Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan realisasi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 603 ribu ton hingga 10 November 2025.

    “Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    “Pendekatan kolaborasi pentahelix ini memungkinkan Bulog mempercepat distribusi beras dari gudang sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Bahkan sebelumnya Bulog juga berkolaborasi dengan PT Pegadaian, sebagai salah satu saluran resmi penjualan beras SPHP, yaitu melalui gerai BUMN. Kolaborasi itu dilakukan guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan operasi pasar murah.

    Dalam program ini, Pegadaian memberikan kupon stimulus senilai Rp40 ribu dan Rp50 ribu yang dapat digunakan untuk membeli beras, minyak goreng, dan gula dengan harga yang lebih terjangkau. Penerima kupon juga otomatis terdaftar sebagai nasabah baru Pegadaian.

    “Program kolaborasi ini telah digelar di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat, akan diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia,” beber Rizal.

    Selain itu, Bulog sedang menyusun kolaborasi strategis dengan jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Kerja sama itu secara spesifik bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), khususnya melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dalam implementasinya, penyaluran beras SPHP ke Lapas akan melibatkan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) sebagai mitra outlet resmi yang bertanggung jawab atas pendistribusian SPHP di lingkungan Lapas.

    Di balik masifnya penyaluran tersebut, lanjut Rizal, Bulog tidak menyampingkan kualitas beras SPHP. Pemeliharaan beras di Gudang Bulog dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan awal saat beras masuk, hingga pengawasan rutin harian, mingguan, bulanan, hingga semester.

    “Setiap gudang juga dijaga kebersihannya melalui sanitasi, spraying dan fumigasi bila ditemukan indikasi hama atau penurunan mutu,” kata Rizal.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras tetap berjalan meskipun memasuki masa panen raya demi stabilitas harga komoditas itu.

    Amran menegaskan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di seluruh daerah, terutama di wilayah yang bukan termasuk sentra produksi padi utama.

    “Terus (berlanjut). Nggak pernah terhenti, terus bergulir,” kata Amran saat dikonfirmasi di sela-sela mengunjungi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong di Tengerang, Banten, Senin (3/11).

    Dikatakan, apabila memasuki panen raya, pendistribusian beras subsidi itu akan difokuskan ke wilayah pegunungan dan nonproduksi padi, agar masyarakat di daerah tersebut tetap dapat mengakses beras dengan harga terjangkau dan stabil.

    Diketahui target distribusi beras SPHP hingga periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Kalbar siapkan 18.300 ton CBP untuk tiga penugasan prioritas

    Bulog Kalbar siapkan 18.300 ton CBP untuk tiga penugasan prioritas

    ANTARA – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Kalimantan Barat menyiapkan 18.300 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP), untuk memenuhi kebutuhan menjelang akhir tahun di wilayah setempat.  Beras tersebut selanjutnya dialokasikan untuk tiga penugasan prioritas nasional, sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah.
    (Indra Budi Santoso/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BEI dan OJK tanamkan semangat investasi pada mahasiswa lewat Fin Talk

    BEI dan OJK tanamkan semangat investasi pada mahasiswa lewat Fin Talk

    ANTARA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggencarkan edukasi investasi bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu upayanya yakni melalui kegiatan Fin Talk 2025 yang digelar Selasa (11/11), yang dihadiri ribuan mahasiswa untuk belajar berinvestasi secara aman dan bertanggung jawab.
    (Yusup Fatoni/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BREN fokus energi panas bumi di tengah peluang “waste to energy”

    BREN fokus energi panas bumi di tengah peluang “waste to energy”

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) memastikan akan tetap fokus terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang menjadi kompetensinya, yaitu di sektor panas bumi (geothermal) dan angin.

    Sebagaimana diketahui, saat ini tengah ada peluang bisnis EBT berkaitan dengan proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WtE), yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    “Termasuk Danantara, saya rasa mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak sana. Cuma, kalau kita tetap fokus, bahwa kita tahu pemerintah Indonesia itu akan terus menambah renewable energy,” ujar Direktur Utama BREN Hendra Soetjipto Tan dalam Paparan Publik BREN di Jakarta, Selasa.

    Hendra mengungkapkan bahwa potensi pertumbuhan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih sangat besar dan akan terus meningkat seiring dengan program-program prioritas pemerintah di sektor EBT.

    “Jadi, kalau dari sekarang sampai 2034, (BREN) di geothermal itu 5.200 MegaWatt (MW) tambahan kapasitas. Di angin itu 7.000 MW. Jadi, tentu kita akan terus membantu program pemerintah tersebut,” ujar Hendra.

    Ia menjelaskan, saat ini perseroan telah memiliki kapasitas sekitar 1.900 MW di segmen panas bumi atau geothermal.

    Ke depan, Ia memastikan perseroan tetap membuka peluang untuk memperluas portofolio di sektor energi terbarukan lain, selama proyek tersebut memberikan prospek pengembangan dan imbal hasil ekonomi yang menarik.

    “Tentu saja kita tidak akan tertutup kemudian menambah portfolio di luar apa yang kita sudah ada. Jadi, tentu kita akan terus berusaha untuk mencari potensi-potensi baik di geotermal maupun di wind, yang menurut kami bisa dikembangkan secara baik dan juga memberikan tingkat ekonomi return yang baik ke depan,” ujar Hendra.

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan sebanyak 200 lebih investor dari dalam dan luar negeri telah menunjukkan ketertarikan untuk membiayai program WTE atau pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

    PSEL akan dibangun di sebanyak 33 kota di seluruh wilayah Indonesia dan membutuhkan investasi senilai Rp91 triliun.

    Pada tahap awal, pembangunan PSEL akan dilakukan di 10 kota di wilayah, di antaranya Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar.​​​​

    PSEL yang memiliki kapasitas pengelolaan sekitar 1.000 ton sampah per hari ini, ditargetkan peletakan batu pertamanya (groundbreaking) pada Maret 2026 mendatang.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumsel targetkan groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat pada 2026

    Sumsel targetkan groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat pada 2026

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin pada 2026.

    Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan setelah melalui tahapan panjang mulai dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penetapan lokasi (penlok), hingga serah terima lahan, kini proyek strategis nasional (PSN) tersebut memasuki tahap pembentukan konsorsium untuk pengelolaan dan pembangunan.

    Pembangunan pelabuhan itu, menurut dia, merupakan proyek yang diprakarsai oleh daerah, untuk itu ditunjuk BUMD PT Sumsel Energi Gemilang (SEG), BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumsel. SEG akan berkolaborasi dengan tiga perusahaan besar yakni PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU).

    Sehingga, ia mengatakan pemerintah provinsi menargetkan peletakan batu pertama Pelabuhan Tanjung Carat dapat dilakukan pada kuartal pertama 2026.

    “Kalau Pelabuhan Baru di Tanjung Carat ini sudah jadi, maka Pelabuhan Boom Baru akan ditutup. Esensi dari pemindahan ini adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya warga Kota Palembang,” katanya.

    Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Boom Baru yang berada di pusat kota. Pemindahan kegiatan pelabuhan ke Tanjung Carat diharapkan mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Selain itu, karena ini pelabuhan samudera dan internasional, maka komoditas ekspor dari Sumsel tidak akan lagi ‘lari’ ke pelabuhan lain. Brand Sumsel bisa kembali kuat,” ujar dia.

    Setelah Pelabuhan Boom Baru resmi ditutup, menurut dia, Pemprov Sumsel bersama Pemerintah Kota Palembang dan pemilik lahan akan membahas pemanfaatan kawasan tersebut.

    “Kemungkinan besar akan digunakan untuk fasilitas publik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas sebagai pembina pemerintah daerah bukanlah hal mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

    “Negara kita adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Kepulauan terbesar di dunia, dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Belum lagi urusan DPRD, jadi ini cukup kompleks,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito mengatakan perbedaan karakter dan kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas tata kelola pemerintahan juga bervariasi. Ada daerah yang sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik, ada pula yang masih perlu banyak pembinaan.

    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tetapi, ini adalah tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Mendagri, Tito menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Terlebih, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.

    “Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pembinaan, sinergi, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus terus diperkuat agar seluruh wilayah mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

    Kerja keras Tito dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan kategori Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang bergengsi “Indonesia Kita Award”.

    Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Ajang “Indonesia Kita Award” merupakan bentuk penghargaan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jatim gagas desa wisata edukatif perjuangan Marsinah

    Pemprov Jatim gagas desa wisata edukatif perjuangan Marsinah

    Misalnya ada suvenir-suvenir yang terkait dengan pesan-pesan seorang Marsinah, sebenarnya itu kan bisa sederhana

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggagas pengembangan desa wisata edukatif perjuangan buruh di Nganjuk, sebagai bentuk penghormatan terhadap Marsinah, buruh pabrik arloji yang baru dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

    “Sebenarnya ini kan sudah mulai ya menjadikan desa di mana Marsinah berproses kemudian permakamannya di sana itu sebenarnya sudah diinisiasi menjadi destinasi wisata edukatif. Tapi kan kalau sebuah desa wisata tentu kelengkapan-kelengkapannya itu ya harus di-assessment,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat tasyakuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Marsinah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

    Khofifah meminta Bupati Nganjuk Marhaen serta kepala desa agar bangunan heroisme itu tetap akan tumbuh.

    Mantan Menteri Sosial itu juga menegaskan bahwa pembangunan desa wisata ini harus mempertahankan ruh perjuangan Marsinah.

    “Meskipun itu mungkin tambahan wisata, mungkin taman, mungkin mobil odong-odong dan seterusnya kelengkapan-kelengkapan sebagai sebuah destinasi wisata tentu harus ada,” katanya.

    Tapi bawa semangat heroisme kepada siapa pun yang ke sana itu harus tetap tumbuh.

    “Misalnya ada suvenir-suvenir yang terkait dengan pesan-pesan seorang Marsinah, sebenarnya itu kan bisa sederhana tapi mereka pula ada semangat dari pesan-pesan seorang Marsinah,” lanjutnya.

    Kakak kandung Marsinah, Marsini menyatakan keluarga mendukung penuh rencana tersebut.

    Ia berharap rumah masa kecil Marsinah di Nganjuk dapat dijadikan museum kecil agar kisah perjuangan sang pahlawan tetap hidup.

    “Masih ada rumah tempat kami tinggal bersama nenek. Tempat itu bisa dijadikan museum kecil agar cerita Marsinah tidak hilang. Semoga nanti bisa dijaga, bukan digeser atau diwariskan ke yang lain. Kami ingin itu jadi tempat belajar,” kata Marsini.

    Bupati Nganjuk Marhaen menyambut baik rencana pengembangan desa wisata tersebut. Ia menilai Marsinah merupakan sosok pejuang hak asasi manusia (HAM) yang lahir dari kalangan masyarakat kecil.

    “Pahlawan yang biasanya berangkat dari pejuang, tokoh agama, ini dari wong cilik, istilah saya kaum marhaen. Dari keluarga kecil. Bekerjanya buruh, perempuan. Pejuang HAM,” ujarnya.

    Dia berharap Marsinah meninggal husnul khotimah dan kita bisa meneruskan api perjuangannya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

    Dalam kunjungan itu, Menkeu memantau proses pemeriksaan barang secara langsung dengan mencocokkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fisik barang.

    “Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Purbaya juga memeriksa pengoperasian kontainer scanner yang baru digunakan sekitar dua minggu lalu. “Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” tambahnya.

    Lewat pemantauan ini, Menkeu ingin memastikan pelaksanaan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional.

    Sementara itu, kunjungan di KBLBC Kelas II Surabaya berfokus pada peninjauan fasilitas laboratorium.

    Menkeu menyatakan KBLBC Kelas II Surabaya merupakan salah satu unit pendukung teknis yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai.

    Dalam konteks itu, KBLBC mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    KBLBC Kelas II Surabaya kini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang responsif gender, guna memastikan bahwa seluruh pegawai dapat mengakses, menggunakan, dan merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa diskriminasi.

    Purbaya pun mengapresiasi jajaran Bea dan Cukai atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama di tengah meningkatnya tantangan global.

    “Untuk teman-teman Bea dan Cukai, semangat. Anda ada di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

    Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

    “Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.

    Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

    Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

    Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

    Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

    Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

    Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

    Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.