Author: Antaranews.com

  • KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih.

    “Kalau untuk tinta dan sebagainya sudah 100 persen. Aman semua,” kata Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Afif menargetkan distribusi logistik secara keseluruhan untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat tiba sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024.

    Baca juga: KPU: Distribusi surat suara nasional untuk pilkada sudah 50 persen

    Sebelumnya, Afif mengungkapkan bahwa distribusi surat suara nasional untuk Pilkada 2024 sudah mencapai 50 persen.

    Ia menjelaskan distribusi surat suara sudah dilakukan pabrik percetakan di sejumlah wilayah Indonesia yang telah ditunjuk KPU untuk memproduksi surat suara pilkada.

    “Kalau distribusi sudah di atas 50 persen dan ini sudah sesuai dari waktu yang ditargetkan,” kata Afif usai berkunjung ke salah satu pabrik percetakan surat suara di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/10).

    Baca juga: KPU: TNI-Polri bantu distribusi logistik pilkada ke daerah terluar

    Selain itu, dia mengatakan bahwa surat suara khusus daerah terluar sudah ada yang dikirim hampir 100 persen.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
    – Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – Pada tanggal 23-26 November 2024: Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di tempat pemungutan suara (TPS)

    – Pada tanggal 26 November 2024: Penyiapan TPS;

    – Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Baca juga: Ketua KPU: Setiap TPS siapkan “template” braille untuk tunanetra
    Baca juga: Ketua KPU: Daerah terjauh prioritas pencetakan surat suara pilkada

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.

    “Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

    Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

    “Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.

    Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

    Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI

    Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut partainya akan memimpin dua komisi di lembaga negara itu untuk periode 2024–2029.

    Ia mengatakan dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, Selasa, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.

    “Ya PKB insyaallah akan mengirimkan dua ketua dan sembilan wakil, jadi yang di Komisi VIII dan Komisi VI sebagai ketua,” kata Jazilul usai menghadiri kegiatan Hari Santri Nasional 2024 bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

    Ia menambahkan Komisi VIII nanti akan mengurusi masalah haji, sosial, dan lainnya.

    “Sedangkan Komisi VI urusan perdagangan dan beberapa karena saya sedikit lupa dengan adanya nomenklatur baru, yang jelas ya itu perdagangan,” ujar politikus asal Jawa Timur tersebut.

    Baca juga: PKB isyaratkan Cak Imin jabat menteri bidang perekonomian

    Mengenai sosok ketua yang akan menjabat di dua komisi tersebut, Jazilul enggan menjawab dan meminta awak media untuk menunggu.

    Sementara itu, menanggapi tentang Hari Santri Nasional, Jazilul mengungkapkan bahwa berdasarkan rapat koordinasi nasional partai, semua anggota legislatif PKB di Indonesia diimbau untuk mengawal lahirnya peraturan daerah di kabupaten/kota terkait kebijakan untuk peningkatan kualitas pesantren.

    “Mudah-mudahan kepemimpinan Presiden Prabowo ini juga memberikan penghargaan yang layak kepada pesantren, kiai, dan ulama yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” ujar dia.

    Jazilul mengeklaim, peringatan hari santri yang mulai ditetapkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo merupakan hasil kerja PKB untuk mendorong agar ada apresiasi bagi perjuangan para ulama dan santri yang telah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

    Baca juga: PKB: Gabung pemerintahan Prabowo, karena tantangan bangsa kian berat
    Baca juga: PKB minta Prabowo tinjau ulang Perpres Nomor 33 Tahun 2020

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi utusan bidang kepemudaan dan seni, Raffi Ahmad siap bantu Prabowo

    Jadi utusan bidang kepemudaan dan seni, Raffi Ahmad siap bantu Prabowo

    ANTARA – Tokoh dunia hiburan Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10). Dijumpai usai pelantikannya, Raffi menyebut akan segera menyusun program kerja dan siap membantu Presiden di bidang yang digelutinya.
    (Aria Cindyara/Yogi Rachman/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

  • Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk pulang sebulan sekali untuk menangani Papua.

    “Saya memberikan penugasan kepada beliau berdua untuk Ibu Ribka Haluk, saya minta untuk menangani masalah ke-Papua-an, paling tidak satu bulan sekali balik ke Papua dengan posisi wamen,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Tito mengatakan awalnya Ribka hanya mengurus Papua Tengah, akan tetapi sekarang dia harus berkoordinasi dengan semua penjabat (Pj) gubernur yang ada di Papua.

    Papua saat ini memiliki enam provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    Empat provinsi terakhir dimekarkan dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Pemekaran ini dilakukan untuk mengelola wilayah yang luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

    “Yang tadi mengurus Papua Tengah sekarang harus koordinasi dengan enam gubernur Pj. di antaranya semuanya PJ, kemudian bupati dan wali kota saling mengawasi pilkada di sana,” jelasnya.

    Kemudian, juga mengurus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang kosong sejak ditinggal Safrizal Zakaria Ali.

    Tito juga meminta Ribka mengawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemdaman kebakaran (Damkar).

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Ribka Haluk ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
    Baca juga: Profil Ribka Haluk, bakal calon menteri dalam kabinet Prabowo
    Baca juga: Ribka Haluk siapkan tujuh program pada 100 hari kerja

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham setelah Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta di Jakarta, Selasa.

    Dalam acara Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri bidang Hukum dan HAM (21/10), Nico menjelaskan Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya mempersiapkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

    Untuk bagian program dan anggaran, telah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

    Baca juga: Yovie Widianto ingin percepat pemberdayaan ekonomi kreatif

    Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, ia menuturkan Sekjen Kemenkumham telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah.

    Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), dia menyampaikan bahwa Tim Transisi akan berfokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

    “Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” ucap dia menambahkan.

    Terkait dengan aset atau Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico menjelaskan saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

    Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru, sambung dia, sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian.

    Baca juga: Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran dan Stafsus Jokowi

    Selain itu, kata dia, Tim Transisi pun sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri.

    Dirinya berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan.

    “Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan” ujar Nico.

    Adapun terdapat masing-masing tiga nama menteri dan wakil menteri yang menjadi pimpinan tinggi dalam kementerian yang merupakan pecahan dari Kemenkumham, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

    Selain itu, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol. Agus Andrianto, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

    Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

    Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia.Jakarta (ANTARA) –
    Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memandang peran kunci Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah suatu hal yang penting dan negara itu menyambut dengan tangan terbuka keikutsertaan Indonesia dalam mendukung solusi diplomatik atas konflik di kawasan itu.

    “Kami menyambut baik keterlibatan Indonesia. Kami menyambut baik keikutsertaan Indonesia,” katanya kepada ANTARA di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Jakarta, Senin. Ia memimpin delegasi pemerintah Amerika Serikat dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen di Jakarta, sehari sebelumnya (20/10/2024).

    Di dalam delegasi khusus yang diberi mandat mewakili Presiden Amerika Serikat, Joseph Biden, terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

    Baca juga: Presiden Joe Biden ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo

    Greenfield bilang, seperti yang telah mereka sampaikan, dan dia telah sampaikan secara berkala di PBB, mereka ingin mendukung solusi diplomatik yang akan mengarah pada perdamaian, yang akan mengarah pada suatu lingkungan di mana Israel merasa aman dan Palestina memiliki keamanan dalam negara mereka sendiri.

    “Dan semua pihak harus turun tangan untuk mewujudkannya, dan Indonesia kembali memainkan peran kunci. Seperti dalam situasi di Lebanon, pasukan Indonesia adalah anggota aktif di UNIFIL, dan saya menyesalkan adanya tiga tentara Indonesia yang terluka,” katanya.

    Ia baru saja memeriksa bahwa mereka telah kembali ke pangkalan mereka, “Tetapi kami terus mendukung upaya UNIFIL. Kami mendukung PBB dan sekali lagi, kami mendukung negara-negara yang berperan untuk menemukan solusi diplomatik dan cara diplomatik ke depan.”

    Ia katakan, mereka sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Gaza, “Seperti yang saya ketahui juga dialami oleh masyarakat Indonesia, dan kami ingin bekerja untuk menemukan solusi damai secepat mungkin, sehingga warga Palestina dapat hidup, kembali hidup di lingkungan yang aman.”

    Pemerintahan negara itu, kata perempuan diplomat karir itu, ingin melihat para sandera kembali, dan kami tahu bahwa perdamaian tidak akan terwujud tanpa pengembalian para sandera. “Jadi, itu adalah bagian dari upaya diplomatik kami, dan peran apa pun yang dapat dimainkan Indonesia dalam menemukan solusi, menemukan jalan ke depan, akan sangat dihargai.”

    Baca juga: AS tegaskan kembali seruan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza

    Saat ditanya apakah dia akan meminta Indonesia sebagai mitra dialog untuk membantu mengatasi krisis di negara-negara Timur Tengah, dia katakan, “Anda tahu, saya rasa kita tidak perlu meminta. Indonesia telah mengajukan diri. Indonesia telah mengajukan berbagai upaya.”

    “Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia. Itu memang tujuan kita untuk bekerja sama,” kata dia.

    Di dalam pidato pertama kenegaraan Prabowo di Gedung Parlemen, dia menegaskan komitmen tinggi pemerintahannya dalam mendukung Palestina merdeka.

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, telah mengirimkan banyak bantuan untuk rakyat Palestina dan hari ini Indonesia memiliki tim medis yang bekerja di Gaza dan Raffah dengan risiko sangat tinggi. Dokter-dokter dan perawat-perawat kita telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab.

    “Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap mengevakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan (untuk merawat semua) korban, kita siapkan semua rumah sakit dan tentara, dan nanti rumah-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil (itu),” katanya.

    Pewarta: Ade P Marboen
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menpan RB selama 100 hari kerja prioritaskan penataan kementerian baru

    Menpan RB selama 100 hari kerja prioritaskan penataan kementerian baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menargetkan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan penataan kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan, kami akan menata, bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kami menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru dibentuk tadi,” kata dia, usai serah terima jabatan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, mereka telah menyusun Peraturan Menpan RB yang mengatur penataan sejumlah kementerian baru tersebut. Peraturan tersebut telah disusun saat Menpan RB sebelum dia, Abdullah Azwar Anas, masih menjabat.

    Baca juga: MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    “Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan sudah bekerja keras selama empat bulan untuk menyiapkan itu (Peraturan Menpan RB),” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan, mereka sedang menunggu Peraturan Presiden mengenai transisi kementerian/lembaga terbit.

    “Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap sumber daya manusianya dan penganggarannya,” ujarnya.

    Baca juga: Khofifah: Menteri Kabinet Merah Putih siap berikan pengabdian terbaik

    Selain itu, dia menargetkan selama 100 hari ke depan dapat melakukan rilis beta INA Digital hingga menyelesaikan transformasi sumber daya manusia.

    “Kan kami baru juga keluar Undang-Undang Nomor 20 (Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN). PP-nya (Peraturan Pemerintahnya) juga kami masih menunggu untuk ditandatangani, dan di situ banyak transformasi sumber daya manusia yang sudah kami persiapkan, dan itu juga tentunya akan kami secara step by step (langkah demi langkah) untuk kami kerjakan,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa dirinya telah membagi tugas dengan Wakil Menpan RB, Purwadi Arianto.

    “Saya akan meminta Wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama untuk kebijakan layanan publik nanti bisa dikerjakan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dua Wamenlu ungkap soal arah kebijakan politik luar negeri Prabowo

    Dua Wamenlu ungkap soal arah kebijakan politik luar negeri Prabowo

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga sosok untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih, yakni Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arief Havas Oegroseno. Saat dijumpai usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10), dua Wamenlu menggambarkan arah kebijakan luar negeri dan menyebut akan segera berkoordinasi untuk menyusun langkah ke depan. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB

    Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB

    Mataram (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda tidak akan menerapkan sikap defensif dan ofensif pada debat perdana pilkada yang dilaksanakan KPU NTB pada 23 Oktober 2024.

    Juru bicara utama Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan menghadapi debat perdana pasangan Iqbal-Dinda tidak memiliki persiapan yang sifatnya khusus. Meski demikian, konsolidasi secara internal tetap dilakukan bersama tim.

    “Kalau persiapan tentu ada dua yang kami lakukan, yakni membangun koordinasi dengan KPU seperti mengikuti rapat terkait teknis persiapan debat, jadwal seperti apa. Kedua kami rapat di internal dengan membahas materi/tema debat sambil ngopi-ngopi. Jadi tidak ada persiapan khusus,” ujarnya pada wartawan di Mataram, Senin.

    Terkait tema debat yang telah ditetapkan KPU NTB, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Adhar Hakim, pasangan calon Iqbal-Dinda tentu memiliki pengalaman terkait hal tersebut. Terlebih lagi Iqbal memiliki pengalaman karier yang banyak dihabiskan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    “Iqbal memiliki pengalaman perjalanan karir-nya berada d salah satu institusi dalam pengembangan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan ide-ide dan gagasan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik karena karir-nya sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” terangnya.

    Tak hanya berkarier sebagai birokrat, selama menjadi ASN di Kemenlu, kata Adhar Hakim, sosok Iqbal juga terpilih menjadi birokrat yang berkinerja terbaik, sehingga dalam debat perdana nanti, Iqbal tinggal mengelaborasi perjalanan kariernya sehingga menjadi suatu keuntungan dalam performanya pada debat pada 23 Oktober 2024.

    “Jadi tinggal menguji visi misi dan ide serta gagasan Pak Iqbal. Dan tentunya Pak Iqbal sudah siap untuk itu,” ucap Adhar Hakim.

    Disinggung apakah paslon Iqbal-Dinda sebagai pendatang baru tidak menyerang pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang notabene-nya sebagai petahana?. Adhar Hakim menyatakan bahwa pasangan Iqbal-Dinda tidak akan melakukan hal-hal tersebut.

    Sebab, lanjut Adhar Hakim, publik (masyarakat) sudah memiliki catatan tersendiri terkait rapor kinerja kedua calon tersebut.

    “Kami (Iqbal-Dinda) tidak pada posisi ofensif atau defensif karena kami sudah memahami betul pada rapor keduanya selama menjabat lima tahun sehingga publik memahami itu dan publik pasti memiliki catatan soal itu sehingga publik pasti mengklarifikasi apa jawaban-jawaban dari keduanya,” tegasnya.

    Oleh karena itu, tinggal bagaimana saat ini KPU NTB mempersiapkan debat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga jangkauannya lebih luas dan masyarakat bisa berpartisipasi agar bisa mendapatkan catatan yang objektif dalam debat tersebut.

    “Kami percaya karena kami punya referensi berdasarkan survei sehingga publik melihat jawaban dari setiap pasangan calon,” katanya.

    Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB telah menetapkan tema debat perdana untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan digelar pada Rabu 23 Oktober 2024, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat.

    “Debat perdana tersebut akan membahas dua tema dan kami sudah putuskan dan disampaikan ke pasangan calon (paslon), yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat,” kata Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman.

    Dari dua tema tersebut, KPU NTB bakal membagi ke dalam empat sub-tema yakni inovasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selanjutnya, debat tersebut akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi-misi paslon.

    “Segmen kedua dan ketiga pendalaman visi-misi menjawab pertanyaan yang memang telah disusun oleh panelis. Segmen keempat dan kelima itu pertanyaan antar paslon, saling bertanya dan menanggapi. Segmen enam atau segmen terakhir adalah ‘closing’ statemen paslon sekaligus penutup,” ucapnya.

    KPU juga telah menentukan bahwa masing-masing paslon boleh membawa maksimal 100 orang pendukung. Hilman menggarisbawahi, panelis yang dilibatkan KPU merupakan figur yang pakar di bidangnya sesuai tema yang telah ditetapkan.

    KPU NTB berharap debat perdana Pilkada NTB itu bisa menjadi ajang pertarungan gagasan. Pemilih juga bisa melihat kedalaman visi-misi yang ditawarkan paslon.

    “Kami berharap debat pertama ini bisa memicu, memantik pertarungan gagasan antar paslon. Kedua, kita berharap menjadi ruang kontestasi gagasan dan ide yang ditawarkan paslon kepada publik, juga bagi ruang bagi pemilih untuk lebih dalam mengetahui visi-misi dari paslon. Kita juga harap berjalan aman damai dan lancar,” katanya.
    Baca juga: Mantan Dubes Turki tak mau jumawa hadapi Pilkada NTB 2024
    Baca juga: Mantan Dubes Turki resmi mendaftar Pilgub NTB melalui Demokrat

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024