Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta p

    Manokwari (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menilai metode sosialisasi Empat Pilar perlu pembaruan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi generasi milenial serta Gen Z.

    Anggota MPR RI Abraham Paul Liyanto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memudahkan generasi muda mengakses informasi, sehingga edukasi kebangsaan perlu dilakukan secara kreatif.

    “Tanpa dijelaskan generasi muda bisa buka AI. Tetapi, pengalaman dan cerita sejarah tidak dapat digantikan. Itu yang harus kita hidupkan kembali,” ujarnya.

    Saat ini, kata dia, jajaran MPR sedang melakukan evaluasi efektivitas metode sosialisasi Empat Pilar, termasuk berkolaborasi dengan media nasional untuk menilai pelaksanaan selama tahun berjalan.

    Penyampaian materi serta penyebarluasan informasi kebangsaan tidak lagi cukup dengan menggunakan metode tradisional seperti pembagian buku fisik, namun sudah semestinya bertransformasi.

    “Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya,” ucap Paul.

    Menurut dia, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta pemanfaatan popularitas lagu daerah yang kini semakin dikenal luas oleh generasi muda.

    Perubahan kemasan edukasi kebangsaan dan penguatan ideologi harus mengakomodasi keinginan publik, seperti menggunakan musik yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme secara emosional.

    “Yang harus diperbaiki itu sistemnya, dan itu tugas MPR. Setiap perubahan yang dilakukan harus mendengar keinginan rakyat,” kata Paul.

    Ke depan, dirinya berharap agar konsep sosialisasi kebangsaan melibatkan generasi muda melalui pelatihan training of trainers (TOT) dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan tinggi.

    “Kami berupaya untuk terus mengembangkan metode agar pesan kebangsaan diterima generasi saat ini,” ucap Paul.

    Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menilai, arus informasi global yang semakin terbuka luas dapat memengaruhi karakter generasi muda apabila tidak dibantengi dengan wawasan kebangsaan.

    Internalisasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemajemukan, dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat cara pandang generasi muda di masa mendatang.

    “Karena manusia membutuhkan nilai kehidupan, nilai kebangsaan, dan nilai ideologi sebagai dasar berpikir,” ujarnya.

    Filep menjelaskan setiap anggota MPR atau DPD biasanya memperoleh alokasi minimal enam kegiatan Empat Pilar dalam setahun, namun saat ini masih menunggu pembagian resmi sesuai masa sidang.

    “Kalau ada kesempatan, saya ingin menyasar lebih banyak kampus agar pemahaman ideologi Pancasila semakin kuat,” kata Filep yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lakukan penganiayaan, oknum anggota DPRD Bekasi dilaporkan ke polisi

    Lakukan penganiayaan, oknum anggota DPRD Bekasi dilaporkan ke polisi

    Jakarta (ANTARA) – Oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berinisial N dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan Polda Metro Jaya karena diduga melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial F.

    Kuasa hukum korban, Lusita Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, kedatangannya ke Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial N terhadap kliennya.

    Legislator berinisial N tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap kliennya, F di sebuah kafe pada Rabu (29/10) malam.

    “Saya mengantarkan surat pengaduan kepada Majelis Kode Etik PDI Perjuangan. Ini terkait kejadian pemukulan 170 dan 351 terhadap klien saya yang terjadi di Cikarang,” ujarnya.

    Menurut Lusita, insiden itu terjadi ketika F tengah duduk sambil minum di restoran. Kemudian, tiba rombongan oknum anggota DPRD Bekasi berinisial N yang berjumlah sekitar 14 orang dan menempati salah satu meja panjang dengan sistem “block booking”.

    Dari situ, kata dia, kontak mata dan situasi saling melihat terjadi sehingga salah satu sopir dari rombongan pejabat tersebut mendatangi kliennya.

    Tak lama kemudian, tanpa percakapan atau pemicu yang jelas, penganiayaan langsung terjadi.

    “Yang namanya anggota DPRD langsung melakukan pukulan ke bagian mata, kepala hingga perut klien saya. Mata dipukul pakai tangan, kepala dipukul pakai botol dan ada pula cakaran serta tendangan,” kata Lusita.

    Menurut dia, korban dalam posisi sendirian saat dikeroyok. “Dibilang satu lawan satu tidak. Klien saya seorang diri dan itu jelas pengeroyokan,” ujarnya .

    Akibat penganiayaan itu, F mengalami luka cukup parah. Retina mata rusak dan kepala bocor.

    “Matanya mengalami gangguan retina pada sisi kiri. Kepala juga mengalami luka bocor dan terdapat banyak luka akibat hantaman botol dan cakaran,” katanya.

    Seluruh luka tersebut telah diperkuat melalui visum yang dibuat sesaat setelah peristiwa terjadi. Sehari setelah kejadian, Lusita langsung membuat laporan polisi (LP).

    “Besok paginya kami langsung buat LP di Polda Metro Jaya dan menjalani visum. Setelah itu, Polda melimpahkan penanganannya ke Polres Kabupaten Bekasi,” katanya.

    Dia menilai respon pihak Kepolisian cukup baik, namun hingga kini belum ada tindakan terhadap terlapor. “Untuk pelaku belum ada tindakan. Belum ada penangkapan,” katanya.

    Selain proses hukum, Lusita merasa penting membawa kasus tersebut ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena terlapor adalah kader partai yang menduduki posisi publik.

    “Anggota Dewan kan punya kode etik. Ini kami laporkan agar partai melihat dan memberi contoh kepada masyarakat bahwa seorang anggota DPRD tidak boleh melakukan tindakan tidak senonoh seperti penganiayaan dan pengeroyokan,” katanya.

    Lusita menambahkan, tidak ada hubungan apapun antara F dan N. “Korban dan pelaku tidak saling mengenal. Tidak ada permasalahan sebelumnya. Klien saya hanya kebetulan sedang berada di lokasi itu,” kata dia.

    Dia juga membantah adanya komunikasi dari pihak terlapor setelah kejadian. “Tidak pernah ada komunikasi. Saya juga tidak kenal mereka. Saya kuasa hukum dari Jakarta dan fokus mengawal perkara ini,” ujarnya.

    Selain PDIP, Lusita berencana mendatangi DPRD Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

    “Saya juga akan ke MKD DPRD. Ini agar semua proses berjalan, baik etik partai maupun etik dewan,” kata Lusita.

    Tak hanya itu, pihaknya akan kembali ke Polres untuk memastikan perkembangan penyidikan. “Kami akan mengecek lagi per hari ini sudah sampai di mana prosesnya,” tuturnya.

    Dia berharap laporan ke PDIP dapat memberikan tindakan tegas dari partai terhadap anggotanya yang diduga melakukan kekerasan.

    “Mudah-mudahan PDIP dapat mengambil langkah lebih baik. Dan semoga proses hukum berjalan tuntas,” ujarnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU kirim genset dan starlink ke lokasi banjir Sumatera Utara

    TNI AU kirim genset dan starlink ke lokasi banjir Sumatera Utara

    Jakarta (ANTARA) – Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Palito Sitorus mengatakan pihaknya berupaya mengirim genset dan starlink untuk kebutuhan korban banjir di Sumatera Utara.

    Dua alat tersebut menurut Palito harus dilakukan lantaran akses internet dan listrik di lokasi banjir terputus.

    “Mudah-mudahan hari ini, tadi pagi, sudah ada rencana dari Medan itu untuk mengirimkan bantuan, minimal pasukan bersama genset dan satelit starlink, supaya komunikasi bisa terjadi di sana,” kata Palito saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis.

    Menurut Palito, TNI AU sebelumnya berupaya memberikan bantuan ke lokasi banjir wilayah Sumatera Utara, salah satunya kawasan pesisir Sibolga.

    Namun, pihaknya terkendala lantaran akses jalan yang rusak karena tertimbun tanah longsor. Palito melanjutkan, pihaknya juga telah berupaya untuk mengirim helikopter untuk mengantar logistik ke wilayah banjir.

    Namun demikian, rencana itu urung dilakukan karena terkendala kondisi cuaca yang ekstrim di sana.

    “Ketika akan dilakukan bantuan, memang cuaca juga cukup tidak bersahabat ya, sehingga pasukan kita belum bisa di-drop (logistik),” kata Palito.

    Dia melanjutkan, hingga saat ini pihak Korpasgat bersama TNI AD dan AL masih melakukan upaya evakuasi di wilayah Sibolga.

    Palito memastikan, pihaknya akan segera mengirimkan bantuan lebih banyak setelah cuaca kondusif dan jalur lalu lintas layak dilalui.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah tegaskan komitmen bangun pemerintahan modern akuntabel

    Khofifah tegaskan komitmen bangun pemerintahan modern akuntabel

    Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa komitmen membangun pemerintahan modern, akuntabel, dan berdampak setelah Pemprov Jatim meraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

    “Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

    Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi, inovasi, dan ketangguhan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif.

    Ia berharap penghargaan ini menjadi energi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berdampak,” tuturnya.

    Karena, menurutnya, kebijakan yang berkualitas sesungguhnya adalah yang dapat dipastikan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang mampu mengubah kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

    Khofifah juga menyebut mekanisme pengukuran IKK oleh LAN RI sebagai instrumen strategis untuk menjaga standar, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan daerah.

    “Standar, transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan yang ditetapkan harus terus diukur dan dijaga,” ucapnya.

    Ia menilai pengukuran nasional yang terstandar relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan modern yang membutuhkan ketepatan keputusan dan ketangkasan implementasi.

    “Tantangan ke depan begitu kompleks dan dinamis maka kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mampu menjadi instrumen menghadapi tantangan yang begitu dinamis,” katanya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa IKK Award menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar terus memperbaiki dan menyiapkan langkah inovatif.

    “Seluruh tantangan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga adaptif, inklusif, dan berkesinambungan,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jatim dalam beberapa tahun terakhir memperkuat perencanaan berbasis data, integrasi big data pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan partisipasi publik, digitalisasi layanan, serta evaluasi kebijakan berkala.

    “Kita luaskan partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk digitalisasi layanan publik serta evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dampak,” ujarnya.

    Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berkualitas karena pembangunan membutuhkan perencanaan matang dan implementasi konsisten.

    “Artinya, penganugerahan ini bukan semata-mata penobatan, tetapi apresiasi atas dedikasi daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana semua dilakukan atas perencanaan yang matang,” tuturnya.

    Ia menegaskan Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam ekosistem kolaborasi antar-pemerintah daerah di Indonesia, berbagi praktik baik dan inovasi kebijakan.

    “Ini sesuai dengan yang tengah kita upayakan untuk menjadi gerbang baru nusantara, semangat kita adalah semangat maju bersama, no one left behind,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya setujui tambah pasokan LPG bersubsidi jelang Nataru

    Purbaya setujui tambah pasokan LPG bersubsidi jelang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan menambah pasokan kebutuhan LPG bersubsidi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Purbaya, seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyebut usulan tersebut tidak akan membebani APBN 2025 karena harga gas dunia sedang menurun.

    “Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Natatu). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025,” katanya kepada awak media.

    Purbaya menjelaskan bahwa meski volume subsidi kemungkinan meningkat, total belanja subsidi tetap berada dalam batas anggaran yang wajar.

    Dikatakan Menkeu, usulan itu datang dari Kementerian ESDM dalam rangka memenuhi kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM bagi kebutuhan masyarakat selama Nataru.

    Dikatakan Purbaya, penambahan kuota berlaku untuk tahun berjalan. Sementara untuk 2026, keputusan akan diambil setelah melihat perkembangan harga energi global.

    “Nanti kita lihat lagi. Kan belum lewat. Mestinya sih cukup dengan anggaran yang ada,” katanya saat ditanya soal kebijakan serupa tahun depan.

    Saat ditanya mengenai detail volume tambahan dan harga acuan, Purbaya meminta agar informasi teknis tersebut dikonfirmasi langsung kepada Menteri ESDM.

    “Tanya Menteri ESDM,” katanya.

    Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lonjakan konsumsi energi dengan menaikkan pasokan LPG bersubsidi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, baru-baru ini, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BUMN Doni Oskaria, dan Pertamina untuk memastikan ketersediaan suplai LPG dan stok BBM selama periode libur panjang.

    Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati kenaikan volume LPG bersubsidi dari sekitar 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4–8,5 juta metrik ton.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Targetkan pengeluaran masyarakat di Januari Rp116 Triliun

    Pemerintah Targetkan pengeluaran masyarakat di Januari Rp116 Triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan belanja masyarakat atau spending pada bulan Januari mencapai Rp116 triliun, sebagai bagian dari upaya akselerasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Kemudian dari program belanja, itu diharapkan spending masyarakat pada waktu bulan Januari sebesar Rp116 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Airlangga merincikan target pengeluaran masyarakat sebesar Rp116 triliun itu terdiri dari program “Hari Belanja Nasional” pada 10 hingga 16 Desember dengan transaksi diperkirakan Rp33 hingga Rp34 triliun.

    Kemudian, belanja pada program “Belanja di Indonesia Saja” yang ditargetkan mencapai Rp30 triliun pada 18 Desember hingga 4 Januari, serta Epic Sale di minimarket sepanjang 1 hingga 31 Desember dengan target transaksi Rp56 triliun.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga turut melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi belanja kementerian/lembaga besar hingga saat ini telah mencapai sekitar 70 persen dan diharapkan dapat mencapai 95 persen di akhir tahun.

    Program-program unggulan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan listrik pedesaan juga akan terus diakselerasi.

    Untuk mendorong belanja masyarakat, Airlangga mengatakan pemerintah telah mengumumkan berbagai program diskon. Diskon tarif kereta api sebesar 30 persen diberlakukan pada periode 22 Desember hingga 10 Januari dengan target 1.509.000 penumpang.

    Diskon tarif angkutan laut sebesar 20 persen berlaku pada 17 Desember hingga 10 Januari dengan target 405.881 penumpang.

    Terdapat pula diskon 100 persen untuk pelabuhan atau 19 persen dari tarif terpadu pada 22 Desember sampai 10 Januari, yang menargetkan 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.

    Sektor penerbangan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14 persen pada periode 22 Desember hingga 10 Januari, dengan target 3,5 juta penumpang.

    “Kemudian diskon tarif tol yang besarnya 10 sampai 20 persen,” kata Airlangga.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosialisasi informasi publik telah dilakukan hingga RT/RW di Jakarta

    Sosialisasi informasi publik telah dilakukan hingga RT/RW di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi masif hingga tingkat RT/RW di Jakarta untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi.

    Hingga saat ini sudah ada 829 badan publik mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh KI DKI Jakarta.

    “Tujuan terpenting kami adalah menyadarkan masyarakat agar memanfaatkan UU KIP dengan benar,” kata Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin di Jakarta, Kamis, saat menerima kunjungan dari DPRD Bangka Belitung.

    KI DKI juga mengembangkan sejumlah inovasi seperti labeling zona informatif yang membuat banyak badan publik berlomba meningkatkan kualitas penyediaan informasi.

    Sejak lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), KI DKI Jakarta berdiri pada 2012 dan telah mendorong partisipasi badan publik secara progresif.

    Hingga 2024, hampir 829 badan publik di DKI telah mengikuti Monev dengan hampir 200 badan publik meraih predikat informatif,” ujarnya.

    Luqman menerima langsung rombongan yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi 1 DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel).

    Dalam dialog, DPRD Babel menanyakan bagaimana KI DKI Jakarta menangani pemohon informasi yang berulang atau memanfaatkan UU KIP untuk kepentingan tertentu.

    Luqman menjelaskan bahwa UU KIP mengatur peran aktor baik warga sebagai pemohon maupun badan publik sebagai penyedia informasi. Dalam beberapa kasus, terdapat pemohon yang dianggap tidak sungguh-sungguh meminta informasi.

    “Ada pasal yang mengatur kesungguhan pemohon sesuai Peraturan Komisi Informasi Pasal 4. Majelis komisioner dapat memutus bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh jika permintaan informasinya tidak sesuai tujuan,” katanya.

    Meski demikian, kata dia, beberapa badan publik justru terdorong berbenah karena adanya permintaan informasi dari warga.

    Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto menjelaskan perkembangan jumlah sengketa informasi di Jakarta. “Pada 2022 terdapat 16 register sengketa; jumlah ini meningkat pada 2023 dan 2024 seiring masifnya sosialisasi dan Monev,” katanya.

    KI DKI Jakarta juga rutin melakukan visitasi kepada badan publik sehingga meningkatkan kesadaran mereka terhadap keterbukaan informasi.

    Agus menekankan bahwa UU KIP ini diciptakan bukan untuk transaksi. Namun muncul juga “penumpang gelap”, yaitu pihak yang memanfaatkan momentum badan publik saat berbenah dengan mengajukan permintaan informasi untuk tujuan tertentu.

    Menurut Agus, KI DKI mengantisipasi hal ini dengan menganalisis dan menggabungkan permohonan yang sama serta menerapkan pasal yang relevan.

    Selanjutnya, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho memaparkan beberapa kasus sengketa yang melibatkan LSM yang mengajukan permintaan berulang.

    KI DKI bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memetakan motif dan memastikan proses tetap sesuai aturan.

    Ketua Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara KI, pemerintah daerah dan DPRD. Ketika sosialisasi berjalan masif, permintaan informasi meningkat.

    Meski jumlah sengketa menurun, namun kualitas permohonan informasi menjadi lebih spesifik terkait kebutuhan kelompok atau individu.

    Ia menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah provinsi, dukungan regulasi seperti pembaruan peraturan gubernur (gergub), penyediaan informasi terkait pengadaan barang/jasa secara berkala serta pengawasan DPRD merupakan kunci keberhasilan keterbukaan informasi.

    Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlevi menyampaikan bahwa keterbukaan informasi di Bangka Belitung belum berjalan optimal.

    Dia akui selama ini belum maksimal mendukung pelaksanaan KIP. “Kami ingin mempelajari bagaimana DKI Jakarta menangani sengketa informasi, terutama kasus pemohon berulang, agar dapat kami terapkan di daerah,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa

    Jakarta (ANTARA) – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menegaskan komitmen mengusung program-program kerakyatan dalam pertemuan dengan Partai Amanah Negara Malaysia di kantor DPP Partai PRIMA, Jakarta.

    “Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa,” Sekretaris Jendral Partai PRIMA Mayor Jenderal TNI (Purn) Gautama Wiranegara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Dalam pertemuan tersebut Gautama menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Partai Amanah Negara, ia juga memperkenalkan Partai PRIMA dengan menjelaskan sejarah berdirinya dan program perjuangannya.

    Ia menyebutkan posisi politik Partai PRIMA masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menggemakan program perjuangan melawan Serakahnomics. Menurutnya, sampai hari ini sistem ekonomi-politik Indonesia masih dalam kungkungan Serakahnomics yang menjadi musuh bersama.

    Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa Partai PRIMA didirikan oleh beberapa organisasi massa dari berbagai lintas sektor yakni Sektor Mahasiswa ada LMND (Liga mahasiswa nasionaL untuk Demokrasi), Sektor Buruh ada FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), sektor petani dan nelayan ada STN (Serikat Tani Nelayan), sektor kebudayaan ada JAKER (Jaringan Kebudayaan Rakyat), dan Sektor Rakyat miskin kota ada SRMI (Solidaritas Rakyat Mandiri Indoensia).

    Beberapa organisasi massa ini berhimpun dan mendirikan alat politik alternatifnya sendiri karena menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia itu diputuskan dalam sektor politik.

    Partai PRIMA pada PEMILU 2024 sempat mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai peserta dalam kompetisi peserta demokrasi lima tahunan, namun tidak lolos pada tahapan verifikasi faktual. Meski demikian, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai PRIMA masuk dan terlibat dalam Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Presiden dan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono diangkat sebagai Wakil Menteri Sosial.

    Gautama berharap pertemuan ini bisa menjadi awal untuk membangun kerja sama politik dan bisa menyinergikan program Partai PRIMA dan Partai Amanah Negara Malaysia.

    Perwakilan Partai Amanah Negara yang terdiri Ketua Partai Amanah Kedah, Asmirul Anuar Aris, Johar Abdullah dan Basir Haji Islmai, mengapresiasi keterbukaan partai PRIMA untuk menerima kunjungan tersebut.

    Perwakilan Partai Amanah Negara Malaysia, memuji keterlibatan sejumlah ormas dalam pembangunan Partai PRIMA. Menurutnya, di Kedah banyak anak muda yang tidak berpartai karena semua kebutuhannya dibiayai negara, dan sangat sulit sekali untuk dilibatkan sebagai pemilih maupun sebagai pengurus partai di tingkat bawah.

    Mereka juga menjelaskan situasi politik negara Malaysia dan sistem pemilu yang ada di negaranya. Mereka mengunjungi beberapa partai politik yang ada di Indonesia untuk mengonsolidasikan partai politik lintas ASEAN untuk membangun kerja sama politik.

    Acara silaturahmi diakhiri dengan pemberian cenderamata dari DPP Partai PRIMA yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jendral DPP Partai PRIMA yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Wahida, Wakil Sekretaris Jendral Ansyar, ketua Umum JAKER Annisa, Sekretaris jendral LMND Julfikar, Wakil Ketua Umum LMND Agung Trianto, Koordinator Partai PRIMA Pulau Papua Jefri Ane, Sekretaris Jendral FNPBI serta Bendahara Umum Siti Rahmawati B. Razak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNNK tes urine ratusan personel Satpol PP Jakarta Utara

    BNNK tes urine ratusan personel Satpol PP Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Jakarta Utara melakukan tes urine mendadak kepada personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara sebagai upaya dalam mencegah peredaran barang haram tersebut di lingkungan pemerintahan setempat.

    “Ada 100 personel yang di tes urine dan hasilnya negatif. Alhamdulillah tidak ada yang terpapar penyalahgunaan narkoba,” kata Kasatpol PP Jakarta Utara, Budhy Novian di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, tes urine ini memastikan bahwa Satpol PP sebagai petugas penegak peraturan daerah (perda) harus bebas dari narkoba sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.

    Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan tujuan mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, produktif dan bersih dari narkoba.

    “Tes urine ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” katanya.

    Tes urine ini merupakan sinergi antara Satpol PP Jakarta Utara dengan BNNK Jakarta Utara dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui tes urine bagi para pegawai.

    “Ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparatur,” kata dia.

    Sebelumnya, BNNK Jakarta Utara memeriksa urine 200 pegawai yang ada di Kantor Wali Kota Jakarta Utara yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Senin (10/11).

    Sumber biaya tes urine ini merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta yang diinstruksikan langsung dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika.

    Hasil tes urine tersebut langsung keluar dan dilaporkan langsung kepada pimpinan masing-masing.

    Kepala BNN Kota Jakarta Utara, Kombes (Pol) Irwan Andy berpesan agar jangan sampai menjadi korban penyalahgunaan narkoba “Jadikanlah Jakarta Utara menjadi kota yang bebas dan bersih dari narkoba,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker pastikan penyusunan perpres ojol masih berlanjut

    Menaker pastikan penyusunan perpres ojol masih berlanjut

    Ini masih on progress, masih banyak. Ada beberapa isu sebenarnya, dan itu di luar Kemnaker sebenarnya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan kementerian yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keternagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan penyusunan peraturan presiden (perpres) terkait ojek online atau ojol masih terus berlanjut.

    Menurutnya, penyelesaian perpres membutuhkan koordinasi yang luas karena memiliki banyak isu teknis di luar kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Ini masih on progress, masih banyak. Ada beberapa isu sebenarnya, dan itu di luar Kemnaker sebenarnya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan kementerian yang lain,” ujar Yassierli ditemui usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Yassierli mengatakan proses penyusunan payung hukum tersebut telah melewati sejumlah tahapan diskusi teknis yang masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Namun demikian, Ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk merampungkan perpres tersebut sesegera mungkin.

    “Segera mungkin, nanti kita tunggu saja ya,” imbuhnya.

    Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek ojol, salah satunya perlindungan terhadap mitra pengemudi berupa jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), hingga jaminan kematian (JKM).

    Aturan tersebut diharapkan bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dan mitra pengemudi.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

    Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.