Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kemenhut siapkan peraturan turunan perkuat tata kelola karbon

    Kemenhut siapkan peraturan turunan perkuat tata kelola karbon

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat tata kelola perdagangan karbon melalui penyusunan empat peraturan turunan untuk memastikan integritas, transparansi, dan efektivitas implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) di sektor kehutanan.

    Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan keempat regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan inklusif.

    “Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan empat peraturan turunan untuk memperkuat tata kelola pasar karbon,” ujar dia dalam sesi Ministerial Dialogue bertajuk “Accelerating Climate Action through Inclusive and Integrated National Policies” di Paviliun Indonesia, COP30 UNFCCC di Belem, Brasil.

    Keempat peraturan turunan yang disiapkan tersebut, yaitu revisi Permen 7/2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, Permen 8/2021 tentang zonasi hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan produksi,

    Kemudian, revisi Permen 9/2021 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial, serta penyusunan peraturan baru tentang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

    Lebih lanjut, Wamenhut menjelaskan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting yang menegaskan peran strategis sektor kehutanan Indonesia sebagai penyedia kredit karbon berintegritas tinggi.

    Perpres tersebut, tambahnya, memastikan bahwa manfaat dari pasar karbon tidak hanya mendukung pencapaian target iklim nasional, tetapi juga memberikan keuntungan nyata kepada masyarakat melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis.

    “Dengan demikian, masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan berhak menikmati pendapatan dari upaya pelestarian yang mereka lakukan,” kata Rohmat.

    Wamenhut menegaskan pentingnya inklusivitas dalam pengelolaan hutan. Hingga 2025, sebanyak 8,4 juta hektare telah dialokasikan sebagai perhutanan sosial yang memberikan manfaat bagi sekitar 1,4 juta rumah tangga dan menciptakan 5,6 juta lapangan kerja hijau.

    Untuk memperkuat akses pembiayaan, Kemenhut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam Taksonomi Hijau Nasional, selain itu, satuan tugas hutan adat telah memfasilitasi pengakuan 70.688 hektare hutan adat, dengan target 1,4 juta hektare pada 2029.

    Pada kesempatan itu Wamen menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi pusat pasar karbon global, dengan kredit karbon berkualitas tinggi yang tidak hanya mendukung ambisi iklim dunia tetapi juga menumbuhkan kemakmuran masyarakat lokal.

    “Hutan kita adalah reservoir hidup yang menopang keanekaragaman hayati, air, energi, dan masa depan kita bersama,” ujarnya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah

    Pontianak (ANTARA) – Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Barat terus mengintensifkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi lintas sektor di berbagai daerah dengan kasus tinggi, terutama di Kabupaten Ketapang, Sintang, Melawi, dan Sambas.

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Aisyiyah dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan kami melakukan sosialisasi dan edukasi hingga ke akar rumput, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Tibet Australia dan Muhammadiyah,” kata Hazilina dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan strategio nasional pencegahan perkawinan anak dan perkawinan usia di bawah 19 tahun di Pontianak, Selasa.

    Ia menjelaskan, Kabupaten Ketapang menjadi fokus utama karena tercatat memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data nasional, Kalbar sendiri menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia pada tahun 2023.

    “Ketapang itu yang paling tinggi angkanya. Kami masuk ke masyarakat bawah, bekerja sama dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, bahkan dengan Keraton Sanggau untuk pendekatan budaya,” tuturnya.

    Hazilina menuturkan bahwa kasus perkawinan anak di daerah pedesaan banyak dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, pergaulan bebas, serta pemahaman yang keliru tentang ajaran agama dan adat istiadat.

    “Saat kami sosialisasi di salah satu desa di Ketapang, ada warga yang mengatakan baru saja menikahkan anak berusia 13 tahun. Alasannya sederhana, takut anak berbuat zina. Ini menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak,” katanya.

    Ia menambahkan, Aisyiyah Kalbar juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memperkuat kolaborasi, termasuk dengan komunitas adat seperti masyarakat Dayak Kanayatn di Toko, Sanggau.

    “Ke depan, kami akan melatih paralegal dari komunitas adat untuk membantu advokasi pencegahan perkawinan anak berbasis hak asasi manusia. Bahkan mahasiswa kami lolos tiga besar nasional dengan penelitian bertema ‘Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis HAM di Komunitas Dayak Kanayatn,” kata Hazilina.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani, mengungkapkan bahwa angka perkawinan anak di Kalbar pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    “Kalbar pada 2023 menempati peringkat ketiga tertinggi secara nasional dengan lebih dari 10.400 kasus. Namun pada 2024, jumlah itu menurun sekitar 1.700 kasus sehingga Kalbar kini berada di posisi keempat nasional,” kata Herkulana.

    Menurutnya, penurunan itu tak lepas dari kolaborasi berbagai pihak seperti WKRI, Aisyiyah, Fatayat NU, TP-PKK, serta pemerintah kabupaten/kota yang telah menginisiasi strategi daerah dan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak.

    “Beberapa daerah seperti Ketapang, Landak, Sambas, dan Kubu Raya sudah mulai menerapkan regulasi pencegahan di tingkat desa. Ini merupakan bentuk inovasi yang sangat baik,” tuturnya.

    Meski demikian, Herkulana menilai tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait pemahaman tokoh adat dan agama yang masih menganggap anak usia akil baligh sudah boleh menikah, serta lemahnya pengawasan keluarga.

    “Masih banyak orang tua yang menganggap anak 17 tahun itu sudah ‘perawan tua’. Faktor ekonomi juga sering menjadi alasan anak dinikahkan agar tidak membebani keluarga. Belum lagi pengaruh kemajuan teknologi dan paparan konten negatif di internet,” katanya.

    Ia menegaskan, DP3A Kalbar bersama aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha akan terus memperkuat sinergi untuk menekan angka perkawinan anak melalui edukasi keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat.

    “Pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari rumah. Pola asuh yang baik, pendidikan yang memadai, dan pemahaman agama yang benar adalah kunci untuk melindungi anak-anak kita,” kata Herkulana.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus Kopdeskel Merah Putih Palangka Raya ikut pelatihan kompetensi

    Pengurus Kopdeskel Merah Putih Palangka Raya ikut pelatihan kompetensi

    ANTARA – Sebanyak 62 pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih se-Kota Palangka Raya mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas koperasi merah putih, yang digelar Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Selasa (11/11). Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan tata kelola dan manajemen koperasi di tingkat kelurahan, mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. (Redianto Tumon Sp/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kesibukan di cabang China Post saat Festival “Double Eleven” di Harbin

    Kesibukan di cabang China Post saat Festival “Double Eleven” di Harbin

    Harbin (ANTARA) – Menjelang festival belanja daring (online) “Double Eleven”, salah satu cabang China Post di Harbin telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengiriman paket. Mari tengok kesibukan para staf di cabang berikut ini :
    Seorang staf menyortir paket di cabang China Post di Harbin, Provinsi Heilongjiang, China timur laut, 10 November 2025. Menjelang festival belanja daring “Double Eleven”, cabang China Post di Harbin telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengiriman paket. (Xinhua/Zhang Tao)Seorang staf memilah paket di salah satu cabang China Post di Harbin, Provinsi Heilongjiang, China timur laut, pada 10 November 2025. (ANTARA/Xinhua/Zhang Tao)

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi, aspek sosial dan politik, termasuk aspek teknis, sebelum melakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah.

    Dia mengatakan hal-hal tersebut harus menjadi syarat untuk melaksanakan kebijakan itu. Tentunya, kata dia, proses redenominasi akan dilakukan dengan pembuatan undang-undang di DPR RI.

    “Apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan redenominasi itu bukan suatu kebijakan yang sekadar menghilangkan tiga angka nol dalam mata uang rupiah, tanpa menimbulkan dampak. Menurut dia, dampak inflatoar dari kebijakan itu akan luar biasa jika aspek teknis tidak disiapkan secara matang.

    “Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga Rp280 dibulatkan Rp300, maka inflatoarnya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran,” kata dia.

    Menurut dia, rancangan undang-undang soal redenominasi itu belum masuk ke dalam program legislasi DPR RI. Namun, menurut dia, pemerintah pun menyatakan bahwa upaya itu akan dilakukan pada 2027.

    “Bagi saya baik, 2027 karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan implementasi redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum, masih jauh,” kata dia singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).

    Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027. Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sempat menunda keberangkatannya ke Australia selama sekitar dua jam untuk memimpin rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Rapat itu diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

    Kemudian, ada pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan mengenai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil nyata untuk masyarakat.

    Presiden Prabowo juga menekankan setiap anggaran yang bersumber dari rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy Indra.

    Dalam rapat yang sama, Teddy melanjutkan, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan memastikan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025 berjalan optimal.

    Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy naik pesawat Garuda Indonesia-1 PG-GIG untuk bertolak menuju Bandar Udara Sydney Kingsford Smith, Australia.

    “Dalam kunjungan satu hari tersebut, Presiden Prabowo akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn,” kata Teddy.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aftech perkuat kepercayaan publik pada industri fintech di BFN 2025

    Aftech perkuat kepercayaan publik pada industri fintech di BFN 2025

    Tanpa kepercayaan, fintech itu tidak berarti. Dengan kepercayaan, fintech itu akan menjadi kekuatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) memperkuat kepercayaan publik kepada industri teknologi finansial (fintech) melalui kampanye nasional #FintechAmanTerpercaya dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 yang diselenggarakan selama sebulan ke depan.

    Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menegaskan bahwa industri fintech Indonesia harus berada di depan. Oleh sebab itu, Aftech berkomitmen membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan hanya karena populer.

    “Dipercaya itu, menurut saya, segala-galanya. Substance harus jelas. Tanpa kepercayaan, fintech itu tidak berarti. Dengan kepercayaan, fintech itu akan menjadi kekuatan bangsa. Our only currency is trust. Dan inilah tugas kita bagaimana menggerakkan trust,” kata Pandu saat membuka BFN 2025 di Jakarta, Selasa.

    Sesuai amanat Bali Fintech Agenda 2018, Pandu menegaskan fintech harus memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam menciptakan inklusi keuangan.

    Ia juga mengajak pelaku industri fintech untuk berpartisipasi dan mendukung program-program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi.

    “Banyak program pemerintah dilakukan. Ini kesempatan buat semua teman-teman yang ada di sini untuk bisa ikut berkreasi dan menambah nilai, baik itu dari makan bergizi gratis (MBG), koperasi, maupun program-program lain. Keinginan pemerintah sekarang itu ke depan focus to growth,” kata dia.

    Pandu mencatat industri fintech nasional tumbuh semakin baik dan ditopang oleh peningkatan fundamental. Dalam hal ini, fintech Indonesia disebut memasuki fase “kedewasaan” yang harus semakin ditangguhkan.

    Adapun arah besar BFN tahun ini melanjutkan semangat FEKDI dan IFSE 2025, serta sejalan dengan visi Astacita pemerintah untuk memastikan inovasi fintech memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Ini (BFN) merupakan peran eksekusi (dari sisi pelaku industri), agar inovasi itu bisa dirasakan secara riil,” kata Pandu.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Aftech Arsjad Rasjid menyampaikan BFN 2025 menjadi contoh konkret konsep Indonesia Incorporated sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa pembangunan ekonomi yang kuat hanya bisa tercapai jika regulator, inovator dan pelaku usaha bergotong-royong dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

    “Jadi untuk itu harapan kita bahwa fintech ini akan memunculkan kepercayaan publik, memperkuat tata kelola, dan memastikan inovasi fintech tumbuh dengan bertanggung jawab dan berkeadilan,” kata Arsjad.

    Ia mengungkapkan Aftech bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas mengembangkan platform kolaboratif bernama Digital × Real Sector Launchpad.

    Melalui platform ini, pelaku fintech dan sektor riil dipertemukan untuk menciptakan solusi pembiayaan produktif, asuransi, dan perencanaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

    BFN menghadirkan beragam program insentif atau promosi dari berbagai perusahaan fintech sepanjang periode 11 November hingga 12 Desember 2025.

    Selain itu, terdapat berbagai kegiatan di kampus, komunitas, media, dan ruang publik melalui program edukasi dan literasi, seminar, business matching, investor meet-up, hingga virtual job fair. Puncaknya, terdapat conference dan expo di BFN Fest pada 10-11 Desember 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta.

    Dalam BFN 2025, Aftech menargetkan 10 juta penerima manfaat, menghadirkan lebih dari 240 pembicara, dan melibatkan lebih dari 100 perusahaan fintech dari berbagai subsektor.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI inisiasi “travel pack” ekosistem pembayaran di Bali

    BI inisiasi “travel pack” ekosistem pembayaran di Bali

    Denpasar (ANTARA) –

    Bank Indonesia (BI) menginisiasi “Indonesia Tourist Travel Pack” atau layanan yang menyediakan ekosistem pembayaran nontunai kepada wisatawan asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

    “Kemudahan transaksi menjadi bagian penting dari pengalaman wisatawan di Bali ,” kata Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta di sela-sela Baligivation 2025, Denpasar, Bali, Selasa.

    Menurut dia, sebagai tujuan wisata kelas dunia, Bali dapat menjadi teladan digitalisasi di Indonesia, termasuk dari segi sistem pembayaran.

    Untuk itu, bank sentral tersebut menggandeng mitra terkait, mendirikan layanan tersebut yang langsung bisa diakses turis asing begitu keluar dari terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

    Melalui layanan itu, wisatawan asing dapat mengakses kartu nomor telepon seluler Indonesia, uang elektronik berbasis cip dan panduan registrasi dompet elektronik (e-wallet).

    Selain sistem pembayaran, pihaknya juga menginisiasi buku pedoman sistem pembayaran digital berbasis kode batang atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Wisata Nusantara yang berisi rekomendasi destinasi wisata unggulan, aktivitas budaya, kuliner, dan pengalaman lokal autentik di berbagai wilayah Indonesia.

    Ada juga pusat informasi pariwisata sebagai layanan satu pintu yang menyediakan layanan informasi, dan bantuan perjalanan.

    “Ketiga inisiatif itu ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang ramah wisatawan dan semakin siap menuju ekosistem pariwisata yang cashless dan digital,” kata Filianingsih.

    Fillianingsih menambahkan transformasi sistem pembayaran Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami lompatan signifikan yakni QRIS digunakan oleh lebih dari 58 juta pengguna dan 41 juta gerai hingga triwulan III-2025, dengan nilai transaksi menembus Rp1.900 triliun (Rp1,9 kuadriliun).

    BI mencatat pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,88 persen pada triwulan III-2025, menduduki peringkat keempat secara nasional.

    Sektor pariwisata masih menjadi penggerak utama ekonomi Bali, dengan kontribusi pemasukan devisa pariwisata kepada negara dari Pulau Dewata mencapai 64,29 persen.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah disebabkan harapan penurunan suku bunga Fed memudar

    Rupiah melemah disebabkan harapan penurunan suku bunga Fed memudar

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.694 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.654 per dolar AS.

    Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah disebabkan harapan penurunan suku bunga The Fed mulai memudar.

    “Rupiah pada perdagangan hari ini melemah (yang berasal dari) sentimen global dari penguatan indeks dolar AS karena harapan penurunan bunga The Fed mulai memudar,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Sebagian besar pelaku pasar berspekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember, terutama pascaserangkaian data sektor swasta yang lemah di pasar tenaga kerja pekan lalu.

    Data pekerjaan Challenger menunjukkan AS mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja terburuk dalam sekitar 20 tahun pada bulan Oktober. Data tersebut meningkatkan spekulasi The Fed akan memangkas suku bunga untuk mencegah pelemahan pasar tenaga kerja lebih lanjut.

    Menurut CME Fedwatch, para investor memperkirakan peluang sebesar 61,9 persen bahwa The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis poin pada bulan Desember.

    “Walaupun ada ruang penurunan bunga The Fed karena data tenaga kerja yang lemah, namun target inflasi 2 persen masih jauh tercapai,” ungkap Rully.

    Di sisi lain, kurs rupiah mendapatkan topangan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang melonjak tajam menjadi Oktober 2025 menjadi 121,2, naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 115.

    Selain itu, Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran pada Oktober 2025 meningkat, sebagaimana tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan September 2025.

    IPR Oktober 2025 diprakirakan tumbuh 4,3 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen yoy.

    Peningkatan penjualan eceran tersebut terutama bersumber dari kenaikan pertumbuhan penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,4 persen yoy), barang budaya dan rekreasi (4,7 persen yoy), serta perlengkapan rumah tangga lainnya (0,3 persen yoy).

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) pada hari ini juga melemah di level Rp16.698 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.666 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pentingnya rasionalitas dan literasi dalam investasi emas

    Pentingnya rasionalitas dan literasi dalam investasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Ketika harga emas dunia melesat dan pasar domestik ikut bergejolak, publik kembali berhadapan dengan satu pertanyaan mendasar tentang bagaimana berinvestasi dengan akal sehat di tengah euforia yang kerap membingungkan, terutama bagi pemula.

    Emas, yang sejatinya berfungsi sebagai pelindung nilai, justru kerap berubah menjadi alat spekulasi jangka pendek ketika harga naik drastis.

    Di media sosial dan kanal investasi daring, ramai narasi yang menggiring persepsi seolah-olah momen terbaik membeli emas adalah ketika harga sedang tinggi, padahal prinsip rasional investasi justru bekerja sebaliknya.

    Kenaikan harga emas memang wajar dalam situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian seperti inflasi tinggi, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter yang ketat.

    Masyarakat membutuhkan emas sebagai instrumen pelindung nilai dan investasi, bukan karena promosinya, melainkan karena konsep dasarnya menawarkan cara berpikir baru terhadap emas.

    Mereka melihat emas bukan sekadar komoditas, melainkan simbol keseimbangan antara nilai ekonomi, moral, dan kebijaksanaan publik.

    Sebagai penyedia instrumen investasi emas khususnya koin dinar, penulis melihat pentingnya konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara nilai, kualitas, dan harga. Dengan pendekatan ini, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas tanpa harus terbawa arus spekulasi.

    Bagi produsen, selain menjaga ekosistem harga tetap kompetitif, penting juga memastikan ketersediaan emas siap kirim di seluruh Indonesia serta menyediakan layanan buyback yang mudah dan transparan. Hal inilah yang akan memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk menjual kembali emas mereka sesuai kebutuhan.

    Kemudian juga perlu ditekankan pentingnya masyarakat untuk memperkuat literasi tentang investasi emas. Memahami untuk setiap produk yang dijadikan instrumen investasi memiliki beberapa ciri spesifik untuk menghindari pemalsuan,

    Setiap koin emas, dinar, atau instrumen emas lainnya hampir selalu dilengkapi teknologi keamanan berlapis yang menjamin keaslian dan transparansi.

    Pada koin dari merek Noor Dinar, misalnya, fitur utamanya meliputi tinta tak kasat mata (invisible ink) yang hanya terlihat di bawah sinar UV, nomor seri unik alfanumerik, gambar tersembunyi (latent image) sebagai elemen optik pengaman, serta segel holografik pada kemasan.

    Kemudian juga seluruh emas yang diproduksi bersumber dari dalam negeri yang telah berakreditasi SNI dan LBMA. Ini untuk memastikan kemurnian, legalitas, dan keterlacakan setiap koin secara transparan.

    Penampakan fisiknya pada seri perdana yang dilepas ke pasar mulai 16 Mei 2025 menggandeng PERURI dan Pura Group Indonesia menampilkan tiga desain masjid ikonik di tiga benua yaitu 1 Dinar (Masjid Baiturrahman, 4,25 gr, 24K), 2 Dinar (Masjid Qolsharif, 8,5 gr, 24K), dan 5 Dinar (Masjid Biru, 21,25 gr, 24K), seluruhnya berkadar kemurnian 999,9.

    Setiap koin dirancang dengan inskripsi dalam lima bahasa internasional, Bahasa Indonesia, Inggris, Rusia, Mandarin, dan Arab.

    Untuk produk emas dari brand lain, masyarakat juga harus memperkuat literasi dan memperbanyak akumulasi pengetahuan mereka sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.