksi, Twitter 272.954 interaksi, YouTube 45.530 interaksi, dan Facebook 14.188 interaksi,” kata Rustika.

     

    Menurut Rustika, interaksi (engagement) dari TikTok ini menjadi penyumbang sentimen netral dan positif tertinggi dibandingkan dengan platform lainnya.

    Hal itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan warganet memberikan apresiasi terhadap nama-nama yang ada, serta memberikan harapan bagi Kabinet Prabowo-Gibran untuk berkontribusi lebih baik.

    Baca juga: Rombongan calon wamen tiba di rumah Prabowo

     

    Rustika menuturkan tingginya atensi warganet terhadap figur-figur calon menteri dan wakil menteri ini dipengaruhi oleh banyaknya nama yang dipanggil, kehadiran figur-figur baru, serta harapan yang muncul dari masyarakat.

     

    Nama-nama seperti Veronica Tan, Budi Gunawan, Profesor Stella, Raffi Ahmad, Gus Miftah dan Sri Mulyani menjadi magnet perhatian netizen.

     

    “Kehadiran Sri Mulyani, yang memperkuat Kabinet Prabowo, menjadi salah satu faktor yang mendorong sentimen positif dan mendapat apresiasi. Pemanggilan calon menteri ini menjadi isu terbesar dengan engagement mencapai 1.553.521,” katanya.

     

    Perbincangan warganet juga tertuju pada agenda dan kinerja beberapa menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Erick Thohir (ET).

     

     

    Sementara isu-isu lain yang juga mewarnai perbincangan publik mencakup jatah PDIP di kabinet dan keputusan NasDem untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

     

    “Secara ekspos, perbincangan mengenai jatah menteri PDIP di kabinet mencapai 3.535 unggahan dan NasDem 1.113 unggahan, namun keduanya mengundang interaksi warganet yang cukup tinggi, yakni PDIP 110.112 interaksi dan NasDem 66.299 interaksi,” katanya.

     

    Rustika menambahkan, tingginya interaksi warganet pada isu jatah menteri PDIP dan NasDem ini dipengaruhi oleh spekulasi politik seputar koalisi pasca Pilpres.

     

    “Publik juga masih menantikan bagaimana sikap politik PDIP terhadap kabinet Prabowo,” ujarnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD Surabaya panggil OPD untuk dongkrak PAD

    DPRD Surabaya panggil OPD untuk dongkrak PAD

    “Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum,”Surabaya (ANTARA) – Komisi B DPRD Surabaya yang baru terbentuk pada Kamis (17/10) langsung tancap gas dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra serta BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

    Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif di Surabaya, Jumat mengatakan langkah cepat ini dilakukan sebagai implementasi kinerja bahwa anggota DPRD yang tak ingin berpangku tangan dan segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

    Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh koleganya, terutama SKPD dan BUMD Pemkot Surabaya untuk mengambil peran aktif terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

    “Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum,” ucap Mohammad Faridz Afif.

    Untuk mengawali langkahnya, kata Faridz-sapaan akrab Mohammad Faridz Afif, di hari pertama masuk kerja di komisinya sudah memanggil Diskominfo, Dinas Koperasi dan UMKM juga Bapenda.

    “Yang harus ditingkatkan adalah kinerja Bapenda agar ada peningkatan PAD. Kami tadi juga memberikan usulan kepada Diskominfo agar kedepannya bisa menganggarkan CCTV untuk kampung-kampung agar lebih merata lagi,” ujarnya.

    Disinggung soal penertiban untuk para penunggak pajak, Faridz akan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk lebih tajam dalam memberikan teguran dan peringatan.

    “Jika sebelumnya hanya berupa tanda silang, kedepannya diberikan kalimat (kata-kata) sindiran yang lebih keras dan tajam, contohnya Toko Ini Ngemplang Pajak, agar menjadi perhatian lebih kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan titik-tik reklame,” tuturnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

    DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga agar menghindari Jalan Sudirman-MH Thamrin, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024

    Hal itu karena jalan protokol tersebut akan dilalui oleh tamu negara. Selain itu adanya adanya panggung-panggung hiburan.

    “Bagi yang tidak berkepentingan silakan untuk menghindari jalur-jalur lintasan yang kemungkinan ada rekayasa lalu lintas,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Jumat.

    Namun, kata dia, apabila warga ingin ikut meramaikan momentum pelantikan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan panggung-panggung hiburan di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

    Menurut rencana, panggung hiburan dimulai pukul 11.00 WIB hingga ketibaan Presiden di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Bila bisa ikut bersama-sama memberikan suatu penghormatan yang ikut meramaikan (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin ada tempat-tempat yang disiapkan untuk panggung hiburan,” kata Arifin.

    Baca juga: Polisi siapkan kantong parkir bagi warga yang menyaksikan pesta rakyat
    Baca juga: Jakpus bersihkan Jalan Sudirman-Gedung MPR sambut pelantikan presiden

    Pemprov DKI melalui Satpol PP DKI Jakarta siap bersinergi dengan TNI-Polri untuk 
    mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

    Satpol PP akan mengerahkan sekitar 1.700 personel yang ditugaskan untuk mengamankan sekitar hotel-hotel pada jalur lintasan tamu negara.

    “Mulai dari Bandara Soekarno Hatta menuju tempat hotel yang nantinya mereka menginap di sana. Termasuk juga jalur dari Bandara Halim dan jalur lintasan yang akan dilintasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR ada yang berlanjut lagi ke Istana Merdeka,” ujar Arifin.

    Dia mengimbau kepada seluruh petugas Satpol PP yang berjaga untuk selalu waspada dan cermat dalam mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

    “Kita harus mampu bisa menjaga bersama-sama membantu mengendalikan agar kebahagiaan dan kegembiraan masyarakat Indonesia khusus yang ada di Jakarta dalam menyambut proses kepemimpinan ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi masih dalami penemuan mayat ibu dan anak di Depok

    Polisi masih dalami penemuan mayat ibu dan anak di Depok

    Jakarta (ANTARA) –

    Polres Metro Depok masih mendalami t
    ​​​​​​penemuan mayat seorang ibu berinisial EO (25) dan anaknya berinisial AS (2 bulan) di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (17/10) malam.

     

    “Sampai saat ini, dari Puslabfor, dari pihak kedokteran juga masih melakukan autopsi dan juga melakukan pengecekan di TKP, ” kata Kapolres Metro Depok Kombes Polisi Arya Perdana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

     

    Arya menyampaikan bahwa dua mayat tersebut ditemukan pada Kamis (17/10) pukul 19.00 WIB di Kontrakan Ibu Diah Jalan Kesadaran 1 Nomor 101 RT 03/05 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

     

    “Kedua korban yang merupakan Ibu dan anak ditemukan pertama kali oleh suami korban dalam posisi tergeletak di lantai kamar kontrakan,” katanya.

     

     

    Menurut Arya, terdapat luka lebam di bagian muka dan bagian tangan pada bayi. Sedangkan dari ibu yang meninggal juga ada luka di bagian mulut dan beberapa lebam di bagian tubuhnya.

     

    Kemudian terkait status suami, Arya menjelaskan, masih sebagai saksi karena dia yang pertama kali menemukan.

     

    “Korban itu sampai kemarin malam masih videocall dengan orang tuanya di Palembang dan suaminya kalau berdasarkan pengakuan memang kerja pulangnya malam, dari wilayah Jakarta Pusat, itu sudah kita konfirmasi dari kantornya,” katanya.

     

    Arya menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan tentang apa yang terjadi sebenarnya. “Apakah memang meninggal karena obat atau karena suatu tindakan kriminal,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaksel gandeng kelurahan untuk lakukan sosialisasi Pilkada DKI

    KPU Jaksel gandeng kelurahan untuk lakukan sosialisasi Pilkada DKI

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan menggandeng pihak kelurahan untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI guna meningkatkan partisipasi pemilih.

     

    “Saat ini kami sedang menjalankan sosialisasi bersama dengan RT, RW dan kelurahan,” kata Ketua KPU Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Dia berharap dengan mendatangi tingkatan kecil di masyarakat seperti kelurahan mampu meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada DKI.

     

    KPU Jaksel membidik lebih dari 83 persen partisipasi pemilih dalam Pilkada mendatang.
    Angka itu disandingkan dengan partisipasi pemilih Pemilu 2024 yang mencapai 83,6 persen dan Pilkada DKI 2017 mencapai 78 persen.

     

    Hingga kini petugas yang disebar KPU Jakarta Selatan telah berkeliling bersosialisasi ke 80 titik yang terdiri dari pasar, RPTRA dan sekolah.

     

     

    Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di posko dipastikan siap untuk melayani masyarakat. “Diharapkan dengan adanya posko ini mampu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.

     

    KPU Jakarta Selatan menilai sosialisasi ke banyak titik bisa menjadi efektif untuk mengejar target partisipasi pemilih terus meningkat per tahunnya.

     

    Sosialisasi ini sejalan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang menggandeng KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta melakukan pendidikan politik terkait pemilu ke sekolah-sekolah melalui organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah karena bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

     

    “Pemanfaatan ruang bawah tanah saat ini masih kurang optimal karena hanya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah atau turunan dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” kata Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

     

    Karena itu, keberadaan payung hukum yang jelas terkait pemanfaatan ruang bawah tanah dapat dioptimalkan agar memberikan dampak peningkatan PAD.

     

    “Melalui pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut, menciptakan entitas-entitas ruang ekonomi di bawah tanah itu,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI itu.

     

     

    Menurut dia, pembangunan transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang dinilai cukup ekspansif dalam memajukan roda perekonomian DKI Jakarta.

     

    “Namun, optimalisasi proyek pengerjaan MRT agar tidak hanya berorientasi pada penugasan untuk menyediakan transportasi, tapi juga diharapkan bisa memberikan efek ekonomi yang lebih luas,” ujar Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta ini.

    ​​​​Dia juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada MRT Jakarta untuk mengkaji lebih rinci pemanfaatan ruang bawah tanah.

     

    “Kami ingin memberikan masukan dan arahan kepada MRT untuk melakukan dan menyempurnakan kajian ulang terhadap pengerjaan proyek ini agar bisa menindaklanjuti pasal tentang pemanfaatan ruang bawah tanah ini diperluas,” kata Ismail.

     

    Pihaknya pun mendorong MRT untuk menyempurnakan studi kelayakan (Feasibility Studies) dan Highest And Best Use (HBU) nya agar bisa memanfaatkan Perda baru RTRW untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Jakut berikan 875 surat teguran kepada pelanggar lalu lintas

    Polres Jakut berikan 875 surat teguran kepada pelanggar lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara memberikan 875 surat teguran kepada pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas dalam Operasi Zebra Jaya 2024 sejak 14 Oktober lalu. 

    “Kami mengutamakan tindakan preemptif dan humanis yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bisa berakibat fatal bagi pengendara,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Donni Bagus Wibisono saat ditemui di Masjid Al Musyawarah Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, target yang ingin dicapai dari operasi tersebut adalah meningkatnya kesadaran pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat untuk tertib dan mematuhi aturan lalu lintas.

    “Kami ingin masyarakat patuh hukum dan tertib berlalu lintas sehingga dia bisa mengamankan diri mereka dan orang lain saat mereka berkendara,” kata dia.

    Dalam Operasi Zebra Jaya tahun ini, petugas Kepolisian dilengkapi “surat cinta” berupa surat teguran yang diberikan kepada pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas.

    Menurut dia, kesadaran pengendara yang ingin ditingkatkan dengan melakukan edukasi dalam bentuk teguran. Harapannya dari hari ke hari jumlahnya bisa berkurang di akhir operasi nanti.

    Baca juga: Puluhan pengendara motor terjaring Operasi Zebra di Jakarta Timur
    Baca juga: Dua hari pelaksanaan Operasi Zebra Jaya, Polisi: Ada 768 pelanggaran
     

    Petugas Kepolisian memberikan surat teguran kepada pelanggar lalu lintas saat Operasi Zebra 2024 di Jakarta Utara, Jumat (28/10/2024). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Ia menyebutkan, ada 14 target pelanggaran yang menjadi fokus petugas seperti tidak mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor, tidak mengenakan sabuk pengaman.

    Selain itu berkendara sepeda motor dengan berboncengan tiga orang, kendaraan “over load” “over dimension”, tidak membawa dokumen kelengkapan berkendara dan lainnya. “Dalam melakukan operasi dilakukan dengan ETLE Mobile dan ETLE Statis,” kata dia.

    Dia berharap operasi yang berjalan selama 14 hari ini dapat membuat temuan pelanggaran lalu lintas menurun dari hari ke hari. “Di akhir operasi nanti tidak ada masyarakat yang melanggar lagi,” kata dia.

    Dalan lima hari pelaksanaan Operasi Zebra Jaya di Jakarta Utara, pihaknya mengeluarkan bukti pelanggaran (tilang) bagi 400 pengendara dan 875 surat teguran.

    Pelanggaran yang dilakukan pengendara mulai dari tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebanyak 525 pengendara.

    Sebanyak 510 pengendara melawan arus atau melanggar marka jalan, pengendara parkir liar sebanyak 40 orang dan pelanggaran karena tidak mengenakan sabuk pengaman 115 pengendara.

    Sedangkan tidak membawa SIM sebanyak 60 orang dan kendaraan melebihi muatan sebanyak 25 pelanggar.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Jakarta (ANTARA) – Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara tercatat paling sering dikunjungi ketiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat masa kampanye Pilkada 2024.

    Menurut data Rekap Pengawasan Kampanye Pilkada 2024 Provinsi DKI Jakarta yang diterima di Jakarta, Jumat, wilayah Jakarta Utara dikunjungi 36 kali dan Jakarta Timur dikunjungi 34 kali. Jumlah kunjungan ini terhitung sejak 11 Oktober hingga 17 Oktober.

    Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan juga tercatat sering dikunjungi ketiga pasangan calon (paslon) untuk berkampanye dengan total 26 kali. Sementara, Jakarta Pusat menjadi wilayah yang jarang dijadikan tempat berkampanye dengan dua kali kunjungan dan Kepulauan Seribu sebanyak empat kunjungan.

    Sementara itu, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tercatat paling sering berkampanye dengan rincian 35 kali tatap muka dengan rincian 18 kali di Jakarta Utara, 7 kali di Jakarta Barat, 5 kali di Jakarta Timur, 3 kali di Jakarta Selatan dan 2 kali di Kepulauan Seribu.

    Baca juga: Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober
    Baca juga: Visi-misi ketiga paslon Cagub-Cawagub DKI soal keterbukaan informasi

    Pasangan ini juga melakukan 2 kali pertemuan terbatas di Jakarta Utara dan 17 kegiatan lain dengan rincian 10 kali di Jakarta Timur, 4 kali di Jakarta Barat, 1 kali di Jakarta Pusat, satu kali di Jakarta Utara dan 1 kali di Jakarta Selatan.

    Diposisi kedua, paslon nomor urut tiga Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) merupakan yang sering berkampanye. Mereka tercatat melakukan 26 kali tatap muka dengan rincian 9 kali di Jakarta Utara, 8 kali di Jakarta Barat, 8 kali di Jakarta Timur dan 1 kali di Jakarta Pusat.

    Pasangan ini juga melakukan 1 kali pertemuan terbatas di Jakarta Timur dan 42 kegiatan lain dengan rincian 22 kali di Jakarta Selatan, 10 kali di Jakarta Timur, 6 kali di Jakarta Barat dan 4 kali di Jakarta Utara.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) melakukan kampanye 5 kali tatap muka dengan rincian 2 kali di Jakarta Utara, 2 kali di Kepulauan Seribu dan 1 kali di Jakarta Barat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober

    Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa distribusi logistik Pilkada DKI ke kecamatan di wilayah tersebut selesai pada Jumat (25/10) sebagai upaya kesiapan menyambut pesta demokrasi pada 27 November mendatang.

     

    “Kami tanggal 25 Oktober itu sudah terdistribusi sampai ke gudang kota yang ada di kecamatan,” kata kata Ketua KPU Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Taqiyuddin mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan logistik yang baru diterima di gudang penyimpanan Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    Logistik Pilkada yang sudah diterimanya, yakni sampul untuk membungkus surat, kotak suara dan surat suara dari KPU DKI. Lalu, terkait logistik seperti alat bantu tuna netra masih dalam tahap pengiriman.

     

     

    Dalam pendistribusian logistik Pilkada, pihaknya mempertimbangkan adanya pengalihan arus pada Minggu (20/10). Untuk mengantisipasi adanya kepadatan jalan di Jakarta Selatan, pihaknya akan mengubah jadwal.

     

    “Kami akan menyesuaikan kembali apakah memungkinkan di wilayah tersebut untuk mendistribusikan barang-barang,” katanya.

     

    Adapun jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.794.204 surat suara.

    KPU Jaksel juga menggandeng Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) setempat untuk melakukan fumigasi di lokasi penyimpanan logistik Pilkada DKI Jakarta.

     

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

     

    Ketiga paslon tersebut, yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta adalah Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024