Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kementrans beri penghargaan relawan yang gugur usai melaksanakan tugas

    Kementrans beri penghargaan relawan yang gugur usai melaksanakan tugas

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) –

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) beri penghargaan gelar Patriot Transmigrasi bagi seorang relawan asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang meninggal dunia setelah melaksanakan tugasnya bersama Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi 11.

    Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Sidoarjo, Selasa, menyatakan bahwa relawan bernama Abdul Rohid tersebut meninggal dunia pada 10 November 2025 setelah melaksanakan tugasnya di kawasan Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah.

    “Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Almarhum Abdul Rohid merupakan Anggota Tim Ekspedisi Patriot 11 yang melakukan riset pemetaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah,” kata Iftitah.

    Menurutnya, almarhum Rohid yang merupakan mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) lebih memilih untuk bergabung dengan ekspedisi tersebut pada Agustus lalu, dibandingkan mengikuti wisuda yang sejatinya dilaksanakan pada bulan September lalu.

    Iftitah berkata, semangat Rohid dalam memberikan kontribusi nyata bagi negara tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh generasi muda di Indonesia.

    Dalam upacara pemberian penghargaan gelar Patriot Transmigrasi di Sidoarjo, Selasa (11/11) sore tersebut, Iftitah juga menyatakan Kementrans akan memenuhi seluruh keinginan dan cita-cita Rohid yakni memastikan adik perempuan almarhum yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas untuk dapat menempuh pendidikan sarjana di masa mendatang.

    Iftitah memastikan yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan secara penuh dari pemerintah yang bekerja sama dengan ITS. Selain itu Iftitah juga memastikan pihaknya akan memberikan baju batik terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan guna dapat digunakan pada momen wisuda Rohid yang dijadwalkan pada Maret 2026 mendatang.

    “Kami pastikan akan memberi bantuan berupa beasiswa bagi adik perempuan korban hingga selesai pendidikan sarjana. Kami juga akan memberikan batik terbaik bagi orang tua dan saudara korban agar digunakan pada wisuda almarhum pada Maret 2026 mendatang,” kata Iftitah.

    Iftitah turut menegaskan bahwa program Ekspedisi Patriot Transmigrasi Kementrans merupakan salah satu upaya lembaga dalam melaksanakan pemerataan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan melalui pendistribusian SDM unggul dan terpilih tersebut menuju 154 daerah transmigrasi di seluruh Indonesia.

    Selain upacara pemberian penghargaan Patriot Transmigrasi tersebut, pihak kampus juga menyerahkan ijazah almarhum kepada keluarga sekaligus menyerahkan secara simbolis gelar sarjana bagi almarhum.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal sebesar Rp300 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja baik pada upaya penanganan stunting untuk tahun anggaran 2025.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 November 2025.

    “Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp300 miliar,” demikian bunyi putusan kedua KMK 330/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.

    Nilai insentif tahun ini lebih rendah Rp475 miliar bila dibandingkan insentif tahun lalu yang mencapai Rp775 miliar.

    Selain dari segi nominal, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah pada tahun ini, dengan rincian 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.

    Sedangkan, pada KMK 353/2024 yang diteken oleh eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

    Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif di antaranya Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sementara untuk kabupaten, di antaranya Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) seluruh sarana perkeretaapian untuk memastikan kesiapan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Banyak item yang diperiksa bersama dan harus sesuai Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api,” kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan dalam keterangannya, Selasa.

    Ramp check tersebut merupakan langkah krusial untuk menjamin kelaikan operasi armada kereta api sebelum memasuki salah satu periode angkutan puncak tersibuk dalam setahun yakni angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

    “Outcome ramp check itu adalah pelayanan terhadap penumpang yang andal dan taktis, sehingga dapat tercipta perjalanan yang aman, lancar, dan terkendali selama masa Natal dan Tahun Baru,” tuturnya.

    Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif mencakup dua aspek utama yakni administratif dan teknis. Dari sisi administratif, tim inspektor memverifikasi kelengkapan dokumen sarana, meliputi identitas sarana, kelengkapan dokumen pemeriksaan terakhir (checksheet), hingga validitas tanda lulus uji kelaikan.

    Sementara dari aspek teknis, fokusnya adalah pada fungsi vital yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang, sehingga tim menyisir secara detail berbagai komponen, mulai dari sistem pengereman, fungsi sistem pencahayaan, peralatan komunikasi, hingga kondisi roda dan komponen rangka bawah.

    Sementara Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung inspeksi keselamatan itu demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Kami mendukung penuh kegiatan ramp check yang dilakukan oleh rekan-rekan DJKA. Ini adalah wujud kolaborasi kami untuk memastikan standar tertinggi keselamatan transportasi bagi penumpang,” katanya.

    Cahyo menekankan bahwa inspeksi itu memiliki makna humanis yang mendalam, bukan sekadar prosedur teknis, sehingga inspeksi itu bukan sekadar memeriksa baut dan fungsi mesin.

    “Itu adalah tentang jaminan kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan setiap penumpang yang bepergian selama masa Natal dan Tahun Baru baik untuk berlibur atau berkumpul dengan keluarga merasa aman, tenang, dan dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat,” ujarnya.

    Ia mengatakan kegiatan ramp check itu diharapkan dapat memastikan 100 persen kelaikan seluruh sarana di Daop 9 Jember, sehingga mampu mewujudkan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang selamat, aman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan kereta api.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ledakan SMAN 72, KPAI beri pendampingan pada terduga pelaku

    Ledakan SMAN 72, KPAI beri pendampingan pada terduga pelaku

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia memastikan untuk memberikan pendampingan kepada terduga pelaku atau anak berkonflik dengan hukum (ABH) pada kasus peledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11).

    “Tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah pendampingan hukum dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan persidangan nanti,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Margaret menjelaskan juga, memastikan ABH ini terhindari dari perlakuan yang tidak manusiawi dan juga apa yang dilakukan tentu berperspektif kepada anak.

    “Tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum,” katanya.

    Selain itu, Margaret juga menyampaikan catatan terkait situasi kejadian ini, yang pertama adalah bagaimana upaya peningkatan perlindungan dan keamanan anak di lingkungan satuan pendidikan.

    “Di satuan pendidikan mesti memastikan bahwa anak-anak di sana bisa belajar, bisa berinteraksi, tidak mendapatkan kekerasan harus mampu dipastikan seperti itu,” katanya.

    Margaret juga menyampaikan dari kasus ini, pihaknya akan kembali melakukan upaya penguatan implementasi sekolah ramah anak dan implementasi secara optimal.

    “Yang berada di satuan pendidikan, tidak boleh abai terkait kesehatan mental anak-anak dan tidak boleh hanya fokus pada bagaimana kegiatan belajar berlangsung tetapi juga perlu melakukan perhatian atau pengawasan terkait aktivitas anak ketika di luar jam belajar,” katanya.

    Selanjutnya, menurut Margaret, anak-anak tentu membutuhkan adanya dukungan kuat dari semua yang berada di lingkungan terdekatnya terutama keluarga, orang tua dan juga termasuk lingkungan terdekat di satuan pendidikan.

    “Kita selalu menyampaikan, mari melakukan upaya penguatan pengawasan kepada aktivitas anak-anak kita di tidak hanya di dunia nyata tapi juga termasuk aktivitas di dunia siber atau media sosial anak,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat dilakukan pada tahun 2028 atau lebih cepat.

    “Sesuai arahan kita memprediksi bahwa pada tahun 2028 atau lebih cepat bisa dilakukan mandatori E10,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Eniya mengatakan, program mandatori bioetanol bertujuan untuk mengurangi impor bensin yang cukup tinggi.

    Pada saat tahun 2023, Kementerian ESDM mendorong adanya uji pasar (market trial) bioetanol oleh Pertamina. Pertamina melakukan market trial sejak 2023 dengan mencampurkan 5 persen etanol ke beberapa SPBU.

    Saat ini sudah ada BBM ramah lingkungan berbasis bioetanol 5 persen yang sudah dijual di 146 SPBU, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

    “Seperti yang kami sampaikan bahwa pentahapan mandatori untuk etanol ini dikeluarkan nantinya sebagai turunan dari Peraturan Menteri ESDM 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati menjadi keputusan menteri,” kata Eniya.

    Menurut dia, terdapat sejumlah tantangan terkait bioetanol mulai dari ketersediaan bahan baku dan adanya keterbatasan insentif. Kemudian tantangan dalam fluktuasi harga dari minyak nabati juga sangat berpengaruh, isu lingkungan dan deforestasi juga menjadi satu hal yang harus dicermati.

    Lalu infrastruktur produksi dan distribusi, keterbatasan dari fasilitas di terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga perlu dipertimbangkan, moda angkutnya yang memenuhi persyaratan termasuk fasilitas pendukung kapal jika pada suatu saat nanti ada pabrik bahan bakar nabati, lalu dari situ harus dikirimkan ke seluruh Indonesia.

    Di samping itu tantangan teknologi yang mana diperlukan adanya kesiapan teknologi yang dapat memproses secara efisien, dan sekaligus untuk menurunkan biaya produksi.

    Hal ini dikarenakan dari bahan baku yang ada, jika terjadi kompetisi dengan bahan pangan, bahan baku pupuk dan lain sebagainya, maka ini membuat tentunya industri bahan bakar nabati akan sulit berkembang. Pasar global juga menjadi satu atensi, karena adanya kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dan sebagainya.

    “Dari sini kami memberikan satu gambaran, bahwa dalam pelaksanaannya nanti tentunya perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk pelaksanaan dari tantangan dan sinergi dari pelaksanaan program bahan bakar nabati ini,” ujar Eniya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara: Redenominasi rupiah tak akan pengaruhi investasi nasional

    Danantara: Redenominasi rupiah tak akan pengaruhi investasi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menilai rencana redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut.

    Dony mengatakan, kebijakan pemerintah selalu melalui proses pertimbangan yang matang dan bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga para pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir terhadap dampak yang mungkin timbul.

    “Oh saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Tentu sudah ada kajian yang mendalam, nggak usah dikhawatirkan,” kata Donny ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan soal redenominasi rupiah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap iklim investasi nasional.

    Menurutnya, setiap langkah strategis yang diambil pemerintah, termasuk redenominasi, merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

    Ia juga menilai, pemerintah tentu tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa perhitungan matang, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan investasi dalam negeri.

    “Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik, nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

    Danantara memastikan tidak sedikitpun merasa khawatir terhadap kebijakan tersebut karena percaya setiap langkah pemerintah selalu berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

    “Oh nggak sama sekali, sama sekali nggak (khawatir) karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan yang mendalam, semuanya pasti sudah dipikirkan dengan baik,” kata Dony.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perluas penerapan manajemen risiko pembangunan nasional

    Pemerintah perluas penerapan manajemen risiko pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mendorong penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) secara lebih luas untuk memastikan kebijakan pembangunan mampu beradaptasi dengan ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

    Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Prakosa Grahayudiandono, menyebutkan pendekatan manajemen risiko akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Penerapan manajemen risiko pembangunan nasional, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.

    “Untuk itu kebijakan pembangunan bangsa ke depan perlu adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat kita. Karena manajemen risiko tentu tidak bisa satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor,” katanya dalam Diskusi Publik “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan”.

    Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Sadar Risiko Nasional 2025, yang akan diperingati pada 15 Desember 2025.

    Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) Dimas Syailendra Ranadireksa menjelaskan, kegiatan tersebut digelar bersama sejumlah mitra lintas sektor, untuk memperkuat budaya sadar risiko di tengah masyarakat.

    Kesadaran risiko, menurut dia perlu dipandang sebagai langkah reaktif terhadap krisis, sehingga penting adanya perubahan pola pikir masyarakat dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”,dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko.

    Terkait pendekatan pengurangan risiko dia mencontohkan di bidang transportasi penggunaan helm dan sabuk pengaman, di kesehatan mengkonsumsi makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital sadar soal proteksi data.

    Dalam konteks kesehatan publik, melalui pendekatan “harm reduction” atau pengurangan bahaya sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko yang lebih realistis.

    Melalui forum ini Dimas menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media dalam memperkuat budaya sadar risiko nasional. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan inovasi.

    Sementara itu Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti Hamid mengatakan peran data statistik juga perlu menjadi perhatian dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial-ekonomi.

    “Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan, dan sulit bagi pemerintah melegitimasi kebijakan. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama untuk membangun literasi data sendiri,” ujarnya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang sukses meningkatkan produksi padi dalam beberapa tahun terakhir, menargetkan menjadi lumbung pangan nasional nomor satu di tanah air.

    “Tahun ini, Banyuasin tercatat sebagai lumbung pangan nasional nomor dua dengan produksi sekitar satu juta ton gabah kering giling (GKG) dari lahan 230 ribu hektare. Melihat kondisi terus terjadi peningkatan produksi padi, saya optimistis targetkan tersebut bisa dicapai pada 2026,” kata Bupati Banyuasin Askolani, di Pangkalan Balai, Selasa.

    Dia menjelaskan, untuk meningkatkan produksi padi, pihaknya terus berupaya memotivasi petani setempat membiasakan gerakan tanam padi dua kali bahkan tiga kali dalam setahun.

    “Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun,” ujarnya.

    Menurut dia, optimalisasi lahan sawah dengan melakukan penanaman padi dua hingga tiga kali setahun, bisa lebih memantapkan daerah ini sebagai penghasil pangan terbesar di Sumsel dan penyumbang produksi beras nasional.

    Berdasarkan data, pada 2018, Kabupaten Banyuasin menjadi penghasil pangan nomor satu di Sumsel dan penyumbang produksi beras nomor empat nasional.

    Kemudian pada 2024, kabupaten ini menjadi penyumbang produksi beras nomor tiga nasional, dan pada 2025 menjadi nomor dua lumbung pangan nasional.

    “Berdasarkan data itu, kami yakin akan menjadi lumbung pangan nomor satu nasional mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto, menjadikan Indonesia kuat dengan ketahanan pangan mandiri,” jelas Bupati Askolani.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) dapat membeli beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang.

    Rizal mengatakan kebijakan khusus itu diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga di wilayah 3TP yang dinilai memiliki keterbatasan akses terhadap pangan dan logistik dibandingkan daerah lain.

    “Kalau (warga) 3TP bisa lebih dua pack (membeli beras SPHP),” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Rizal menyampaikan kebijakan tersebut sebagai langkah afirmatif agar masyarakat di wilayah 3TP tetap mendapatkan ketersediaan beras dengan harga terjangkau melalui program SPHP.

    “Karena kita memaklumi karena kondisinya memang betul-betul prihatinlah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.

    Bulog juga mengimbau agar beras SPHP yang telah disubsidi pemerintah tidak diperjualbelikan kembali, karena penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diatur secara berbeda di tiap wilayah Indonesia.

    Melalui kebijakan ini, Bulog berharap pemerataan akses pangan dapat terwujud hingga pelosok negeri, memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3TP, menikmati manfaat program SPHP secara langsung dan berkeadilan.

    Dia menambahkan hingga 10 November 2025, sepanjang tahun 2025 BUMN pangan itu telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton. Adapun target distribusi beras SPHP periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis outlet atau gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga dan Garuda Indonesia teken program loyalitas

    Pertamina Patra Niaga dan Garuda Indonesia teken program loyalitas

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meneken kerja sama strategis berupa program loyalitas bagi pelanggan setia.

    Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan melalui kerja sama ini, pelanggan dapat menukarkan poin MyPertamina menjadi GarudaMiles maupun GarudaPriority Service (GPS) Signature, untuk mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan dan bernilai tambah.

    Menurut dia, sinergi ini merupakan langkah nyata memperkuat ekosistem loyalitas MyPertamina yang kini semakin meluas dan relevan dengan gaya hidup masyarakat modern.

    “Kolaborasi program loyalitas ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Kini, siapapun yang membeli BBM atau produk Pertamina melalui MyPertamina bisa mendapatkan benefit poin yang bisa dinikmati menjadi pengalaman penerbangan premium bersama Garuda Indonesia,” ujar Eko Ricky.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto dan Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim, yang disaksikan Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Melalui kerja sama ini, pengguna MyPertamina memiliki kemudahan untuk menukarkan poinnya secara langsung dengan GarudaMiles dan mendapatkan pilihan hingga Garuda Priority Service (GPS) Signature yaitu layanan istimewa yang memberikan kenyamanan tambahan di bandara meliputi prioritas check-in, bagasi hingga boarding.

    Program penukaran poin ini berlangsung hingga 31 Oktober 2026.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menambahkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan semangat perusahaan dalam menghadirkan layanan premium, yang terintegrasi dengan gaya hidup digital masyarakat.

    “Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperluas jangkauan manfaat GarudaMiles dan Garuda Priority Service Signature bagi masyarakat luas. Sinergi dengan Pertamina Patra Niaga melalui pemanfaatan aplikasi MyPertamina memungkinkan pelanggan untuk menikmati kenyamanan layanan kami dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan terhubung dengan aktivitas sehari-hari mereka,” ujar Reza.

    Bentuk kerja sama strategis Pertamina Patra Niaga dengan Garuda Indonesia menjadi bentuk loyalitas untuk pelanggan.

    Ke depan, kedua perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan lebih banyak kolaborasi yang menghadirkan pengalaman eksklusif dan manfaat nyata bagi pelanggan setia.

    “Kami mengajak seluruh pengguna MyPertamina untuk dapat memanfaatkan poin mereka dan menikmati berbagai penawaran menarik, termasuk penukaran dengan GarudaMiles dan layanan GPS Signature dari Garuda Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas pelanggan,” sebut Eko Ricky.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.