Author: Antaranews.com

  • Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan pihaknya tengah memperkuat perlindungan pasar dan menarik investasi baru industri baja guna memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini 55 persen dipenuhi impor.

    “Industri baja nasional perlu memperkuat perlindungan dan standar khususnya untuk produk hilir, mendorong investasi di hulu, dan mengembangkan baja ramah lingkungan,” katanya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Disampaikan dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 24 untuk logam dasar ada 562 perusahaan dan KBLI 25 barang logam, bukan mesin dan peralatannya, terdapat 1.592 perusahaan.

    Wamenperin menyatakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi baja dengan produksi nasional, dan perbedaan tersebut diisi oleh 55 persen impor yang mayoritas berasal dari China.

    Adapun untuk produksi baja, Indonesia menempati peringkat 14 dunia di tahun 2024 yaitu sebesar 18 juta ton, naik 110 persen dari 2019.

    Total produksi baja kasar dunia pada 2024 sebanyak 1,884 miliar ton, yang mana China merupakan produsen terbesar dengan produksi baja kasar sebanyak 1,005 miliar ton (53,3 persen produksi dunia), kemudian disusul oleh India dengan total sebanyak 149,4 juta ton (7,9 persen produksi dunia).

    Sementara utilisasi industri baja nasional sekitar 50 persen, sehingga banyak industri baja nasional yang tidak aktif (idle) karena produknya tidak terserap pasar.

    Selain itu, sebagian besar produsen baja nasional saat ini masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur, yang selama ini menjadi pasar utama industri baja dalam negeri.

    “Hal tersebut menyebabkan pengembangan produk baja untuk sektor lain yang bernilai tambah tinggi, seperti otomotif, perkapalan, dan alat berat, masih relatif terbatas,” kata dia.

    Padahal, sektor-sektor tersebut, lanjut Wamenperin, memerlukan jenis baja dengan spesifikasi khusus, seperti baja paduan (alloy steel) dan baja khusus (special steel), yang memiliki potensi pasar besar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Wamenperin menyampaikan pihaknya telah mengupayakan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

    Beberapa kebijakan tersebut antara lain penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta pengaturan larangan dan/atau pembatasan (lartas) yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk baja dalam negeri.

    Saat ini, sudah diterapkan 29 SNI secara wajib untuk produk logam, 23 di antaranya adalah untuk produk baja, dan enam untuk produk nonbaja.

    Selain itu, pemerintah mengimplementasikan smart regulation agar iklim investasi di sektor baja menjadi lebih kondusif, inovatif, dan mendukung terciptanya rantai pasok industri yang terintegrasi serta berdaya saing tinggi.

    Dalam upaya melindungi industri baja nasional dari perdagangan tak sehat (unfair trade), diberlakukan pula trade remedies berupa bea masuk anti dumping (BMAD) yang bertujuan untuk melindungi industri baja nasional dari dumping produk baja oleh negara-negara produsen utama, dengan pengenaan tarif BMAD yang bervariasi sesuai produk dan negara asal.

    Beberapa produk baja yang dikenakan BMAD diantaranya slab, billet, hot rolled coil (HRC) asal China, India, Thailand, Taiwan, Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petani hidroponik di Kendari raih kesuksesan dengan KUR

    Petani hidroponik di Kendari raih kesuksesan dengan KUR

    ANTARA – Seorang petani di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil mengembangkan usaha tanaman hidroponik lewat pemanfaatan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Usaha yang dirintis dengan modal pinjaman awal Rp10 juta sejak akhir 2018, kini mampu menghasilkan omzet hingga Rp250 juta per bulan. (Saharudin/Denno Ramdha Asmara/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Produktivitas kunci tingkatkan daya saing industri nasional

    Menaker: Produktivitas kunci tingkatkan daya saing industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan kunci utama untuk memperkuat daya saing industri nasional.

    Saat Kickoff Pekan Peningkatan Produktivitas di Jakarta, Senin, Yassierli menyampaikan bahwa produktivitas adalah strategi fundamental untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses, serta daya saing perusahaan.

    “Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan intervensi 4P yakni people, product, process, dan policy, dan inilah yang kemudian dibutuhkan oleh industri kita saat ini untuk meningkatkan daya saingnya,” kata Yassierli.

    Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki 153,05 juta angkatan kerja, dengan mayoritas masih berpendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 39 persen bekerja di sektor formal, sementara 56 persen lainnya berada di sektor informal.

    Menaker menekankan pentingnya strategi skilling, upskilling, dan reskilling agar tenaga kerja tetap relevan menghadapi disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, serta tuntutan green jobs atau pekerjaan hijau.

    Yassierli menyampaikan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas. tenaga kerja.

    Ia menyebut bahwa dalam enam hingga tujuh tahun terakhir, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sekitar 10 persen di bawah rata-rata negara anggota ASEAN lainnya.

    Rata-rata produktivitas tenaga kerja ASEAN berada di kisaran 30,2 ribu dolar AS per pekerja, sedangkan produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 28,6 ribu dolar AS per pekerja.

    Menaker menekankan perlunya terobosan agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan di kawasan dan bersaing dengan negara-negara seperti China, Vietnam, dan India.

    Ia menuturkan pemerintah telah melaksanakan sejumlah program strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas nasional.

    Upaya tersebut mencakup kerja sama internasional melalui Asian Productivity Organization (APO), penyelenggaraan Indonesian Productivity Summit tahunan, serta pembangunan Productivity Center dan Productivity Clinics di perguruan tinggi maupun balai vokasi.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 200 Productivity Specialist bersertifikasi APO dan 500 ahli produktivitas guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia.

    Langkah lain yang ditempuh adalah pembaruan kurikulum pelatihan vokasi serta pembangunan Talent and Innovation Hub sebagai pusat pengembangan keterampilan dan inovasi.

    Untuk mendukung gerakan produktivitas secara lebih luas, pemerintah menyediakan berbagai enabler seperti podcast pembelajaran massal, buku saku, dan kalkulator produktivitas, sehingga masyarakat dan pelaku industri dapat lebih mudah mengakses pengetahuan serta praktik terbaik dalam meningkatkan daya saing.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Perjuangan Marsinah semoga terus dilanjutkan oleh teman-temannya

    Jakarta (ANTARA) – Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus total praktik alih daya atau outsourcing di sektor tenaga kerja Indonesia.

    Marsini, seusai mewakili keluarga hadir pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, juga berharap terobosan pemerintah, termasuk kebijakan Upah Minimum Regional (UMR), benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup pekerja.

    “Kalau outsourcing tiga bulan selesai, tiga bulan selesai. Itu bisa membuat rumah tangga tidak stabil. Saya berharap pemerintah, terutama Pak Prabowo, dapat menghapus outsourcing seperti dulu,” ucapnya.

    Dia menyoroti persoalan sistem kerja alih daya atau outsourcing yang menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja dan berdampak terhadap kehidupan keluarga buruh.

    Pada kesempatan itu, Marsini menyatakan bahwa perjuangan Marsinah tidak hanya ditujukan untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan seluruh buruh.

    “Harapan kami kepada teman-teman buruh, semoga dengan adanya UMR itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Dulu Marsinah sampai makan hanya dua kali sehari,” ujarnya.

    Dia berpesan agar perjuangan sang adik, yang kini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, dapat menjadi penyemangat bagi buruh di seluruh Indonesia.

    Marsini mengaku selalu mengingat pesan terakhir adiknya yang bercita-cita ingin kuliah dan memperjuangkan nasib buruh agar tidak lagi mengalami kesulitan seperti dirinya.

    Namun, cita-cita itu tak pernah terwujud karena kondisi ekonomi keluarga.

    “Perjuangan Marsinah semoga terus dilanjutkan oleh teman-temannya. Banyak dari mereka yang dulu masih kecil, sekarang sudah bisa berjuang,” katanya dengan suara bergetar.

    Marsini meminta para buruh untuk tidak melupakan perjuangan Marsinah yang hingga akhir hayat tetap bersuara untuk keadilan.

    “Tetaplah berjuang. Ingatlah Marsinah yang tidak sempat punya anak, kami mohon doa agar Marsinah tenang di sana,” ujarnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Marsinah dinilai layak mendapat gelar Pahlawan Nasional Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan.

    “Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial,” demikian petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto sudah bukan lagi pro dan kontra jika telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Menurut dia, publik perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai suatu kenyataan. Dia pun tak menampik bahwa Soeharto memiliki kekurangan, tetapi sosok itu juga mempunyai jasa bagi negara.

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” kata JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa Soeharto pada eranya telah membawa negeri menjadi lebih baik. Saat itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 8 persen.

    “Setelah itu (pertumbuhan ekonomi) sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa semua sosok pun memiliki perannya masing-masing kepada bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan, menurut dia, sama seperti nilai-nilai dalam agama.

    “Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

    Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perkuat industri pakan nasional demi kemandirian pangan

    Pemerintah perkuat industri pakan nasional demi kemandirian pangan

    Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat industri pakan nasional melalui kolaborasi BUMN dan peternak rakyat guna mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan ekosistem peternakan berkelanjutan di Indonesia.

    “Pembibitan harus di-back up oleh BUMN agar peternak kecil tidak kesulitan bibit dan pakan. Tapi, budi daya tetap dilakukan oleh peternak rakyat, inilah ekosistem yang sehat, saling menopang,” kata Mentan usai upacara memperingati Hari Pahlawan di Kantor Kementan, Jakarta, Senin.

    Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem peternakan nasional yang kokoh dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan peternak kecil.

    Salah satu langkah strategis yang sedang didorong adalah pembangunan pakan dan sistem pembibitan nasional yang dikawal oleh BUMN sebagai penyangga utama kebutuhan bibit, dengan dukungan investasi hingga mencapai Rp20 triliun.

    Menurutnya, penguatan sektor pembibitan BUMN bukan untuk mengambil alih peran peternak rakyat, melainkan untuk memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan yang terjamin bagi peternak kecil di seluruh Indonesia.

    Ia menjelaskan strategi itu akan membangun rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir.

    Dengan pembibitan nasional yang kuat di bawah BUMN, kualitas genetik ternak bisa ditingkatkan, produktivitas meningkat, dan risiko kekurangan pasokan dapat ditekan.

    Sementara itu, peternak kecil tetap menjadi tulang punggung budidaya, memastikan pemerataan ekonomi di pedesaan di seluruh Indonesia.

    “Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas. Pemerintah hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran mereka,” tambah Mentan.

    Mentan juga mengungkapkan bahwa rencana investasi sebesar Rp20 triliun diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pembibitan, pemeliharaan atau budidaya, serta industri pakan lokal.

    Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pusat-pusat pembibitan modern, laboratorium genetik, serta fasilitas distribusi bibit dan pakan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

    Amran menegaskan pula langkah besar itu merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan dan mandiri protein hewani berbasis pulau.

    Dengan sistem yang terintegrasi, Indonesia diharapkan tak lagi tergantung pada impor bakalan atau bibit unggul dari luar negeri.

    “Kalau bibit dan pakan kita kuat, peternakan nasional pasti mandiri. Kuncinya ada pada kolaborasi antara negara, BUMN, dan rakyat,” tegasnya.

    Mentan juga menekankan agar peternak kecil di seluruh Indonesia tidak merasa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.

    Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut justru dirancang untuk memperkuat posisi peternak rakyat sebagai pelaku utama di lapangan.

    “Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak sendirian. Kita siapkan dukungan bibit, pakan, teknologi, bahkan akses pembiayaan,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga BBM Pertamina, Shell, bp, dan Vivo stabil pada Hari Pahlawan

    Harga BBM Pertamina, Shell, bp, dan Vivo stabil pada Hari Pahlawan

    Harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series tak mengalami perubahan sejak awal November 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo terpantau stabil pada pekan kedua November 2025, tepatnya pada Hari Pahlawan, setelah penyesuaian harga BBM yang berlangsung pada pekan pertama November.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series tak mengalami perubahan sejak awal November 2025.

    Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta:

    Harga pertalite Rp10.000 per liter;
    Solar subsidi Rp6.800 per liter;
    Pertamax Rp12.200 per liter;
    Pertamax turbo Rp13.100 per liter;
    Pertamax green Rp13.000 per liter;
    Dexlite Rp13.900 per liter; dan
    Pertamina dex Rp14.200 per liter.

    Lebih lanjut, BBM di SPBU Shell juga tak menunjukkan perubahan harga sejak BBM jenis bensin seperti Shell Super turun pada 1 November.

    Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

    Shell Super Rp12.680 per liter;
    V-Power Rp13.260 per liter;
    V-Power Diesel Rp14.410; serta
    V-Power Nitro+ Rp13.480 per liter.

    Selanjutnya, harga BBM di SPBU BP juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell, yakni tidak adanya perubahan harga sejak awal November.

    Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

    BP Ultimate Rp13.260 per liter;
    BP 92 Rp12.680 per liter; dan
    BP Ultimate Diesel Rp14.410 per liter.

    Berbeda dengan SPBU lainnya, Vivo hanya memperbaharui harga BBM jenis solar. Hal tersebut dikarenakan sejak 15 Oktober 2025, SPBU Vivo telah kehabisan stok BBM jenis bensin.

    Harga Diesel Primus Plus stabil di angka Rp14.410 per liter sejak awal November.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah menguat, sentimen konsumen AS turun lebih besar dari dugaan

    Rupiah menguat, sentimen konsumen AS turun lebih besar dari dugaan

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat sebesar 16 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.674 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.690 per dolar AS.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu sentimen konsumen di Amerika Serikat (AS) yang menurun lebih besar dari dugaan.

    “Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang tertekan oleh data yang menunjukkan sentimen konsumen di AS yang menurun lebih besar dari perkiraan,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Tercatat, sentimen konsumen AS mencapai 50,3 pada bulan November, lebih rendah dari prediksi 53,2 dan angka di bulan lalu yang sebesar 53,6.

    Mengutip Anadolu, penurunan tajam ini disebabkan oleh penurunan 17 persen dalam kondisi keuangan pribadi saat ini dan penurunan 11 persen terkait ekspektasi kondisi bisnis tahun depan.

    Dengan penutupan pemerintah (government shutdown) federal yang berlangsung lebih dari sebulan, konsumen kini mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi negatif bagi perekonomian.

    “Namun, penguatan diperkirakan akan terbatas oleh harapan berakhirnya shutdown pemerintah AS. Senat AS dari Partai Demokrat dikabarkan setuju dengan deal terbaru yang berpotensi mengakhiri government shutdown, namun hanya sebatas rumor,” ungkap Lukman.

    Sentimen lain juga berasal dari penjualan ritel Indonesia yang diperkirakan bertumbuh 3,2 persen

    “Investor juga cenderung wait and see data penjualan ritel Indonesia yang akan dirilis siang ini,” kata dia.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp16.650-Rp16.750 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga kali diajukan, Bambang syukuri gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Tiga kali diajukan, Bambang syukuri gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Putra Presiden RI Ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo, mengungkapkan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang diterima ayahandanya setelah tiga kali pengajuan.

    “Kami sekeluarga merasa bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo dan segenap rakyat Indonesia,” ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Pengajuan gelar Pahlawan Nasional, khususnya Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, telah dilakukan sebanyak tiga kali mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, hingga akhirnya disetujui pada masa Presiden Prabowo Subianto.

    Bambang menyampaikan bahwa proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional memang memerlukan waktu yang panjang serta syarat yang ketat.

    Namun demikian, pihak keluarga mengikuti prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ya kan itu melalui proses. Kita mengikuti saja,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bidang perjuangan kepada Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945,” demikian petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta.

    Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Sepuluh tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional, yakni:

    1. K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

    2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

    3. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

    4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    6. ⁠Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    7. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

    8. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    9. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    10. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI pastikan redenominasi rupiah tetap pertimbangkan waktu yang tepat

    BI pastikan redenominasi rupiah tetap pertimbangkan waktu yang tepat

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa implementasi redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

    “Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Bank sentral Indonesia juga memastikan, proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan.

    Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

    Selanjutnya, ujar Ramdan Denny, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi.

    Redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

    Bank Indonesia menyampaikan bahwa hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.