Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengaku bangga diberikan estafet untuk melanjutkan kerja menteri sebelumnya, Abdullah Azwar Anas.

    “Banyak yang sudah dilakukan oleh beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita, termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” kata Rini usai melakukan serah terima jabatan di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Senin.

    Selain itu, mantan Sekretaris KemenPANRB tersebut mengatakan bahwa transformasi sumber daya manusia, pengurangan proses bisnis, dan kolaborasi dengan instansi lain yang dilaksanakan oleh Anas akan dilanjutkan oleh dirinya.

    “Tentunya kami juga masih banyak pekerjaan yang harus kami perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, dia turut berterima kasih terhadap kinerja Anas selama sekitar dua tahun memimpin KemenPANRB.

    Sementara itu, Wakil MenPANRB Purwadi Arianto mengucapkan terima kasih karena telah disambut secara hangat, sederhana, dan khidmat oleh jajaran KemenPANRB.

    “Saya siap mendukung Menteri ke depan untuk menjalankan transformasi reformasi birokrasi yang dijalankan. Semoga nanti harapannya ke depan kami bisa menjadi lebih solid, dan melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” kata Purwadi.

    Merespons pernyataan Rini dan Purwadi, Anas mengucapkan selamat kepada mereka untuk memimpin KemenPANRB.

    “Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini akan bisa tereksekusi dengan baik karena Rini adalah orang dalam,” kata Anas.
    Baca juga: Perjalanan karier Rini Widyantini, jadi birokrat sejak era 1990-an
    Baca juga: Menteri-Menteri perempuan di Kabinet Merah Putih
    Baca juga: Rini Widyantini, Menteri PANRB yang mengawali karier dari PNS
     

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jaktim tindak tegas ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

    Jaktim tindak tegas ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur meminta warga melaporkan apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut yang terlibat dalam politik praktis dan tidak netral di Pilkada Jakarta 2024.

    “Kita sudah mengimbau, netralitas dijaga jangan sampai Anda terkena atau terlibat politik praktis, nanti jika ada itu (PNS tidak netral) akan kita tindak sesuai aturan,” kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar di kawasan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.

    Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto meminta masyarakat untuk melapor bila ada ASN tidak netral pada Pilkada 2024.

    Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menerbitkan surat edaran terkait netralitas ASN/PNS.

    “Silahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui kanal-kanal pengaduan yang memang sudah disiapkan atau disediakan oleh Pemprov DKI, baik itu melalui media sosial, kemudian email atau lainnya,” kata Ari.

    Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
    Baca juga: Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Menurut dia, setiap instansi memiliki pengendalian internal yang akan mengedepankan untuk mencegah ketidaknetralan PNS di Pilkada Jakarta.

    Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya PNS yang tidak netral.

    “Sampai saat ini belum ada temuan dan kita berupaya agar jangan sampai ada, karena sedikit saja akan mencederai asas pemilu kita yang berlangsung secara luber dan jurdil, yang masuk di dalamnya kan asas netralitas,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berdasarkan hasil undian telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat merekrut Pengawas Tepat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat (Jakbar) Abdul Roup menyebutkan bahwa perekrutan telah memasuki tahap wawancara.

    “Sudah mulai perekrutan. Tanggal 12-28 September 2024 itu tanggal pendaftaran dan penerimaan berkas, tahap demi tahap, sekarang, 12-22 Oktober 2024 wawancara,” kata Roup saat dihubungi di Jakarta pada Senin.

    Setelah itu, kata Roup, pada 3-4 November 2024 PTPS akan dilantik. “Kemudian 5-20 November perpanjangan rekrutmen, khusus TPS yang belum terisi pengawas,” katanya.

    Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
    Baca juga: Bawaslu Jakbar inventarisasi pelanggaran pemasangan APK Pilkada

    Roup mengatakan bahwa pihaknya menempatkan satu PTPS untuk masing-masing TPS di wilayah setempat. “Masing-masing TPS, satu pengawas,” tutur Roup.

    Terdapat 3.452 TPS yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Dengan demikian, akan ada 3.452 PTPS yang direkrut oleh Bawaslu setempat.

    Selain itu terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih dan pemutakhiran serta daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kota. Dari jumlah pemilih tersebut, terdapat 946.565 pemilih pria dan 963.209 pemilih wanita.

    Jumlah pemilih tersebut merupakan hasil akhir pleno setelah adanya 5.535 pemilih baru, 11.686 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 15.756 yang melakukan perbaikan data pemilih.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing

    PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengaku optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa menjadi negara yang kuat dan berdaya saing, karena sosok itu dikenal sebagai pemimpin patriot dan pejuang NKRI.

    “Sebagai purnawirawan TNI bintang empat tentu sangat paten nasionalismenya. Kami yakin beliau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini sekuat tenaga dengan kepemimpinan yang determinan baik di dalam maupun luar negeri,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk bangkit menjadi negara yang berdaulat dalam segala bidang. Selain kuat, menurut dia, Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan transformasional yang punya visi, menginspirasi dan membangun kolaborasi dengan seluruh komponen bangsanya.

    “Sudah saatnya Indonesia tinggal landas menjadi negara maju. Dengan potensi sumber daya manusia, kekayaan alam, gostrategis dan geopolitik yang sangat luar biasa Indonesia bisa menjadi negara maju yang mensejahterakan rakyatnya,” kata dia.

    Dia pun berharap Presiden Prabowo dan kabinetnya fokus pada empat area utama sebagai pondasi kemajuan Indonesia di bawah pemerintahan baru.

    Empat komponen itu, yang pertama yakni fokus memperkuat fundamental ekonomi dengan transformasi struktural yang berpihak pada ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan yang nyata dan berdampak. Investasi dan modal, menurut dia, tetap diperlukan tetapi ditujukan untuk menopang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Yang kedua, menurutnya pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Indonesia, kata dia, mengalami bonus demografi yang sangat besar yang harus bisa ditangkap sebagai kesempatan dengan desain kurikulum, pembelajaran, dan pelatihan SDM yang sistematis, terukur, dan terarah.

    Lalu yang ketiga, pemerintah harus fokus pada kedaulatan pangan sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia. Indonesia menurutnya juga sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia di tengah ancaman kelaparan dan perubahan iklim.

    Dan terakhir, pemerintah harus fokus pada diplomasi internasional yang determinatif untuk kepentingan nasional. Di tangan Prabowo Subianto, dia yakin Indonesia bukan hanya dipandang dan disegani tapi juga bisa kembali memimpin di tingkat regional bahkan global.

    Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto , dia mengatakan PKS optimis Indonesia akan mengambil peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, mencegah konflik, dan anti penjajahan termasuk dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai semangat dan amanat konstitusi UUD 1945.

    “Fraksi PKS mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Indonesia kuat dan berdaulat, rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur,” kata dia.
    Baca juga: Fraksi PKS pastikan seluruhnya hadiri pelantikan presiden
    Baca juga: PKS: Tak masalah jadi oposisi ataupun koalisi
    Baca juga: PKS ucapkan selamat ke Prabowo-Gibran meski tetap buka ruang MK
     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • TII: K/L punya tanggung jawab capai Astacita dalam 100 hari kerja

    TII: K/L punya tanggung jawab capai Astacita dalam 100 hari kerja

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan pemerintah beserta segenap jajarannya di kementerian/lembaga (K/) memiliki tanggung jawab dalam penyelarasan program untuk mencapai tujuan Astacita Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama kerja.

    Berdasarkan rilis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, jajaran Kabinet yang dibentuk dengan komposisi terdiri dari 53 menteri terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh dan berbagai latar belakang politik, termasuk para profesional.

    Adapun rincian kementerian yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu 7 orang dari Kementerian Koordinator, 41 orang Kementerian Teknis, dan 5 orang yang dipilih merupakan kementerian lembaga tidak di bawah koordinasi Menko. Selain itu, kabinet ini juga memiliki Dewan Ekonomi Nasional.

    Menurut Dewi, dengan komposisi kementerian yang dibentuk saat ini, pemerintahan baru memiliki tantangan yang harus dihadapi. Hal menimbang terdapat beberapa kementerian yang berkembang menjadi nomenklatur baru.

    “Jajaran kementerian yang dibentuk oleh presiden dan wakil presiden memiliki tantangan yang harus dihadapi, baik secara konteks ketatanegaraan maupun dalam penyelenggaraan infrastruktur operasional kementerian,” kata Dewi.

    Dalam konteks ketatanegaraan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan harus memastikan bahwa kementerian yang dikembangkan harus merupakan bentuk organisasi baru yang tidak memiliki kesamaan peran dan fungsi dengan kelembagaan lain.

    Baca juga: Pengamat nilai peningkatan lapangan kerja jadi misi Astacita prioritas

    Baca juga: BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    Sedangkan penyelenggaraan infrastruktur akan terkait dengan operasional, seperti sarana dan prasarana untuk kementerian maupun badan terkait akan berkantor, perangkat SDM, termasuk penyelenggaraan anggaran yang dikeluarkan untuk hal tersebut.

    Selain itu, dia menekankan bahwa dalam upaya akselerasi program, Prabowo juga perlu melakukan penyelarasan program.

    Apalagi menimbang terdapat beberapa program sebelumnya merupakan program dari pemerintah sebelumnya yang perlu dilanjutkan.

    “Misalnya, Program Dana Desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Program ini memiliki kesamaan dengan Astacita yang juga mengkehendaki adanya pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan dari bawah dan dari desa,” ujarnya.

    Dalam hal ini, sambung dia, akselerasi program dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Dewi mencontohkan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal bersama dengan Bappenas, dengan koordinasi dari Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko PMK.

    “Hal ini juga perlu ditopang dengan merujuk data dari program terkait yang telah dilakukan di periode pemerintahan sebelumnya sebagai acuan untuk akselerasi program ke depan, termasuk dari aspek sumber daya dan tata kelola kebijakan terkait,” pungkas Dewi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan para wali kota terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

     

    “Sore ini kami melaksanakan pertemuan khususnya dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Dia menegaskan bahwa ​​​​​salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah mendukung suksesnya Pilkada pada 27 November 2024.

     

    Teguh menyebut, meskipun koordinasi ini sering dilakukan, tetapi pertemuan ini merupakan pertama kali dirinya setelah menjabat sebagai Pj Gubernur sekaligus dalam rangka mengetahui kabar terbaru dari persiapan Pilkada Jakarta 2024.

     

     

    Teguh menjelaskan, pertemuan tersebut juga membicarakan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik. Selain itu keamanan Pilkada Jakarta 2024 dan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran terkait.

     

    “Ini bukti komitmen untuk mendukung Pilkada. Termasuk tadi untuk penyimpanan, distribusi logistik. Misalnya bagaimana distribusi untuk lingkungan kota, Kepulauan Seribu yang tadi juga sudah dibahas,” kata Teguh.

     

    Teguh menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mencari waktu, lokasi dan format yang tepat untuk pelaksanaan deklarasi netralitas ASN.

     

     

    Surat suara sudah sampai di masing-masing KPU kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. “Kemudian terkait persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribuan orang yang akan dilantik pada 7 November mendatang,” katanya.

     

    Fahmi juga menyampaikan rencana bimbingan teknis sebagai pembekalan KPPS serta apresiasi terhadap dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya berharap di waktu yang tersisa 35 hari ini dapat mengoptimalkan segala persiapan pilkada.

     

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha menjelaskan, pihaknya menyampaikan catatan penting mengenai temuan dan sanksi terkait netralitas ASN.

     

    “Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa ‘clear’ netralitasnya,” tegas Munandar.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Upatjara penobatan Presiden RIS, diiringi 21 kali dentuman meriam

    Upatjara penobatan Presiden RIS, diiringi 21 kali dentuman meriam

    Jogja, 17/12/1949 (ANTARA) – Hari ini mulai djam 10.00 dilangsungnkan upatjara pelantikan Presiden RIS bertempat di Sitinggil, dikundjungi oleh tidak kurang dari 200 orang undangan, sedang diluar Sitinggil beribu2 rakjat menjaksikan upatjara tsb.

    Upatjara dibuka oleh ketua sidang Badan Pemilih Presiden RIS jaitu Mr. Moh. Rum. Sesudah dibatjakan doa untuk keselamatan tanah air dan bangsa, Mr.Dr.Kusumaatmadja diiringi oleh Kjai Bengkulu Besar Komaludinningrat dan Mgr. Sugijopranoto madju kedepan dimana tempat Presiden dilantik.

    Mr. Rum dan Anak Agung Gde Agung mempersilakan Ir.Sukarno supaja bersiap untuk diangkat sumpah. Selandjutnja Mr.Dr.Kusumaatmadja membatjakan sumpah jang diikuti oleh Ir.Sukarno.

    Selesai sumpah, lalu didengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sehabis upatjara penjumpahan, Presiden Sukarno tidak lagi duduk dikursi bersama Mr.Rum, Anak Agung, P.M Hatta dan pembesar2 lainnja, tetapi duduk dikursi sendirian jang telah disediakan ditempat penjumpahan. (teks sumpah seperti tsb. dipasal 61 konstitusi RIS, red).

    Selesai upatjara pelantikan itu lalu diadakan penghormatan tembakan meriam 21 kali. Kemudian Presiden RIS jang pertama ini mengutjapkan pidato radio.

    Dalam upatjara jang penting ini Presiden Sukarno memakai pakaian Panglima Tertinggi Republik Indonesia berwarna putih, air mukanja nampak dalam keadaan sungguh2 (ernstig).

    Sitinggil jang demikian besarnja penuh sesak oleh para tamu. Ketjuali pembesar2 Republik dan utusan2 negara bagian, hadir djuga Susuhunan Solo, Mangkunegoro, Wakil Konsul Djenderal India Moni, Tiongkok New Cau Shun.

    Menurut rentjana, hari ini Presiden RIS akan berziara kemakam pahlawan dan nanti malam diadakan resepsi jang pertama ditempat kediaman Presiden Republik Indonesia.

    Sumber: Pusat Data dan Layanan Informasi ANTARA

    Baca juga: ANTARA Doeloe : Saat Presiden Sukarno dianggap dukun
    Baca juga: ANTARA Doeloe : Presiden Sukarno bicara hubungan negara dan agama
    Baca juga: ANTARA Doeloe : Presiden Sukarno ke pabrik C-130 Hercules di Amerika

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo beri arahan khusus untuk Kementerian Perlindungan PMI

    Prabowo beri arahan khusus untuk Kementerian Perlindungan PMI

    ANTARA – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen PPMI/Waka BP2MI) Christina Aryani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10), mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus untuk kementeriannya. Arahan tersebut terkait peluang kerja baru dan perlindungan PMI. (Afra Augesti/Pradanna Putra Tampi, Yogi Rachman/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menampik ada pembicaraan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan (BG) saat dirinya akan masuk dalam Kabinet Merah Putih

    “Ya, pasti ada pembicaraan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi ulang apakah Budi Gunawan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Megawati untuk gabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya, pastinya ada pembicaraan,” ucapnya.

    Dia pun mengaku Megawati yang juga Presiden Ke-5 RI itu memberikan respons positif terkait bergabungnya Budi Gunawan dalam Kabinet Merah Putih.

    “Positif (tanggapan Megawati),” katanya.

    Puan lantas merespons pertanyaan soal apakah Budi Gunawan bisa menjadi penghubung PDIP jika kelak ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    “Ya, kita lihat nanti. Ini baru dilantik, biarkan kabinet ini menjalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.

    Dia pun memastikan dukungan PDIP kepada Pemerintahan Presiden Prabowo akan diwujudkan melalui kerja-kerja parlemen.

    “PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan dan kami akan mendukung melalui parlemen,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Jadi kami sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen.”

    Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan bahwa mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) Budi Gunawan tidak merepresentasikan partainya jika nantinya masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak BG (Budi Gunawan) masuk dalam profesional,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) siang.

    Adapun Minggu (20/10) malam, Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menjadi Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
    Baca juga: Puan: Semangat Presiden Prabowo harus kita dukung bersama
    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • 54.827 pelanggar terjaring Operasi Zebra Jaya 2024

    54.827 pelanggar terjaring Operasi Zebra Jaya 2024

    Jakarta (ANTARA) –

    Polda Metro Jaya menindak sebanyak 54.827 pelanggar aturan lalu lintas dalam Operasi Zebra Jaya yang telah berlangsung sejak 14 Oktober.

     

    “Tercatat ada 33.152 pelanggaran yang ditindak oleh E-TLE statis, 5.915 pelanggaran yang ditindak E-TLE mobile dan 15.400 teguran,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi
    Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

     

    Ade Ary merinci untuk pelanggaran roda dua tercatat angka yang cukup signifikan dengan total 21.434 pelanggaran.

     

    “Rincian pelanggaran pada roda dua, yaitu tidak menggunakan helm SNI ada 14.491 pelanggaran, melawan arus ada 4.638 pelanggaran dan melanggar marka jalan 2.305 pelanggaran,” katanya.

     

    Sedangkan untuk pengendara roda empat, total pelanggaran mencapai 19.138 kasus. Jenis pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan sabuk pengaman 18.767 pelanggaran dan menggunakan ponsel saat berkendara 371 pelanggaran.

     

     

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi. ANTARA/Ilham Kausar

    Ade Ary menekankan bahwa tujuan dari Operasi Zebra Jaya adalah menciptakan budaya tertib berlalu lintas.
     

    “Kami berharap dengan penindakan dan sosialisasi, masyarakat akan lebih disiplin dan mematuhi aturan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan di jalan,” katanya.

     

    Operasi Zebra Jaya 2024 direncanakan terus berlangsung hingga akhir bulan ini dengan fokus pada titik-titik rawan pelanggaran di wilayah Jakarta.

     

    “Polda Metro Jaya berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dan sosialisasi demi menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman,” kata Ade Ary.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024