Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Latihan pratugas MTF UNIFIL rampung, 120 prajurit siap ke Lebanon

    Latihan pratugas MTF UNIFIL rampung, 120 prajurit siap ke Lebanon

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 120 prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL merampungkan latihan pratugas yang merupakan tahapan wajib untuk dilewati sebelum mereka diberangkatkan ke Lebanon pada Desember 2024.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada II TNI Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan latihan pratugas yang berlangsung selama 30 hari itu resmi ditutup dalam upacara di Dermaga Madura, Markas Komando Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/10).

    “Upacara penutupan latihan pratugas itu dipimpin oleh Wakil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI Dody Muhtar Taufik mewakili Komandan PMPP Mayjen TNI Taufik Budi Santoso,” kata Kadispen Koarmada II.

    Baca juga: KRI SIM-367 latihan pratugas di Laut Jawa jelang berangkat ke Lebanon

    Dalam upacara itu, Wakil Komandan PMPP TNI mengucapkan selamat kepada 120 prajurit TNI Angkatan Laut yang berhasil menyelesaikan latihan pratugas mereka.

    “Saya menghargai semangat, keseriusan, dan kesungguhan kalian dalam mengikuti Latihan Pratugas ini sehingga proses latihan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan,” kata Wakil Komandan PMPP.

    Dia kemudian menginstruksikan para prajurit yang bakal bertugas bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan.

    Dia juga memerintahkan mereka untuk mempelajari dan memahami seluruh rencana kontingensi yang telah dipersiapkan khususnya jika nanti mereka menghadapi situasi darurat.

    Latihan pratugas untuk Satgas MTF TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-P/UNIFIL berlangsung selama 30 hari sejak awal bulan lalu di Surabaya, Jawa Timur.

    Dalam rangkaian latihan, para prajurit menerima pembekalan sejumlah materi, dan latihan praktik fase pangkalan (harbour phase), dan latihan fase laut (sea phase) bersama dua alutsista yang akan bertugas bersama mereka, yaitu KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan helikopter AS565 MBe Panther HS-1306 dari Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal).

    Baca juga: KRI SIM-367 bersiap jelang penugasan bersama MTF UNIFIL di Lebanon

    Satgas MTF yang saat ini dipersiapkan oleh TNI AL itu terdiri atas prajurit TNI AL dari pengawak kapal perang, perwira penerbang, perwira penerangan, perwira psikologi, perwira bidang intelijen, perwira kesehatan, prajurit dari Komando Pasukan Katak (Kopaska), penyelam, pilot heli, dan kru helikopter (aircrew).

    Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL itu akan melanjutkan tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-O/UNIFIL yang saat ini masih bertugas bersama KRI Diponegoro-365 di Beirut, Lebanon.

    Dari markas Koarmada II, Surabaya, KRI Sultan Iskandar Muda nantinya berlayar ke Jakarta, kemudian ke Batam, Sri Lanka, Oman, Mesir, dan tiba di tujuan Beirut, Lebanon.

    Maritime Task Force (MTF) merupakan salah satu satuan yang bernaung di bawah kendali Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    Selain MTF, TNI juga mengirim pasukannya untuk bergabung dengan satuan-satuan lain UNIFIL yang mencakup Satgas Batalyon Mekanis (INDOBATT), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.

    Sebagian besar prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL beroperasi di darat, sedangkan Satgas MTF menjalankan tugasnya di laut.

    Baca juga: TNI pastikan KRI Diponegoro tetap patroli di Beirut bersama MTF UNIFIL
    Baca juga: TNI benarkan prajuritnya di UNIFIL kena serangan Israel di Lebanon
    Baca juga: Prajurit TNI AL di Lebanon latihan kontijensi antisipasi kedaruratan

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK nilai kreditur masih bisa atasi potensi kerugian dari utang Sritex

    OJK nilai kreditur masih bisa atasi potensi kerugian dari utang Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa kemampuan kreditur masih cukup memadai untuk mengatasi potensi kerugian akibat utang PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk yang dinyatakan pailit minggu lalu.

    Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada 21 Oktober lalu. Perusahaan tekstil tersebut kini tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

    Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat, menuturkan bahwa total utang Sritex per September 2024 mencapai Rp14,64 triliun, terdiri dari Rp14,42 triliun kepada 27 bank serta Rp220 miliar kepada tiga perusahaan pembiayaan.

    “Cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen. Nah, ini saya kira sudah cukup memadai ya untuk mem-back up potensi kerugian kepada kreditur,” ucapnya.

    Ia mengatakan bahwa lembaga pembiayaan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek keamanan perkreditan, termasuk juga mengenai kemampuan debitur untuk membayar, sebelum memberikan pembiayaan kepada perusahaan tersebut.

    “Kemacetan kredit dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi ya, sehingga memang prudential regulation atau ketentuan kehati-hatian dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran pemerintahannya mencari solusi agar Sritex dapat tetap beroperasi dan para pegawainya tidak terkena PHK.

    “Arahan beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10).

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah membahas langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah guna menyelamatkan Sritex, baik ketika kasasi yang diajukan Sritex dikabulkan maupun jika kasasi tersebut ditolak.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Baca juga: Airlangga ungkap cara pemerintah selamatkan Sritex
    Baca juga: Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex
    Baca juga: Pengamat: Restrukturisasi bisa jadi solusi selamatkan Sritex
     

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu RI minta jajaran daerah cek kembali DPT Pilkada 2024

    Bawaslu RI minta jajaran daerah cek kembali DPT Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty meminta jajaran di daerah untuk mengecek kembali daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024, meskipun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Lolly menjelaskan DPT bisa berubah dari memenuhi menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) akibat berpindah domisili ataupun meninggal dunia.

    Sementara itu, dia mengatakan berdasarkan proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 terdapat 327 orang yang belum bisa dinyatakan akurat, terdiri dari 253 pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT, dan 74 pemilih memenuhi syarat (MS) tetapi belum masuk ke dalam DPT.

    Ia menjelaskan bahwa pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT tersebar dalam sembilan provinsi, sedangkan yang MS tetapi belum masuk ke dalam DPT terdapat di lima provinsi.

    “327 ini memang sedikit dibandingkan 203 juta pemilih, tetapi mereka tetaplah suara. Mereka tetap punya hak konstituen,” ujar Lolly.

    Dia mendorong jajarannya di daerah untuk intensif melihat data, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti KPU, kelurahan atau desa, untuk memastikan status memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak.

    Selain itu, dia juga meminta jajarannya untuk aktif memublikasikan perkembangan terbaru mengenai DPT.

    “Sayang kalau hanya karena tidak mendapat informasi, hak pilih menjadi hilang maka sebagai pengawas pemilu, kita harus aktif, termasuk soal DPT,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Ingatkan KPU untuk melakukan publikasi secara masif. Kita pun melakukan edukasi secara masif.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyidik OJK tuntaskan 131 perkara di sektor jasa keuangan

    Penyidik OJK tuntaskan 131 perkara di sektor jasa keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan penyidik OJK menuntaskan sebanyak 131 perkara di sektor jasa keuangan per Oktober 2024.

    “Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 30 Oktober 2024, penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara yang terdiri dari 105 perkara perbankan, lima perkara pasar modal,” kata Mirza dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Total 131 perkara tersebut terdiri dari 105 perkara perbankan, lima perkara pasar modal,, 20 perkara bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) dan satu perkara di sektor lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya (PVML).

    Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 117 perkara diantaranya 108 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (in kracht) dan sembilan perkara masih dalam tahap kasasi.

    Di sisi lain, Mirza menuturkan dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan syariah, OJK mengarahkan fokus pengembangan perbankan syariah selama tahun 2024-2025 pada lima area.

    Lima area tersebut meliputi konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah pada ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan peran bank syariah pada pengembangan UMKM.

    Guna mengembangkan produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional, OJK meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah yaitu, Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

    OJK juga memperkuat aliansi strategis dalam ekosistem keuangan syariah dengan berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyelenggarakan Ijtima’ Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2024 di Jakarta.

    Untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, OJK telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2024 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, dan kegiatan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) pada Oktober 2024 di DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah sebagai bagian dari BIK sekaligus memperingati Hari Santri 2024.

    Kemudian, telah dilakukan juga peluncuran EPIKS pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berlokasi di Pondok Pesantren Raudhatul Azhar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

    Dalam rangka meningkatkan peran lembaga jasa keuangan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, OJK menyelenggarakan kegiatan sinergi keuangan asuransi syariah bekerja sama dengan pelaku industri dan civitas akademika di Bandar Lampung.

    Selain itu, dilakukan juga training of community terkait dengan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah yang dilakukan kepada mahasiswa dari berbagai universitas di Bandar Lampung.

    Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen
    Baca juga: OJK: 202 PUJK ganti kerugian konsumen Rp193,29 miliar per Oktober 2024
    Baca juga: OJK hentikan 2.742 entitas keuangan ilegal per Oktober 2024

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembangJakarta (ANTARA) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyatakan akan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui koperasi.

    Melalui penyaluran dana bergulir, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memperkuat permodalan koperasi, khususnya koperasi produktif.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM siap mengalokasikan sebagian besar dana bergulir untuk membiayai koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    “Kami melihat potensi besar pada koperasi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Supomo.

    Lebih lanjut, Supomo menjelaskan bahwa LPDB-KUMKM telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan koperasi produktif melalui beberapa pengembangan ekosistem.

    Salah satunya adalah program piloting untuk membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan secara bisnis. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi yang biayai tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang.

    Menurut Supomo, dengan membangun ekosistem yang kuat, LPDB-KUMKM berharap dapat meningkatkan daya saing koperasi produktif sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

    Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Sementara itu, untuk koperasi simpan pinjam, LPDB-KUMKM juga telah memberikan perhatian terutama pasca pandemi Covid-19 lalu ketika koperasi simpan pinjam membutuhkan likuiditas tambahan.

    “Kami juga telah menjalankan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam yang memiliki anggota di sektor produktif, terutama yang belum terlayani oleh perbankan,” jelas Supomo.

    Itu dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang sudah memiliki akses ke perbankan maupun yang belum.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM yang bernaung di bawah koperasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambah Supomo.

    Baca juga: Wamenkop akan perkuat peran LPDB-KUMKM untuk koperasi sektor produksi
    Baca juga: Pemerintahan baru harus tingkatkan kualitas pengelolaan koperasi
    Baca juga: Menkeu harap LPDB-KUMKM jaga eksistensi koperasi demi ekonomi bangsa

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Program 100 hari kerja Menpar: Wujudkan pariwisata 5.0

    Program 100 hari kerja Menpar: Wujudkan pariwisata 5.0

    ANTARA – Menteri Pariwisata Widi Yanti Putri memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menyusun informasi pariwisata terkini sebagai langkah awal program 100 hari kerjanya. Dengan konsep Tourism 5.0, pariwisata Indonesia akan dihadirkan melalui pemasaran digital dan travel assistance berbasis AI. (Nabila Anisya Charisty/Erlangga Bregas Prakoso/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

  • OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKMJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa rencana penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM dapat dilakukan jika utang tersebut tetap tidak terbayar meski telah dilakukan restrukturisasi.

    “Hal (hapus tagih) tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan atau lembaga jasa keuangan non-bank milik negara dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” kata Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    “Pada prinsipnya, UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung peraturan tersebut, mengingat pemberian akses pembiayaan kepada UMKM merupakan hal yang penting dalam meningkatkan ketahanan perekonomian nasional.

    Dian menuturkan bahwa undang-undang tersebut juga mengatur bahwa kerugian penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut bukan merupakan kerugian negara, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan iktikad dan prinsip tata kelola yang baik.

    “Jadi, memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM, demikian UU P2SK mengaturnya,” ucapnya.

    Pihaknya pun berharap bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang kini tengah disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK itu dapat memperjelas mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa rancangan peraturan mengenai mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut kini sedang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan.

    “Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta assessment cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” katanya.

    Pihaknya pun berharap peraturan tersebut segera selesai, mengingat UU P2SK sudah diterbitkan hampir dua tahun yang lalu, yakni pada 12 Januari 2023, dan kondisi para pelaku UMKM saat ini membutuhkan perhatian lebih agar dapat bersaing dengan berbagai produk impor di pasaran.

    “OJK siap mendukung kebijakan ini.dimaksud dan tentu kami sendiri juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hal itu,” imbuh Mahendra.

    Baca juga: Soal hapus utang, Wamenkop usulkan kredit diberikan melalui koperasi
    Baca juga: Dirut BRI: Himbara tunggu rencana hapus utang UMKM
    Baca juga: BNI: Penerapan HAKI jadi agunan akan dongkrak pangsa pasar perbankan

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    ANTARA – Realisasi investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Banten hingga triwulan III mencapai Rp83,44 triliun atau sebesar 85 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp97 triliun untuk tahun ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti pada Jumat (1/11), mengatakan banyaknya investasi yang masuk di Banten saat ini didominasi petrokimia dan farmasi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 115 ribu orang. (Susmiatun Hayati/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

  • OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen

    OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen

    Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara year on yearJakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tumbuh sebesar 11,40 persen secara year on year (yoy) pada September 2024 menjadi Rp628,46 triliun.

    “Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara year on year, di mana pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,40 persen,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Mirza menuturkan kontribusi asuransi syariah meningkat 13,17 persen yoy menjadi Rp21,37 triliun, dan piutang pembiayaan syariah naik 20,89 persen yoy menjadi Rp27,65 triliun pada September 2024.

    Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah (ISSI) melanjutkan penguatan sebesar 8,71 persen year to date (ytd).

    Sementara itu, aset perbankan syariah mencapai Rp919,83 triliun pada September 2024, dan dana pihak ketiga di perbankan syariah tumbuh sebesar 12,03 persen yoy menjadi Rp714,34 triliun.

    Terkait dengan kesiapan industri asuransi melakukan spin-off unit syariah paling lambat akhir 2026 dan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023.

    Sampai dengan 28 Oktober 2024, terdapat satu unit syariah perusahaan asuransi jiwa telah memperoleh izin usaha asuransi jiwa syariah dan saat ini dalam proses pengalihan portofolio dari UUS kepada perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru.

    Selain itu, satu unit syariah perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah ada dan saat ini dalam proses pengembalian izin unit syariah.

    Baca juga: OJK terbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah
    Baca juga: Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Baca juga: BSI jadikan emas salah satu produk sektor pertumbuhan

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhan ungkap ofset dua KCR 70 m buatan Turki

    Kemenhan ungkap ofset dua KCR 70 m buatan Turki

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengungkap kerja sama alih teknologi (ofset) untuk pengadaan dua kapal cepat rudal (KCR) full combat mission 70 meter (m) buatan galangan kapal Sefine Shipyard Turki.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Jumat, ofset itu mencakup sejumlah pelatihan kepada industri pertahanan dalam negeri.

    “Pelatihan terkait desain-desain kapal kepada industri pertahanan dalam negeri, pelatihan kemampuan pemeliharaan kapal (material/service supply) kepada industri pertahanan dalam negeri, dukungan pemeliharaan kapal, ToT (transfer teknologi) sistem peralatan sensor, elektronik, dan persenjataan kepada industri pertahanan dalam negeri,” kata Brigjen Edwin menjawab pertanyaan ANTARA.

    Kementerian Pertahanan RI meneken kontrak pembelian dua KCR 70 meter dengan TAIS — konsorsium lima galangan kapal Turki. Walaupun demikian, tanggal kontrak itu diteken berikut nilai kontraknya belum dapat diungkap ke publik oleh Kementerian Pertahanan RI.

    Dalam prosesnya, Sefine Shipyard pada Rabu (30/10) menggelar acara pemotongan baja pertama (first-steel cutting) KCR pesanan Indonesia di Altinova, Turki. Pemotongan baja pertama merupakan salah satu tahapan penting pembangunan kapal, yang kemudian diikuti dengan peletakan lunas kapal (keel laying), peluncuran kapal, pengiriman dan pemberian nama kapal.

    Dalam acara pemotongan baja pertama itu, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari diwakili oleh Staf Khusus Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda TNI Retiono Kunto.

    Laksda Retiono menandatangani berita acara pemotongan baja pertama kapal bersama petinggi Sefine Shipyard, Suleyman A. Tuzcuoglu. Kemudian, Sefine Shipyard menyerahkan miniatur KCR Full Combat Mission ke perwakilan Laksda Retiono.

    Dua kapal yang dipesan Indonesia itu, NB74 dan NB75, memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 70 meter dengan lebar 11,7 meter. Kapal itu nantinya mampu berlayar dengan kecepatan maksimal di atas 40 knots, dan mampu mengangkut 43 personel.

    Kapal itu kemungkinan menggunakan desain FACM 70 meter Sefine Shipyard yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengintaian dan pengawasan (ISR), operasi antipermukaan, dan operasi antiserangan udara.

    “Saya yakin dengan kemampuan TAIS membangun KCR Full Combat Mission ini dengan kualitas yang baik, dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan,” kata Kabaranahan Kemenhan dalam sambutannya yang dibacakan Laksda Retiono.

    Dia menyampaikan terima kasih kepada jajaran pejabat TAIS dan Kementerian Pertahanan Turki, Kementerian Kemaritiman Turki, dan Angkatan Laut Turki.

    Dia menekankan kerja sama itu merupakan upaya bersama menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024