Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Pelantikan presiden, PLN EPI amankan pasokan energi ke pembangkit

    Pelantikan presiden, PLN EPI amankan pasokan energi ke pembangkit

    Saat ini kondisi pembangkit dalam posisi yang cukup dengan rata-rata HOP batu bara 28 hariJakarta (ANTARA) – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan energi primer ke pembangkit PLN Grup dalam kondisi aman menjelang pelantikan Presiden 2024 termasuk untuk pengapalan batu bara, BBM maupun suplai gas ke pembangkit.

    Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara menjelaskan, pasokan listrik untuk masyarakat juga dipastikan terjaga aman selama pelantikan Presiden 2024.

    “Saat ini kondisi pembangkit dalam posisi yang cukup dengan rata-rata HOP batu bara 28 hari,” ujar Iwan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Iwan merinci, HOP pembangkit di Regional Jamali (Jawa-Madura-Bali) rata-rata HOP (hari operasi pembangkit) mencapai 25,4 hari, sedangkan di Sumkal (Sumatera-Kalimantan) mencapai 18,7 hari.

    Khusus untuk di Sulmapana (Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara) bahkan HOP bisa mencapai 31,8 hari.

    “Tak hanya batu bara, PLN EPI juga memastikan pasokan gas dan BBM untuk pembangkit terpenuhi sesuai jadwal pengiriman energi primer,” ungkap Iwan.

    PLN EPI terus melakukan koordinasi dengan Subholding PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power agar operasional pembangkit terkait dengan energi primer di seluruh Indonesia tidak mengalami kendala selama pelantikan Presiden 2024.

    Iwan berharap segala upaya yang dilakukan PLN EPI mampu memberikan multiplier effect tidak hanya bagi Perusahaan melainkan juga untuk keberlangsungan masyarakat.

    Dengan terjaminnya pasokan energi primer, operasional pembangkit akan lebih aman dan mampu mengalirkan listrik yang andal untuk masyarakat, kata Iwan.

    Baca juga: PLN EPI percepat pengembangan hidrogen untuk transisi energi bersih
    Baca juga: PLN EPI targetkan program GEV Tasikmalaya capai 100 hektare pada 2025
    Baca juga: PLN Grup perkuat sinergi bangun infrastruktur gasifikasi pembangkit

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan eksporJakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen.

    “Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah.

    Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin.

    Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.

    Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

    Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.

    Dulu pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil.

    Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

    Baca juga: Ekonom: Indonesia bisa tumbuh 8 persen dengan pendekatan komprehensif
    Baca juga: Kadin usulkan tujuh kebijakan mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen
    Baca juga: Bappenas usulkan dua skenario capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapolda Kaltara tinjau gudang logistik pilkada di Tarakan dan Bulungan

    Kapolda Kaltara tinjau gudang logistik pilkada di Tarakan dan Bulungan

    Tarakan (ANTARA) – Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hary Sudwijanto melakukan pengecekan langsung atas gudang logistik Pilkada 2024 di Kota Tarakan dan Bulungan, Sabtu.

    “Keamanan adalah kunci utama, pastikan seluruh prosedur pengamanan dijalankan dengan baik. Kita harus memastikan situasi tetap kondusif sehingga pilkada dapat berlangsung dengan aman dan tertib,” kata Hari di Tarakan.

    Kapolda memastikan bahwa kesiapan logistik pemilu berjalan sesuai rencana, mengingat kelengkapan dan keamanan logistik sangat krusial dalam mendukung kesuksesan pemilihan kepala daerah yang akan datang.

    Kegiatan pengecekan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Kaltara dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pilkada 2024.

    “Demi mendukung proses demokrasi yang damai dan lancar di wilayah Kalimantan Utara. Pentingnya keteraturan dalam pengelolaan logistik agar distribusi dapat berjalan lancar dan tepat waktu, tanpa ada kendala yang mengganggu jalannya pemilu,” katanya.

    Selain melakukan pengecekan fisik gudang logistik, Kapolda juga memberikan arahan langsung kepada personel pengamanan yang bertugas.

    Dalam arahannya, Kapolda menekankan agar seluruh personel tetap siaga dan waspada dalam menjalankan tugas, serta menjaga profesionalisme selama proses pemilu berlangsung.

    Baca juga: Profil Yansen Tipa Padan, cagub Kaltara 2024
    Baca juga: Profil Suratno, Cawagub Kaltara pendamping Yansen Tipa Padan
    Baca juga: Profil Adri Patton, cawagub Kaltara 2024 mendampingi Andi Sulaiman
    Baca juga: Profil Andi Sulaiman, brigjen TNI calon gubernur Kaltara 2024
    Baca juga: Profil Zainal A Paliwang, bakal cagub di Pilkada Kaltara 2024
    Baca juga: Profil Ingkong Ala, cawagub Kaltara pendamping Zainal di Pilkada 2024
     

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Minggu (20/10).

    “Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengungkapkan ada beberapa agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.

    Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.

    Adapun pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen.

    “Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” ujarnya.

    Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.

    Untuk itu, Said menilai Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

    Lalu, kedua, Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

    Sebab, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah.

    Hal ini berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas apalagi menjadi high income country.

    Ketiga, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

    Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar dolar AS, ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS.

    Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia mencapai Rp569,8 triliun.

    Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS dengan kurs Rp15.400/dolar AS, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 triliun.

    Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan.

    Baca juga: Pengamat sebut tiga faktor hambat pertemuan Megawati dan Prabowo
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-GibranBaca juga: Hasto Kristiyanto raih gelar doktor di UI
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tim RIDO klaim 200 komunitas daftar jadi relawan

    Tim RIDO klaim 200 komunitas daftar jadi relawan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengklaim bahwa 200 komunitas relawan telah mendaftar untuk memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

    “Total yang terdaftar itu sekitar 200 (komunitas) relawan dan deklarasi ini adalah hari yang ke-5 dan rata-rata yang deklarasi ada 6-7 komunitas.
    Jadi yang sudah deklarasi kurang lebih sekitar 35 komunitas relawan,” kata Basri Baco.

    Basri Baco di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, menyebutkan komunitas-komunitas relawan ini bergerak atas keinginannya sendiri mendukung RIDO dalam menghadapi Pilkada Jakarta, 27 November 2024.

    “Suasana hari ini agak berbeda karena komunitas yang hadir adalah relawan-relawan yang besar yang ada di Jakarta. Mereka membawa massa yang cukup banyak sehingga di lapangan ini kumpul sekitar 700-800 orang,” katanya.

    Menurut dia, keberadaan relawan penting sebagai salah satu instrumen memenangkan pertarungan. “Karena teman-teman relawan ini mereka bergerak dengan kemampuan sendiri, dengan dana sendiri,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

    Baca juga: “Jakarta Urban Farming Projects” untuk perkuat ketahanan pangan
    Baca juga: Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Untuk lokasi program ini, kata dia, akan diprioritaskan di permukiman padat penduduk dan yang memerlukan bantuan. Dia berharap program ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat Jakarta, terutama yang memang membutuhkan.

    “Kami rata-rata menyasar daerah yang padat penduduk, dan yang kira-kira memang membutuhkan pengobatan gratis, kacamata baca gratis, tebus murah sembako dan membutuhkan susu gratis,” katanya.

    Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria atau Ariza mengapresiasi dukungan para komunitas relawan kepada RIDO. Meski RIDO didukung oleh 15 partai politik di Jakarta, tapi keberadaan komunitas relawan tetap dibutuhkan sebagai mesin pendulang suara di lapangan.

    “Tentu dukungan para relawan tidak kalau hebat dari dukungan partai politik, karena relawan hadir penuh dengan keikhlasan, kerelaan, kesungguhan, tanpa pamrih, tanpa jabatan dan tanpa iming-iming,” kata Ariza.

     

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • CORE: Prabowo-Gibran perlu optimalkan pajak dari sektor hiburan

    CORE: Prabowo-Gibran perlu optimalkan pajak dari sektor hiburan

    Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi IndonesiaJakarta (ANTARA) – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek-subjek yang belum optimal, seperti sektor hiburan.

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah mendatang sebaiknya tidak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengenakan lebih banyak pajak kepada sektor manufaktur maupun konsumsi, mengingat kini terjadi pelemahan daya beli dan penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur.

    “Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi Indonesia,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Pemerintahan mendatang mencanangkan dalam dokumen Asta Cita untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.

    Selain subjek-subjek pajak yang telah disebutkan di atas, Mohammad Faisal pun menyarankan Prabowo-Gibran juga untuk mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi digital karena dinilai menguntungkan.

    “Jadi bukan malah membebani sektor-sektor yang pada saat sekarang itu justru dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk ditambahkan beban (pajak) gitu ya, nanti malah bisa backfire (menjadi bumerang) bagi perekonomian,” katanya.

    Dalam dokumen Asta Cita, Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian besar terhadap industri buku dan berencana untuk memberikan insentif bagi industri tersebut dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

    Faisal mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana relaksasi pajak tersebut. Meskipun begitu, ia menyoroti perlunya pemerintahan mendatang juga melakukan relaksasi pajak terhadap sejumlah industri padat karya, seperti industri tekstil dan alas kaki.

    “Bisa dengan mengurangi PPN, tidak harus menghapus PPN. Beban pajak yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk juga dikurangi,” imbuhnya.

    Baca juga: KSSK : Kebijakan akan tetap suportif program pemerintahan baru
    Baca juga: Indef: Kepercayaan publik penting pada 100 hari pemerintahan Prabowo
    Baca juga: Pengamat: Pemerintahan Prabowo harus ciptakan pertanian yang terarah

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU sebut pemilih disabilitas dan lansia diprioritaskan di TPS

    KPU sebut pemilih disabilitas dan lansia diprioritaskan di TPS

    Manado (ANTARA) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengatakan bahwa pemilih disabilitas dan lansia diprioritaskan menggunakan hak pilihnya saat berada di tempat pemungutan suara (TPS).

    “Kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih di TPS, termasuk juga pemilih disabilitas dan pemilih lansia itu akan kami prioritaskan dalam pemberian hak suaranya,” kata Idham Kholik di Manado, Sabtu.

    Dia mengatakan bahwa KPU telah menyampaikan kepada penyelenggara kabupaten/kota  untuk menyiapkan kursi khusus  di dalam TPS  bagi pemilih disabilitas dan lansia.

    “Harus dipastikan di setiap tempat duduk dalam TPS itu ada kursi prioritas dan letaknya berada paling depan dan harus memungkinkan juga kursi roda terparkir di samping kursi prioritas. Pemilih disabilitas dan lansia itu harus didahulukan kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka di bilik suara,” katanya.
     
    Ia menambahkan, KPU RI memiliki kebijakan yaitu menyediakan template surat suara berhuruf braille agar pemilih disabilitas secara mandiri dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

    Akan tetapi, apabila memang dibutuhkan bantuan atau asistensi dari anggota KPPS maka anggota KPPS akan siap melayani.

    “Apabila memang pemilih disabilitas menginginkan asistensi atau bantuan dari anggota keluarga, tentunya nanti kami akan persilakan dengan syarat agar anggota keluarga tersebut harus merahasiakan pilihan politik pemilih disabilitas,” katanya.
     
    Dia kembali menegaskan, KPU akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemilih, khususnya kepada pemilih prioritas. 

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Privy dukung penandatanganan cross border perusahaan RI dan Australia

    Privy dukung penandatanganan cross border perusahaan RI dan Australia

    Jakarta (ANTARA) –

    Perusahaan rintisan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi Privy memfasilitasi penandatangan dokumen perjanjian lintas negara (cross border) perusahaan di Indonesia dan Australia secara dalam jaringan (daring) pada acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Provinsi Banten.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Doa Bangsa Agrobisnis yang berkedudukan di Jakarta menunjuk Expert Trading Consulting Australia Pty Ltd sebagai perwakilan pemasaran (marketing), sekaligus mempromosikan dan membangun pasar di Australia.

    “Melalui aplikasi tanda tangan elektronik tersertifikasi milik Privy, sangat menjamin keutuhan isi dari perjanjian dan tidak dapat diubah setelah ditandatangani. Integritas dari isi perjanjian bersifat nirsangkal dan terjamin keabsahannya,” ujar Presiden Direktur PT Doa Bangsa Agrobisnis Hikmat Taufik dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

     

    Penandatanganan kerja sama cross border antara Indonesia dan Australia ini bernilai 15 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disaksikan oleh Atase Perdagangan Canberra Agung Haris Setiawani.

     

    Ia menyebut peranan teknologi digital sangat penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan perdagangan saat ini, sehingga pemanfaatannya perlu ditingkatkan oleh banyak pihak di waktu yang akan datang.

     

    Dalam kesempatan sama, CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan bahwa teknologi digital akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan, dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.

     

    “Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, institusi bisnis dan pengusaha mendapatkan keuntungan yang besar seperti dapat menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa,” ujar Marshall.

    Selain perusahaan dari Australia, lanjutnya, Privy memfasilitasi penandatanganan kerja sama bisnis perusahaan Indonesia lainnya dengan Vietnam dan Korea di acara TEI 2024, tercatat, total nilai perjanjian sebesar 19 dolar AS.

     

    “Privy dipercaya perusahaan asing dari Australia, Vietnam dan Korea untuk menyediakan perjanjian kerjasama menggunakan TTE dengan total nilai 119,13 juta dolar AS,” ujar Marshall.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap banyak pihak berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan serta ekspor melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk Indonesia.

     

    “Alhamdulillah antusiasme eksportir, buyer, serta investor terhadap TEI tahun ini sungguh luar biasa. Capaian ini lebih banyak karena kita target transaksi 15 miliar dolar AS terlampaui menjadi 22,73 miliar dolar AS,” ujar Zulkifli.

    Privy telah menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo dan Kementerian Perdagangan atas peranan sebagai penyelenggara tanda tangan digital asli Indonesia yang sudah berkontribusi sejak sembilan tahun terakhir memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan menjadi piranti lunak korporasi Indonesia pertama yang beroperasi di negara maju.

     

    TEI 2024 yang dilaksanakan pada 9-12 Oktober 2024 ini diikuti oleh 1.460 peserta dan dihadiri 41.488 visitor dari 140 negara, yang mana Privy menjadi mitra tangan resmi atau digital signature partner pada acara tersebut dan menjadi salah satu pemenang booth terbaik di kategori 100m2 mengalahkan lebih dari 100 exhibitor lain.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur imbau warga yang sambut pelantikan presiden tetap tertib

    Pj Gubernur imbau warga yang sambut pelantikan presiden tetap tertib

    Jakarta (ANTARA) – Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengimbau masyarakat atau warga yang menyambut dan menyemarakkan pelantikan presiden dan wakil presiden untuk tetap menjaga ketertiban serta kebersihan kota Jakarta.

    “Saya mengimbau warga Jakarta atau dari luar Jakarta yang datang untuk sama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Teguh dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu.

    Dia pada Jumat (18/10) malam telah meninjau kesiapan lokasi dan fasilitas pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada hari pertama kerja setelah dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

    “Kita harus pastikan Jakarta menjadi tuan rumah yang baik. Apalagi yang hadir adalah para tokoh negara sahabat,” ungkapnya.

    Baca juga: Pelantikan presiden, KAI Commuter buat jalur khusus difabel di stasiun
    Baca juga: TNI-Polri sterilisasi Gedung MPR jelang pelantikan presiden dan wapres

    Selain meninjau hotel-hotel, Teguh juga meninjau uji coba penayangan beberapa visual di sejumlah titik videotron.

    “Kita upayakan semua videotron, utamanya yang ada di sepanjang rute dari kediaman presiden dan wakil presiden terpilih ke Gedung MPR maupun dari Istana Negara ke Gedung MPR akan menayangkan video ucapan selamat dan terima kasih,” katanya.

    Selain itu, pada beberapa videotron tertentu juga akan menayangkan siaran langsung pelantikan presiden dan wapres.

    Ia menambahkan, akan ada panggung rakyat yang dimeriahkan berbagai hiburan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin.

    Lokasi-lokasi tersebut, kata Teguh, diprediksi menjadi pusat berkumpulnya massa yang ingin ambil bagian dalam momen pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

     

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkomitmen meningkatkan perhatian terhadap berbagai hal yang disoroti oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia, salah satunya usulan Pemprov Maluku Utara terkait pembentukan daerah otonomi baru Sofifi.

    Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara saat ini menyandang status administratif sebagai kelurahan, bukan sebuah daerah otonom, seperti kota/kabupaten layaknya sebagai ibu kota provinsi di Indonesia.

    “Situasi ini tentu berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemerintah yang selama ini tidak bisa bekerja optimal. Hal ini patut menjadi perhatian dan bisa ditindaklanjuti,” kata anggota DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Mempertimbangkan hal tersebut, ia pun mengundang Pj. Gubernur Maluku Utara untuk menyampaikan permasalahan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan RUU Program Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10).

    “Ketika tahu ada agenda RDP, saya antusias langsung mengusulkan kepada Ketua PPUU untuk mengundang perwakilan pemerintah dari Maluku Utara. Kami menyadari pentingnya membuka ruang khususnya bagi Indonesia bagian timur untuk menyuarakan dan terlibat mendiskusikan kebijakan di level pemerintah,” ucap Graal.

    Ia menyatakan bahwa menyuarakan kebutuhan dan kepentingan daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi peran dan kewenangan legislasi DPD.

    Selain itu, lanjutnya, upaya optimalisasi peran DPD juga dapat dilakukan dengan menguatkan mekanisme internal, meningkatkan kualitas legislasi, serta melaksanakan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

    Selain perwakilan pemerintah Maluku Utara, RDP tersebut juga mengundang Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang berharap ada RUU yang dapat menjawab dan menyelesaikan delapan permasalahan pokok di provinsi tersebut.

    Delapan permasalahan tersebut adalah kemiskinan, stunting, pengangguran, ketimpangan pembangunan, kesiapan bonus demografi, degradasi lingkungan, persoalan infrastruktur, dan ketahanan pangan.

    Graal, yang juga merupakan Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, mengapresiasi berbagai masukan dan respons positif yang diberikan oleh para pemangku kepentingan bagi kerja PPUU ke depan.

    “Semua telah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme di internal DPD. Keterlibatan dan kolaborasi dengan unsur pemerintah, legislatif daerah, serta masyarakat sipil adalah tahapan yang begitu penting dan tidak boleh terlewatkan dalam penyusunan Prolegnas yang dilakukan DPD ini,” imbuhnya.
     

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024