Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Komisi III usulkan Korlantas Polri jadi Badan Lalu Lintas

    Komisi III usulkan Korlantas Polri jadi Badan Lalu Lintas

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI mengusulkan agar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berganti status menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri dan dipimpin oleh jenderal polisi bintang tiga.

    Usulan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan dalam rapat bersama Korlantas Polri di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

    “Komisi III DPR RI merekomendasikan Korps Lalu Lintas Polri menjadi menjadi Balantas Polri atau berpangkat bintang tiga sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang transformasi organisasi Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hinca saat membacakan kesimpulan rapat.

    Alasan usulan kenaikan status tersebut karena Korlantas Polri memiliki tantangan dan beban kerja yang semakin kompleks.

    Selain peningkatan status, Komisi III juga meminta Kepala Korlantas Polri dan jajaran untuk meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Menjaga pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan-kegiatan preventif sehingga dapat mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Hinca.

    Tidak hanya memberikan rekomendasi, Komisi III turut mengapresiasi dan mendukung kinerja Korlantas Polri dalam melakukan optimalisasi atau revitalisasi kerja ETLE di bidang penegakan hukum, pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi (regident) melalui SIGNAL dan SINAR, serta Indonesia Safety Driving Center (ISDC) untuk mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan dan akuntabel.

    Diketahui, Korlantas Polri akan menggelar Operasi Lilin 2025 pada tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026.

    Operasi tersebut akan berfokus pengamanan lalu lintas selama masa Nataru.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pihaknya terus mengawal percepatan realisasi belanja daerah dan Transfer Kas Daerah (TKD) di tengah masih rendahnya serapan anggaran hingga menjelang penghujung tahun 2025.

    Saat akan menghadap Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Bima mengatakan laporan terkait TKD akan disampaikan kepada Presiden apabila diminta.

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujar Bima Arya kepada awak media.

    Menurutnya, hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gapnya masih agak tinggi, belum sampai 70 persen. Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja,” katanya.

    Bima Arya mengatakan bahwa Kemendagri akan melaporkan perkembangan terbaru serta terus mendesak pemerintah daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran jelang akhir tahun.

    “Kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” katanya.

    Terkait simpanan dana daerah di bank, Bima Arya menyebut persoalan tersebut kini telah jelas dan terdata.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian dana mengendap karena mekanisme cash management, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang muncul akibat selisih antara pagu dan nilai proyek, serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi, simpanan yang ada di bank itu cash management ada yang karena SILPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah nilai simpanan tersebut masih berada di kisaran Rp200 triliun, Bima Arya menyebut ada koreksi data akibat sejumlah kesalahan input yang sebelumnya terjadi.

    “Ada beberapa yang dikoreksi karena ada salah input. Sudah disampaikan Pak Menteri juga,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PPPA kampanyekan 16 hari anti kekerasan perempuan

    Menteri PPPA kampanyekan 16 hari anti kekerasan perempuan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Komisi Nasional Perempuan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta mengampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Kamis.

    “Kampanye ini merupakan gerakan bersama, karena kita semua punya tanggung jawab untuk mengembalikan ruang yang aman, baik bagi perempuan maupun anak,” kata Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi usai kampanye “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman” di lokasi tersebut.

    Dalam kampanye tersebut, Arifatul menekankan pentingnya kerja sama atau kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Hal itu, kata Arifatul, menyusul angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada 2024, Komnas Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu meningkat 14,17 persen dari tahun sebelumnya.

    “Akhir-akhir ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak angkanya cukup tinggi dan ini harus diselesaikan bersama-sama dari kolaborasi dan sinergi,” ujar dia.

    Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Maria Ulfah juga menekankan pentingnya tanggung jawab semua pihak dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan.

    “Itu bukan hanya tanggung jawab negara atau lembaga tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” kata Maria.

    Selain menggalakkan anti kekerasan, kampanye itu juga diisi dengan simbolis penanaman 10.000 bibit mangrove, penebaran 1.000 benih ikan, pengibaran bendera merah putih berukuran 10×20 meter di laut.

    Selain itu, Tarian Anugerah Biru yang berisi gerakan-gerakan bertema bahari, marching band dari SMKN 61 Jakarta serta kehadiran ratusan ibu rumah tangga dari wilayah setempat juga turut memeriahkan kampanye.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini rangkaian kekerasan yang dialami Alvaro sebelum tewas

    Ini rangkaian kekerasan yang dialami Alvaro sebelum tewas

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengungkap rangkaian kekerasan yang dialami korban penculikan dan pembunuhan, Alvaro Kiano Nugroho (6), sebelum ditemukan tewas hingga berbentuk kerangka di dalam plastik.

    “Karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Dari situ AKN dibekap dengan handuk yang tergantung dan juga dicekik serta ditindih,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly.

    Nicolas kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam waktu kurang lebih tiga menit, korban AKN ini tidak bergerak lagi. Saat itu juga tersangka Alex Iskandar (49) panik di rumahnya yang berada di Tangerang.

    Setelah itu karena panik, Alex masih berusaha untuk menghilangkan barang bukti korban AKN.

    “Akhirnya dia putuskan untuk keluar untuk mencari kantong plastik sampah hitam yang besar itu, kembali ke rumah, dan diikat supaya bisa dimasukkan dengan baik di dalam kantong plastik hitam itu,” katanya.

    Hingga akhirnya, Alex menyembunyikan plastik berisi jasad tersebut di garasi rumah dengan ditutup mobil dan ditinggalkan selama tiga hari.

    Usai beberapa hari itu, hingga akhirnya Alex memilih menyembunyikan plastik berisi jasad itu jembatan Cilalay, Tenjo, Bogor, Jawa Barat, dengan dibantu sejumlah orang suruhan.

    Alibi Alex saat ada yang curiga dengan bau dari plastik itu, yakni menyebutnya berisi bangkai anjing. Kemudian, Alex juga turut membantu keluarga mencari keberadaan Alvaro.

    Selama delapan bulan sejak hilang 6 Maret 2025, polisi menyelidiki kasus hingga melakukan pencarian, mulai dari Batam, Bandung, Sukabumi, Cianjur serta ayah kandung korban di LP Cipinang.

    Kasus mulai menemui titik terang usai keponakan Alex menceritakan kejadian sebenarnya kepada teman sekelasnya, N, yang merupakan anak dari asisten rumah tangga (ART) berinisial I yang bekerja di rumah saksi pelapor yang bernama Muhammad Reza (46).

    Informasi yang sampai kepada keluarga majikan ibunya tersebut akhirnya dilaporkan Reza ke Polsek Pesanggrahan.

    Adanya kolaborasi Polsek Pesanggrahan, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya serta keterangan saksi-saksi dan pra-rekonstruksi, terungkap Alex sebagai pelaku.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi bekuk pria mabuk yang aniaya temannya

    Polisi bekuk pria mabuk yang aniaya temannya

    Jakarta (ANTARA) – Petugas Kepolisian menangkap seorang pria mabuk berinisial MFA (36) karena menganiaya korban berinisial RH (36) yang merupakan temannya akibat tidak dipinjami golok oleh korban.

    “Pelaku berhasil diamankan sebelum korban mengalami luka lebih parah,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa awal permasalahan terjadi karena pelaku MFA meminjam golok dari korban, namun korban menolak. Perselisihan itu memicu kemarahan pelaku hingga berujung penganiayaan.

    Peristiwa ini terjadi di jalan arah masuk Plaza Atrium Senen, pada Rabu (26/11) sekitar pukul 22.50 WIB.

    Korban mengalami sejumlah luka bacok di tangan kanan, telapak tangan kiri, telinga kiri dan punggung. Pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol telah diamankan petugas yang kebetulan sedang melakukan operasi wilayah.

    “Kami tidak akan menoleransi aksi kekerasan di wilayah hukum kami,” ujarnya.

    Kapolsek Senen AKP Andre Tri Putra menambahkan bahwa sebelum kejadian, korban dan pelaku sempat mengonsumsi minuman beralkohol bersama.

    Setelah ditolak untuk meminjam golok, pelaku pulang ke kontrakannya untuk mengambil senjata tajam itu. Kemudian kembali ke lokasi untuk menyerang korban.

    Pelaku datang sambil mengacungkan golok dari atas sepeda motor. “Korban sempat mencoba melawan dengan sebatang kayu, namun pelaku tetap berhasil melukai beberapa bagian tubuh korban,” katanya.

    Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebilah golok bergagang kayu sepanjang sekitar 20 cm, kaos oblong berlumur darah milik korban, kaos dalam warna biru, serta “visum et repertum” luka korban.

    Pelaku dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun untuk penganiayaan berat dan hingga tujuh tahun jika mengakibatkan luka serius.

    “Pelaku sudah kami tahan dan proses penyidikan terus berlangsung. Kami pastikan hukum ditegakkan secara tegas, agar pelaku kekerasan tidak berani mengulangi perbuatannya di wilayah ini,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memperingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) guna mencegah risiko timbulnya bencana, merespons terjadinya bencana ekologis di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

    Dia mengatakan bahwa BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Karena itu, menurut dia, ketika ada indikasi bahwa kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelola.

    “Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional,” kata Dini di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, BNPB harus memperkuat sistem deteksi dini dengan berbagai cara. Di antaranya pemantauan berbasis data menggunakan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir.

    Selain itu, BNPB juga perlu mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menyatukan informasi dari BMKG, KLHK, dan dinas daerah untuk memetakan risiko secara real time.

    BNPB, kata dia, juga jangan hanya mengingatkan tentang cuaca ekstrem, tetapi juga tentang kondisi DAS, perubahan morfologi sungai, atau pembukaan lahan yang membahayakan.

    “Dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana menimbulkan korban,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah tegas dan terukur. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan, kata dia, harus diperketat, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem.

    Dia pun menegaskan bahwa bencana ekologis adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Karena itu, menurut dia, Pemda harus memperbaiki tata kelola, bukan hanya merespons ketika bencana sudah terjadi.

    “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kita semakin rentan,” katanya.

    Bencana itu, kata dia, bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

    “Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali

    Cilegon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan perangkat deteksi limbah radioaktif di kawasan industri pasca-cemaran Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

    DPR menegaskan isu keselamatan lingkungan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kawasan Industri.

    Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII, Chusnunia, di Kota Cilegon, Kamis, mengatakan kementerian terkait mengakui keterbatasan alat pendeteksi radiasi sehingga pengawasan limbah berbahaya belum optimal.

    Ia mempertanyakan mengapa indikasi cemaran justru pertama kali diketahui dari pihak luar, bukan dari sistem pemantauan pemerintah sendiri.

    “Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali,” ujarnya.

    Ia menilai penempatan industri yang memiliki potensi radioaktif harus berada di lokasi yang benar-benar terpisah dari industri lain yang memproduksi pangan, pakan ternak, atau barang konsumsi.

    “Bayangin saja, pakan ternak di dekat situ, alas kaki juga dekat. Banyak hal yang tidak terduga terjadi,” katanya.

    Chusnunia mendorong penataan ulang zonasi kawasan industri dengan memasukkan aspek risiko radiasi dalam desain, sehingga industri berisiko tinggi berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan berkala. Menurut dia, pengawasan radiasi harus menjadi standar wajib yang tak bisa ditawar.

    Selain persoalan limbah radioaktif, Komisi VII juga menyoroti tingginya tingkat polusi udara berdasarkan pemantauan kualitas udara di kawasan tersebut. “Warnanya orange dan merah. Tingkat polusinya tinggi dan dirasakan semua orang,” ujarnya.

    DPR menilai penggunaan energi rendah emisi perlu menjadi ketentuan wajib dalam kawasan industri, disertai pengetatan baku mutu polusi untuk melindungi warga sekitar. “Kawasan industri harus memperhatikan lingkungan, bagaimana polusi bisa kita tekan seminimum mungkin,” katanya.

    Menurut Komisi VII, pembahasan RUU Kawasan Industri akan difokuskan pada penguatan pengawasan limbah berbahaya, standar keamanan radiasi, dan persyaratan lingkungan guna mencegah kasus dugaan cemaran semacam ini terulang kembali.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Pangkalpinang (ANTARA) – Komisi X DPR Republik Indonesia menyoroti pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua yang tenggelam di Perairan Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh perusahaan swasta yang beroperasi di daerah itu.

    “Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati saat melakukan kunjungan kerja di Pangkalpinang, Kamis.

    Ia mengatakan kapal-kapal perang dunia kedua yang tenggelam di laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan aset sejarah dan kekayaan cagar budaya Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi.

    “Pada rapat panja nanti, kita bersama kementerian-kementerian terkait akan membahas masalah pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua dan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka agar bisa dapat segera dihentikan,” katanya.

    Menurut dia, kondisi tersebut kemungkinan tidak hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Babel, tetapi juga terjadi di provinsi lainnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh adat di sini yang telah memberikan informasi dan data terkait pengambilan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka ini,” katanya.

    Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Babel Ichsan Mukoginta mengatakan besi-besi kapal perang kedua itu diangkat dan dipotong untuk dijual oleh salah satu perusahaan swasta.

    “Bangkai kapal-kapal perang dunia kedua ini berada di perbatasan perairan Bangka dengan Bangka Tengah dan berada di dalam kawasan penangkapan ikan nelayan tradisional, sehingga pengambilan besi kapal ini sudah mengganggu aktivitas nelayan tradisional,” katanya.

    Ia menyatakan selama ini bangkai kapal-kapal perang ini sudah menjadi tempat gerombolan ikan dan wisata bawah laut bagi wisatawan yang berkunjung di daerah ini.

    “Perusahaan ini tidak hanya mengambil besi-besi kapal tetapi juga barang antik seperti guci, piring-piring kuno dan aktivitas pengambilan barang-barang bernilai sejarah ini masih berlangsung,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudah rabun, marbot masjid hanya kenali suara pembunuh Alvaro

    Sudah rabun, marbot masjid hanya kenali suara pembunuh Alvaro

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menyebutkan marbot atau penjaga masjid sebagai saksi hanya mengenali suara tersangka penculikan dan pembunuhan Alvaro, Alex Iskandar (49) lantaran sudah rabun mata.

    “Hasil keterangan dari marbot itu, beliau itu tidak bisa, beliau sudah rabun, orang tua dan beliau masih mengenal suara,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Nicolas mengatakan, selain rabun mata, saat itu sang marbot tengah sibuk menyiapkan Shalat Maghrib dan tak terlalu fokus yang menjemput Alvaro.

    Kendati demikian, sang marbot masih mengenal suara dan meyakini tersangka melalui rekaman yang diputar oleh Kepolisian saat tahap penyelidikan.

    “Karena yang berbicara dengan marbot itu adalah si AI ini berbicara untuk mencari korban AKN,” katanya.

    Sang marbot meyakini bahwa suaranya itu adalah tersangka yang mengambil korban pada saat berada di lantai dua Masjid Jami Al Muflihun, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Karena dia mengaku bahwa mau jemput anaknya, terus ditanya, ‘Siapa anaknya?’ dijawab ‘Alvaro’, terus dia bilang, ‘Oh, itu ada di atas, di lantai dua lagi main sama teman-temannya’,” katanya.

    Kepolisian telah memeriksa sebanyak 20 saksi dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro Kiano Nugroho (6) yang sebelumnya hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    Sejumlah saksi yang terungkap, yakni saksi pelapor Muhammad Reza, saksi kunci G, marbot masjid hingga keluarga Alvaro.

    Selama delapan bulan sejak hilang 6 Maret 2025, polisi menyelidiki kasus hingga melakukan pencarian, mulai dari Batam, Bandung, Sukabumi, Cianjur serta ayah kandung korban di LP Cipinang.

    Kasus mulai menemui titik terang usai keponakan Alex menceritakan kejadian sebenarnya kepada teman sekelasnya, N, yang merupakan anak dari asisten rumah tangga (ART) berinisial I yang bekerja di rumah saksi pelapor yang bernama Muhammad Reza (46).

    Informasi yang sampai kepada keluarga majikan ibunya tersebut akhirnya dilaporkan Reza ke Polsek Pesanggrahan.

    Adanya kolaborasi Polsek Pesanggrahan, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya serta keterangan saksi-saksi dan pra-rekonstruksi, terungkap Alex sebagai pelaku.

    Atas perbuatannya, tersangka kasus penculikan dan kekerasan yang menyebabkan matinya anak dan atau pembunuhan dan atau pembunuhan berencana terancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 76 F junto pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 340 KUHP.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan dirinya akan melaporkan mengenai penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,” kata Bima Arya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya terus memantau kondisi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana dan masih mengalami gangguan akses, seperti di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kemendagri, kata dia, terus menjalin komunikasi dengan para kepala daerah terkait penanganan korban, lokasi akses yang terputus, hingga gangguan telekomunikasi.

    Kemendagri juga telah menugaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Safrizal Zakaria Ali untuk meninjau langsung situasi di lapangan.

    “Kami mengirim Dirjen Bina Adwil Pak Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya,” ucap dia.

    Bima Arya mengatakan prioritas pemulihan saat ini meliputi akses komunikasi dan listrik. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo untuk pemulihan jaringan melalui PLN dan operator seluler.

    Dia menambahkan penambahan akses transportasi juga turut dikoordinasikan, termasuk pemanfaatan helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi.

    “Pak Safrizal telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan, karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” kata Bima Arya.

    Diketahui, bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Lalu di Sumatera Barat, hujan selama lima hari berturut-turut menyebabkan ribuan rumah terdampak banjir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.