Author: Antaranews.com

  • Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Kota Padang (ANTARA) – Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady mengatakan sosok Rahmah El Yunusiyyah yang merupakan pendiri sekolah agama perempuan pertama di kawasan Asia itu pantas mendapat gelar Pahlawan Nasional atas kontribusi dan perjuangannya.

    “Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Bunda Rahmah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady saat dihubungi di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin.

    Menurut Fauziah Fauzan, pengusulan nama Rahmah El Yunusiyyah sebagai Pahlawan Nasional sudah diajukan sejak pemerintahan Presiden Soeharto, namun baru terwujud saat ini.

    Pada masa Presiden B.J. Habibie, perempuan kelahiran Tanah Minangkabau, 26 Oktober 1900 di Nagari (desa) Bukit Surungan, Kota Padang Panjang itu baru dianugerai Bintang Mahaputera Pratama.

    Keluarga dan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang terus berusaha dan kembali mengusulkan Rahmah El Yunusiyyah menjadi Pahlawan Nasional pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun baru berhasil menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana

    “Kemudian saat Presiden Jokowi kita usulkan lagi dan pada masa Presiden Prabowo Subianto nama Rahmah El Yunusiyyah resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

    Fauziah Fauzan mengatakan tidak mengetahui persis penyebab nama Rahmah El Yunusiyyah baru ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional meskipun sudah diusulkan sejak zaman Presiden Soeharto.

    Dia menduga hal itu bisa jadi karena pertimbangan aspek prioritas dari pengusulan nama-nama lainnya.

    Menurut dia, perjuangan Rahmah El Yunusiyyah dalam mencerdaskan anak bangsa berangkat dari semangat perlawanan terhadap Belanda dan Jepang.

    Pada usia 23 tahun, Rahmah berhasil mendirikan sekolah agama islam perempuan pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia yang dinamai Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang.

    Pada saat itu, Belanda melarang siapa saja menjalankan aktivitas pendidikan kecuali menggunakan kurikulum Belanda. Imbasnya, seluruh Al Quran, kitab-kitab dan buku-buku pelajaran yang ada di pondok pesantren disita oleh Belanda. Bahkan, Belanda melarang pernikahan dengan cara islam dan hanya boleh dengan aturan mereka.

    Setelah Belanda meninggalkan Tanah Minangkabau perjuangan Rahmah El Yunusiyyah berlanjut mengusir dan melawan kejamnya perlakukan tentara Jepang. Salah satu perlawanannya ialah mengembalikan perempuan Minangkabau yang diculik hingga ke Medan, Sumatera Utara.

    Anak bungsu dari pasangan Muhammad Yunus Al-Khalidiyah Bin Imanuddin dan Rafia ini juga berhasil membubarkan rumah-rumah prostitusi yang didirikan oleh tentara Jepang.

    Di Medan perang, Rahmah juga ikut mendirikan Batalyon Marapi yang menjadi cikal bakal terbentuknya TNI dari Ranah Minang.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Banyumas salurkan bantuan hibah bidang perikanan dan peternakan

    Pemkab Banyumas salurkan bantuan hibah bidang perikanan dan peternakan

    Banyumas, Jawa Tengah (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan hibah bidang perikanan dan peternakan serta memfasilitasi asuransi bagi nelayan perairan umum darat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

    Dalam kegiatan penyaluran yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Balai Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Senin, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Dinkanak) Kabupaten Banyumas Sulistiono mengatakan hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2025 tersebut disalurkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Penerimaan Hibah Bidang Perikanan dan Peternakan.

    “Total nilai hibah mencapai Rp1,26 miliar, yang terdiri atas bantuan pakan mandiri senilai Rp695 juta untuk 18 kelompok pembudi daya ikan (pokdakan) serta sarana dan prasarana peternakan senilai Rp568 juta untuk 20 kelompok ternak,” katanya.

    Menurut dia, bantuan peternakan meliputi kambing jawarandu, domba, kelinci ras, ayam buras, dan itik petelur.

    Selain hibah, kata dia, Dinkanak juga memfasilitasi asuransi bagi 201 nelayan perairan umum darat dengan alat tangkap kecil.

    “Ini merupakan program baru yang diinisiasi Bapak Bupati untuk memberikan perlindungan bagi para nelayan. Bahkan, sudah ada satu kasus klaim asuransi yang berhasil dicairkan,” kata Sulistiono.

    Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

    Ia mengatakan hibah dan asuransi merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap sektor perikanan, peternakan, dan pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat Banyumas.

    “Kalau kelompok tani, kelompok ternak, dan pembudi daya ikan bisa berkembang, maka ekonomi rakyat ikut bergerak. Akan ada lapangan kerja baru dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” katanya.

    Ia mengharapkan bantuan tersebut tidak dianggap sebagai hadiah, melainkan tanggung jawab bersama untuk dikelola secara berkelanjutan.

    “Jangan hitung rugi atau untung dari nilai hibah ini, tapi pikirkan bagaimana bantuan ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang,” katanya menegaskan.

    Terkait dengan program asuransi nelayan perikanan darat, dia mengatakan hal itu merupakan program dukungan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi nelayan perairan darat saat beraktivitas di sungai maupun danau.

    “Dengan asuransi ini, nelayan bisa bekerja lebih tenang dan aman karena ada jaminan untuk diri dan keluarganya,” katanya.

    Meskipun kondisi fiskal nasional dan daerah sedang mengalami tekanan akibat pemotongan anggaran, dia mengatakan Pemkab Banyumas tetap berkomitmen mendukung sektor-sektor produktif.

    Dalam hal ini, kata dia, pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga agar program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan.

    Ia mengharapkan hibah dan program asuransi tersebut menjadi pemicu semangat bagi kelompok penerima untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

    “Semoga hibah ini membawa keberkahan dan menjadi langkah nyata memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas,” kata Bupati Sadewo.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    ANTARA – Aktivis buruh perempuan Marsinah dianugerahi gelar Pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11), atas perjuangannya terhadap hak-hak pekerja. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis haru kala mengenang perjuangan Marsinah. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan serukan semangat kepahlawanan wujudkan kedaulatan pangan

    Mentan serukan semangat kepahlawanan wujudkan kedaulatan pangan

    tetapi juga tumbuh dari kerja keras para petani, penyuluh dan pegawai pertanian yang berjuang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengobarkan semangat kepahlawanan kepada seluruh jajaran di kementeriannya agar tetap kompak dan berjuang mewujudkan kedaulatan pangan sebagai wujud pengabdian nyata bagi kejayaan bangsa Indonesia.

    “Hari ini kita mengenang pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan. Tapi perjuangan belum selesai. Kini perjuangan itu kita lanjutkan dengan ilmu, empati dan pengabdian. Dan para pejuang itu adalah Anda semua, pahlawan pangan Indonesia,” kata Mentan dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan 2025 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

    Ia mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tetap kompak, solid dan fokus membela kepentingan bangsa, yaitu Indonesia berdaulat pangan.

    Amran menegaskan perjuangan menuju kedaulatan pangan bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan kebijakan penghentian impor beras dan jagung berdampak pada kepentingan pihak tertentu yang selama ini diuntungkan dari praktik impor.

    “Jangan bela pribadi saya. Bela Kementerian Pertanian dan petani Indonesia. Itulah perjuangan sejati. Banyak yang tidak senang kalau Indonesia berdaulat pangan, tapi kita harus sabar dan terus bekerja. Ini semua demi Merah Putih,” ujarnya.

    Mentan mengingatkan semangat kepahlawanan tidak hanya lahir di medan perang, tetapi juga tumbuh dari kerja keras para petani, penyuluh dan pegawai pertanian yang berjuang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.

    Dia menegaskan semangat kepahlawanan harus diwujudkan dalam kerja nyata. Ia mengingatkan banyak pegawai dan petugas lapangan yang bekerja tanpa mengenal waktu demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan beberapa pegawai yang mengalami kecelakaan dan jatuh sakit saat bertugas. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan sejati.

    “Mereka jatuh karena berjuang untuk swasembada. Mereka adalah pahlawan pangan kita. Biaya perawatan mereka akan kami tanggung, bukan sebagai Menteri, tapi sebagai sesama pejuang Merah Putih,” ucapnya.

    Dia juga mengapresiasi seluruh pegawai Kementan atas berbagai capaian luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    Ia menyebutkan Indonesia kini berada di ambang deklarasi swasembada beras, sebuah prestasi yang menurutnya dicapai melalui kerja keras bersama, bukan karena kepemimpinan satu orang semata.

    “Insya Allah, dalam waktu dekat Indonesia bisa mendeklarasikan swasembada pangan. Ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan Anda semua. Anda adalah pahlawan-pahlawan pangan yang membuat bangsa ini berdaulat,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan sederet capaian lain Kementan. Mulai dari peningkatan status laporan keuangan dari WDP menjadi WTP oleh BPK, reformasi birokrasi dengan nilai tinggi dari Kemenpan RB, hingga pengakuan KPK atas komitmen Kementan terhadap integritas dan antikorupsi.

    Ia menambahkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional kini menjadi yang tertinggi dalam sejarah.

    Amran juga mengingatkan pentingnya meritokrasi dan objektivitas dalam menilai kinerja pegawai. Ia meminta seluruh pejabat eselon untuk memberi ruang bagi laporan dan aspirasi tanpa rasa takut, serta menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

    “Saya ingin yang berprestasi diapresiasi, yang salah diperbaiki. Kalau ada yang merasa terzolimi, laporkan langsung. Kita ingin Kementan menjadi rumah yang adil bagi semua,” katanya.

    Ia menegaskan pula bahwa perjuangan pahlawan masa kini adalah bekerja, melayani, dan memberi manfaat bagi bangsa.

    Amran menyebutkan semangat ’bekerja, bergerak, dan berdampak’ menjadi bentuk nyata penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    “Pahlawanku, teladanku. Kita lanjutkan perjuangan dengan kerja keras, keikhlasan dan cinta tanah air. Kedaulatan pangan adalah bentuk pengabdian tertinggi bagi Indonesia,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal redenominasi rupiah, Istana sebut belum dalam waktu dekat

    Soal redenominasi rupiah, Istana sebut belum dalam waktu dekat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan implementasi redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum, masih jauh,” kata dia singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” sebut PMK tersebut, yang dikutip di Jakarta, Jumat (7/11).

    RUU itu mengatur penyederhanaan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil atau daya belinya.

    Secara sederhana, redenominasi berarti menghapus sebagian angka nol di belakang nominal rupiah agar lebih efisien dan mudah digunakan dalam transaksi, tanpa membuat uang menjadi lebih atau berkurang harganya.

    Sebagai contoh, jika sebelum redenominasi satuan mata uang tercatat Rp1.000, maka setelah redenominasi akan menjadi Rp1, tanpa mengubah nilai barang maupun daya beli masyarakat.

    Beleid itu juga menjelaskan sejumlah alasan pentingnya penyusunan RUU Redenominasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi perekonomian melalui daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah guna melindungi daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah di tingkat nasional maupun internasional.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Jakarta (ANTARA) – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Arif Satria tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, di tengah kabar pelantikan dirinya sebagai salah satu pejabat teras di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “Saya dapat undangan jam 12.30 WIB dari Pak Sekretaris Kabinet,” kata Arif Satria saat ditanya awak media perihal maksud kedatangannya ke kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Arif Satria tiba sekitar pukul 14.30 WIB, mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap dan berkopiah, sambil menggenggam lengan putrinya yang masih berusia anak-anak.

    Ia berjalan menuju Istana Negara, Jakarta, melalui pintu pilar untuk memenuhi undangan tersebut.

    Saat ditanya apakah dirinya akan dilantik Presiden sebagai Ketua BRIN, Arif Satria tidak menjawab secara spesifik.

    “Saya dikasih penugasan sesuai bidangnya,” katanya.

    Prof. Dr. Arif Satria adalah Rektor IPB yang menjabat untuk periode kedua (2023–2028). Pria kelahiran 17 September 1971 ini merupakan Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dan dikenal sebagai ahli ekologi politik yang pemikirannya sering dirujuk dalam perumusan kebijakan nasional.

    Selain memimpin IPB, Arif Satria juga aktif dalam berbagai peran penting di tingkat nasional, termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026, pernah menjadi Ketua Umum Forum Rektor Indonesia (FRI), dan baru-baru ini terpilih sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi KPK pada 2024.

    Karier manajerialnya juga mencakup posisi sebagai Komisaris Utama PTPN Holding dari tahun 2018 hingga 2022.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I: Pemerintah perlu bersikap jika gim online picu kasus SMAN 72

    Komisi I: Pemerintah perlu bersikap jika gim online picu kasus SMAN 72

    “Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan keputusan itu final,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika suatu gim online atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjadi pemicu adanya kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang bisa menindak operator gim jika jelas-jelas terbukti melanggar atau membahayakan dan menyebabkan kekacauan.

    “Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gim online ya, kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya untuk melindungi anak-anak,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI menyatakan prihatin atas ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta hingga menimbulkan puluhan korban. Dia pun masih menunggu hasil pemeriksaan oleh kepolisian untuk bisa mengambil kesimpulan.

    “Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan keputusan itu final,” katanya.

    Menurut dia, kasus-kasus teror terhadap lingkungan sekolah bukan terjadi pertama kali. Sebelumnya, kata dia, kasus-kasus serupa sudah pernah terjadi di Amerika Serikat dengan kasus penembakan, yang disebabkan oleh persenjataan yang dijual bebas dan juga penggunaan gim online.

    Dia mengatakan bahwa kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas. Jangan sampai, kata dia, kemajuan teknologi itu justru merusak generasi muda.

    “Media sosial sama juga ya, perkembangan digitalisasi ini, juga salah satu produknya adalah sosial media,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan adanya pembatasan terhadap permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat (7/11).

    “Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari gim online,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

    Prasetyo menyebut Presiden Prabowo tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi terhadap pengaruh negatif dari sejumlah permainan daring yang dinilai berpotensi berdampak buruk terhadap generasi muda.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP bangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan

    KKP bangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk membangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, mengatakan pembangunan industri komoditas kepiting tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan pesisir.

    Ia menuturkan seiring meningkatnya permintaan global terhadap rajungan dan kepiting, Indonesia menghadapi tantangan berupa potensi penangkapan berlebihan di alam.

    Untuk menjaga keberlanjutan, KKP mendorong pengembangan budi daya kepiting berkelanjutan serta edukasi kepada masyarakat pesisir.

    Data ekspor menunjukkan pada 2024, rajungan dan kepiting merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar keempat Indonesia setelah udang; golongan tuna, cakalang, dan tongkol; serta kelompok cumi, sotong, dan gurita, dengan nilai mencapai 513,35 juta dolar AS atau 8,6 persen dari total ekspor perikanan.

    Negara tujuan utama ekspor meliputi China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

    “Peningkatan kebutuhan pasar ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat industri budidaya kepiting yang stabil dan berkelanjutan,” kata Haeru.

    Indonesia memiliki sejumlah sentra produksi kepiting, di antaranya Kalimantan Timur, yang tercatat sebagai wilayah dengan produksi tertinggi secara nasional, mencapai 9.801 ton, disusul Jawa Barat dengan 3.007 ton, serta Sulawesi Selatan dengan 2.866 ton per tahun.

    Untuk memperkuat pengembangan sektor tersebut, KKP telah membangun modeling budi daya kepiting di Pasuruan, Jawa Timur, seluas 30 hektare yang dikelola oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jatim.

    Kawasan ini dirancang sebagai model teknologi budi daya kepiting berorientasi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.

    Prof Yushinta Fujaya, akademisi dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, menambahkan teknologi pembenihan dan pembesaran kepiting sudah dikuasai Indonesia, namun tantangan terletak pada hilirisasi teknologi dan diseminasi kepada masyarakat.

    Ia menekankan konsep crab silvofishery, yakni budi daya kepiting di kawasan mangrove, sebagai pendekatan efektif yang mampu menyatukan aspek ekonomi dan konservasi.

    Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) Kuncoro C Nugroho menambahkan bahwa keberlanjutan sumber daya rajungan dapat dicapai apabila pelaku usaha, pembeli, dan pemerintah menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan ketersediaan stok di alam.

    Ia menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan budi daya rajungan agar menghasilkan produk berkualitas setara dengan hasil tangkapan alam.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: Transaksi UMKM capai Rp2,17 triliun pada Januari-Oktober

    Kemendag: Transaksi UMKM capai Rp2,17 triliun pada Januari-Oktober

    Nilai transaksi ini juga merefleksikan kemampuan produk-produk UMKM lokal kita dalam merambah pasar ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kegiatan penjajakan bisnis (business matching) pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah menghasilkan transaksi sebesar 130,17 juta dolar AS atau setara Rp2,17 triliun selama periode Januari-Oktober 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan nilai transaksi ini menunjukkan konsistensi minat pembeli mancanegara terhadap produk-produk UMKM Indonesia.

    “Nilai transaksi ini juga merefleksikan kemampuan produk-produk UMKM lokal kita dalam merambah pasar ekspor,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Nilai transaksi ini terdiri atas purchase order (PO) 56,99 juta dolar AS dan potensi transaksi 73,18 juta dolar AS. Sepanjang Januari-Oktober 2025, telah terlaksana 542 kegiatan business matching.

    Jumlah itu terdiri atas 348 kurasi produk UMKM oleh perwakilan perdagangan RI di luar negeri (pitching) dan 194 pertemuan dengan pembeli mancanegara.

    Khusus Oktober 2025, tercatat transaksi sebesar 21,35 juta dolar AS. Nilai tersebut terdiri atas PO senilai 1,03 juta dolar as dan potensi transaksi 20,32 juta dolar AS.

    Terdapat 34 UMKM yang berpartisipasi dalam business matching daring, serta 26 UMKM lainnya secara tatap muka di pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada 15-19 Oktober 2025 lalu.

    Selama Oktober 2025, sesi business matching telah mempertemukan para UMKM dengan 34 pembeli dari 21 negara, baik daring maupun tatap muka, yang mencari produk-produk UMKM Indonesia.

    “Sektor yang diminati, antara lain, fesyen, kerajinan, furnitur, kopi, lada, jahe dan boga bahari beku,” kata Budi.

    Sementara itu, sejumlah pembina UMKM telah berpartisipasi dalam UMKM BISA Ekspor periode Oktober 2025. Para pembina ini, yaitu Pertamina; Bank Negara Indonesia; Perusahaan Perdagangan Indonesia; dinas-dinas perindustrian dan perdagangan dari Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bangka Belitung, Cirebon; Badan Ekonomi Kreatif; Jakarta Muslim Fashion Week; dan Export Center.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Prabowo akan bertolak ke Australia bertemu PM Albanese

    Istana: Prabowo akan bertolak ke Australia bertemu PM Albanese

    “Insya Allah”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertolak ke Australia pada pekan ini untuk melakukan kunjungan bilateral dengan Perdana Menteri Anthony Albanese.

    “Insya Allah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Prasetyo menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan dalam rangka membina dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

    “Dalam rangka membina hubungan bilateral,” ujar dia.

    Diketahui, PM Albanese sebelumnya telah mengunjungi Indonesia pada 14-16 Mei lalu untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.

    PM Albanese memilih Indonesia sebagai negara pertama dalam kunjungan resminya, setelah kembali terpilih sebagai kepala pemerintahan negara itu melalui Pemilihan Parlemen Australia.

    Adapun sebelum ke Australia, Presiden Prabowo telah merampungkan agenda di Gyeongju, Korea Selatan, pada 30 Oktober–1 November, untuk menghadiri KTT APEC 2025 dan beberapa pertemuan bilateral.

    Prabowo juga menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–28 Oktober.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.