Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Polisi ungkap dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Bekasi

    Polisi ungkap dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Bekasi mengungkap dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp7 miliar.

    “Untuk tersangka yang sudah diperiksa, yaitu berinisial KD dan NY,” kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sementara saksi yang sudah diperiksa sebanyak 61 orang, satu orang saksi ahli dan satu saksi ahli auditor.

    Mustofa menyebutkan kasus ini berawal dari laporan polisi Nomor: LP/A/14/VIII/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 13 Agustus 2025.

    Di mana, NPCI Kabupaten Bekasi mendapatkan hibah berbentuk uang dari APBD Pemkab Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp9 miliar pada 7 Februari 2024 dan APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp3 miliar pada 5 November 2024, dengan total seluruh uang hibah yang diterima sebesar Rp12 miliar.

    Dalam pelaksanaannya, kata dia, terdapat penyalahgunaan uang hibah tersebut, diantaranya tersangka KD menggunakan uang hibah sebesar Rp2 miliar untuk keperluan kampanye KD pada Pemilihan Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di tahun 2024.

    “Sedangkan tersangka NY menerima uang hibah sebesar Rp1,7 miliar yang digunakan untuk uang muka serta angsuran dua unit mobil dengan memakai identitas keponakannya dan identitas kakak Iparnya sebesar Rp319,4 juta. Sisanya belum bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Mustofa.

    Untuk menutupi uang yang sudah dipakai kepentingan pribadi masing-masing tersebut, kata dia, kedua tersangka membuat berbagai kegiatan seleksi, perjalanan dinas, belanja alat-alat cabang olahraga dan belanja modal perlengkapan kesekretariatan fiktif yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Hibah Tahun 2024.

    “Sehingga atas perbuatan penyimpangan yang dilakukan KD dan NY, Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi selaku Auditor yang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp7 miliar,” katanya.

    Mustofa mengungkapkan pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti dua bendel SK Bupati Bekasi, sejumlah mutasi rekening bank dan uang tunai Rp400 juta.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga terdampak pembangunan jalan layang Latumenten akan direlokasi

    Warga terdampak pembangunan jalan layang Latumenten akan direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan, warga yang terdampak pembangunan jalan layang (flyover) Latumenten ​​​​​​, Jakarta Barat, akan direlokasi ke tempat yang lebih layak.

    “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan solusi, termasuk opsi relokasi ke rumah susun (rusun) milik Pemprov. Prinsipnya, warga tidak akan ditinggalkan tanpa kepastian,” kata Kenneth saat menghadiri Rapat Sosialisasi Pembangunan Flyover Latumenten di Kantor Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, Kamis.

    Dalam rapat itu dihadiri jajaran kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak pelebaran jalan dalam rangka pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menegaskan, bahwa pembangunan “Flyover” Latumenten merupakan proyek penting untuk mengatasi kemacetan berkepanjangan serta meningkatkan konektivitas wilayah Jakarta Barat.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, pendataan terhadap warga terdampak akan dilaksanakan oleh pengurus RT dan RW setempat, kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada kelurahan dan kecamatan.

    Pendataan ini, menurut dia, menjadi dasar agar proses relokasi dan penanganan sosial berjalan tertib tanpa tumpang tindih data.

    “Ini bukan sekadar memindahkan, tapi memastikan bahwa warga mendapatkan tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan aman secara hukum. Semua proses dilakukan secara bertahap, transparan, dan melibatkan RT/RW agar tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.

    Bang Kent menegaskan, kepada seluruh pihak agar tidak ada provokasi, misinformasi, atau isu-isu yang memperkeruh situasi karena pada intinya pembangunan “Flyover” Latumenten tersebut untuk kepentingan masyarakat luas.

    Dia pun mendukung rencana pembangunan fasilitas skywalk di Flyover Latumeten. Menurut dia, fasilitas ini harus menjadi bagian integral dari konsep pembangunan yang holistik, tidak hanya mengakomodasi kendaraan, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

    “Memang harapan saya seperti itu. Jembatan layang ini fungsinya jangan hanya untuk kendaraan saja, tapi juga bermanfaat buat masyarakat luas,” ujarnya.

    Dengan dialihkan rute Bus Transjakarta ke atas Flyover Latumeten, keberadaan fasilitas pendukung untuk mobilitas warga menjadi semakin krusial.

    Bang Kent menekankan perlunya konsep pembangunan Flyover Latumeten yang komprehensif dan terintegrasi dengan halte serta fasilitas publik lainnya. Tujuannya adalah menciptakan infrastruktur yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Jadi saya minta jalan layang ini kalau dibangun harus benar-benar manfaatnya komprehensif lah. Harus buat semua,” kata dia.

    Bang Kent mengatakan ada sebanyak 17 rumah akan direlokasi akibat pelebaran jalan untuk kebutuhan konstruksi pembangunan jalan layang tersebut.

    Dia meminta pihak kecamatan segera mengeluarkan rekomendasi bagi warga yang harus pindah, sekaligus mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta untuk menyediakan hunian pengganti berupa rumah susun (rusun).

    “Saya meminta Dinas Pemukiman DKI segera menyediakan atau mencarikan rusun bagi warga, karena dalam proyek ini tidak ada kompensasi pergantian rumah,” ujarnya.

    Untuk memastikan kelancaran relokasi, kata dia, pihaknya siap membantu warga dalam proses pemindahan barang-barang rumah tangga.

    Bang Kent berpesan agar seluruh instansi terkait harus menjaga pendekatan humanis selama proses relokasi dan pengosongan.

    “Dari sisi pengangkutan, kami akan bantu sebisa mungkin agar warga tidak kesulitan. Yang penting, warga bisa mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lestari: Tantangan-kendala tak boleh jadi alasan tunda penerapan PPKPT

    Lestari: Tantangan-kendala tak boleh jadi alasan tunda penerapan PPKPT

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan tantangan dan kendala yang dihadapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penerapan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

    “Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPKPT tidak boleh menjadi alasan untuk menunda implementasi aturan itu dan membiarkan kekerasan di lingkungan pendidikan terus berlangsung,” kata Lestari di Kudus, Jawa Tengah, seperti keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, penanganan kasus kekerasan kerap terkendala karena adanya resistensi dari korban, di antaranya disebabkan faktor budaya, relasi kuasa, minoritas, dan konflik kepentingan.

    Dia menegaskan mahasiswa dan para dosen harus berani dan mampu menjadi agen perubahan untuk memastikan lahirnya gerakan antikekerasan di lingkungan kampus.

    Pernyataan itu disampaikan Lestari saat sosialisasi PPKPT di Universitas Muria Kudus di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (26/11). Kemudian, pada Kamis ini, Lestari juga melakukan bimbingan teknis Sosialisasi Permendikbudristek 55/2024 di Universitas Muhammadiyah Kudus.

    “Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55/2024 ini bersamaan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang dimulai setiap 25 November. Dua momentum gerakan antikekerasan ini harus mampu disinergikan untuk menghadirkan ruang aman bagi setiap warga negara,” katanya pula.

    Kampanye 16 HAKTP dimulai pada setiap tanggal 25 November yang digagas oleh Women’s Global Leadership Institute sejak 1991. Kampanye berskala internasional ini bertujuan mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

    Menurut Lestari, Kampanye 16 HAKTP memberikan roh, semangat, dan kesadaran kolektif untuk melahirkan sikap antikekerasan di masyarakat.

    Di sisi lain, dia meyakini sosialisasi PPKPT memberikan pemahaman terkait kerangka kerja, regulasi, dan langkah-langkah operasional mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

    “Upaya menyosialisasikan PPKPT ke berbagai kampus ini untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan seluruh civitas academica dengan baik demi mewujudkan ruang aman di lingkungan perguruan tinggi,” tuturnya.

    Ia mengatakan kampus merupakan miniatur dari suatu negara. Dalam hal ini, ia mengingatkan bahwa Indonesia dibentuk oleh pendahulu atas dasar komitmen bersama bahwa martabat manusia adalah fondasi peradaban.

    Menurut dia, kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi kompas moral dan dasar etika bagi bangsa Indonesia. Perilaku kekerasan bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga ancaman bagi masa depan bangsa.

    “Dengan dasar pemikiran itulah implementasi PPKPT di lingkungan kampus menjadi sebuah keharusan,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko IPK tingkatkan layanan mancanegara dengan “All Indonesia”

    Kemenko IPK tingkatkan layanan mancanegara dengan “All Indonesia”

    aplikasi tersebut merupakan inisiatif lintas sektor kementerian/lembaga untuk membangun layanan modern dan terintegrasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyampaikan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perjalanan travel bagi warga mancanegara menjadi terintegrasi secara modern dan tersinkronisasi melalui aplikasi “All Indonesia” yang telah diluncurkan pada 1 Oktober 2025.

    “Kita tidak ingin ada warga negara asing yang merasa kesulitan memahami prosedur, terhambat pada proses imigrasi, atau mengalami ketidakjelasan pada pemeriksaan kesehatan dan karantina. Kita ingin memastikan bahwa ketika mereka tiba di tanah air, di Indonesia, yang mereka rasakan adalah ketertiban, kecepatan, keramahtamahan, dan kemudahan. Bukan sebaliknya,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko IPK Arif Rahman di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis.

    Arif mengatakan peluncuran aplikasi All Indonesia bertujuan untuk merealisasikan cita-cita layanan perjalanan mancanegara di Indonesia dapat sejajar dengan pusat transportasi global di berbagai negara, termasuk memudahkan wisatawan mancanegara dalam menghadirkan pengalaman seamless saat berkunjung ke Indonesia.

    “Untuk mencapainya, tidak cukup hanya membangun infrastruktur secara fisik saja, kita harus menampilkan kualitas layanan yang modern, terintegrasi, aman, cepat, dan konsisten. Pemerintah secara resmi meluncurkan All Indonesia, sebuah sistem yang terintegrasi, yang dirancang untuk menghadirkan seamless travel experience bagi seluruh pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah negara kita,” katanya.

    Menurut Arif, aplikasi tersebut merupakan inisiatif lintas sektor kementerian/lembaga untuk membangun layanan modern dan terintegrasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik.

    “All Indonesia adalah sebuah inisiatif lintas sektor. Sebuah langkah kolektif pemerintah untuk menyatukan alur pemeriksaan, menyederhanakan proses, dan menyelaraskan data dari berbagai institusi yang sebelumnya bekerja secara sendiri-sendiri. Sistem ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa modernisasi layanan publik tidak dapat dikerjakan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan orkestrasi nasional,” ucapnya.

    Untuk itu, Kemenko IPK menyempurnakan aplikasi All Indonesia bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pemegang kewenangan utama dalam pemeriksaan keimigrasian, Kementerian Keuangan yang memastikan kelancaran dan kepatuhan kepabeanan, dan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan validitas persyaratan kesehatan.

    Selain itu, Badan Karantina Indonesia juga mengawasi standar karantina hewan, tumbuhan, dan produk terkait menjaga keamanan hayati nasional. Hal tersebut, ucap Arif, aplikasi All Indonesia bukan sekadar digitalisasi layanan perjalanan antarnegara, tetapi transformasi tata kelola.

    Dengan sinergi tersebut, kata dia, pelaku perjalanan tidak lagi mengulang-ulang pengisian data. Selain itu, validasi dapat dilakukan secara real time dan pemeriksaan dapat dipercepat tanpa mengurangi aspek keamanan.

    “Pemerintah menekankan pengisian All Indonesia dari negara origin sebagai elemen paling kritikal. Pengisian data sejak sebelum keberangkatan memastikan bahwa saat mereka tiba, nanti seluruh data sudah tersinkronisasi. Inilah yang memungkinkan pengalaman yang benar-benar seamless tanpa antrian panjang, tanpa hambatan administratif, dan tanpa repetisi informasi,” jelasnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkomdigi: Setiap usaha pembuatan AI berdaulat Indonesia

    Kemenkomdigi: Setiap usaha pembuatan AI berdaulat Indonesia

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan pihaknya akan mendorong dan mendukung setiap usaha pembuatan kecerdasan buatan yang berdaulat oleh dalam negeri Indonesia (Sovereign AI).

    “Pemerintah mendorong, mendukung, dan akan memberikan support untuk semua inisiatif membangun sovereign AI di Indonesia, AI yang berdaulat dan kita butuh itu,” kata Wakil Menteri (Wamen) Komdigi, Nezar Patria usai acara MediaConnect: ‘Dari Cepat Jadi Cermat-Menyikapi AI di Meja Redaksi’ di Bandung, Kamis.

    Nezar mengatakan AI yang berdaulat ini juga kini menjadi tren di tingkat global mengingat perkembangan kecerdasan buatan yang begitu masif belakangan waktu ini.

    Dia mengungkap ekosistem digital Indonesia dan sejumlah perusahaan teknologi Indonesia juga telah berinisiatif dan bergerak ke arah pembuatan AI yang berdaulat.

    “Pemerintah sebagai regulator dan akselerator, kita coba membagikan, melindungi dengan kerangka hukum, dan kemudian memberikan kemudahan agar sovereign AI ini bisa dibuat dan dikerjakan di sini. Sekarang infonya telah dikerjakan, kita tunggu saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komdigi telah merampungkan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia (AI Nasional) sekitar Agustus 2025. Pedoman tersebut disusun oleh 443 orang yang terdiri dari praktisi di pemerintahan, akademisi, industri, komunitas masyarakat, dan media.

    Buku Putih yang memiliki 179 halaman ini merekomendasikan terkait kedaulatan AI, termasuk sovereign AI yang sebagian besar ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

    Buku tersebut tidak merinci jumlah dana yang dibutuhkan, tetapi memperkirakan jangka waktu dari tahun 2027 hingga 2029 untuk menyiapkan dana tersebut. Selain itu ada pula model pendanaan publik-swasta untuk membiayai dorongan AI di Indonesia.

    Buku tersebut juga menyarankan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Disebutkan bahwa Komdigi saat ini masih terbuka atas masukan publik.

    Dokumen itu juga menyebut para pelaku industri, termasuk raksasa teknologi Huawei dan perusahaan teknologi GoTo, kemungkinan akan berkontribusi dalam usaha ini.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Polri harus mengabdi kepada masyarakat

    Anggota Polri harus mengabdi kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, mengatakan, seorang anggota Polri harus memiliki fondasi utama jati diri Bhayangkara, rasa kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat.

    “Nilai-nilai tersebut harus tertanam kuat karena menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan,” kata Henik saat memimpin pembekalan bagi calon bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Cigombong, Sukabumi, seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis.

    Menurut dia, materi pembekalan meliputi sejarah Bhayangkara dan Polri, makna lambang dan seragam, prinsip tindakan kepolisian, penanaman esprit de corps, hingga pengenalan tugas strategis Korps Brimob.

    “Seluruh rangkaian disusun untuk membangun integritas, wawasan, dan kebanggaan profesi sejak awal pendidikan,” katanya.

    Sebagai lembaga pendidikan resmi di bawah Polda Metro Jaya, SPN Polda Metro Jaya memiliki mandat mencetak personel Polri yang profesional, berkarakter, dan siap menjaga stabilitas keamanan nasional.

    “Pembekalan ini menjadi pijakan awal sebelum para calon bintara memasuki pendidikan formal dan pelatihan lanjutan,” kata Henik.

    Henik berharap melalui kegiatan ini diharapkan para siswa mampu menyerap nilai-nilai luhur kepolisian dan tumbuh menjadi Bhayangkara yang siap melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat sesuai amanat Tribrata Polri.

    Sejumlah calon bintara Polri saat mengikuti pembekalan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Cigombong, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simbol persahabatan, Prabowo – Ratu Maxima bertukar cendera mata

    Simbol persahabatan, Prabowo – Ratu Maxima bertukar cendera mata

    Jakarta (ANTARA) – Suasana hangat terlihat ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertukar cendera mata dengan Ratu Máxima usai pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Kamis, menjadi simbol persahabatan sekaligus apresiasi budaya antara Indonesia dan Belanda.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, dalam kesempatan itu Prabowo memberikan tiga buah cendera mata, yakni vas bunga dari Pesisir Utara Jawa, batik sutera buatan tangan “Boketan” khas Pekalongan, Jawa Tengah bernuansa ungu dengan motif bunga, dan miniatur rumah adat tradisional.

    “Suvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” kata Prabowo sambil memperlihatkan hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak antusias, terutama ketika melihat kain sutra bermotif bernuansa ungu yang menurutnya sangat cantik.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cendera mata,” ujar Ratu Maxima.

    “Tidak setiap hari Anda datang,” balas Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga memberikan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, yang merepresentasikan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” jelas Prabowo sambil memperlihatkan miniatur tersebut.

    Sebagai balasan, Ratu Maxima memberikan cendera mata berupa buku “Between The Sea & The Sky” karya fotografer dunia Jimmy Nelson yang merupakan penulis buku ikonik “Before They Pass Away”, sebagai tanda penghargaan dan persahabatan.

    Tak hanya itu, Ratu Maxima juga memberi hadiah khusus untuk Bobby Kertanegara, kucing peliharaan Prabowo berupa boneka memakai jersey oranye, warna kebanggaan Belanda yang berasal dari nama keluarga kerajaan, Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” kata Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Prabowo minta respons cepat dan bantuan ke wilayah bencana

    Seskab: Prabowo minta respons cepat dan bantuan ke wilayah bencana

    Pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas, beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh sektor bergerak cepat dalam respons penanganan korban terdampak bencana dan bantuan ke wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam,” ujar Teddy dalam pertemuan bersama 20 anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet, Seskab Teddy mengatakan Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta tim medis dan kesehatan TNI-Polri untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut.

    Pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas, beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat.

    Presiden juga memerintahkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengkoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” kata Teddy.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan tahun baru 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNNK sasar seluruh pegawai Pemkot Jakut untuk tes narkoba

    BNNK sasar seluruh pegawai Pemkot Jakut untuk tes narkoba

    Jakarta (ANTARA) –

    Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Jakarta Utara menyasar seluruh pegawai pemerintahan di daerah setempat untuk mengikuti tes narkoba melalui tes urine untuk memastikan pegawai Pemkot Jakut bebas narkotika.

    “Sasaran kami melakukan tes urine ke seluruh pegawai, baik di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan,” kata Kepala BNNK Jakarta Utara Kombes Pol Irwan Andy di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia kegiatan tes urine ini sebagai upaya untuk pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kota Jakarta Utara.

    “Kami ingin memastikan seluruh pegawai pemerintahan bebas dari pengaruh narkoba,” kata dia.

    BNNK Jakut pun melakukan tes urine mendadak kepada personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara sebagai upaya dalam mencegah peredaran barang haram tersebut di lingkungan pemerintahan setempat.

    Sumber biaya kegiatan tes urine ini merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta yang diinstruksikan langsung dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika.

    Menurutnya, hasil tes urine pada hari ini akan langsung keluar dan dilaporkan langsung kepada pimpinan masing-masing.

    “Ini merupakan program yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memastikan Jakarta bebas narkoba,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakut Budhy Novian mengatakan sebanyak 100 personel dilakukan tes urine dan hasilnya negatif.

    “Alhamdulillah tidak ada yang terpapar penyalahgunaan narkoba,” kata Kasatpol PP Jakarta Utara, Budhy Novian di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, tes urine ini memastikan bahwa Satpol PP sebagai petugas penegak peraturan daerah (perda) harus bebas dari narkoba sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.

    Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan tujuan mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, produktif dan bersih dari narkoba.

    “Tes urine ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPB: Kebijakan afirmatif atasi kebun rakyat dalam kawasan hutan

    IPB: Kebijakan afirmatif atasi kebun rakyat dalam kawasan hutan

    Kota Bogor (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Budi Mulyanto mendorong pemerintah segera menetapkan kebijakan afirmatif untuk menyelesaikan persoalan kebun rakyat yang terlanjur masuk dalam kawasan hutan.

    Hal itu ia ungkapkan di sela Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Pansus Konflik Agraria dalam Perspektif Klaim Kawasan Hutan” yang berlangsung di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Ia menjelaskan keresahan petani sawit meningkat karena banyak kebun yang dibangun lebih dari 30 tahun lalu dan memiliki legalitas lengkap, justru kemudian diklasifikasikan sebagai kawasan hutan melalui penetapan peta kehutanan.

    Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, termasuk mereka yang menjadi peserta program transmigrasi, PIR, serta berbagai program pembangunan masa lalu yang didorong pemerintah.

    “Banyak kebun yang sudah punya sertifikat tiba-tiba masuk kawasan hutan. Itu menjadi tantangan besar bagi petani,” kata Prof Budi.

    Ia menegaskan persoalan tersebut bersumber dari peta kawasan hutan yang sejak tahun 80-an memasukkan banyak wilayah permukiman dan kebun rakyat ke dalam batas kawasan, meskipun secara hukum agraria tanah itu diakui.

    Prof Budi mencontohkan pernyataan Dirjen Planologi masa lalu yang mengakui garis luar kawasan hutan sering kali menutup wilayah yang sesungguhnya bukan kawasan hutan, sehingga perlu koreksi kebijakan.

    “Ini bisa menjadi patokan saat kita melakukan proses pembelaan terbaik. Pemerintah perlu segera membuat affirmative policy untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menekankan penyelesaian harus memperhatikan tiga prinsip utama, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar tidak menciptakan konflik baru dan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun negara.

    Prof Budi juga menyoroti kondisi di Bogor, di mana terdapat sekitar 73 desa yang diklaim berada dalam kawasan hutan, termasuk Desa Sukawangi yang disebut memiliki 700 hektare lahan terimbas kebijakan tersebut.

    “Apa gunanya mempertahankan itu sebagai kawasan hutan kalau sudah dikelola masyarakat secara baik dan legal?” katanya.

    Ia menilai Pansus Konflik Agraria DPR RI perlu melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan tata kelola penguasaan tanah, pemetaan sengketa, serta harmonisasi aturan antar-kementerian.

    Menurut dia, solusi yang diambil pemerintah tidak boleh menimbulkan pendekatan konfrontatif. Negara harus memprioritaskan solusi bersama masyarakat dalam kerangka agraria yang berkeadilan.

    “Highlight saya, segera membuat solusi afirmatif. Kalau tidak, persoalan ini akan terus muncul,” kata Prof Budi.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.