Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Prabowo terima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka

    Prabowo terima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Ratu Maxima berkunjung sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Berdasarkan pantauan ANTARA, iring-iringan kendaraan Ratu Maxima tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB, dikawal oleh lima pasukan pengawalan bermotor.

    Di serambi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu lengkap dengan kopiah telah menantikan dan menyambut langsung Ratu Maxima yang mengenakan busana bernuansa merah untuk turun dari kendaraannya.

    Kedua tokoh lalu berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkah bersama-sama ke selasar Istana Merdeka. Ketibaan Ratu Maxima turut disambut oleh tari-tarian yang menghibur.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo memperkenalkan delegasi dari Indonesia kepada Ratu Maxima, sebelum keduanya melanjutkan agenda di dalam Istana Merdeka.

    Sejumlah delegasi yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

    Presiden Prabowo kemudian mempersilakan Ratu Maxima memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama.

    Selanjutnya, keduanya akan melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar jamuan santap siang untuk Ratu Maxima.

    Diketahui, Ratu Maxima dari Belanda tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

    Sebelumnya, Ratu Maxima telah mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/11), membahas soal kesehatan finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri kirim tim cek lokasi banjir dan longsor di Aceh dan Sumut

    Kemendagri kirim tim cek lokasi banjir dan longsor di Aceh dan Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali bersama tim Kemendagri turun langsung untuk melakukan pengecekan di lokasi banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

    “Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke Lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Safrizal menuturkan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Ia mengatakan berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.

    “Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

    Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

    Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

    Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutur Safrizal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sebut fatwa MUI soal pajak bisa buat fiskal terdampak

    Anggota DPR sebut fatwa MUI soal pajak bisa buat fiskal terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pajak daerah yang tak perlu pembayaran berulang, bisa membuat kondisi fiskal terdampak jika diterapkan.

    Dia memahami bahwa fatwa tersebut merupakan pendapat hukum dalam perspektif Islam. Namun, dia mengatakan bahwa pajak daerah itu merupakan salah satu instrumen penting bagi sumber pendanaan pemda kabupaten/kota.

    “Kalau dihapus akan berdampak serius pada fiskal di daerah,” kata Khozin di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa Munas XI MUI di Jakarta mengeluarkan fatwa mengenai pajak berkeadilan. Salah satu butir fatwanya menyebutkan bumi dan bangunan yang menjadi tempat tinggal, serta pajak kendaraan bermotor, tidak layak untuk dikenai pajak berulang.

    Terkait hal itu, dia mengingatkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia kapasitas fiskalnya masih lemah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025, ada sebanyak 15 provinsi, 407 kabupaten dan 70 kota, yang kapasitas fiskalnya lemah.

    “Terdapat 493 pemda yang kapasitas fiskalnya masuk kategori lemah dari total 546 pemerintah daerah se- Indonesia,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pu. memahami spirit fatwa MUI mengenai pajak PBB-P2 serta pajak lainnya. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa pendapat hukum mestinya didasari pada pertimbangan dari pelbagai aspek yang holistik dan komprehensif.

    “Kita sepakat dengan spirit fatwa MUI tentang aspek keadilan. Meski harus diingat juga kondisi obyektif daerah-daerah kita saat ini. Dibutuhkan keseimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor pajak khususnya di daerah,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjudi online di Bandung tinggi, bupati kuatkan literasi keuangan

    Penjudi online di Bandung tinggi, bupati kuatkan literasi keuangan

    “Kondisi saat ini membuat kita miris saat ini di Kabupaten Bandung karena berdasarkan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ada sekitar 182.000 orang yang terindikasi melakukan judi online,”

    Bandung (ANTARA) – ​​​Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dadang Supriatna menyoroti tingginya jumlah warga yang terindikasi melakukan praktik judi online di wilayahnya dan menganggap hal tersebut menjadi hal yang mendesak untuk diselesaikan.

    “Kondisi saat ini membuat kita miris saat ini di Kabupaten Bandung karena berdasarkan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ada sekitar 182.000 orang yang terindikasi melakukan judi online,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

    Dirinya juga menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus ditempuh melalui penguatan literasi digital dan literasi pengelolaan keuangan di tengah masyarakat.

    “Ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan melalui literasi digital dan literasi pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan terus dilakukan secara berjenjang melalui berbagai unsur masyarakat.

    “Hal ini juga kami sampaikan melalui para ketua RT, ketua RW, kepala desa, tokoh masyarakat, agar di Kabupaten Bandung tidak semakin marak,” jelasnya.

    Ia juga mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar akses judi online diblokir, mengingat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan tersebut.

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mendapat persetujuan terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung untuk mengentaskan permasalahan ekonomi.

    Dua peraturan tersebut terkait penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja dan penyertaan modal non permanen untuk pinjaman dana bergulir yang diharapkan memperkuat ekonomi daerah dan memperluas layanan publik.

    “Maka kehadiran bank milik daerah dinilai sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan yang aman dan terjangkau, sehingga mampu menekan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat tegasnya,” ujarnya.

    Melalui peraturan ini, dirinya berharap agar persoalan ekonomi di wilayah dapat segera terselesaikan sehingga praktik-praktik judi online, pinjaman online, dan bank keliling bisa ditekan.

    Pewarta: Ilham Nugraha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda ungkap enam orang jadi tersangka perusakan rumah Brigadir Rizka

    Polda ungkap enam orang jadi tersangka perusakan rumah Brigadir Rizka

    “Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,”

    Mataram (ANTARA) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap ada enam orang yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani, istri sekaligus tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat di Mataram, Kamis, menegaskan bahwa tersangka merupakan para saksi yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan.

    “Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” katanya.

    Penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP sesuai yang tertuang dalam kelengkapan alat bukti.

    Tindak lanjut penetapan, lanjut dia, penyidik menahan enam tersangka di Rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB.

    Perihal identitas dari enam tersangka, Syarif memilih untuk tidak mengungkapkan ke publik karena pertimbangan keamanan.

    Dia hanya memastikan bahwa enam tersangka bukan hanya berasal dari pihak keluarga suami Brigadir Rizka yang berasal dari Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

    “Yang jelas, ada yang bukan dari pihak keluarga almarhum (Brigadir Esco),” ucapnya.

    Lebih lanjut, Syarif menerangkan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada terungkap tersangka tambahan.

    “Jadi, semua masih bisa berkembang nantinya sesuai hasil pemeriksaan,” ujar dia.

    Sebelumnya, kepolisian dalam kasus ini telah mengungkap adanya sembilan orang berpotensi menjadi tersangka kasus perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani yang berada di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

    Adapun bukti penguat dalam kasus ini berkaitan dengan keterangan saksi dari kalangan warga dan polisi yang berada di lokasi saat aksi perusakan, rekaman video, serta pendapat ahli dari Laboratorium Forensik Polda Bali.

    Aksi perusakan ini disinyalir dilakukan oleh sekelompok warga karena motif belum puas dengan hasil penyidikan kepolisian yang saat itu belum mengungkap peran tersangka selain Brigadir Rizka dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco.

    Kesan lamban melihat adanya peran orang lain dari penanganan di kepolisian tersebut memicu aksi yang masuk dalam perbuatan anarkis ini.

    Tidak lama usai aksi tersebut terjadi, penyidik Polres Lombok Barat mengumumkan peran tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco sebanyak empat orang dengan tiga di antaranya kerabat Brigadir Rizka dan satu lagi merupakan sahabat dari almarhum Esco.

    Pewarta: Dhimas Budi Pratama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Program studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berkolaborasi dengan University of the Philippines Diliman untuk mendiskusikan perkembangan terbaru demokrasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

    Wakil Rektor Bidang Akademik UPNVJ Henry Binsar Hamonangan Sitorus memandang kolaborasi yang terjalin dalam forum ilmiah internasional bertajuk Biennial International Conference on Politics and Democracy in Southeast Asia (PoDSEA) 2025 merupakan hal penting untuk penguatan demokrasi di ASEAN.

    “PoDSEA bukan hanya ruang akademik, melainkan platform strategis bagi negara-negara Asia Tenggara untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan membangun komitmen bersama menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks,” ujar Henry dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, perwakilan UP Diliman, Prof. Jean Paul L. Zialcita memandang kolaborasi tersebut sebagai kemitraan akademik yang terus berkembang.

    “Kolaborasi ini menunjukkan bahwa riset dan dialog lintas batas tetap menjadi fondasi penting untuk memperkuat demokrasi di kawasan,” ujar Zialcita.

    Diketahui, PoDSEA 2025 menghadirkan 80 presenter internasional dengan berbagai topik, seperti transformasi politik digital, populisme dan polarisasi, hingga masalah tata kelola data dan ruang sipil di era post-pandemi.

    Forum ilmiah tersebut diharapkan dapat memfasilitasi jaringan peneliti dan praktisi yang mampu menghasilkan kerja sama riset, publikasi bersama, dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi kawasan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas

    Presiden luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas

    Senin, 17 November 2025 14:57 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kiri), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti (kedua kanan), dan perwakilan siswa menuliskan pesan pada papan interaktif digital (PID) dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/bar

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya sebelum meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LRT targetkan capai laba bersih naik 67 persen pada 2026

    LRT targetkan capai laba bersih naik 67 persen pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – PT LRT Jakarta menargetkan laba bersih meningkat 67 persen ketika jalur LRT dari Pegangsaan Dua ke Manggarai sudah mulai beroperasi tahun 2026.

    Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen saat dijumpai di Stasiun Pegangsaan Dua, Rabu, menjelaskan, target tersebut akan dicapai antara lain dengan pengurangan ketergantungan terhadap subsidi tiket secara signifikan.

    Selain itu, LRT Jakarta juga akan berupaya mendorong kinerja dari pendapatan non tiket.

    “Kita harapkan dengan penambahan rute ke Manggarai dan rute-rute berikutnya nanti, ketergantungan terhadap subsidi relatif bisa dikurangi secara signifikan,” katanya.

    Tahun depan sebelum memulai rute Manggarai pun, pihaknya sudah menargetkan pendapatan dari non tiket meningkat cukup signifikan.

    Kendati demikian, pihaknya saat ini belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan bisnisnya.

    Hampir seluruh pendapatan perusahaan ditopang oleh subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Kurang lebih 94 persen penerimaan kita setiap tahun masih diberikan oleh subsidi. (Sebanyak) 2 persen dari tiket dan harga tiket relatif murah Rp5.000 jauh dekat dan hanya 4 persen dari pendapatan non tiket,” katanya.

    Dia mengatakan, LRT Jakarta akan mengoptimalkan aset-aset perusahaan. Contohnya, saat ini kereta-kereta LRT sudah banyak menyediakan jasa iklan. Selanjutnya, stasiun LRT juga akan menyediakan jasa iklan.

    Karena itu, pihaknya berharap dengan pembukaan Stasiun LRT Manggarai pada bulan Agustus 2026, bisnis LRT Jakarta akan semakin laku.

    “Saya membayangkan bahwa akan lebih banyak yang mau berinvestasi, misalnya, dengan pemasangan iklan, baik iklan yang tertempel maupun iklan yang sifatnya virtual dengan layar-layar monitor itu akan semakin banyak,” kata Roberto.

    Tak hanya itu, Roberto menjelaskan bahwa saat ini area Depo LRT Jakarta di Pegangsaan Dua (Kelapa Gading( sudah dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan (urban farming).

    Roberto mengatakan, nantinya akan dibangun juga delapan lapangan padel yang berstandar internasional.

    “Lahan-lahan yang masih tersisa juga sedang kita upayakan untuk nantinya bisa dimanfaatkan oleh investor. Apakah itu kuliner untuk olahraga atau lainnya,” katanya.

    Dengan perpanjangan rute LRT Jakarta, total biaya subsidi tiket secara keseluruhan mungkin akan tetap sama atau bahkan meningkat karena potensi pertambahan penumpang.

    Namun, secara nominal subsidi tiket per penumpang pasti akan menurun. “Kemudian akan ada sokongan dari pendapatan non tiket,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek LRT Jakarta Fase 1B capai 80,57 persen

    Proyek LRT Jakarta Fase 1B capai 80,57 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pengerjaan proyek LRT Jakarta Fase 1B hingga minggu kedua November 2025 telah mencapai 80,57 persen.

    “Memang stasiun yang paling maju adalah Stasiun Rawamangun, sekitar 91,69 persen,” kata Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar di Jakarta Utara, Rabu.

    Selain itu, untuk pembangunan viaduk atau jembatan kereta telah mencapai 95,40 persen.

    Kemudian, pembangunan Stasiun Pramuka BPKP telah mencapai 65,29 persen, Stasiun Pasar Pramuka (45,24 persen), Stasiun Matraman (65,89 persen) serta Stasiun Manggarai 30,42 persen.

    Terkait usulan perpanjangan rute LRT Jakarta Fase 1C yang menghubungkan Manggarai sampai Dukuh Atas dan Fase 2A hingga Jakarta International Stadium (JIS), pihaknya masih mendiskusikan hal ini dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Namun sampai saat ini Jakpro masih berdiskusi dengan Pemprov DKI terkait mana yang akan lebih dulu dieksekusi,” katanya.

    Ramdani juga berbicara mengenai rencana pengembangan jalur baru LRT Jakarta ke wilayah utara.

    Ramdani mengungkapkan bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah memiliki kajian LRT Jakarta yang mencakup rute ke Manggarai, JIS, Dukuh Atas hingga Halim Perdanakusuma. Namun, untuk menyambung ke PIK masih dikaji.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, pengembangan jalur baru LRT yang baru akan menghubungkan Kelapa Gading hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diduga hamili anak kandung, seorang ayah ditangkap polisi di Jakut

    Diduga hamili anak kandung, seorang ayah ditangkap polisi di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut) menangkap seorang ayah, berinisial FH karena diduga menghamili anak kandung sendiri, berinisial K (16) di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

    “Kami menangkap pelaku FH siang tadi setelah adanya laporan dari ibu korban,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan perbuatan tak senonoh tersebut dilakukan pelaku kepada korban sekitar April 2025 dan saat ini korban tengah hamil.

    “Motif pelaku karena nafsu,” kata dia.

    Ia mengatakan sebelumnya, pelapor yang merupakan ibu korban melaporkan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

    Menurut keterangan korban pada pelapor, anak perempuan ini telah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri.

    Menurut keterangan korban pada pelapor, korban telah disetubuhi oleh terlapor lebih dari satu kali.

    “Atas peristiwa tersebut korban mengandung dengan usia kandungan enam bulan,” katanya.

    Ia mengatakan atas kejadian tersebut pelapor langsung membuat laporan ke Polres Jakut guna pengusutan lebih lanjut.

    “Kami lakukan penangkapan dan saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan proses penyidikan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.