Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau para pelaku usaha terutama skala menengah dan besar di Jakarta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk gambaran pertumbuhan ekonomi kota sekaligus penentu kebijakan investasi di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Ketua Subkelompok Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati dalam kegiatan “Workshop Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (KPM)” di Jakarta, Jumat.

    “Kalau, misalnya, tidak laporkan, kita enggak bisa men-capture pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, realisasi investasinya berapa? Kemudian di LKPM itu kan juga ada jumlah penyerapan tenaga kerja, kita bisa lihat dari situ sebenarnya,” ujar dia.

    Rahmalia mengingatkan penyampaian LKPM merupakan salah satu kewajiban bagi para pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar dengan periode pelaporan terbagi dua.

    Baca juga: DKI berkomitmen terus dorong pertumbuhan investasi 

    Khusus untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil, pelaporan dilakukan setiap semester. Sementara bagi pelaku usaha menengah dan besar, pelaporan dilakukan setiap tiga bulan atau triwulan.

    Adapun pelaporan setiap semester, yakni Juli dan Januari. Lalu, pelaporan setiap tiga bulan, yakni Triwulan 1 pada Januari sampai Maret disampaikan tanggal 1 sampai 10 April.

    Kemudian Triwulan 2 pada April-Juni disampaikan tanggal 1 sampai 10 Juli di bulan berikutnya. Kemudian Triwulan 3, yakni Juli-September disampaikan tanggal 1 sampai 10 Oktober.

    Baca juga: DKI catat realisasi investasi tertinggi se-Indonesia tahun 2024

    Sedangkan Triwulan 4 pada Oktober sampai Desember disampaikan tanggal 1 sampai 10 Januari di tahun berikutnya.

    “Setelah pelaku usaha menerima NIB (nomor induk berusaha), itu tiga bulan berikutnya. Begitu periode pelaporan dia harus lapor. Nanti di laporannya, akan ada yang namanya nilai realisasi investasi,” kata Rahmalia.

    Lalu, bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dalam tiga periode berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap dengan saksi paling berat berupa pembekuan NIB.

    Untuk saat ini masih bertahap untuk menerapkan sanksi itu karena fokusnya
    sebenarnya ke pembinaan. “Kalau setiap pelaku usaha langsung seketat itu, dikhawatirkan 
    mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Sultra tekankan pemda atur distribusi logisik di daerah 3T

    Pj Gubernur Sultra tekankan pemda atur distribusi logisik di daerah 3T

    ANTARA – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menekankan kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) agar dapat mengatur dengan sebaik-baiknya pendistribusian logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T) yang ada di beberapa wilayah kabupaten kota di Sultra. Termasuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi. dan Geofisika (BMKG) setempat terkait cuaca maupun gelombang tinggi laut sebelum didistribusikan. (Saharudin/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Jaksel beri kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas

    Jaksel beri kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan memberi kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. 

     

    “Puskesmas Cilandak ada inovasi pelayanan untuk anak-anak disabilitas namanya Musikalitas,” kata Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Jhonson Hotsar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Jhonson mengatakan Musikalitas merupakan kepanjangan dari “Mulai Beraksi Untuk Anak Disabilitas” yang diharapkan bisa menjadi inovasi pelayanan puskesmas. Salah satunya melalui “jemput bola” atau mendatangi langsung rumah pasien.

     

    Dia berharap inovasi ini bisa menjadi percontohan pelayanan Puskesmas ramah disabilitas di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel).

     

     

    Selain pelayanan, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan memastikan setiap Puskesmas yang ada di wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana ramah bagi disabilitas.

     

    “Semua Puskesmas Kecamatan sudah memiliki sarana seperti jalur pemandu tuna netra atau “guiding block”, kamar mandi disabilitas, lift dengan suara untuk tuna netra dan sebagainya,” katanya.

     

    Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Cilandak, Tri Novia Maulani mengatakan Program Musikalitas memudahkan pasien disabilitas mendapatkan layanan dengan mengakses tautan (link).

     

    “Namun sebelum mendapatkan link, seluruh pasien akan diperiksa dahulu oleh petugas kesehatan, apakah mengalami disabilitas atau tidak,” kata Novia.

     

    Jika pasien sudah didiagnosis disabilitas, maka pasien akan diberikan tautan untuk akses khusus disabilitas.

     

    Sejumlah kemudahan tersedia bagi pasien yang terdaftar, yakni pelayanan kesehatan, rujukan ke rumah sakit dan pelayanan lintas sektor yang dibutuhkan.

     

     

    Sedangkan jika harus datang ke puskesmas, pasien anak disabilitas memiliki jalur khusus mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan obat sehingga memudahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

     

    Program Musikalitas ini juga meliputi pelayanan lainnya dari lintas sektoral lainnya, seperti Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Selatan dan Sudin Pencatatan dan Kependudukan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan.

     

    Untuk Sudinsos ada layanan pengecekan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kartu disabilitas.

    “Kemudian layanan Dukcapil berupa pembuatan akte lahir, kartu KIA (Kartu Identitas Anak) dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) untuk anak dan orang tua disabilitas,” katanya.

     

    Dalam pelaksanaan program ini tercatat 20 anak disabilitas terdaftar dan akan mendapatkan layanan kesehatan seperti pengecekan tinggi dan berat badan hingga deteksi kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yudi Latif: Strategi tepat bisa antarkan pemerintahan Prabowo sukses

    Yudi Latif: Strategi tepat bisa antarkan pemerintahan Prabowo sukses

    “Saat ini ada satu celah besar dalam kepemimpinan politik Indonesia yaitu miskin strategi,”Jakarta (ANTARA) – Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat sukses bila menggunakan strategi yang tepat sehingga arah kebijakan negara dapat terlaksana.

    “Saat ini ada satu celah besar dalam kepemimpinan politik Indonesia yaitu miskin strategi,” kata Yudi Latif di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembedah buku Strategi Indonesia 2040, Langkah Cepat Menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurut dia, strategi yang tepat akan membawa Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada ambang kesuksesan, namun jika tidak ada strategi yang jitu maka tidak mungkin ekonomi dapat tumbuh hingga 8 persen.

    Ia mengatakan bahwa ketika strategi yang digunakan oleh Prabowo-Gibran tepat, maka dalam dua tahun dapat melahirkan perubahan yang fundamental.

    “Prabowo boleh saja mempunyai daftar mimpi, tapi apakah ada strateginya? Sebenarnya kalau strateginya tepat dua tahun itu bisa melahirkan perubahan yang fundamental,” tuturnya.

    Yudi Latif memberi contoh, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang diasosiasikan seperti Prabowo. Pada saat kepemimpinan Abraham Lincoln Amerika berubah drastis dan ini tercatat dalam sejarah dan itu dilakukan dengan strategi terukur.

    Untuk itu, Yudi berharap pemerintahan ke depan dapat berjalan dengan strategi yang tepat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

    Yudi Latif menambahkan, ketika program makan siang bergizi Prabowo-Gibran dijalankan dengan strategi baik, maka dipastikan dapat memberi manfaat dan menumbuhkan sektor ekonomi.

    Menurut dia, dana yang dikeluarkan harus dari bansos, dengan merelokasi ke subsidi yang sifatnya konsumtif ke subsidi yang produktif, ini juga menjadi rahasia China keluar dari jebakan kemiskinan.

    “Isu-isu kunci harus dibarengi strategi. Harus fokus untuk menyampaikan titik terlemah dari bangsa ini apa dan itu yang harus diperkuat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • MPR: SBY pesan agar terus buka ruang komunikasi dengan seluruh elemen

    MPR: SBY pesan agar terus buka ruang komunikasi dengan seluruh elemen

    Kami menerima wejangan dari Pak SBY, untuk terus menjadi telinga dan tidak pernah lelah dalam mendiskusikan, mengkaji, dan menyiapkan yang terbaik untuk bangsaJakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada pimpinan MPR RI 2024-2029 agar terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen bangsa.

    “Dalam pertemuan tadi, Pak SBY berpesan agar MPR dapat terus menjaga proses nasional dan state building agar tetap berkelanjutan. Kami tidak boleh menutup ruang untuk berkomunikasi, mendengar apa yang ada di dalam pikiran dan hati dari para tokoh bangsa, pejuang bangsa termasuk seluruh stakeholders, dan yang paling utama rakyat,” kata Ibas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan ketika pimpinan MPR RI melaksanakan Silaturahim Kebangsaan ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10).

    “Alhamdulillah hari ini kami menjadi saksi, tidak hanya silaturahmi kebangsaan kepada orang tua kami, tapi kami juga berbangga dan bersyukur pimpinan MPR RI dapat terus mendengar dan berdiskusi,” tuturnya.

    Dia lantas mengatakan bahwa SBY berpesan agar pimpinan MPR RI tidak hanya sekadar mensosialisasikan Empat Pilar kebangsaan yang memang fundamental dan ideologi bangsa, melainkan juga mengaktualisasikan dengan perkembangan zaman.

    Baca juga: MPR antarkan surat undangan pelantikan ke SBY pada Kamis sore

    Baca juga: MPR RI agendakan kirim undangan pelantikan ke SBY dan Mega pada Kamis

    Baca juga: AHY sebut SBY akan hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    “Namun, lebih dari itu kami juga harus terus berperan aktif dari apa yang terjadi dengan hari ini. Dengan adanya modernisasi, adanya ide-ide dan diskusi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, pimpinan MPR RI menerima wejangan dari SBY agar terus terbuka dalam ruang diskursus kebangsaan.

    “Kami menerima wejangan dari Pak SBY, untuk terus menjadi telinga dan tidak pernah lelah dalam mendiskusikan, mengkaji, dan menyiapkan yang terbaik untuk bangsa,” tuturnya.

    Termasuk, tambah dia, tidak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan bangsa agar peran menjadi wakil rakyat dalam MPR RI benar-benar tersampaikan dengan baik.

    “Menerima aspirasi masyarakat tidak hanya ideologi dalam berbangsa dan bernegara, tapi bersama memperjuangkan kemajuan bangsa, memastikan kesejahteraan bagi seluruh elemen bangsa, dan yang pasti semua dalam koridor konstitusi dan ketatanegaraan kita,” papar dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sanitasi berbasis masyarakat di Jaktim baru mencapai 33,8 persen

    Sanitasi berbasis masyarakat di Jaktim baru mencapai 33,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyebutkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah tersebut baru mencapai 33,8 persen dari 65 kelurahan yang ada.

     

    “Dari 65 kelurahan yang ada di Jakarta Timur, baru 22 kelurahan yang sudah mendeklarasikan STBM. Jadi, baru 33,8 persen kelurahan yang sudah STBM,” kata Wali Kota Jaktim M Anwar saat menghadiri Deklarasi STBM di Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat.

    Menurut dia, masih ada 43 kelurahan atau sekitar 60 persen yang belum STBM.

     

    Dia pun mendorong camat dan lurah untuk segera melakukan STBM, sehingga tidak ada lagi warga yang buang air besar (BAB) sembarangan dengan sanitasinya dibuang ke kali yang dapat menimbulkan pencemaran air.

     

    Dia mengingatkan bahwa salah satu persyaratan sebagai kota sehat, maka STBM di tingkat kelurahan harus mencapai 100 persen. Ini sebagai upaya menghentikan perilaku BAB sembarangan.

    “Kita harus hati-hati agar penghargaan yang telah diperoleh jangan sampai diambil. Kata kuncinya, STBM dipastikan 100 persen di Jaktim,” katanya.

    Baca juga: Jakarta Timur deklarasikan 324 sanitasi berbasis masyarakat

     

    Untuk mendukung upaya percepatan perilaku stop buang air besar sembarangan itu, Anwar telah mengeluarkan instruksi Nomor E-002 tahun 2003 tentang percepatan capaian kelurahan bebas dari buang air besar sembarangan.

     

    Hal ini dilakukan agar setiap kelurahan yang belum mencapai 100 persen, warganya menerapkan perilaku Stop BAB sembarangan. “Targetnya, minimal 2 RW dalam satu bulan dan melaporkan perkembangannya ke tingkat kota,” tuturnya.

     

    Karena itu, Anwar meminta kepada camat dan lurah serta masyarakat bekerja sama untuk menciptakan Jakarta Timur bebas dari BAB sembarangan dan sebagai langkah awal untuk mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota sehat.

     

    Dia mengapresiasi Kecamatan Duren Sawit yang telah melakukan deklarasi STBM di enam kelurahan dari tujuh kelurahan yang ada di kecamatan itu.

    Baca juga: Pemkot minta kelurahan deklarasi “Stop Buang Air Besar Sembarangan”
     

    Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar saat memberikan sambutan pada kegiatan Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    “Tersisa satu kelurahan lagi yang warganya belum 100 persen menerapkan prilaku stop BAB sembarangan, yaitu Kelurahan Klender,” katanya.

    Karena itu, optimalkan terus agar Kecamatan Duren Sawit sebagai kecamatan yang 100 persen warganya sudah menerapkan prilaku stop BAB sembarangan.

     

    Keberhasilan itu ​​​​merupakan wujud kolaborasi masyarakat, kecamatan, puskesmas, kelurahan, sektor swasta serta berbagai pihak yang peduli dengan kesehatan di lingkungan Kecamatan Duren Sawit.

     

    Pada kesempatan itu, Anwar menuturkan deklarasi STBM sebagai upaya untuk mencegah dan menekan angka stunting di Jakarta Timur.

     

    Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, tinggi dan berat badannya tidak sesuai dengan seusianya serta terganggu perkembangan otak.

     

    “Anak akan mengalami penurunan kecerdasan sejak dini dan berpengaruh pada proses akademik. Sehingga mereka tidak akan bisa menatap masa depan secara ideal,” kata dia.

     

    Selain itu, jika tidak ditangani dengan baik, maka beresiko mudah terjangkit penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker dan stroke.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Retno Marsudi, perempuan kapten diplomasi

    Retno Marsudi, perempuan kapten diplomasi

    Saya seorang perempuan, saya seorang ibu, saya juga seorang nenek, dan saya seorang Muslim. Namun saya punya kebebasan, akses setara untuk banyak halJakarta (ANTARA) – Sehari sebelum dilantik menjadi menteri pada 27 Oktober 2014, Retno Marsudi diperkenalkan kepada publik oleh Presiden Jokowi sebagai seorang diplomat karier yang saat itu menjabat Duta Besar RI untuk Belanda.

    Dalam perkenalan itu juga disebutkan bahwa Retno menjadi perempuan pertama menteri luar negeri dalam sejarah Bangsa Indonesia.

    Sepuluh tahun berselang, dua periode pemerintahan dijalani Retno sebagai kapten diplomasi, di tengah situasi tak banyak perempuan yang mencapai posisi pengambil keputusan.

    “Dulu waktu saya masuk ke Kementerian Luar Negeri, masih sarat dengan sebuah anggapan bahwa diplomasi ini adalah dunia laki-laki, kalau perempuan masuk pasti kita akan tertinggal,” ucap Retno.

    Retno menepis anggapan seksis itu melalui cara dan hasil kerja. Kisah Retno menjadi contoh bahwa perempuan dapat berkontribusi untuk terlibat menyelesaikan permasalahan global, asalkan diberikan akses yang cukup.

    Perempuan diplomat di Kementerian Luar Negeri RI jumlahnya kian bertambah. Ketika Retno awal bergelut di dunia diplomasi pada 1986, hanya ada sekitar 10 persen perempuan diplomat.

    Pada periode pertama ia memimpin, jumlah diplomat perempuan tercatat 36 persen pada 2019. Kini, pada akhir masa jabatannya, Retno mengaku bahwa komposisi perempuan diplomat setiap kali perekrutan dibuka sudah menyentuh 50 persen.
     

    Perempuan dan perdamaian

    Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Retno melihat kondisi perempuan di berbagai belahan dunia ternyata tak semua serupa. Ada sisi yang memberikan perkembangan menggembirakan, namun ada pula sisi suram bagi perempuan.

    Retno mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh, pada 2016. Dia juga bertemu dengan para pengungsi Palestina pada 2019. Tak sedikit pula pertemuannya dengan orang-orang yang terdampak perang dan konflik.

    Banyak perang dan konflik itu berimbas luar biasa, terutama dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. Wujud krisis kemanusiaan ini jadi perhatian besar bagi Retno.

    “Dan di situlah, setiap kali melihat mereka, saya berjanji bahwa saya harus melakukan hal yang baik. Do the right thing, untuk membantu manusia. Karena bagaimana kita memperlakukan manusia merupakan isu sentral dari semua pekerjaan kita, termasuk sebagai diplomat,” kata dia.

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Spanduk ucapan “Selamat Bekerja Prabowo-Gibran” marak di Jakpus

    Spanduk ucapan “Selamat Bekerja Prabowo-Gibran” marak di Jakpus

    Jakarta (ANTARA) – Spanduk bertuliskan “Selamat Bekerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029” marak di wilayah Jakarta Pusat menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang.

     

    Spanduk-spanduk itu bercorak merah hati dengan latar foto kegiatan Prabowo dan Gibran semasa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Seperti yang terlihat pada Jumat, di spanduk tersebut terdapat logo dan tulisan “Rumah Juang Indonesia Emas 2045”.

     

    Terpasang juga foto Prabowo-Gibran menggunakan kemeja putih dengan jas hitam dan dasi merah. Sedangkan Prabowo dilengkapi dengan peci hitam.

     

    Spanduk tersebut ramai terpampang di Kawasan Jakarta Pusat mulai sepanjang Jalan Cikini Raya, Jalan Pegangsaan Timur dan Pangeran Diponegoro.

     

     

    Sama seperti spanduk Prabowo-Gibran, foto Jokowi-Ma’ruf juga terpasang kompak mengenakan kemeja putih dengan jas hitam, dasi merah dan peci hitam.

     

    Spanduk bertuliskan “Terima Kasih Jokowi (2014-2024)” juga terpasang di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat.

     

    Spanduk tersebut bernuansa hijau, oranye dan putih dengan foto Jokowi. Spanduk tersebut juga terlihat ada tulisan “Projo”.

     

     

    Menurut Rudi, Jokowi telah mengubah Indonesia menjadi lebih baik melalui pembangunan infrastruktur mulai dari transportasi yang terintegrasi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

     

    Warga lainnya asal Bekasi bernama Andjani Shika berharap dengan habisnya masa jabatan Jokowi ini menjadi pintu baru bagi pemimpin selanjutnya dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi.

     

    “Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa melanjutkan apa yang memang bagus, dan bisa menjadikan Indonesia ini negara yang maju,” kata Andjani.

     

    Adapun masa tugas Jokowi sebagai Presiden RI yang sudah berjalan selama 10 tahun akan berakhir pada 20 Oktober 2024, seiring pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi selidiki kasus pria yang diduga tontonkan video porno ke anak

    Polisi selidiki kasus pria yang diduga tontonkan video porno ke anak

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menyelidiki kasus seorang pria yang merupakan pedagang mainan di Cengkareng, Jakarta Barat, karena diduga mempertontonkan video porno ke anak-anak.

    “Belum ada laporan, tapi anggota sedang selidiki,” kata Kapolsek Cengkareng Kompol Stanlly Soselisa di Jakarta pada Jumat.

    Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @jakartabarat24jam, seorang pria dewasa dengan baju berwarna merah muda dan biru gelap sedang diprotes warga terkait aksi yang dilakukannya.

    “Jangan begitu, banyak anak-anak yang mengadu. Pelecehan itu namanya pak,” kata suara wanita dalam video itu.

    Seorang pria lain dalam video itu pun mengusir pedagang itu dari lokasi.

    “Pergi pak, pergi. Saya enggak mau lihat bapak lagi di sini. Kalau bapak di sini lagi saya laporin ke RT ya,” kata pria itu.

    Baca juga: Penyebar video porno patok biaya langganan grup mulai Rp100.000
    Baca juga: Pemprov DKI khawatirkan efek berita video asusila siswa

    Pedagang mainan itu kemudian mendorong gerobak dagangannya meninggalkan lokasi.

    Dari narasi yang tertulis pada video, pedagang itu selalu mempertontonkan video porno apabila ada anak-anak yang membeli mainannya.​​​​​​

    “Jadi dia ini pedagang mainan yang sering lewat rumah saya, modusnya kalau ada anak-anak beli mainan, dia kasih tayangan video porno,” demikian tertulis dalam narasi video yang sudah ditonton sebanyak 52 ribu kali pada pukul 17.18 WIB tersebut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU gandeng pemkab edukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih

    KPU gandeng pemkab edukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggandeng pemerintah kabupaten setempat mengedukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih dan pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada 2024.

    KPU Kepulauan Seribu dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat pada Jumat.

    “Rakor ini penting terkait pindah memilih karena ada aturan dan kriterianya, jadi melalui rakor ini semua dapat memahami proses pindah memilih di Kepulauan Seribu,” kata Ketua Kepulauan Seribu Iman Cahyadi di Jakarta.

    Ia menjelaskan, beberapa syarat tertentu untuk dapat pindah memilih antara lain menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi.

    Baca juga: KPU Jaksel gandeng kelurahan untuk lakukan sosialisasi Pilkada DKI

    Kemudian penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

    Setelah itu, pemilih yang sedang bertugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisili.

    “Perlu dipahami secara cermat syarat dalam pindah memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 sehingga para pemilih tidak kehilangan hak pilihnya,” kata dia.

    Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta jadwal mengajukan pindah memilih untuk Pilkada Jakarta 2024 dibagi menjadi dua periode berdasarkan kategori pemilih.

    Layanan pindah memilih paling lambat H-30 Pilkada 2024 atau 28 Oktober 2024 dengan alasan sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara.

    Baca juga: Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba.

    Kemudian menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, sedang tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana atau bekerja di luar domisili.

    Layanan pindah pemilih periode kedua pada H-7 Pilkada 2024 atau 20 November 2024 dengan alasan pemilih bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, menjadi tahanan dan tertimpa bencana.

    Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajdar Churniawan mengatakan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Dinas (UKPD) dapat membantu tugas dan peran KPU dan menyukseskan Pilkada Tahun 2024.

    “SKPD/UKPD memiliki peran menyukseskan Pilkada Tahun 2024 yang tinggal menghitung hari, jadi perlu dipahami secara cermat dan baik, khususnya Suku Dinas Dukcapil Kepulauan Seribu, terkait jika ada pemilih baru,” kata dia.
    Baca juga: Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024