Author: Antaranews.com

  • BNN apresiasi Pelindo persiapkan relawan antinarkotika se-Indonesia

    BNN apresiasi Pelindo persiapkan relawan antinarkotika se-Indonesia

    “Apabila SDM itu terjerat maka akan merusak kualitas diri serta moral individu yang merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa dan negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengapresiasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo atas bukti komitmen penanggulangan narkotika dengan mempersiapkan relawan antinarkotika dari seluruh wilayah kerja Pelindo di Indonesia.

    Dalam pembukaan kegiatan Asistensi Pembentukan Relawan Antinarkotika pada Pelindo di Jakarta, Kamis (31/10), Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Jafriedi mengatakan komitmen tersebut dibutuhkan dalam penanganan permasalahan narkotika karena narkotika menyasar sumber daya manusia (SDM).

    “Apabila SDM itu terjerat maka akan merusak kualitas diri serta moral individu yang merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa dan negara,” ujar Jafriedi seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dia mengharapkan para relawan antinarkotika yang menjadi perpanjangan tangan BNN dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah kerjanya masing-masing.

    Adapun asistensi yang diselenggarakan pada 31 Oktober-1 November 2024 itu merupakan kegiatan pembekalan yang diselenggarakan BNN melalui Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan dan diikuti oleh sebanyak 78 pegawai Pelindo terpilih dari seluruh Indonesia.

    Jafriedi berharap kegiatan asistensi dapat membangun kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

    “Yang tidak kalah pentingnya, para relawan mampu mempelopori dan berperan serta aktif dengan penuh kesungguhan dalam melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Regional 2 Pelindo Drajat Sulistyo menegaskan kembali komitmen Pelindo dalam penanggulangan permasalahan narkotika.

    Dia mengatakan bahwa Pelindo siap berkontribusi membantu pemerintah, dalam hal ini BNN, untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika.

    “Kami punya cabang dari Sabang sampai Merauke. Artinya, kami bisa berdayakan para Relawan Antinarkotika Pelindo untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan narkotika,” ucap Drajat.

    Selain itu, sambung dia, komitmen Pelindo dalam penanggulangan permasalahan narkotika turut dilakukan dengan pengawasan yang ketat terhadap para pegawai Pelindo melalui pemeriksaan acak berkala untuk mendeteksi pegawai Pelindo yang terindikasi dalam penyalahgunaan narkotika.

    Dalam kegiatan asistensi yang juga merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara BNN dengan Pelindo tersebut, para peserta pun mendapatkan pengetahuan serta pemahaman terkait narkotika dari berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.

    Berbagai pengetahuan diberikan agar para peserta dapat melihat permasalahan narkotika secara menyeluruh dan menentukan rencana aksi dalam P4GN yang dapat diimplementasikan di lingkungan Pelindo.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK sambut positif rencana evaluasi Bursa Karbon

    OJK sambut positif rencana evaluasi Bursa Karbon

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif terkait adanya rencana untuk melakukan evaluasi terhadap Bursa Karbon atau IDX Carbon.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa evaluasi terhadap Bursa Karbon seharusnya dilakukan secara menyeluruh, seiring peran pentingnya untuk mencapai pengurangan emisi dan penerapan ekonomi berkelanjutan nasional.

    “Evaluasi itu kalau sepemahaman saya, tidak hanya terhadap Bursa Karbon, tetapi seluruh ekosistem yang melingkupi Bursa Karbon. Misalnya, di samping Bursa Karbon, juga ada misalnya Carbon Tax, misalnya ada batas atas. Yang kayak gitu mungkin kita akan diskusikan bersama,” ujar Inarno di sela- sela Capital Market Journalist Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa masih belum ramainya transaksi di Bursa Karbon, dikarenakan usianya yang baru satu tahun sejak diluncurkan pada 26 September 2023.

    “Kalaupun di evaluasi bagus banget. Kalaupun sekarang itu masih cetek, tentunya kita sadari memang baru satu tahun. Tetapi, hal- hal lain yang perlu kita perbaiki, ya harus kita perbaiki,” ujar Inarno.

    Ia menyampaikan, bahwa seluruh stakeholder perlu bekerja sama untuk mendorong peningkatan transaksi dan minat perusahaan untuk berpartisipasi di Bursa Karbon.

     

    “Bursa karbon itu kan bagian daripada secara keseluruhan, bagian untuk secondary-nya. Nah, untuk primary- nya pun juga harus didorong kan. Kira-kira begitu. Primary-nya tentunya ada di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan kelembagaan yang terkait,” ujar Inarno.

    OJK melaporkan bahwa sejak diluncurkannya Bursa Karbon pada 26 September 2023 hingga 27 September 2024, nilai perdagangan Bursa Karbon telah mencapai Rp37,06 miliar.

     

    Kemudian, total volume perdagangan karbon mencapai 613.894 tCO2e, dengan 81 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 613.894 tCO2e dan akumulasi nilai sebesar Rp37,06 miliar, dengan rincian nilai transaksi 26,75 persen di Pasar Reguler, 23,18 persen di pasar negosiasi, 49,87 persen di pasar lelang, dan 0,21 persen di marketplace.

     

     

    “Kami sedang melakukan evaluasi agar perdagangan karbon ini tidak stagnan. Potensi Bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma,” ujar Hanif.

     

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penurunan harga kakao dipengaruhi peningkatan produksi di Afrika Barat

    Penurunan harga kakao dipengaruhi peningkatan produksi di Afrika Barat

    Penurunan HR dan HPE biji kakao di antaranya dipengaruhi peningkatan produksi, terutama negara-negara di wilayah Afrika BaratJakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan penurunan harga biji kakao periode November 2024 dikarenakan adanya peningkatan produksi dari negara-negara wilayah Afrika Barat.

    Harga referensi biji kakao periode November 2024 ditetapkan sebesar 7.448,02 dolar AS per MT atau turun 133,48 dolar AS dari bulan sebelumnya.

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag) Isy Karim menyampaikan, hal ini berdampak pada penurunan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao pada November 2024 menjadi 7.037 dolar AS per MT, turun 130 dolar AS atau 1,81,persen dari periode Oktober 2024.

    “Penurunan HR dan HPE biji kakao di antaranya dipengaruhi peningkatan produksi, terutama negara-negara di wilayah Afrika Barat, akibat cuaca yang mulai kondusif. Namun, tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan,” kata Isy melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, HPE produk kulit periode November 2024 tidak berubah dari bulan sebelumnya, sedangkan produk kayu meningkat untuk beberapa jenis kayu.

    Peningkatan terjadi pada jenis kayu veneer dari hutan tanaman, lembaran kayu untuk kotak pengepakan, kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, sortimen lainnya jenis jati, kayu dari hutan tanaman jenis pinus dan gmelina, serta sengon.

    Produk yang HPE-nya turun berasal dari jenis kayu veneer dari hutan alam, kayu dalam bentuk serpihan atau partikel, kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis rimba campuran dan sortimen lainnya jenis eboni, serta kayu dari hutan tanaman jenis akasia dan karet.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

    Baca juga: Menko Pangan: Kakao dan kopi masuk komoditas pokok swasembada pangan
    Baca juga: Proses perubahan BPDPKS jadi BPDP bakal rampung minggu ini
    Baca juga: Mendag bertemu asosiasi kakao Asia bahas kesejahteraan petani

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita ‘good corporate governance’ bersih-bersih dan program berkelanjutanJakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai.

    “Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai,” ujar Erick di Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

    “Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu,” katanya.

    Baca juga: Erick Thohir sebut penyehatan Indofarma terus dilakukan

    Baca juga: Erick Thohir harap transformasi BUMN jadi modal majukan pariwisata RI

    Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

    Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

    Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

    Baca juga: Erick Thohir bentuk PMO untuk solusi harga tiket pesawat-pariwisata

    Baca juga: KBUMN dan Kemenhub koordinasi tekan biaya logistik sektor transportasi

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Imigrasi beri layanan percepatan pembuatan paspor di akhir pekan

    Imigrasi beri layanan percepatan pembuatan paspor di akhir pekan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara memberikan layanan percepatan pembuatan paspor kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan dokumen perjalanan ke luar negeri di akhir pekan.

    “Kami menyiapkan kuota 30 setiap harinya pada Sabtu dan Minggu di Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) Pasar Pagi Mangga Dua,” kata Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara, Rizki di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, layanan ini diberikan untuk mempermudah masyarakat yang tidak dapat berkunjung untuk membuat paspor di hari kerja.

    “Untuk hari kerja layanan percepatan ini ada setiap harinya dengan kuota 20 orang per harinya,” kata dia.

    Ia menyebutkan, layanan percepatan ini akan memudahkan masyarakat dalam membuat pasport karena bisa siap dalam satu hari.

    Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti mendadak ingin ke luar negeri tapi masa berlaku paspor mereka habis.
    “Layanan ini dikenakan biaya percepatan sebesar Rp1 juta di luar biaya pembuatan paspor,” kata dia.

    Rizki mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan layanan maksimal kepada masyarakat untuk melayani dokumen perjalanan ke luar negeri.

    “Artinya layanan pembuatan paspor saat ini tidak ada hari libur karena di akhir pekan masyarakat juga mendapatkan layanan pembuatan paspor,” kata dia.

    Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara telah membangun wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama mengatakan, dengan adanya komitmen ini maka warga akan mendapat pelayanan keimigrasian dengan maksimal.

    “Kami melakukan evaluasi dari pencanangan zona integritas yang telah lalu, apa yang menjadi kekurangan segera kita benahi,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Madrasah jadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta

    Madrasah jadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengungkapkan bahwa saat ini madrasah menjadi lembaga pendidikan alternatif pertama bagi masyarakat di Jakarta.

    Hal ini dibuktikan dengan jumlah pendaftar melebihi daya tampung dalam setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    “M​​adrasah-madrasah kita mengalami kesulitan untuk menolak siswa-siswi yang tidak tertampung,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Adib pada Kegiatan Penutupan Jakarta Madrasah Competition (JMC) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Adib mencontohkan, Madrasah Aliyah (jenjang setara Sekolah Menengah Atas (SMA) 21 Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara, mendapatkan pendaftar hingga 600 orang.

    Padahal, sekolah dengan prestasi 95 persen lulusan diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut hanya memiliki daya tampung sekitar 150 orang.

    “Dan hampir secara keseluruhan madrasah-madrasah kita sudah seperti itu sehingga tidaklah aneh ketika proses rekrutmen pendaftaran siswa bagi madrasah dibuka, itu masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftarkan putra-putri mereka ke madrasah,” ujar Adib.

    Hal ini, kata dia, menjadi bukti madrasah-madrasah di Jakarta sudah menjadi tumpuan sekaligus mendapatkan tempat di tengah masyarakat.

    Adib mencatat, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah ini, sebanyak 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setara Sekolah Dasar, 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri atau setara Sekolah Menengah Pertama) dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri.

    “Untuk Raudhatul Athfal (RA) atau setara jenjang pendidikan anak usia dini, kami akan dorong untuk menjadi RA negeri, di Jakarta Selatan,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PTPN IV Regional 7 dukung peremajaan sawit rakyat

    PTPN IV Regional 7 dukung peremajaan sawit rakyat

    Bandarlampung (ANTARA) – PTPN IV Regional 7 mendukung peremajaan sawit rakyat sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program strategis nasional pemerintah.

     

     

    “Dukungan dalam program replanting dilakukan dengan melakukan penandatanganan offtaker dengan petani sawit yang ada di Kabupaten Musibanyuasin,” ujar Kepala Regional PTPN IV Regional 7 Denny Ramadhan berdasarkan keterangannya yang diterima di Bandarlampung, Jumat.

     

     

    Ia mengatakan penandatanganan kerjasama tersebut merupakan bentuk dukungan PTPN IV Regional 7 kepada lembaga pekebun serta petani untuk mengenalkan produk perusahaan mitra.

     

     

    “Kami mengharapkan dengan penandatanganan kerja sama ini, petani dapat mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

     

     

    Dia melanjutkan untuk menyukseskan program peremajaan sawit rakyat melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seluas 60.000 hektare sampai dengan 2026, PTPN IV Regional 7 menjadi mitra offtaker dan pendamping teknis.

     

     

    “Hadirnya skema pembiayaan BPDPKS dalam program peremajaan sawit rakyat merupakan harapan baru bagi pekebun kelapa sawit secara umum dan secara khusus bagi mantan pekebun plasma, untuk memperbaiki kesejahteraan pekebun,” ujar dia.

     

     

    Ia juga menghimbau pekebun plasma NES VI Talang Sawit untuk terlibat secara aktif mengikuti program peremajaan sawit rakyat, karena masih banyak potensi yang bisa diremajakan berdasarkan data luasan plasma.

     

     

    “Peremajaan sawit rakyat ini merupakan harapan baru pekebun sawit, kami akan terus memberikan yang terbaik kepada pekebun dari segi pelayanan maupun pembayaran. Kalau dulu pembayaran dilakukan 30 hari setelahnya, sekarang sudah lebih baik menjadi 1 hari setelahnya,” tambahnya.

     

     

    Tanggapan tambahan dikatakan oleh Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS Ahmad Munir

     

     

    “BPDPKS sudah melaksanakan beberapa program sejak 2016 hingga sekarang. Salah satunya dengan melaksanakan replanting sawit. Saat ini provinsi yang paling banyak melakukan replanting mengikuti program peremajaan sawit rakyat yakni Sumatera Selatan,” ujar Ahmad Munir.

     

     

    Ia menjelaskan hingga September 2024, pemerintah telah menyalurkan Rp9,66 triliun dengan luas lahan 344.792 hektare yang diterima oleh 154.866 orang pekebun. Dan setiap tahunnya pemerintah menyiapkan Rp3 triliun dana untuk peremajaan sawit rakyat dan baru terserap sekitar Rp1 triliun per tahun. Sehingga masih ada Rp2 triliun yang masih belum terserap oleh petani sawit.

    Baca juga: Realisasi peremajaan sawit rakyat Mukomuko capai 2.391 hektare

    Baca juga: BPDPKS: Regulasi jadi tantangan percepatan peremajaan sawit rakyat

     

    “Para petani dapat segera mengajukan melalui kelompok tani, agar PTPN IV Regional 7 bisa mendapatkan dana peremajaan sawit rakyat. Sebagai upaya percepatan program. Pemerintah menetapkan beberapa aturan khusus yakni pertama, ketentuan verifikasi dokumen pengajuan peremajaan sawit rakyat menjadi lebih singkat. Poin ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian,” katanya.

     

     

    Kedua, ketentuan surat keterangan bebas dari kawasan hutan yang diterbitkan KLHK dan surat bebas dari lahan hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR diganti menjadi surat pernyataan dari pekebun yang menjelaskan bebas dari kawasan hutan atau sesuai dengan RTRW, serta bebas dari HGU.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung restorasi sumber daya air dan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

    “Kementan mendukung restorasi air melalui teknologi pertanian cerdas iklim, seperti sensor tanah, irigasi tetes, dan pemantauan cuaca berbasis satelit,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Mentan menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada Simposium Nasional Restorasi Sumber Daya Air dan Iklim untuk Kemandirian Pangan di Bandung, yang dibacakan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Fadjry Djufry.

    Kementan terus mendukung upaya restorasi sumber daya air dan iklim guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pasalnya ketersediaan air dan iklim yang stabil menjadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan.

    “Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang tepat, memperkuat kemampuan petani, serta memberi akses informasi iklim akurat lewat aplikasi digital,” ujarnya.

    Mentan menegaskan pentingnya restorasi sumber daya air dan iklim sebagai salah satu solusi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

    “Pada 2024 ini, Kementerian Pertanian telah mencapai beberapa hasil signifikan, terutama di bidang pengelolaan air dan perubahan iklim dengan melakukan terobosan solusi cepat peningkatan produksi padi,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan tumpang sisip padi gogo serta cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras dalam tiga bulan terakhir.

    “Data proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan terjadi kenaikan produksi beras pada Agustus sebesar 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada bulan yang sama,” lanjutnya.

    Menurut Mentan, hal ini menunjukkan bahwa peran restorasi sumber daya air menjadi vital dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Atas dasar itu, Kementan bersama Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) dan IPB University menyelenggarakan simposium nasional yang untuk strategi restorasi sumber daya air dan iklim, guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.

    “Melalui kegiatan ini, para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dapat berdiskusi dan bertukar informasi mengenai tantangan dan solusi dalam menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim,” terangnya.

    Dalam dukungannya pada program utama Kementerian Pertanian, Perhimpi melalui berbagai anggotanya yang berasal dari BSIP, Badan Informasi Geospasial, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, telah melahirkan SNI 9230:2023 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial – Zona Indikatif Pengembangan Infrastruktur Panen Air Pertanian.

    Melalui SNI ini, dapat dihasilkan informasi zona indikatif dari lahan-lahan yang memerlukan optimalisasi air dan berpotensi untuk dibangun infrastruktur panen air seperti embung, dam parit, long storage, irigasi pompa, sumur dangkal atau pun sumur bor.

    Sehingga pada lahan tersebut dapat terjadi peningkatan indeks pertanaman yang berujung pada peningkatan produksi padi nasional.

    Sejak berdiri pada 45 tahun yang lalu, Perhimpi telah memberikan kontribusi dalam berbagai hal untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan nasional dalam konteks iklim dan cuaca.

    “Perhimpi berperan secara aktif melalui anggota yang tersebar pada berbagai instansi dan lembaga pemerintah serta swasta yang tersebar di seluruh Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Perhimpi sekaligus akademisi IPB University Yonny Koesmaryono menjelaskan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang perlu terus dioptimalkan.

    Baca juga: Kementan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam

    Baca juga: Kementan jalin komitmen pasokan 2 juta sapi hidup untuk makan bergizi

    “Intensifikasi seperti di lahan marjinal dilakukan melalui pompanisasi, laju penurunan lahan terus terjadi sehingga harus dijaga keseimbangan melalui ekstensifikasi dengan perluasan atau pencetakan lahan,” jelasnya.

    Yonny juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik. Inovasi perlu terus dilakukan, termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia pertanian.

    “Program Presiden Prabowo selama lima tahun ke depan, kita harus gerak cepat hingga tercapai swasembada, dan kita pernah mencapai swasembada, pengalaman itu bisa menjadi modal,” kata Yonny.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP pastikan anggur Muscat yang beredar di Bandung aman dikomsumsi

    DKPP pastikan anggur Muscat yang beredar di Bandung aman dikomsumsi

    Kota Bandung (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memastikan bahwa anggur Muscat yang saat ini beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi masyarakat karena tidak terdeteksi mengandung zat bahan kimia berbahaya.

     

    Ketua Tim Sumber Daya Keamanan Pangan DKPP Kota Bandung Imam Setiyadi  mengatakan  pihaknya telah melakukan uji sampel anggur Muscat yang dilakukan uji cepat menggunakan alat rapid test untuk mengetahui kandungan produk tersebut.

     

    “Kami melakukan pengawasan ketat terhadap produk ini di enam pasar modern dan enam pasar tradisional. Hasilnya, tidak ditemukan residu pestisida atau formalin pada sampel yang diuji,” kata Imam di Bandung, Jumat.

     

    Imam mengungkapkan DKPP Kota Bandung telah melakukan pengawasan dan pengujian terhadap anggur Muscat sejak Selasa hingga Kamis lalu di beberapa pasar modern dan distributor utama, termasuk Superindo, Lottemart, Yogya, Borma, dan beberapa pasar tradisional.

     

    Dia menambahkan pengujian terhadap produk tersebut menyusul kekhawatiran masyarakat terkait kualitas dan keamanan anggur impor ini.

     

    “Kita melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas mini lab food safety. Jadi petugas mini lab food safety itu adalah petugas pasar yang telah kita latih, dengan kita berikan tujuh macam rapid test untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri,” kata dia.

     

    Dia menambahkan bahwa izin edar anggur Muscat sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), sehingga anggur ini secara resmi terdaftar dan memenuhi standar keamanan pangan.

     

    “Masyarakat diharapkan untuk melihat sayur dan buah yang terjamin aman di konsumsi salah satunya dengan adanya label PSAT yang tertera pada produk,” katanya.

     

    Meski demikian, dirinya mengimbau masyarakat untuk menerapkan teliti sebelum mengkonsumsi buah anggur, antara lain dengan memilih anggur yang memiliki izin edar, lalu cuci dengan air mengalir yang bersih sebelum dikonsumsi.

     

    “Lebih baik lagi masyarakat dapat mengkonsumsi buah dan sayur dari hasil memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian,” kata Imam.

    Baca juga: Ahli bagikan kiat untuk konsumsi buah yang sehat dan aman

    Baca juga: Wamentan: Larangan peredaran anggur Muscat menunggu hasil uji BPOM

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah optimistis bahwa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) akan lebih cepat naik kelas menjadi industri kecil dan menengah (IKM) dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Siti, dalam rilis pers di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta sinergi yang kuat antara Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian, maka perhatian terhadap UMKM akan semakin terfokus.

    Dia berpendapat bahwa sinergi juga perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan perlindungan bagi UMKM, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

    “Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal,” ujarnya.

    Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

    Data ASEAN Investment Report 2022 menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 65,5 juta UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Angka ini semakin menguat pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 61 persen terhadap PDB.

    Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM, menurutnya, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, dan pemasaran. Namun, dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi.

    Ia menambahkan aspek regulasi dan implementasinya juga penting. Sebagai contoh, dalam konteks pemasaran, UMKM perlu beradaptasi dengan era digital dengan mengadopsi strategi pemasaran digital.

    “Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia, kata Siti.

    Baca juga: Program Rumah BUMN dinilai dapat lahirkan UMKM “go global”

    Baca juga: Kementerian BUMN: Belanja produk UMKM mencapai Rp47 triliun

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024