Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAMJakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bidang kerja dua komisi baru di DPR RI periode 2024-2029, yakni Komisi XII akan meliputi urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan Komisi XIII meliputi urusan hukum, reformasi, hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

    Dia mengatakan pembagian bidang kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII itu telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di parlemen pada hari ini.

    “Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAM,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia juga menyebut penetapan bidang kerja Komisi XII dan XIII tersebut disesuaikan dengan penambahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (20/10) malam.

    Sementara itu untuk bidang kerja Komisi I hingga XI, Puan menyebut masih akan sama dengan periode DPR RI sebelumnya.

    Puan menegaskan tidak ada penambahan bangunan baru di DPR, meski telah disepakati adanya penambahan dua komisi dan satu badan baru DPR RI periode 2024-2029.

    Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa

    Baca juga: DPR RI sepakat jumlah komisi ditambah menjadi 13

    Dia menyebut ruang rapat komisi dan baru tersebut akan memfungsikan ruangan yang sudah ada di Gedung DPR RI saat ini.

    “Nggak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan. Jadi ruangan yang sudah tersedia kami akan tempati untuk Komisi XII dan XIII, jadi tidak ada penambahan bangunan, yang sudah ada, existing,” ucapnya.

    Dia mengatakan penetapan bidang kerja beserta daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja AKD DPR RI akan diambil persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (22/10).

    Paripurna besok, tambah dia, juga akan mengambil persetujuan atas susunan pimpinan AKD DPR RI.

    “Setelah kemarin diumumkan Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami selesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di Rapat Paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama yang mengisi kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kabinet tersebut terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri yang datang dari beragam latar belakang. Mulai dari, politisi, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkopolkam fokus jaga stabilitas di 100 hari pertama

    Kemenkopolkam fokus jaga stabilitas di 100 hari pertama

    ANTARA – Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus, usai pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10), menyebut dalam 100 hari ke depan, pihaknya fokus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Lodewijk dilantik sebagai Wamenkopolkam mendampingi Menkopolkam Budi Gunawan. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Kasus film porno, Siskaeee divonis setahun penjara

    Kasus film porno, Siskaeee divonis setahun penjara

    Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis setahun penjara kepada Fransisca Candra Novitasari (FCN) alias Siskaeee dan pemeran lain pada kasus produksi film porno.

     

    “Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan masing-masing penjara satu tahun penjara,” kata hakim Sri Rejeki Marsinta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin.

     

    Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Siskaeee.

     

    Dalam kasus ini polisi menetapkan 12 pemeran film porno sebagai tersangka. Mereka adalah Siskaeee (FCNS alias S), Anisa Tasya Amelia alias Melly 3GP (ATA alias M), Virly Virginia (VV), Putri Lestari alias Jessica (PPL), NL alias Caca Novita (CN), Zafira Sun (ZS), Arella Bellus (ALP alias AB), MS dan SNA.

    Baca juga: Hakim PN Jaksel tolak praperadilan Siskaeee atas kasus film porno

     

    Sedangkan untuk dua tersangka pemeran pria yang sudah jadi tersangka, yakni Bima Prawira (BP) dan Fatra Ardianata (AFL). Selain itu, ada wanita SE yang merangkap menjadi pemeran sekaligus kru film porno.

     

    Para tersangka dikenakan Pasal 8 KUHP bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

     

    Selanjutnya, Pasal 34 bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

     

    Dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

    Baca juga: Siskaeee langsung ditahan

     

    Sementara itu, Siskaeee di hadapan wartawan mengaku bersyukur atas hasil sidang putusan sidang. Pihaknya akan mempertimbangkan pengajuan banding.

     

    Dia mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. “Terima kasih kepada teman-teman yang masih selalu ‘suport’ saya,” ujar Siskaeee.

     

    Siskaeee menjadi satu dari 16 pemeran dalam kasus film dewasa, terdiri dari delapan wanita dan empat pria, dengan total produksi 120 film.

     

    Terkuaknya kasus praktik asusila itu bermula dari penangkapan dua tersangka, yakni I selaku sutradara sekaligus pemilik dan pengelola web dari rumah produksi serta JAAS sebagai kameramen di rumah produksi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk selalu berpegang pada data akurat guna mengantisipasi bisnis yang melambat akibat naiknya harga bahan baku sebagai dampak dari gejolak ekonomi global.

    Demikian disampaikan Statistisi Madya Direkorat Statistik Harga BPS Sri Andayani dalam kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) Indeks Harga Produsen Jakarta bertema “Peranan Stakeholder Dan Pemanfaatan Indeks Harga Produsen untuk Jakarta Maju” di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa persaingan selalu ada di setiap perusahaan. “Tapi, kalau kita bisa selalu berpegang pada rujukan yang cukup akurat, Insya Allah kita bisa bertahan dan itu menjadi landasan kita bergerak ke depan,” ujarnya.

    Sri mengatakan BPS secara rutin mengeluarkan data-data publikasi yang bisa dimanfaatkan para produsen guna menjadi landasan mereka mengambil kebijakan bagi usaha mereka. Data ini termasuk pergerakan harga komoditas yang mereka gunakan dalam usaha.

    “Terkait bahan baku silahkan dipantau harganya dulu. Entah itu memang produknya dari impor, silahkan dipantau pergerakan impor dari komoditas tersebut sehingga itu menjadi landasan nanti untuk kita bisa selalu mengantisipasi apa yang harus dilakukan,” kata dia.

    Baca juga: Kolaborasi dinilai penting untuk sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Juremi menuturkan pemerintah senantiasa mendorong pelaku usaha menggunakan produk dalam negeri (P3DN), alih-alih barang impor.

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pertemuan bisnis rutin (business matching). Kegiatan ini juga dikatakan dapat membuka peluang bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    “(Business matching) Itu bagian mendorong penggunaan produk dalam negeri, dalam ini juga kami ingin ini sejalan dengan bagaimana menjadi kota global yang fokus pada riset dan pembangunan itu sesuatu yang sangat penting,” tutur Juremi.

    Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

    Adapun pada September lalu, DKI telah merealisasikan belanja produk dalam negeri sebesar Rp 16,05 triliun. Nilai ini adalah 62,61 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) sebesar Rp 30,68 triliun.

    Pemerintah hadir ketika UMKM ataupun industri mengalami hal-hal seperti membanjirnya produk-produk impor. Banyak kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan.

    “Terobosan-terobosan seperti itulah yang bisa juga pemerintah dorong sehingga nanti bisa menjadi tidak tergantung dengan baku dari luar,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus gandeng berbagai pihak untuk tingkatkan efisiensi energi

    Jakpus gandeng berbagai pihak untuk tingkatkan efisiensi energi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, termasuk di gedung-gedung bertingkat di wilayah tersebut.

     

    “Sekecil apapun potensi yang bisa kita kembangkan, kita akan kembangkan,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Senin.

    ​​​​​Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (Maskeei) guna meningkatkan
    ​​​​​​​konservasi dan efisiensi energi.

     

    Kerja sama tersebut dalam bentuk memberikan sosialisasi dari pakarnya langsung yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengelolaan energi, khususnya energi terbarukan.

     

    Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung peningkatan konservasi dan efisiensi energi dengan penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap pada bangunan dan gedung.

     

     

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Pusat Noviar Dinariyanti menyebutkan, sosialisasi ini berkolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders).

     

    “Sosialisasi ini memberikan materi berupa kebijakan pemerintah pusat terkait pemasangan dan pemanfaatan PLTS atap di bangunan gedung,” kata Noviar.

     

    Selain itu, pihaknya memberikan materi kebijakan pemerintah daerah terkait program energi baru terbarukan tentang pemanfaatan PLTS pada bangunan gedung di DKI Jakarta.

     

     

    Sosialisasi ini diikuti para pemilik dan pengelola gedung perkantoran dan komersial di Jakarta Pusat sebanyak 200 orang. Noviar berharap para peserta dapat memahami kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan pemasangan dan pemanfaatan bangunan gedung.

     

    Ketua Umum Maskeei, Andhika Prastawa mengungkapkan jumlah gedung perkantoran di DKI Jakarta sebanyak 7.080 gedung. Sedangkan di Jakarta Pusat sekitar 1.500 gedung pemerintahan.

     

    “Ini juga sudah menjadi suatu kewajiban. Di Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 disebutkan bahwa minimum 25 persen dari atap itu harus ditutup dengan PLTS,” katanya.

     

    Pemanfaatan PLTS atap ini juga sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengatur penyelenggaraan energi di Indonesia, termasuk penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

     

    Lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2012 mengatur tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (UJPTL) dan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mengerem penggunaan sumber energi fosil.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 256 pelanggar terjaring Operasi Zebra Jaya di Tangsel

    256 pelanggar terjaring Operasi Zebra Jaya di Tangsel

    Jakarta (ANTARA) –

    Kepolisian Resor Tangerang Selatan menindak sebanyak 256 pelanggar aturan lalu lintas dalam Operasi Zebra Jaya yang telah dilaksanakan selama tujuh hari.

     

    “Seminggu pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2024, Polres Tangerang Selatan melalui Satuan Lalu Lintas telah melakukan tindakan terhadap 256 pelanggar,” kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Tangerang Selatan (Tangsel) AKP M. Agil Sahril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Rinciannya, yaitu tilang melalui E-TLE mobile sebanyak 46 pelanggar dan teguran terhadap 210 pelanggar.

     

    Agil menjelaskan bahwa penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas menggunakan E-TLE mobile didominasi oleh pengendara roda dua.

     

     

    Untuk tindakan teguran dilakukan terhadap pengendara yang melawan arus sebanyak 38 pelanggar, berkendara di bawah umur 33 pelanggar dan berboncengan lebih dari satu orang ada 42 pelanggar.

    Selain itu tidak dilengkapi surat lengkap 19 pelanggar, menggunakan ponsel saat berkendara 7 pelanggar dan pelanggar lainnya 61.

     

    “Untuk keamanan dan keselamatan dalam berkendara diimbau kepada masyarakat untuk tertib dalam berkendara, mematuhi peraturan lalulintas dan melengkapi kelengkapan pribadi maupun kendaraan sebelum berkendara,” katanya.

     

    Operasi Zebra dilakukan oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) di seluruh ruas jalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi dilaksanakan dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif serta penegakan hukum.

     

    Untuk personel yang terlibat dalam Operasi Zebra Jaya 2024 sebanyak 2.939 personel yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya sebanyak 1.570 personel dan jajaran Polres sebanyak 1.369 personel. Ada 14 target operasi dalam Operasi Zebra tahun ini.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sudin SDA Jaksel keruk saluran air penghubung di Cipete Selatan

    Sudin SDA Jaksel keruk saluran air penghubung di Cipete Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeruk saluran penghubung (Phb) Teratai di Jalan Asem II, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, untuk mengurangi banjir di kawasan itu.

     

    “Ini (pengerukan) sudah selesai kita kerjakan, saluran dilakukan dalam upaya mengantisipasi luapan air,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Cilandak, Yansor di Jakarta, Senin.

     

    Yansor mengatakan pengerukan tersebut dilakukan sepanjang 10 meter dengan tinggi saluran 150 sentimeter (cm) dan lebar saluran 200 sentimeter.

     

    Pengerukan saluran yang dilakukan sejak 10 Oktober 2024 itu melibatkan delapan personel dan seharinya dapat mengangkut minimal 20 karung lumpur dan sampah.

     

     

    Yansori berharap setelah dilakukan pengerukan dapat menambah debit air di dalam saluran dan mencegah meluapnya air saat hujan.

     

    “Kita berharap pada saatnya nanti hujan, seluruh saluran air dapat berfungsi normal, serta mengalirkan air dengan baik,” katanya.

     

     

    SDA DKI juga menerapkan enam inovasi pengendali banjir yang di tempatkan pada lokasi-lokasi langganan banjir setiap kali hujan deras.

     

    Inovasi tersebut mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir di berbagai wilayah Jakarta, hingga optimalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir.

     

    Enam inovasi pengendalian banjir tersebut, yakni pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk atau embung, penguatan tanggul kali dan pembangunan sistem polder atau pompa.

    Lalu penyiagaan dan pengecekan berkala rumah pompa, pintu air, hingga alat berat, menyiagakan satuan tugas (satgas) di lapangan dan meningkatkan kapasitas drainase kawasan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jaktim terima fasos-fasum senilai Rp7,8 miliar dari PT Intirub

    Pemkot Jaktim terima fasos-fasum senilai Rp7,8 miliar dari PT Intirub

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menerima fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) berupa lahan seluas 2.676 meter persegi (m2) senilai Rp7,816 miliar dari PT Intirub.

    Penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) itu dilakukan oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar dan Direktur Utama PT Intirub Gomos, Benjamin Silitonga di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin.

    Lahan seluas 2.676 m2 itu berlokasi di Jalan Cililitan Besar, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar.

    “Hari ini, kami baru saja melaksanakan kegiatan BAST oleh PT Intirub yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 2.676 meter persegi senilai Rp7.816.000.000,” kata Anwar.

    Lahan itu terbagi dalam beberapa bagian, yakni jalan seluas 1.336,5 m2, saluran 913,16 m2, trotoar 2.359 meter, saluran udara ke suatu tempat (ducting) 586,56 dan 20 buah saluran atau akses yang memungkinkan untuk memantau lokasi tersebut (manhole).

    “Tentunya ini contoh yang baik dari PT Intirub. Perusahaan lain yang belum menyerahkan BAST-nya agar segera menyerahkan karena setiap tahun kami selalu ditagih oleh BPK dan diaudit,” katanya.

    Baca juga: Legislator usulkan DKI punya satgas aset 
    Baca juga: Pemkot Jaktim tagih janji Metland Menteng Cakung soal fasos-fasum

    Dia mengatakan, semua pertanggungjawaban semua aset-aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar secara administrasi bisa selesai dengan baik.

    Direktur Utama PT Intirub Gomos, Benjamin Silitonga menambahkan, aset-aset yang diserahkan PT Intirub sesuai dengan kesepakatan yang telah ada sebelumnya.

    “Ini cara kami sebagai warga negara dan juga pelaku bisnis menunjukkan komitmen kepada negara dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menjalankan kewajiban-kewajiban,” katanya.

    Dia percaya aset itu menjadi jalan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) untuk menyejahterakan masyarakatnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin DKI berharap Prabowo-Gibran hadirkan iklim usaha berkelanjutan

    Kadin DKI berharap Prabowo-Gibran hadirkan iklim usaha berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan iklim usaha yang sehat dan berlanjutan di tengah kondisi penuh tantangan.

    “Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menghadirkan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Tidak membuat regulasi yang tumpang tindih serta merugikan kalangan pengusaha,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin.

    Menurut Diana, tantangan ekonomi saat ini cukup berat, mulai dari tren deflasi bulanan hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 70 ribu orang. Di sisi lain, kondisi tersebut juga cukup termasuk puluhan pengusaha mengalami pailit.

    “Belum lagi fluktuasi nilai rupiah yang menunjukkan masih rentannya mata uang kita. Kondisi geopolitik global menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah,” katanya.

    Baca juga: Kadin DKI: Prabowo-Gibran kombinasi ideal

    Diana menuturkan, khusus di Jakarta, yang segera menanggalkan status ibu kota, tantangan di sektor ekonomi tentu lebih berat lagi. Pasalnya, Jakarta diproyeksikan menjadi kota global yang kompetitif.

    Ia menilai perlu ada upaya untuk bisa terus mendukung investasi yang mengutamakan pengembangan pengusaha-pengusaha lokal.

    “Pembukaan ruang seluas-luasnya bagi masuknya investasi dengan mengutamakan perkembangan pengusaha-pengusaha lokal harus menjadi pertimbangan pemerintahan ke depan,” kata Diana.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa kepemimpinan mereka untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    Baca juga: Kadin DKI harap Teguh Setyabudi jaga stabilitas ekonomi di era Pilkada

    Menurut Diana, target tersebut bisa dicapai dengan mendorong penguatan ekspor dan meminimalkan bea impor dengan mengopimalkan potensi dalam negeri serta menumbuhkan daya beli masyarakat.

    Target untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle trap income) bisa direalisasikan dengan menurunkan suku bunga perbankan, menekan peredaran barang ilegal, dan memaksimalkan hilirisasi di sejumlah kekayaan alam.

    “Kami yakin dan percaya, Pak Prabowo dan Pak Gibran, didukung oleh kabinetnya yang diisi oleh orang-orang yang profesional dan capable akan mampu merealisasikan hal tersebut,” kata 
    Diana.
     

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketersediaan beras di Jakarta masih cukup hingga akhir tahun 2024

    Ketersediaan beras di Jakarta masih cukup hingga akhir tahun 2024

    Kita sudah cek, ketersediaan di Pasar Induk Beras CipinangJakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan ketersediaan beras hingga hari raya Natal dan Tahun Baru 2024 di Jakarta masih mencukupi.

    “Kita sudah cek, ketersediaan di Pasar Induk Beras Cipinang per 20 Oktober tercatat 48.695 ton. Insyaallah cukup untuk memenuhi kebutuhan Nataru (Natal dan Tahun Baru 2024),” jelas Teguh saat dijumpai di PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Senin.

    Baca juga: DKI siapkan strategi untuk ciptakan kemandirian ketahanan pangan

    Lebih detail Teguh memaparkan, harga rata-rata untuk beras premium kini sebesar Rp14.000 per kilogram (kg) dan harga tertinggi sebesar Rp14.900 per kg. Sedangkan untuk beras medium sebesar Rp12.050 dengan harga tertinggi Rp12.500 per kg.

    Dengan ketersediaan beras tersebut, Teguh pun memastikan untuk harga beras stabil di pasaran hingga Natal dan Tahun Baru 2024.

    Dia juga menyampaikan, saat ini kebutuhan beras masyarakat Jakarta rata-rata sebanyak 2.686 ton per hari atau 80.594 ton per bulan.

    Baca juga: Pemprov DKI salurkan pupuk bagi petani di Jaksel demi ketahanan pangan

    Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, lanjut Teguh, diprediksi kebutuhan beras di Jakarta akan meningkat sebesar rata 3,43 persen menjadi 2.797 ton per hari atau 83.391 ton per bulan.

    “Untuk memastikan ketersediaan beras dalam kondisi cukup hingga akhir 2024, kami telah melakukan langkah-langkah antisipatif misalnya pemenuhan kapasitas gudang dan penguatan kerja sama bisnis antardaerah atau b2b (business to business) dengan produsen beras dari berbagai daerah,” jelas Teguh.

    Selain itu, lanjut Teguh, pihaknya juga menjaga stabilitas pasokan beras bersama Perum Bulog Provinsi Jakarta-Banten serta mengikuti arahan-arahan pemerintah pusat.

    Baca juga: KPKP DKI Jakarta raih predikat stan terbaik di Indotani Expo Bandung

    “Tiap Senin Pak Menteri terus memimpin rapat terkait pengendalian inflasi daerah dan hitung-hitungannya yang menjadi acuan bagi kita untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar semuanya bisa terkendali,” kata Teguh.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024