Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Selasa, 25 November 2025 15:40 WIB

    Petani memanen padi di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Petani membawa benih padi untuk ditanam di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penanganan bencana alam yang kini melanda sejumlah daerah di Indonesia.

    Pernyataan itu dikemukakan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai menghadiri rapat terbatas (ratas), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” katanya.

    Dikatakan Bima, instruksi itu disampaikan Presiden untuk merespons situasi akhir tahun yang diwarnai peningkatan curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi.

    Kemendagri, kata dia, telah mengerahkan tim khusus ke sejumlah wilayah yang saat ini berstatus rawan bencana, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan sekitarnya.

    Ia menyebutkan, wilayah-wilayah lain yang terdampak, termasuk Sumatera Barat, juga menjadi perhatian Presiden dan kementerian/lembaga terkait.

    “Karena menurut BMKG, November ini memang peak-nya,” katanya.

    Terkait laporan dari daerah, Bima mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif.

    “Kami sedang koordinasikan, ya. Kami pantau terus laporan terakhir,” tuturnya.

    Bima menegaskan bahwa koordinasi cepat antarkementerian/lembaga menjadi kunci untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terutama pada periode puncak cuaca ekstrem.

    Bencana hidrometeorologi kini melanda beberapa wilayah di Indonesia, terutama terpusat di Sumatera Utara dan Aceh, dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi akibat pengaruh tidak langsung Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.

    Di Aceh, sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status darurat bencana, dengan Kota Langsa menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah yang memaksa ribuan warga mengungsi.

    Sementara itu, di Sumatera Utara, setidaknya 13 kabupaten/kota menghadapi perluasan dampak bencana hidrometeorologi, yang mencakup banjir bandang dan longsor, memerlukan respons cepat dari otoritas setempat.

    Peringatan dini cuaca ekstrem juga dikeluarkan BMKG untuk provinsi lain, termasuk Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta beberapa wilayah di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo akan bentuk dewan nasional menangani kesejahteraan keuangan

    Prabowo akan bentuk dewan nasional menangani kesejahteraan keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.

    Hal tersebut dikatakan Prabowo dalam pertemuan dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang. Ratu Maxima berkunjung sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    “Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête,antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” kata Airlangga dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Airlangga menyebut pembentukan dewan baru tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan dewan tersebut, kata dia, adalah mempersiapkan data keuangan terbuka atau open data keuangan.

    Airlangga menyatakan edukasi mengenai literasi keuangan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, serta perlu didorong penyediaan data yang terbuka, tidak hanya bagi pihak perbankan, tetapi juga bagi konsumen perbankan.

    “Termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan. Dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus, dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka, tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga,” ucap Airlangga.

    “Jadi terkait dengan knowledge, termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing, juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.

    Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan nasional tercatat telah mencapai 92,7 persen, sementara literasi keuangan berada pada posisi 66,64 persen.

    “Namun angka 66,64 persen literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) terkait literasi keuangannya, dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar Rp58 juta,” ucap Airlangga.

    Diketahui, Presiden Prabowo menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

    Sebelumnya, Ratu Maxima telah mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/11), membahas soal kesehatan finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU siapkan pangkalan baru di Jambi dukung pertahanan nasional

    TNI AU siapkan pangkalan baru di Jambi dukung pertahanan nasional

    Pak gubernur sangat mendukung bahkan beliau menyarankan untuk segera ditindaklanjuti. TNI AU akan memasukkan ke dalam Renstra dan pihak provinsi menyiapkan ketersediaan lahan, mudah-mudahan secepatnya

    Kota Jambi (ANTARA) – TNI Angkatan Udara (AU) menyiapkan pangkalan baru di Jambi sebagai upaya pengamanan wilayah udara sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kepala Staf TNI AU mewujudkan setiap provinsi memiliki pangkalan udara dalam mendukung program pertahanan nasional.

    “Hari ini, kami melakukan komunikasi rencana pembangunan pangkalan baru TNI AU di Provinsi Jambi, sesuai arahan pimpinan kami melaksanakan koordinasi terkiat ketersediaan lahan,” kata Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba di Jambi, Kamis.

    Zulfikri memaparkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Gubernur Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung rencana pendirian pangkalan udara di Jambi.

    Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan (bekas bandara lama) sebagai lokasi pengembangan pangkalan udara. Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi TNI AU sekaligus bentuk penguatan dan validasi organisasi TNI AU.

    Pihaknya akan melaporkan ke pimpinan hasil pembicaraan tersebut, proses selanjutnya akan ada survei kelayakan lokasi. Mengingat keberadaan pangkalan udara sangat penting, selaras dengan keinginan satuan untuk mendirikan pangkalan udara di setiap provinsi.

    Menurut Zulfikri, Jambi di proyeksi memilik pangkalan tipe C, penempatan personil akan di sesuaikan dengan kebijakan pimpinan, mengingat hal itu tidak bisa sekaligus, harus bertahap sesuai dengan ketentuan dan instruksi pimpinan.

    “Pak gubernur sangat mendukung bahkan beliau menyarankan untuk segera ditindaklanjuti. TNI AU akan memasukkan ke dalam Renstra dan pihak provinsi menyiapkan ketersediaan lahan, mudah-mudahan secepatnya,” jelasnya.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Lemhannas: Jadikan integritas sebagai fondasi pendidikan

    Gubernur Lemhannas: Jadikan integritas sebagai fondasi pendidikan

    Kunci yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah membangun integritas, baik integritas peserta didik maupun integritas penyelenggara pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily meminta agar integritas dijunjung tinggi sebagai fondasi pendidikan demi membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kunci yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah membangun integritas, baik integritas peserta didik maupun integritas penyelenggara pendidikan,” kata Ace Hasan di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Ace menanggapi temuan berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan tes kompetensi akademik siswa jenjang SMA/SMK pada 3-6 November 2025.

    Ace menilai kecurangan akademik merupakan ancaman serius bagi masa depan pendidikan Indonesia dan bertentangan dengan nilai pendidikan nasional.

    “Sikap yang tidak menunjukkan integritas bertentangan dengan semangat dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus membangun karakter,” ujarnya.

    Menurutnya, karakter mulia harus menjadi prinsip dasar yang dipegang oleh para peserta didik demi menjadi SDM unggul yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Lebih lanjut, Ace mengungkapkan dunia pendidikan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut datang dari lingkungan strategis internasional dan perkembangan geopolitik, serta disrupsi teknologi.

    Ace memahami kemajuan teknologi akan membawa perubahan besar terhadap berbagai aspek dunia pendidikan nasional. Ia juga memahami kemajuan teknologi tidak akan bisa dibendung.

    Oleh karena itu, dunia pendidikan nasional harus bergerak untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan kemajuan teknologi sebagai elemen untuk memajukan kualitas pendidikan nasional.

    Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan digital untuk membatasi konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan.

    “Hal-hal yang mengarah kepada penggunaan media digital, yang mempengaruhi terhadap cara pandang yang tidak sesuai dengan karakter kebangsaan, itu juga harus diatur sedemikian rupa,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA hadirkan 138 RBI

    Tangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA hadirkan 138 RBI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menghadirkan 138 titik Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Pilot project” (percobaan awal) ada di tujuh RBI di kabupaten-kabupaten yang mewakili zona di Indonesia.

    “Tahun ini sudah menjadi 138,” kata Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi usai kampanye “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman” di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis.

    RBI merupakan ruang koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Berbagai kementerian/lembaga dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat, bagaimana persoalan kekerasan ini kita selesaikan bersama-sama,” kata dia.

    Setiap lembaga terkait, kata Arifatul, banyak memiliki peran dalam RBI sehingga pemecahan persoalan menjadi lebih komprehensif.

    “Dari Komnas Perempuan di hal apanya, dari Dinas Kesehatan, Dinas PPAPP, kemudian dari Dinas Pendidikan serta masyarakat juga,” kata Arifatul.

    Menurut dia, RBI dapat membantu sebuah desa atau kelurahan dalam membangun ekosistem yang aman bagi perempuan dan anak. “Sehingga desa itu menjadi desa yang inklusif, desa yang mandiri, sejahtera,” katanya.

    Adapun angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu meningkat 14,17 persen dari tahun sebelumnya.

    Selain menggalakkan kampanye anti kekerasan, kegiatan itu juga diisi dengan simbolis penanaman 10.000 bibit mangrove, penebaran 1.000 benih ikan serta pengibaran bendera merah putih berukuran 10×20 meter di laut.

    Selain itu, Tarian Anugerah Biru yang berisi gerakan-gerakan bertema bahari, marching band dari SMKN 61 Jakarta serta kehadiran ratusan ibu rumah tangga dari wilayah setempat juga turut memeriahkan kampanye tersebut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemacetan di Jakarta tak dapat dihilangkan tapi dapat dikelola

    Kemacetan di Jakarta tak dapat dihilangkan tapi dapat dikelola

    Jakarta (ANTARA) – Head of Supervisor Board Intelligent Transport System (ITS) Indonesia Prof Bambang Susantono mengungkapkan bahwa kemacetan di Jakarta tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikelola sehingga tidak terlalu membebani masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    “Kemacetan tidak dapat dihilangkan untuk kota megapolitan sebesar Jakarta ini tapi bisa di manage,” kata dia usai memberikan paparan di “Indonesia International Transport Summit (IITS)” di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, untuk mengelola kemacetan secara klasik dapat dilakukan dengan “push and pull”. Untuk “push” dilakukan dengan cara memaksa orang tidak menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat mengurangi kemacetan.

    Sementara “pull” dapat dilakukan dengan membuat transportasi publik menjadi lebih menarik sehingga masyarakat menggunakan dalam aktivitas harian.

    Ia mengatakan, saat ini transportasi publik di Jakarta sudah mulai beragam dan ada perbaikan di sejumlah sisi.

    Kondisi saat ini sudah bagus tapi jika dilihat dari kebutuhan, layanan transportasi publik yang ada saat ini harus ditingkatkan.

    “Kalau dari segi kebutuhan masyarakat tentu kondisi saat ini masih jauh,” kata mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

    Ia memaparkan kemacetan di Jakarta di jam sibuk yang terjadi secara monosentris dari daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta di pagi hari dan sebaliknya pada sore harinya.

    Pergerakan masyarakat di jam sibuk terjadi di waktu bersamaan menggunakan transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada mereka yang tidak menggunakan transportasi di jam tersebut.

    Kemudian “space” atau jalan yang digunakan masyarakat secara bersamaan dan pertumbuhan jalan yang rendah sehingga pemerintah melakukan upaya pembatasan ganjil dan genap.

    “Bisa juga meniru yang dilakukan di Singapura, yakni ‘Electronic Road Pricing’ (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik,” kata dia.

    Terakhir, pemerintah dapat memberikan insentif kepada warga yang beraktivitas menggunakan transportasi publik dengan memberikan diskon harga atau menggratiskan.

    “Saat ini sudah banyak negara di dunia menjadikan transportasi publik sebagai hak untuk mobilitas sehingga menggratiskan biaya naik transportasi umum atau berikan diskon,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III usulkan Korlantas Polri jadi Badan Lalu Lintas

    Komisi III usulkan Korlantas Polri jadi Badan Lalu Lintas

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI mengusulkan agar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berganti status menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri dan dipimpin oleh jenderal polisi bintang tiga.

    Usulan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan dalam rapat bersama Korlantas Polri di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

    “Komisi III DPR RI merekomendasikan Korps Lalu Lintas Polri menjadi menjadi Balantas Polri atau berpangkat bintang tiga sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang transformasi organisasi Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hinca saat membacakan kesimpulan rapat.

    Alasan usulan kenaikan status tersebut karena Korlantas Polri memiliki tantangan dan beban kerja yang semakin kompleks.

    Selain peningkatan status, Komisi III juga meminta Kepala Korlantas Polri dan jajaran untuk meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Menjaga pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan-kegiatan preventif sehingga dapat mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Hinca.

    Tidak hanya memberikan rekomendasi, Komisi III turut mengapresiasi dan mendukung kinerja Korlantas Polri dalam melakukan optimalisasi atau revitalisasi kerja ETLE di bidang penegakan hukum, pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi (regident) melalui SIGNAL dan SINAR, serta Indonesia Safety Driving Center (ISDC) untuk mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan dan akuntabel.

    Diketahui, Korlantas Polri akan menggelar Operasi Lilin 2025 pada tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026.

    Operasi tersebut akan berfokus pengamanan lalu lintas selama masa Nataru.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pihaknya terus mengawal percepatan realisasi belanja daerah dan Transfer Kas Daerah (TKD) di tengah masih rendahnya serapan anggaran hingga menjelang penghujung tahun 2025.

    Saat akan menghadap Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Bima mengatakan laporan terkait TKD akan disampaikan kepada Presiden apabila diminta.

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujar Bima Arya kepada awak media.

    Menurutnya, hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gapnya masih agak tinggi, belum sampai 70 persen. Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja,” katanya.

    Bima Arya mengatakan bahwa Kemendagri akan melaporkan perkembangan terbaru serta terus mendesak pemerintah daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran jelang akhir tahun.

    “Kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” katanya.

    Terkait simpanan dana daerah di bank, Bima Arya menyebut persoalan tersebut kini telah jelas dan terdata.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian dana mengendap karena mekanisme cash management, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang muncul akibat selisih antara pagu dan nilai proyek, serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi, simpanan yang ada di bank itu cash management ada yang karena SILPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah nilai simpanan tersebut masih berada di kisaran Rp200 triliun, Bima Arya menyebut ada koreksi data akibat sejumlah kesalahan input yang sebelumnya terjadi.

    “Ada beberapa yang dikoreksi karena ada salah input. Sudah disampaikan Pak Menteri juga,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PPPA kampanyekan 16 hari anti kekerasan perempuan

    Menteri PPPA kampanyekan 16 hari anti kekerasan perempuan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Komisi Nasional Perempuan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta mengampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Kamis.

    “Kampanye ini merupakan gerakan bersama, karena kita semua punya tanggung jawab untuk mengembalikan ruang yang aman, baik bagi perempuan maupun anak,” kata Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi usai kampanye “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman” di lokasi tersebut.

    Dalam kampanye tersebut, Arifatul menekankan pentingnya kerja sama atau kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Hal itu, kata Arifatul, menyusul angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada 2024, Komnas Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu meningkat 14,17 persen dari tahun sebelumnya.

    “Akhir-akhir ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak angkanya cukup tinggi dan ini harus diselesaikan bersama-sama dari kolaborasi dan sinergi,” ujar dia.

    Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Maria Ulfah juga menekankan pentingnya tanggung jawab semua pihak dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan.

    “Itu bukan hanya tanggung jawab negara atau lembaga tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” kata Maria.

    Selain menggalakkan anti kekerasan, kampanye itu juga diisi dengan simbolis penanaman 10.000 bibit mangrove, penebaran 1.000 benih ikan, pengibaran bendera merah putih berukuran 10×20 meter di laut.

    Selain itu, Tarian Anugerah Biru yang berisi gerakan-gerakan bertema bahari, marching band dari SMKN 61 Jakarta serta kehadiran ratusan ibu rumah tangga dari wilayah setempat juga turut memeriahkan kampanye.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.