Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Surya Paloh: NasDem konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: NasDem konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    “Selaku institusi partai politik yang telah dan tetap berkomitmen sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ini, saya juga ingin meyakinkan saudara-saudara, mudah-mudahan Insya Allah konsistensi kita tetap ada dalam diri kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai komitmen dari konsistensi yang membawa perubahan.

    Surya Paloh dalam HUT Ke-14 Partai NasDem di Jakarta, Selasa menyampaikan keinginannya untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Selaku institusi partai politik yang telah dan tetap berkomitmen sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ini, saya juga ingin meyakinkan saudara-saudara, mudah-mudahan Insya Allah konsistensi kita tetap ada dalam diri kita,” ucap Surya dalam pidatonya.

    Komitmen partai, menurut Surya, telah berhasil membawa NasDem ke dalam kekokohan. Konsolidasi partai mencapai keberhasilan di tingkat nasional, salah satunya sukses dalam tiga kali pemilihan umum (pemilu).

    Sebelum Pemilu 2024, capaian kursi di parlemen di awal berdirinya partai telah mendapatkan 36 kursi di parlemen. Dalam pemilu kedua pada 2019, NasDem meraih 59 kursi. Kenaikan jumlah kursi itu, lanjut Surya, merupakan hasil keuletan untuk menyatukan barisan.

    “Keuletan kita [berhasil] mengkonsolidasikan barisan. Di samping itu, kita juga berkeyakinan karena alam masih memberikan kesempatan dan keyakinan untuk misi besar yang harus kita teruskan,” katanya.

    Misi besar baru setelah Pemilu 2024, bagi Surya, adalah mempersiapkan prestasi besar pada periode 2029.

    “Dengan harapan, dengan semua objek yang dikerjakan ke depannya, dengan strategi yang tepat, dengan mobilisasi para kader, mungkin 2029-2030, ada prestasi yang jauh-jauh besar, bisa dipertahankan dengan strategi”, ujarnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh ucapkan selamat atas gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Surya Paloh ucapkan selamat atas gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada keluarga besar Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

    “Kami ucapkan selamat kepada keluarga besar Pak Harto, atas pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah kepada Pak Harto,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa.

    Hal itu disampaikan Paloh usai memimpin upacara peringatan 14 tahun Partai NasDem.

    Sebelumnya, Surya Paloh juga telah menekankan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut.

    Meski ada kekurangan, ia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    Menurutnya, selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan, namun peran Pak Harto juga harus dihargai bersama.

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin (10/11), diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

    Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:

    1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
    5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenekraf sambut dukungan IKA NHI untuk memperkuat ekonomi kreatif

    Kemenekraf sambut dukungan IKA NHI untuk memperkuat ekonomi kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menyambut komitmen Ikatan Alumni National Hotel Institute (IKA NHI) Bandung untuk mendukung upaya penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat menerima audiensi perwakilan IKA NHI Bandung di Jakarta pada Senin (10/11) menyampaikan bahwa Kemenekraf tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai target peningkatan ekonomi kreatif.

    “Kami coba pendekatan kolaborasi hexahelix yang harapannya bisa menghubungkan antar kementerian dengan stakeholder strategis seperti IKA NHI,” katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi pada Selasa.

    “Kami siap bekerja sama dengan IKA NHI untuk menggiatkan dan memperkuat jaringan alumninya sehingga menjadi bagian penting dalam ekosistem kreatif nasional yang tangguh dan berdaya saing global,” katanya.

    Dalam hal ini, Kemenekraf dan IKA NHI dalam jangka pendek bisa bekerja sama dalam upaya penyediaan sumber daya manusia, pelatihan kewirausahaan kreatif, dan pelaksanaan program inkubasi bisnis rintisan pada 2025.

    Kedua pihak dapat menjalin kerja sama jangka menengah hingga tahun 2027 dalam upaya untuk meningkatkan ekspor produk kreatif serta membangun kolaborasi jangka panjang sampai 2029 untuk membantu promosi daerah dan membentuk hub ekonomi kreatif.

    “Kolaborasi bisa dimulai dengan strategi menandatangani MoU terlebih dahulu, setelah sepakat maka bisa kita jalankan ekosistem ekonomi kreatif bersama,” kata Menteri Ekonomi Kreatif.

    Ketua Umum IKA NHI 2025-2029 Tantowi Yahya menyampaikan bahwa anggota IKA NHI bisa menjadi mentor, pengembang, dan fasilitator untuk membantu pengembangan usaha kreatif seperti kuliner dan fesyen.

    “IKA NHI juga memiliki jejaring diaspora global sehingga bisa menguatkan hub ekonomi kreatif untuk pencapaian target nasional,” katanya.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Torino menyoroti sejumlah aspek teknis dan metodologis dalam pelaksanaan audit yang dipaparkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan.

    Harris dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa menilai jadwal audit yang dipaparkan dalam presentasi terbilang sangat padat dan perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas pemeriksaan.

    Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan (fit and proper test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan sebagai salah satu calon pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

    “Presentasi Bapak mengatakan bahwa timeline-nya adalah 1 Maret sampai 30 Mei. Timeline-nya ini sangat ketat, Pak. Bagaimana menjamin substansi dari uji SPI dan kepatuhan tetap terjaga di tengah jadwal yang sangat ketat tersebut?” ujar Harris.

    Lebih lanjut, Harris juga menyoroti penggunaan perangkat lunak Atlas yang disebutkan dalam presentasi calon auditor. Ia mempertanyakan fungsi perangkat tersebut dan kompatibilitasnya dengan sistem yang digunakan oleh BPK.

    “Kalau saya baca dari slide-nya, Bapak menggunakan satu software yang namanya Atlas. Fungsi Atlas itu buat apa, Pak? Apakah ini audit internal Bapak, dan apakah kompatibel nanti dengan SAKTI-nya BPK?” tanya Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu.

    Harris juga mengulas mengenai rencana pelaksanaan audit secara paralel terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan. Menurutnya, strategi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kelolosan kesalahan jika tidak diawasi secara ketat.

    “Bapak tadi menyebutkan pelaksanaan audit dilakukan secara paralel, di mana Bapak memastikan tidak ada risiko kelolosan kesalahan? Detection risk-nya seperti apa ketika Bapak akan menangani 46 satuan kerja di BPK?” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan jumlah partner dari enam menjadi delapan orang serta kepemilikan berbagai izin profesi oleh KAP Budiandru dan Rekan. Ia meminta penjelasan terkait struktur quality review internal yang diterapkan untuk memastikan standar audit tetap seragam di seluruh tim.

    Tak hanya itu, Harris juga meminta kejelasan terkait pendekatan risk-based audit yang diusung calon auditor tersebut.

    “Dokumen Anda menyinggung soal risk assessment secara umum, tetapi tidak dijelaskan apa resiko terbesar yang dihadapi di BPK. Bisa disebutkan kira-kira tiga akun yang paling berisiko dalam audit laporan keuangan BPK?” katanya.

    Uji kelayakan tersebut merupakan bagian dari proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR RI terhadap sejumlah KAP yang diusulkan untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2025.

    Proses itu bertujuan memastikan independensi, profesionalisme serta kesiapan teknis dan manajerial KAP yang akan ditunjuk.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memiliki tugas tambahan untuk pembinaan naturalisasi bagi calon Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa tugas tersebut termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf p pada RUU tersebut. Di poin itu, kata dia, BPIP melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila bagi calon Warga Negara Indonesia.

    “Kita sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu,” kata Bob saat rapat pembahasan RUU BPIP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia mengatakan bahwa hal-hal teknis mengenai poin tersebut akan dibahas di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), termasuk soal BPIP yang tugas menyelenggarakan atau BPIP hanya menyiapkan materi pendidikannya saja.

    “Nanti yang menyelenggarakan Kemenkum atau BPIP, itu nanti dirumuskan dalam Timus, Timsin, termasuk tata bahasa,” kata dia.

    Menurut dia, pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.

    Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Putra Nababan menyetujui perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI, termasuk bagi para atlet olahraga. Sebab, dia mengatakan bahwa saat ini cukup banyak proses naturalisasi yang dilakukan.

    Namun, dia mengatakan pihak yang menyelenggarakan pembinaan itu harus diperjelas terlebih dahulu dalam RUU tersebut.

    “Tapi dalam konteks ini BPIP atau badan ini, mereka sifatnya hanya sebagai penyelenggara atau memberikan materi didiknya, materi ajarnya, atau sebagai apa? Ini yang perlu kita ketahui,” kata Putra.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

    Menurut dia, keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuklah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin upayakan manufaktur tetap tumbuh lebih tinggi dari ekonomi

    Menperin upayakan manufaktur tetap tumbuh lebih tinggi dari ekonomi

    bukan pertumbuhan ekonomi mengungkit pertumbuhan manufaktur. Tapi pertumbuhan manufaktur yang mengungkit pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pihaknya terus mengupayakan menjaga momentum manufaktur agar tetap tumbuh lebih tinggi dari perekonomian nasional.

    Adapun pada kuartal III 2025, manufaktur tumbuh sebesar 5,58 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen (yoy). Sementara kuartal II 2025 pertumbuhan manufaktur 5,60 persen (yoy) yang juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy).

    ‎”Ini yang kita upayakan, targetnya bahwa pertumbuhan manufaktur itu di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi mindset yang harus dikembangkan di Kantor Kemenperin ini yaitu bukan terbalik, bukan pertumbuhan ekonomi mengungkit pertumbuhan manufaktur. Tapi kita harus balik, pertumbuhan manufaktur yang mengungkit pertumbuhan ekonomi,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Selasa.

    Ia meyakini pada kuartal selanjutnya, pertumbuhan manufaktur di atas 5,58 persen, dengan sektor yang menopang seperti tekstil, baja dan alas kaki.

    ‎‎”Semua industri sebetulnya bisa kita upayakan,” ucapnya lagi.

    Kemenperin terus berkomitmen untuk menjaga momentum positif ini melalui berbagai program, termasuk Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pengembangan industri halal, transformasi industri hijau, serta dukungan pada investasi berorientasi ekspor dan inovasi teknologi.

    Sebelumnya, pertumbuhan manufaktur pada triwulan III 2025 ditopang oleh meningkatnya permintaan baik dari pasar domestik maupun luar negeri. Sejumlah subsektor industri bahkan menunjukkan pertumbuhan signifikan.

    Industri makanan dan minuman (mamin) misalnya, tumbuh 6,49 persen, terutama didorong oleh peningkatan produksi crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

    Sementara itu, industri logam dasar mencatat lonjakan pertumbuhan hingga 18,62 persen, sejalan dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk produk logam dasar, khususnya besi dan baja.

    ‎​​​​​​Selanjutnya, industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh sebesar 11,65 persen, didorong oleh kenaikan produksi bahan kimia dan barang kimia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor.

    Begitu pula dengan subsektor industri mesin dan perlengkapan, serta subsektor industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin-peralatan juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,74 persen dan 16,30 persen.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina kolaborasi dengan generasi muda untuk pelestarian lingkungan

    Pertamina kolaborasi dengan generasi muda untuk pelestarian lingkungan

    Mereka adalah pahlawan zaman now yang melanjutkan perjuangan membangun negeri ini

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa menjalin kolaborasi dengan generasi muda, yang disebut dengan istilah “local hero” untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

    “Mereka adalah pahlawan zaman ‘now’ yang melanjutkan perjuangan membangun negeri ini,” kata Manajer Communication Relations & CID Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Pinto Budi Bowo Laksono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Pinto menyampaikan bahwa semangat yang melekat pada “local hero” dilandasi oleh kepedulian terhadap sekitar, bukan sekadar untuk terlihat.

    Oleh karena itu, bagi Pinto, tak berlebihan bila mereka disebut sebagai pahlawan zaman sekarang, yang memberikan dampak relevan terhadap masyarakat.

    Adapun lima “local hero” yang menuai sorotan Pertamina adalah Alvian Noor Zamal (asal Subang, Jawa Barat) dan Gunawan (asal Jakarta) yang menanam bibit mangrove untuk menahan abrasi.

    Lebih lanjut, terdapat Desy Diana asal Kampung Suka Seneng dan Kampung Jatireja, Subang, Jawa Barat yang menghadirkan ruang belajar kreatif, tempat perempuan belajar menjahit, mendaur ulang sampah, dan berlatih kewirausahaan.

    Program senada juga dilakukan oleh Herlin Sobari di Karawang, Jawa Barat, yang mengarusutamakan kesetaraan gender.

    Kemudian, terdapat Teguh Laksono asal Indramayu, Jawa Barat, yang mengajak generasi muda untuk kembali ke ladang melalui program Jari Tangan (Kerja Tani Berdikari dan Tahan Pangan).

    “Kami bangga dapat berkolaborasi dengan para anak muda yang menginspirasi melalui ide, kreasi, karya dan dedikasi mereka untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” ucapnya.

    Memperingati Hari Pahlawan, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa percaya bahwa kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya pada sumber daya alam, tapi pada jiwa-jiwa pahlawan muda yang berani bermimpi dan berbuat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Papua minta asosiasi logistik dorong kemandirian ekonomi lokal

    Pemprov Papua minta asosiasi logistik dorong kemandirian ekonomi lokal

    Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) setempat agar mendorong kemandirian ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Bumi Cenderawasih.

    Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Papua Cyfrianus Y. Mambay di Jayapura, Selasa, mengatakan penguatan sistem logistik merupakan kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong terwujudnya Papua yang produktif serta berdaya saing tinggi.

    “Oleh sebab itu kami Pemprov Papua meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Papua dapat menciptakan program-program terkait kemandirian ekonomi lokal,” katanya.

    Menurut Cyfrianus, untuk itu ALFI Papua harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang mendorong kemandirian daerah dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda Papua.

    “Pada Kamis (6/11) Pemprov Papua menghadiri Musyawarah Wilayah Ke-III DPW ALFI Papua di mana kami meminta agar fokus pada kemandirian ekonomi lokal karena dampaknya akan luar biasa,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi atas terselenggara forum tersebut dan menilai sektor logistik memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Papua.

    “Tanpa sistem logistik yang efisien, distribusi barang dan hasil produksi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi pun berjalan lambat,” katanya.

    Dia menambahkan apalagi hal ini sejalan dengan visi transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis, yang menempatkan sektor logistik sebagai bagian dari pilar Papua Produktif.

    “Kami pemerintah daerah terus berupaya memperkuat konektivitas antar wilayah melalui perbaikan infrastruktur pelabuhan, jalan, dan bandara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin-BPJPH pacu sertifikasi halal beri nilai tambah manufaktur

    Kemenperin-BPJPH pacu sertifikasi halal beri nilai tambah manufaktur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kolaborasi untuk memacu sertifikasi halal produk industri yang mampu memberikan nilai tambah manufaktur lebih besar terhadap ekonomi nasional.

    ‎Kolaborasi tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan BPJPH di Jakarta, Selasa.

    ‎”Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan, memperkuat tata kelola yang efisien dan akuntabel, serta mengakselerasi peningkatan daya saing produk halal nasional,” ucap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita usai penandatanganan MoU.

    ‎Kerjasama ini menjadi landasan koordinasi dan kolaborasi antara Kemenperin dan BPJPH dalam berbagai ruang lingkup, meliputi pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di sektor perindustrian, fasilitasi JPH bagi industri kecil menengah (IKM), serta pembentukan dan pengembangan kawasan industri halal.

    ‎Selanjutnya, penguatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggaraan JPH di bidang perindustrian, pertukaran dan integrasi data, serta promosi, publikasi, sosialisasi, dan edukasi.

    ‎Ruang lingkup lainnya kata dia yakni, perluasan akses pasar domestik dan ekspor produk halal nasional, serta penguatan ekosistem industri halal nasional.

    ‎”Kolaborasi yang semakin erat ini juga akan mempercepat proses sertifikasi halal di sektor industri, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produk manufaktur Indonesia dan memperbesar kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional,” ucapnya lagi.

    ‎Dalam konteks kerja sama Kemenperin-BPJPH, pengawasan jaminan produk halal tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan dalam memastikan transformasi industri nasional menuju kepatuhan halal yang menyeluruh dan berdaya saing global.

    ‎Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, halal merupakan sebuah ekosistem yang mampu memacu daya saing industri.

    ‎Banyak negara di dunia sudah menerapkan prinsip halal dalam industrinya, sehingga potensi pengembangan sektor itu cukup besar.

    ‎Disampaikan dia, saat ini pihaknya sudah mampu memproses sebanyak 10.147 sertifikat halal per hari, yang diharapkan mampu memacu industri domestik.

    ‎”Sehingga makin optimis jumlah angka makanan halal dan minuman halal makin meningkat, dan itu tandanya bahwa selain fesyen, food and beverage pun kita akan menjadi nomor satu,” ucapnya.

    ‎Kemenperin mencatat pada periode 2023–2024, Indonesia merupakan negara peringkat pertama investasi terbesar di sektor industri halal dengan nilai 1,6 miliar dolar AS.

    ‎Adapun total nilai investasi sektor industri halal, dari lima besar negara investasi halal terbesar yaitu, Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Maroko, dan Malaysia tercatat sebesar 5,8 miliar dolar AS.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah serta menjadi solusi konkret atas keluhan petani terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan.

    “Hari ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok,” kata Zulhas sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun. Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Tahapan tersebut kini tengah diurus secara paralel agar proses penugasan dapat berjalan sesuai aturan tanpa menghambat pelaksanaan program strategis di lapangan. Mekanisme itu juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” tuturnya.

    Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan respons cepat dari pemerintah, pembangunan 100 gudang itu diharapkan mampu memperlancar rantai pasok, meningkatkan daya serap hasil panen, dan menyejahterakan petani di seluruh Indonesia.

    “Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita, belum lahan baru, irigasi, bibit unggul, belum sekarang pupuk dapat diskon 20 persen. Jadi ini persiapan, kemarin (gudang Bulog) kurang, belum cukup sih, (pembangunan) 100 gudang Bulog ini minimal bertahap,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.