Author: Antaranews.com

  • Pemerintah terus berupaya meningkatkan pariwisata halal

    Pemerintah terus berupaya meningkatkan pariwisata halal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pariwisata halal agar Indonesia menjadi tujuan wisata ramah Muslim teratas di dunia.

    Dalam The 6th International Halal Tourism Summit di Jakarta, Rabu (30/10), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Widiyanti menyampaikan bahwa Indonesia telah mendapat penghargaan sebagai destinasi ramah Muslim terbaik tahun 2023 dan 2024 dari Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index.

    Menurut siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, Indonesia juga menempati peringkat teratas dalam daftar tujuan wisata halal dunia Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023, mengungguli 140 negara lainnya.

    Widiyanti mengatakan, pemerintah berupaya memperkuat hubungan dengan pelaku industri, memperluas pasar, mempromosikan ekspor halal, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wisata halal, dan menarik investasi ke lingkup industri halal guna mendukung pengembangan pariwisata halal.

    Menurut dia, pelaksanaan kegiatan seperti Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mendukung pelaksanaan misi untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim global.

    “Membuka kesempatan yang sangat berharga untuk mendorong industri halal dan menjadikan Indonesia top of mind dari wisatawan Muslim yang ada di berbagai belahan dunia,” kata Widiyanti.

    “Bersama-sama, mari kita tingkatkan pariwisata halal Indonesia dan memperkenalkan negara kita yang indah ini sebagai paradise on earth (surga di bumi),” katanya.

    Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani mengemukakan bahwa perbaikan dalam segi atraksi, amenitas, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk meningkatkan pariwisata halal di Indonesia.

    “Yang terpenting bukan bagaimana kita sudah mengalahkan negara tetangga sehingga menjadi nomor satu, tapi bagaimana kita berusaha memperbaiki diri sesuai aspek-aspek yang dinilai dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index,” kata Rizki.

    Ia menyampaikan bahwa populasi Muslim di dunia yang mencapai sekitar dua miliar menghadirkan peluang besar bagi usaha pariwisata halal dan pengembangan produk halal dalam negeri.

    Baca juga: Indonesia menempati peringkat pertama di Global Muslim Travel Index

    Baca juga: Menparekraf ingin pariwisata halal Indonesia tetap terbaik di dunia

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Banjarbaru batalkan pencalonan pasangan Aditya-Said Abdullah

    KPU Banjarbaru batalkan pencalonan pasangan Aditya-Said Abdullah

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan membatalkan pencalonan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin–Said Abdullah pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

    Pengumuman pembatalan pasangan nomor urut 2 pada Pilkada Banjarbaru itu disampaikan Ketua KPU Kota Banjarbaru Dahtiar di Kantor KPU Jalan Trikora Banjarbaru, Jumat.

    “Keputusan pembatalan tertuang dalam SK KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024,” ujar Dahtiar.

    Menurut Dahtiar, pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel terkait pelanggaran yang dilakukan pasangan Aditya sebagai calon petahana dan Said Abdullah sebagai mantan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

    Dahtiar menekankan KPU Kota Banjarbaru juga telah mempelajari isi rekomendasi termasuk data maupun beberapa bukti yang menghasilkan KPU melihat sudah memenuhi unsur Pasal 71 ayat 3 Jo. ayat 5 yang disebutkan pada rekomendasi tersebut.

    “Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Oktober 2024 di Banjarbaru,” ucap Dahtiar tanpa memberikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya lebih lanjut terkait pembatalan pencalonan itu.

    Sebelumnya, Bawaslu Kalsel telah mengeluarkan rekomendasi terkait pembatalan pasangan calon wali kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan wakil wali kota Said Abdullah pada kontestasi pada pilkada di Kota “Idaman”.

    Bawaslu Kalsel mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan pada Kamis, menyatakan pasangan petahana Wali Kota dan mantan Sekda Kota Banjarbaru itu diduga melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

    Selain itu, pasangan calon tersebut juga terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Banjarbaru sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada

    Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Aries Mardiono mengungkapkan sesuai hasil kajian yang dilakukan secara objektif, cermat dan prinsip kehatian-hatian dengan kesimpulan Bawaslu Kalsel dari peristiwa yang dilaporkan pelapor.

    Kesimpulan tersebut, menurut Aries, beberapa di antaranya telah terpenuhi minimal dua alat bukti dan terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kota Banjarbaru sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah.

    Kasus bermula saat Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pilkada 2024 yang disampaikan calon wakil wali kota nomor urut 1 Wartono pada 21 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) UU Pilkada yang diduga dilakukan Ovi atau Aditya sebagai calon wali kota Banjarbaru nomor urut 2.

    Pewarta: Taufik Ridwan/Yose Rizal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menggali potensi perikanan Indonesia

    Menggali potensi perikanan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah keterbatasan lapangan kerja di industri modern, sektor perikanan menyimpan potensi besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru. Sayangnya, sektor ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian, terutama di kalangan anak muda yang cenderung lebih tertarik pada bidang-bidang lain. Padahal, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan seharusnya bisa menjadi salah satu pilihan karier yang menjanjikan bagi generasi penerus.

    Indonesia, negara yang dikenal kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar di sektor perikanan. Dengan luasnya perairan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, sektor ini telah menjadi salah satu penyokong utama ekonomi nasional.

    Perikanan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan domestik tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang berharga. Namun, di balik potensi tersebut, sektor perikanan tengah menghadapi tantangan serius yang bisa mengancam keberlanjutannya di masa depan.

    Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor perikanan adalah penurunan jumlah pengelola usaha perikanan.

    Dalam satu dekade terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pengelola usaha, yang sebagian besar masih didominasi oleh generasi tua dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan potensi perikanan di luar Jawa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

    Selain itu, minimnya partisipasi generasi muda dalam sektor ini menambah kerumitan masalah. Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi persoalan ini, maka perkembangan sektor perikanan Indonesia yang vital ini bisa terhambat.

    Peran sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. BPS mencatat, pada tahun 2023, perikanan menyumbang sekitar 2,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Lebih lanjut, sektor ini juga memberikan kontribusi seperlima terhadap total PDB sektor pertanian. Pertumbuhan PDB perikanan selama satu dekade terakhir mencapai 65 persen, naik dari Rp176,15 triliun pada 2013 menjadi Rp290,58 triliun pada 2023. Angka-angka ini menunjukkan besarnya peran perikanan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya.

    Selain itu, potensi ekspor produk perikanan Indonesia juga cukup bagus. Selama periode 2018 hingga 2022, nilai ekspor hasil perikanan tumbuh rata-rata 6,5 persen per tahun. Meski pada 2023 nilai ekspor menjadi USD5,6 miliar, turun 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun neraca perdagangan perikanan tetap surplus. Impor perikanan Indonesia pada tahun yang sama tercatat hanya sebesar USD560 juta, turun 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada penurunan nilai ekspor, sektor perikanan masih mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    Meski demikian, penurunan jumlah rumah tangga usaha perikanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,19 persen, dari 1,98 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 1,85 juta pada 2023. Penurunan ini, meski lebih kecil dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya, tetap menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini adalah adanya pergeseran skala usaha dari rumah tangga menjadi perusahaan, peningkatan produktivitas, atau bahkan penurunan minat masyarakat terhadap usaha perikanan.

    Tidak hanya itu, struktur demografi pengelola usaha perikanan juga menjadi perhatian serius. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa pengelola usaha perikanan masih didominasi oleh generasi tua dan laki-laki. Minimnya partisipasi perempuan dan generasi muda dalam usaha perikanan menjadi tantangan yang juga harus diatasi. Jika tidak, keberlanjutan usaha perikanan bisa terancam karena kurangnya regenerasi pengelola usaha yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam sektor ini.

    Rendahnya adopsi teknologi dalam kegiatan usaha perikanan menjadi masalah tersendiri. Sebagian besar pengelola usaha perikanan masih menggunakan metode tradisional, yang tentunya membatasi produktivitas mereka. Padahal, penerapan teknologi modern dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil tangkapan.

    Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan pengelola usaha perikanan. Adopsi teknologi ini juga perlu diiringi dengan program pelatihan yang menyasar generasi muda, sehingga mereka mampu mengoperasikan dan memaksimalkan potensi teknologi dalam usaha perikanan.

    Untuk menjaga keberlanjutan sektor ini, pemerintah harus mengambil langkah serius dalam mendorong regenerasi pengelola usaha perikanan. Dukungan pembiayaan yang lebih inklusif bagi nelayan dan pembudi daya ikan harus menjadi prioritas.

    Dengan memperluas akses terhadap kredit mikro dan asuransi usaha perikanan, pelaku usaha dapat lebih berani mengembangkan usaha mereka dan mengurangi risiko yang dihadapi, terutama oleh pelaku skala kecil. Skema pembiayaan ini juga dapat membantu meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk terjun ke sektor perikanan.

    Isu regenerasi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi banyak sektor lain di Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan yang mendorong minat generasi muda untuk berkecimpung di sektor-sektor strategis seperti perikanan sangatlah penting.

    Program-program yang memadukan teknologi dengan inovasi bisa menjadi daya tarik bagi kaum muda untuk terlibat dalam industri ini. Diperlukan program regenerasi yang terpadu untuk menarik minat generasi muda ke sektor perikanan.

    Pemerintah dapat menggagas program inkubasi bisnis perikanan yang menawarkan pelatihan teknis dan kewirausahaan, serta memberikan akses ke modal dan pasar. Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan wirausaha berbasis perikanan juga penting untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda. Dengan adanya kompetisi inovasi nasional di sektor perikanan, potensi-potensi baru dari kalangan muda dapat dieksplorasi dan dioptimalkan.

    Selain itu, pengembangan sektor perikanan juga harus dilakukan secara inklusif. Partisipasi perempuan, yang saat ini masih sangat rendah, harus didorong melalui program-program pemberdayaan yang memberikan akses lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam usaha perikanan. Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya menjadi tumpuan ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial bagi berbagai kelompok masyarakat.

    Keberlanjutan sektor perikanan Indonesia juga sangat bergantung pada kondisi iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu menjamin adanya iklim bisnis yang mendukung pengembangan usaha perikanan. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan laut juga harus menjadi perhatian utama. Pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem laut yang menjadi sumber daya utama sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi sektor ini.

    Pada akhirnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi andalan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada bagaimana kita mengatasi tantangan regenerasi pengelola usaha, meningkatkan adopsi teknologi, dan memastikan iklim usaha yang mendukung. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat menjaga dan mengembangkan potensi perikanannya, menjadikannya salah satu pilar utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

     

    *) Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik ( BPS)

    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo ingin pertemuan rutin dengan ketum parpol tiap pekan

    Prabowo ingin pertemuan rutin dengan ketum parpol tiap pekan

    Beliau menawarkan mungkin tetap ada pertemuan secara rutin yang bisa dilakukan antara seluruh ketua umum partai-partai koalisi pendukung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginginkan pertemuan dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah dilakukan secara rutin, sekali setiap pekan.

    Hal itu diutarakan sejumlah pimpinan partai politik yang hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    “Beliau menawarkan mungkin tetap ada pertemuan secara rutin yang bisa dilakukan antara seluruh ketua umum partai-partai koalisi pendukung,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, usai menghadiri pertemuan.

    Surya mengatakan dalam kesempatan itu semua pihak yang hadir ingin tetap menjaga komunikasi yang intensif, antara pimpinan partai-partai pendukung koalisi dengan pemerintah dalam hal ini Presiden.

    Di sisi lain, kata Surya, para ketua umum partai menyampaikan berapa hal kebijakan-kebijakan yang kemungkinan masih perlu dikaji kembali untuk bisa dilaksanakan sebagai salah satu kebijakan pemerintah.

    Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengharapkan pertemuan bisa dilakukan setiap hari Jumat bagi para ketua umum dan sekjen partai yang dapat hadir.

    “Tentu saja disesuaikan dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” kata Muzani.

    Muzani menyampaikan pada kesempatan itu Presiden dan pimpinan partai membahas tentang negara, bangsa dan masyarakat. Diskusi dalam pertemuan itu berlangsung santai penuh canda.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gapki minta pemerintah ikut lindungi industri sawit dari isu negatif

    Gapki minta pemerintah ikut lindungi industri sawit dari isu negatif

    Penajam Paser Utara (ANTARA) –

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah ikut melindungi industri sawit dari isu negatif yang menyebarkan informasi menyesatkan karena menodai reputasi kelapa sawit.

     

     

    “Data ilmiah sering kali diabaikan, akibatnya persepsi negatif terhadap minyak sawit makin luas di dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Pusat Edi Suhardi dalam keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA di Penajam, Jumat.

     

     

    “Kami minta dan desak pemerintah lindungi industri sawit dari kampanye negatif,” tambahnya.

     

     

    Pernyataan tersebut disampaikan Edi Suhardi saat menjadi narasumber acara Bekesahan dengan Bubuhan Milenial terkait kelapa sawit yang digelar Gapki Kalimantan Timur di Kota Samarinda, berbentuk edukasi, peran serta dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan pada kaum milenial.

     

     

    Gapki juga mengajak milenial dan Gen-Z Kalimantan Timur, menurut dia, untuk membela sawit dan tangkal kampanye negatif menyangkut industri sawit.

     

     

    Untuk melawan kampanye negatif industri sawit perlu terus menyampaikan fakta dan data yang benar, lanjut dia, kampanye yang dilakukan harus berbasis akal sehat dengan membandingkan informasi yang benar dan salah, serta mengklarifikasi isu-isu yang seringkali menjadi salah arti.

     

     

    Pemerintah juga harus berperan aktif dalam melindungi industri sawit, ia menimpali lagi, sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

     

     

    Industri sawit telah menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi 16,2 juta tenaga kerja baik di sektor perkebunan sawit maupun industri hilir maupun pendukung lainnya.

     

     

    Dengan minyak sawit sebagai biodesel, pada 2023 Indonesia mampu menghemat devisa untuk mengimpor minyak bumi sebesar US 7,92 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 120,8 triliun.

     

     

    Saat ini minyak sawit Indonesia sudah di ekspor kepada lebih dari 160 negara di dunia dan penggunaan minyak sawit sudah sangat meluas, jelas dia, penerimaan devisa ekspor dari industri sawit pada 2022 mencapai 39 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp600 triliun.

     

     

    “Pada 2023 sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari penerimaan devisa 2023. Karena harga minyak sawit 2023 relatif lebih rendah dari 2022,” katanya.

     

     

    Upaya terkoordinasi mendiskreditkan minyak sawit telah membuahkan hasil dengan diberlakukan peraturan yang lebih ketat di Uni Eropa, ungkap dia, seperti EUDR membatasi penggunaan minyak sawit yang merugikan petani dan industri kelapa sawit Indonesia.

     

     

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dewan Pertahanan Nasional sebagai ruang sinergi sipil-militer

    Dewan Pertahanan Nasional sebagai ruang sinergi sipil-militer

    Jakarta (ANTARA) – Rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Dehannas) menarik perhatian. Terutama karena Menhan menekankan pentingnya lembaga ini sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk memperkuat sinergi antara unsur sipil dan militer dalam menghadapi tantangan pertahanan yang makin kompleks.

    Meski demikian, di mata publik, konsep Dehannas masih terasa abstrak. Apa sebenarnya tujuan dan peran Dehannas, dan bagaimana lembaga ini bisa menjadi pilar strategis untuk memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia?

    Rencana pembentukan Dehannas dilatarbelakangi oleh kebutuhan menciptakan ruang kolaborasi komprehensif antara komponen sipil dan militer dalam merumuskan kebijakan pertahanan. Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan geopolitik, terutama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki signifikansi strategis.

    Di era global yang kian dinamis, ancaman yang dihadapi negara tidak lagi sebatas ancaman militer konvensional, seperti konflik bersenjata, tetapi juga mencakup ancaman nontradisional, seperti siber, terorisme lintas negara, dan krisis lingkungan. Di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, pengaruh dari luar juga makin besar. Sinergi sipil-militer dalam kebijakan pertahanan menjadi penting karena pendekatan kolaboratif ini mampu mencakup perspektif luas yang mencerminkan kompleksitas ancaman modern sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pertahanan secara lebih menyeluruh.

    Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan pertahanan yang sangat luas, mulai dari keamanan maritim hingga ketahanan siber. Dalam konteks ini, kebijakan pertahanan yang disusun secara kolaboratif antara sipil dan militer akan memperkuat kapasitas negara dalam merespons berbagai ancaman potensial.

    Namun, pembentukan Dehannas bukan sekadar upaya untuk mempercepat sinergi sipil-militer. Lebih dari itu, Dehannas diharapkan menjadi forum untuk mempertemukan berbagai pandangan lintas perspektif sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek militer, tetapi juga melibatkan dimensi diplomasi, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan dalam negeri. Pendekatan yang lebih menyeluruh ini akan memperkaya kebijakan pertahanan, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.

    Copyright © ANTARA 2024

  • BI ungkap kinerja usaha di Bali tetap kuat dipicu musim liburan

    BI ungkap kinerja usaha di Bali tetap kuat dipicu musim liburan

    Denpasar (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengungkapkan kinerja usaha di Pulau Dewata tetap kuat pada triwulan III-2024 karena dipicu musim liburan sehingga mendongkrak perekonomian daerah.

    “Terjaganya permintaan masyarakat terkait pariwisata sejalan dengan periode puncak liburan Juli-Agustus,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Jumat.

    Ada pun hasil itu terkonfirmasi dari survei bank sentral tersebut terkait geliat dunia usaha di Bali (SKDU) yang mencerminkan usaha di Bali tergolong tangguh dengan indeks mencapai 65,08 persen.

    Nilai saldo bersih tertimbang itu tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 40,60 persen.

    Lapangan usaha yang menggeliat di antaranya perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, real estat dan konstruksi yang meningkat sejalan dengan berlanjutnya proyek pemerintah dan swasta pada triwulan III-2024.

    Hanya lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan sejalan berakhirnya panen raya komoditas padi yang mencapai puncaknya pada triwulan II-2024.

    Kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2024 atau hingga tutup tahun di proyeksi akan tumbuh positif terutama didorong oleh capaian usaha transportasi dan pergudangan yang diperkirakan tumbuh seiring memasuki libur Natal dan tahun baru 2025.

    Selain itu, sektor pertanian juga diprediksi mengalami peningkatan seiring masuknya musim panen pada komoditas utama seperti padi pada triwulan IV-2024.

    BI menjelaskan SKDU merupakan survei triwulanan bank sentral itu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi.

    Baca juga: Pengembang di Bali mulai bangun hunian mewah dorong geliat ekonomi

    Pelaksanaan survei di Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Pulau Dewata yang mewakili 17 kategori lapangan usaha.

    Ada pun metode perhitungan dilakukan dengan saldo bersih tertimbang yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respon yang memberikan jawaban menurun dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK: Dana pasar modal terhimpun Rp159,19 triliun per Oktober 2024

    OJK: Dana pasar modal terhimpun Rp159,19 triliun per Oktober 2024

    “Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positifJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan dana pasar modal Indonesia terhimpun sebanyak Rp159,19 triliun per Oktober 2024.

    “Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp159,19 triliun di mana Rp4,66 triliun diantaranya merupakan fundraising dari 30 emiten baru,” kata Friderica dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Friderica menuturkan nilai kapitalisasi pasar modal tercatat sebesar Rp12.719 triliun atau naik 1,33 persen month-to-date (mtd) dan 9,02 persen year-to-date (ytd).

    Pasar saham domestik per 29 Oktober 2024 menguat sebesar 1,05 persen mtd ke level 7.606,6 atau secara ytd meningkat 4,59 persen. Sementara investor non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp9,5 triliun mtd, namun masih tercatat net buy sebesar Rp40,14 triliun ytd.

    Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi Indonesia Composite Bond Index (ICBI) melemah 1,1 persen mtd atau naik 4,62 persen ytd ke level 391,9. Investor non-residen obligasi korporasi mencatatkan net sell sebesar Rp0,1 triliun mtd atau Rp2,66 triliun ytd.

    Di industri pengelolaan investasi, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp855,89 triliun, naik 1,52 persen mtd atau 3,78 persen ytd pada 29 Oktober 2024 dengan reksa dana tercatat net subscription sebesar Rp7,54 triliun mtd dan net redemption sebesar Rp5,26 triliun ytd.

    Untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF), sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 25 Oktober 2024, telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 650 penerbit efek, 166.515 pemodal dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar Rp1,26 triliun.

    Lebih lanjut Friderica mengatakan pada bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Oktober 2024, tercatat 90 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 614.454 ton CO2 equivalent dengan akumulasi nilai sebesar Rp37,09 miliar.

    Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang pasar modal, sejak 25 September 2024 sampai dengan Oktober 2024, OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total denda sebesar Rp2,7 miliar kepada dua pihak dan dua manajer investasi.

    Sedangkan dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri pasar modal, OJK juga sedang menyusun beberapa ketentuan di antaranya RPOJK pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek, RPOJK pengembangan dan penguatan emiten dan perusahaan publik, serta beberapa peraturan di bidang pengelolaan investasi.

    Baca juga: Analis rekomendasikan saham pilihan perdagangan untuk Rabu
    Baca juga: OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan RI terjaga baik

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mendukung rencana pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang politik, khususnya undang-undang kepemiluan, dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    “Karena pada dasarnya, banyak aturan di dalamnya yang seharusnya sama seperti pemilihan legislatif semua sama kan di setiap tingkatan,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Lia juga menyoroti kesamaan aturan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut dia, usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengatur pemilihan legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan secara lebih terintegrasi.

    Sejak dirinya masih menjadi bagian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berbagai undang-undang pemilu telah diusulkan untuk digabung dalam satu kodifikasi undang-undang.

    Lia juga menyoroti benang merah antara Undang-Undang Partai Politik dengan UU Pemilu. Ia mengatakan banyak aturan di partai politik yang berkaitan dengan aturan di Undang-Undang Pemilu.

    “Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif,” ucap dia.

    Dengan demikian, ia sepakat terhadap usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    Adapun delapan undang-undang yang akan direvisi dengan metode omnibus law, yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode omnibus law.

    Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

    Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

    Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

    Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PU: Infrastruktur SDA penting untuk dukung swasembada pangan

    Menteri PU: Infrastruktur SDA penting untuk dukung swasembada pangan

    infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung target swasembada pangan dan, oleh karenanya, terus kita lanjutkanJakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan infrastruktur sumber daya air (SDA) sangat penting untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional.

    “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung target swasembada pangan dan, oleh karenanya, terus kita lanjutkan. Kita bisa lihat misalkan dari bendungan, bendung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder dan tersier hingga langsung ke sawah-sawah,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA, seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

    Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Jaringan Irigasi Komering di Bendung Perjaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, Kamis (31/10).

    Baca juga: Menteri PU minta renovasi Stadion Bumi Sriwijaya dikerjakan cermat

    Baca juga: Menteri PU tekankan pembangunan IKN sambil prioritas swasembada pangan

    Kunjungan Menteri Dody tersebut juga untuk memastikan bahwa Bendung Perjaya beserta jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier, dapat berfungsi dengan baik.

    Menteri Dody menyampaikan Kementerian PU merencanakan untuk melakukan peremajaan Bendung Perjaya beserta saluran irigasinya, mengingat usia bendung sudah sekitar 30 tahun.

    “Kita berharap bisa berkelanjutan tidak hanya jangka pendek, namun juga ke depannya. Tentunya dalam mendukung sektor pertanian di Sumatera Selatan dan Lampung,” kata Dody.

    Daerah Irigasi (DI) Komering memiliki potensi untuk mengairi lahan pertanian seluas 124.000 ha. Sementara saat ini layanan air untuk daerah irigasi baru mencakup 74.600 ribu ha dan sisanya masih bersifat tadah hujan.

    Menteri Dody berharap dengan selesainya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang berada di wilayah hulu DI Komering nantinya menambah pasokan air pada jaringan irigasi Komering untuk lahan pertanian seluas 34.800 hektare (ha).

    “Ini upaya untuk meningkatkan Indeks tanam kita, Indeks tanam sekarang 1,78, lalu dengan Bendungan Tiga Dihaji akan meningkat menjadi 2,8 atau 2,9. Tentunya semua untuk mendukung pertanian,” kata Dody.

    Bendungan Tiga Dihaji dibangun untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering, khususnya pada musim kemarau yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering.

    Dengan kapasitas tampung 140 juta m3 dan luas genangan 577 hektare, Bendungan Tiga Dihaji akan menyuplai 34.800 ha pada DI Komering dengan cakupan lahan pertanian seluas 74.500 ha.

    Selain untuk irigasi, Bendungan Tiga Dihaji juga memberikan manfaat untuk konservasi sumber daya Air, pengendalian banjir 39,5 persen pada debit banjir periode ulang 50 tahun, pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 1 m3/detik, pembangkit listrik sebesar 4×10 MW, dan destinasi pariwisata lokal, serta prasarana olahraga air. Saat ini progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji sebesar 66 persen dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026.

    Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo komitmen lanjutkan pembangunan infrastruktur

    Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo sambangi Kementerian PUPR

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024