Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Menhan Sjafrie sebut rencana bentuk Dewan Pertahanan Nasional

    Menhan Sjafrie sebut rencana bentuk Dewan Pertahanan Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut rencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional sebagai upaya memperkuat pertahanan negara.

    Sjafrie menyampaikan rencana itu saat dia memberi arahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    “(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.

    Menhan Sjafrie mengingatkan jajaran pejabat Kementerian Pertahanan tidak boleh tertinggal pemikirannya dalam aspek pertahanan negara yang besar. Menhan menilai perlu adanya perbaikan organisasi dalam menerapkan sentralisasi kebijakan pertahanan negara.

    Kajian mengenai pembentukan Dewan Pertahanan Negara telah disusun oleh Sjafrie dalam disertasi doktoral di Universitas Pertahanan pada 2023. Disertasi tersebut berjudul “Pengembangan Model Kerja Sama Sipil Militer dalam Pengelolaan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia”.

    Dalam disertasi itu, Sjafrie menilai kerja sama sipil-militer dalam menjadikan kebijakan umum pertahanan negara (jakumhanneg) sebagai pedoman masih kurang efektif. Ada anggapan pertahanan negara sebatas urusan TNI, padahal kebijakan umum pertahanan negara merupakan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan pertahanan negara.

    Oleh karena itu, Sjafrie mengusulkan perlu ada model kerja sama sipil-militer yang lebih baik demi memastikan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap kebijakan umum pertahanan negara.

    Dia pun mengusulkan pembentukan Dewan Pertahanan Negara sebagai lembaga yang mengkoordinasikan seluruh institusi yang berkepentingan, yaitu TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, media, dan komponen masyarakat lainnya.

    Dalam kajiannya itu, Sjafrie berpendapat TNI dan kementerian/lembaga mempunyai tugas pertahanan militer dan nir-militer, sementara pemerintah daerah, perguruan tinggi, media, dan komponen masyarakat lainnya bertugas memberi pertimbangan, saran, dan dukungan dalam pengelolaan jakumhanneg.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Suswono dorong penguatan UMKM farmasi di Pasar Pramuka

    Suswono dorong penguatan UMKM farmasi di Pasar Pramuka

    Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) farmasi di Pasar Pramuka yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan obat-obatan terjangkau bagi masyarakat.

    “Upaya itu sekaligus mendorong ekosistem kesehatan yang inklusif di Jakarta,” katanya saat mengadakan dialog dan ramah tamah dengan Himpunan Pedagang Farmasi di Pasar Pramuka, pusat farmasi di Jakarta Timur, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa pedagang kecil di Pasar Pramuka memiliki peran penting dalam menjaga akses obat-obatan dengan harga terjangkau untuk masyarakat Jakarta.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung dan memberdayakan mereka sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang lebih sehat dan inklusif,” ungkapnya.

    Suswono menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM dan pedagang kecil yang beroperasi di pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Pramuka.

    “RIDO berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada UMKM dan pedagang Pasar Jaya sehingga mereka bisa berkembang tanpa terhambat oleh regulasi yang memberatkan,” katanya.

    Menteri Pertanian periode 2009-2014 itu juga menyatakan bahwa pemerintah harus memberi dukungan berupa kemudahan izin, pengawasan yang adil serta pelatihan agar UMKM farmasi bisa lebih tangguh dalam menghadapi persaingan dan melayani kebutuhan warga.

    “Penguatan ekonomi keluarga melalui UMKM adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Jakarta,” kata Suswono.

    Suswono juga menyebutkan, pasar-pasar tradisional dan pelaku UMKM farmasi memiliki peran strategis, terutama dalam menjangkau warga di lapisan menengah ke bawah.

    “Kami ingin memberdayakan pedagang pasar sebagai bagian dari solusi kesehatan masyarakat yang lebih inklusif, sekaligus membantu menggerakkan ekonomi lokal Jakarta,” katanya.

    Melalui dialog ini, Suswono juga mendorong terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para pedagang.

    “RIDO siap bekerjasama dengan semua pihak untuk membangun ekosistem kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menciptakan Jakarta yang sehat dan lebih baik,” ujar Suswono.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemilih bisa urus pindah memilih hingga sepekan jelang pungut suara

    Pemilih bisa urus pindah memilih hingga sepekan jelang pungut suara

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pemilih masih bisa mengurus pindah lokasi memilih hingga sepekan menjelang pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024 namun hanya untuk empat keadaan, salah satunya tugas di tempat lain.

    Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah di Jakarta, Rabu, menyebutkan, tiga keadaan lainnya, yakni menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dan tertimpa bencana.

    “Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam PKPU 7 tahun 2024 pasal 51 ayat 3,” kata dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sudah menutup pelayanan pindah memilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada 28 Oktober lalu atau H-30 menjelang hari pemungutan suara.

    Dengan demikian, ada kondisi-kondisi yang tidak dapat lagi mengajukan pindah memilih, yaitu bekerja di luar domisili, sedang menempuh pendidikan, menjalani rehabilitasi narkoba, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi dan pindah domisili.

    Fahmi mengatakan ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2024 Pasal 51 Ayat 2.

    Lalu, bagi warga Jakarta yang tak mengajukan pindah lokasi memilih, masih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.

    “Jika masih ada warga Jakarta yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik-nya, selama surat suara masih tersedia dari jam 12.00 sampai jam 13.00,” katanya.

    Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

    Warga bisa memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. KPU DKI menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, yakni nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Imigran Rohingya masih bertahan menunggu kepastian evakuasi ke daratan

    Imigran Rohingya masih bertahan menunggu kepastian evakuasi ke daratan

    Rabu, 23 Oktober 2024 21:08 WIB

    Sejumlah pengungsi etnis Rohingya duduk di dalam kapal yang mesinnya mati di perairan Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan, Aceh, Rabu (23/10/2024). Sejak enam hari terakhir ratusan imigran etnis Rohingya masih bertahan di dalam kapal yang terombang-ambing di perairan Aceh Selatan sambil menanti keputusan evakuasi ke daratan dari pihak terkait. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nym.

    Sejumlah pengungsi etnis Rohingya duduk di dalam kapal yang mesinnya mati di perairan Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan, Aceh, Rabu (23/10/2024). Sejak enam hari terakhir ratusan imigran etnis Rohingya masih bertahan di dalam kapal yang terombang-ambing di perairan Aceh Selatan sambil menanti keputusan evakuasi ke daratan dari pihak terkait. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nym.

  • Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginginkan sekali-kali pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya hal itu akan menjadi pesan bahwa pemerintah yang merupakan simbol negara melindungi keberlangsungan PMI. Dia mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu yang rencananya akan digelar pada November 2024.

    “Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga,” kata Karding setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong agar para pejuang devisa-devisa diberi pelindungan oleh negara secara manusiawi.

    Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat.

    “Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hong Kong, hingga Korea. Menurutnya Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

    Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia pun memastikan bahwa Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun yang tidak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo perintahkan langsung pembentukan GSN

    Prabowo perintahkan langsung pembentukan GSN

    Rabu, 30 Oktober 2024 19:47 WIB

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) untuk menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Rencananya GSN akan dideklarasikan pada tanggal 2 November 2024 mendatang. (Yogi Rachman/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Pj Gubernur Bali unggulkan tiga inovasi buat raih IGA 2024

    Pj Gubernur Bali unggulkan tiga inovasi buat raih IGA 2024

    Tourism is not only about beauty, but also safety (pariwisata tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang keamanan, Red)

    Denpasar (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengunggulkan tiga inovasi untuk presentasi selaku nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 dari Kemendagri.

    Dalam keterangan di Denpasar, Rabu, ia mengatakan inovasi yang diunggulkan berguna untuk memperkuat sektor pariwisata, meningkatkan keamanan wisatawan, serta mendukung mitigasi bencana di Bali.

    Adapun tiga inovasi tersebut yaitu Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata, Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS), dan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana Dunia Usaha Pariwisata Bali.

    “Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata sebagai unit yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di destinasi wisata,” kata Sang Made.

    Dalam presentasi di Kemendagri, ia menjelaskan peran penting polisi pamong praja untuk meningkatkan ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan.

    “Serta untuk mengatasi permasalahan akibat meningkatnya kunjungan wisatawan yang menyebabkan berbagai persoalan sosial seperti pelanggaran terhadap adat dan budaya Bali,” ujarnya.

    Masih dalam rangka menjaga pariwisata, Bali yang berisiko bencana multi-hazard membuat Pemprov Bali melahirkan inovasi di bidang lingkungan alam yaitu Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS).

    Ia menjelaskan BTEWS adalah sistem peringatan dini yang menggunakan teknologi murah namun efektif untuk mengantisipasi tsunami.

    Untuk melengkapi sistem ini, Pemprov Bali turut memberi sertifikasi kepada dunia usaha pariwisata yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana.

    “Tourism is not only about beauty, but also safety (pariwisata tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang keamanan, Red), inovasi ini diharapkan dapat membantu Bali tidak hanya pulih pascapandemi COVID-19, tetapi juga semakin siap menghadapi tantangan baru,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa arah dan kebijakan pengembangan inovasi daerah Provinsi Bali adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, krama (masyarakat), dan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana demi mewujudkan pariwisata berstandar internasional Cleanliness Health Safety and Environmental Sustainability (CHSE).

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • RS Polri masih periksa mayat wanita tanpa kepala

    RS Polri masih periksa mayat wanita tanpa kepala

    Jakarta (ANTARA) –

    Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih melakukan pemeriksaan terhadap mayat wanita tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa (29/10).  

     

    “Terhadap jenazah tersebut juga dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA,” kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Polri Brigjen Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu.

    Pihaknya pada Rabu dini hari jam 02.23 WIB telah menerima jenazah berupa potongan kepala dari Polsek Muara Baru. “Saat ini dilakukan pemeriksaan dalam terhadap dua potongan jenazah tersebut,” katanya.

     

     

    Menurut dia, pemeriksaan tes DNA dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kepala dan badan mayat wanita itu.

     

    “Kita akan melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban lz. Kemudian memastikan apakah potongan tubuh dan kepala tersebut benar satu bagian,” kata Prima.

     

    Dia mengatakan, pihaknya belum mengetahui identitas wanita tanpa kepala tersebut karena harus mencocokkan data pembanding antemortem dari keluarga dan postmortem dari jenazah.

     

     

    Hingga saat ini belum ada pihak keluarga korban yang mendatangi RS Polri Kramat Jati.

     

    Sesosok mayat wanita tanpa kepala ditemukan di area Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024).

     

    Mayat perempuan tanpa kepala itu ditemukan dalam keadaan terbungkus karung dan terikat. Mayat tersebut ditemukan oleh warga yang sedang beraktivitas di dekat kolam Pelabuhan Muara Baru.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut

    Anggota Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyoroti kondisi jalan nasional yang rusak dan memprihatinkan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar segera membenahi jalan tersebut.

    Sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumut, ia menilai kondisi jalan lintas nasional di Sumut jauh berbeda dengan provinsi lain yang lebih bagus, seperti di Aceh dan Riau.

    “Jalan nasional yang kami lihat, kami juga iri pak (Menteri PU) di Sumut, karena di Riau, Sumatera Barat, dan Aceh jalan nasionalnya bagus,” kata Ijeck, sapaan akrabnya, pada rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut ia, banyaknya jalan di Provinsi Sumut yang seolah dibiarkan rusak berulang kali tanpa ada solusi untuk menuntaskan jalan tersebut, seperti di daerah Batu Jomba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    “Ada jalan lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional dan ini saya rasa sudah berpuluh tahun tidak pernah selesai, yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Sipirok di Desa Luat Lombang, jalan nasional di Batu Jomba, itu setiap tahun bolak-balik itu jalan longsor dan kami melihat di sana tanah itu kondisinya selalu bergerak,” ujarnya.

    Wakil Gubernur Sumut periode 2018–2023 itu mengungkapkan jalan lintas Sumatera merupakan salah satu jalan yang sangat penting di provinsi tersebut. karena aktivitas perekonomian, seperti pengangkutan keluar maupun masuk berbagai macam komoditas pangan, salah satunya melalui wilayah itu.

    Ijeck menjelaskan banyak jalan nasional di Sumut yang tidak memiliki saluran air sehingga air menggenang dan meresap ke aspal. Kondisi ini membuat jalanan cepat rusak setelah dilewati.

    “Kami melihat juga jalan-jalan itu banyak yang tidak mempunyai saluran air hujan atau parit, jadi akhirnya hujan itu menggenang di jalan. Bahu jalan juga tidak dicor beton masih terbuka, akhirnya air tergenang di situ meresap ke bawah dan pasti membuat badan jalan itu tidak stabil. Apalagi kendaraan yang lewat itu angkutan-angkutan berat karena itu jalan nasional, jalan lintas,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Ijeck meminta permasalahan jalan rusak itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Selain untuk kepentingan masyarakat, perbaikan jalan lintas tersebut juga bisa mendongkrak aktivitas perekonomian di provinsi tersebut lebih baik lagi ke depannya.

  • Pemkab tingkatkan sosialisasi untuk tekan penyebaran HIV/AIDS

    Pemkab tingkatkan sosialisasi untuk tekan penyebaran HIV/AIDS

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayah tersebut.

    “HIV/AIDS merupakan virus yang sangat berbahaya tapi penularan penyakit tidak semudah tuberkulosis atau hepatitis,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Alawi di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penularan HIV hanya dapat dilakukan melalui cara tertentu yang dapat diminimalkan dengan cara yang tepat.

    Terkait upaya menekan penyebaran penyakit tersebut, pihaknya menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kepulauan Seribu yang mengambil tema “Hapus Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODHIV untuk Akhiri AIDS Tahun 2030”.

    “Hal ini penting untuk mendukung program penanggulangan AIDS di Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu gandeng KPA tanggulangi HIV/AIDS
    Baca juga: Dokter bilang tes HIV tak menyakitkan

    Sekretaris KPA Provinsi DKI Jakarta, Asep Syarifudin mengatakan, peserta kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pihak yang ikut melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya penyebaran HIV dan AIDS di wilayah Kepulauan Seribu.

    Ia menilai melalui pertemuan ini bisa menjadi wadah untuk memberikan saran dan masukan untuk langkah KPA ke depannya agar lebih maksimal mencegah penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kepulauan Seribu.

    Sekretaris KPA Kabupaten Kepulauan Seribu, Poltak Munthe menjelaskan, secara umum Rakerwil KPA Kabupaten Kepulauan Seribu adalah menyelenggarakan pertemuan tahunan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Mitra Kerja KPA.

    Pertemuan tersebut untuk menetapkan strategi mengeliminasi stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV serta pencapaian “Ending AIDS Tahun 2030”.

    “Pertemuan ini dilakukan secara tatap muka yang dilengkapi presentasi dari narasumber, tanya jawab dan pembuatan rekomendasi atau rencana tindak lanjut,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024