Author: Antaranews.com

  • China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    Beijing (ANTARA) – China terus memperkuat dukungan keuangan inklusif bagi usaha kecil dan mikro selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan pinjaman inklusif untuk entitas-entitas ini melebihi 20 persen selama periode tersebut.

    Sejak China secara resmi mengusulkan pengembangan keuangan inklusif pada 2013, upaya berkelanjutan telah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan inklusif bagi usaha kecil dan mikro.

    Data resmi menunjukkan bahwa saldo pinjaman inklusif untuk usaha kecil dan mikro telah mencapai 35,77 triliun yuan atau setara 5,06 triliun dolar AS per akhir Oktober tahun ini.

    Selain itu, China telah semakin menurunkan biaya keuangan inklusif, karena pinjaman semacam ini terutama ditujukan untuk usaha kecil dan mikro, usaha perorangan, dan petani. Entitas-entitas ini biasanya kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan akibat kurangnya jaminan dan kapasitas menanggung risiko yang terbatas.

    Pada Juni 2025, suku bunga untuk pinjaman inklusif yang baru diterbitkan untuk usaha kecil dan mikro mencapai 3,48 persen, sekitar 2 poin persentase lebih rendah dari level yang tercatat pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020).

    Pada periode Rencana Lima Tahun berikutnya, China akan terus meningkatkan upaya pengembangan keuangan inklusif, sesuai dengan rekomendasi Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) untuk penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), yang diumumkan pada Oktober lalu.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    China tingkatkan dukungan keuangan inklusif untuk UKM pada 2021-2025

    Beijing (ANTARA) – China terus memperkuat dukungan keuangan inklusif bagi usaha kecil dan mikro selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan pinjaman inklusif untuk entitas-entitas ini melebihi 20 persen selama periode tersebut.

    Sejak China secara resmi mengusulkan pengembangan keuangan inklusif pada 2013, upaya berkelanjutan telah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan inklusif bagi usaha kecil dan mikro.

    Data resmi menunjukkan bahwa saldo pinjaman inklusif untuk usaha kecil dan mikro telah mencapai 35,77 triliun yuan atau setara 5,06 triliun dolar AS per akhir Oktober tahun ini.

    Selain itu, China telah semakin menurunkan biaya keuangan inklusif, karena pinjaman semacam ini terutama ditujukan untuk usaha kecil dan mikro, usaha perorangan, dan petani. Entitas-entitas ini biasanya kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan akibat kurangnya jaminan dan kapasitas menanggung risiko yang terbatas.

    Pada Juni 2025, suku bunga untuk pinjaman inklusif yang baru diterbitkan untuk usaha kecil dan mikro mencapai 3,48 persen, sekitar 2 poin persentase lebih rendah dari level yang tercatat pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020).

    Pada periode Rencana Lima Tahun berikutnya, China akan terus meningkatkan upaya pengembangan keuangan inklusif, sesuai dengan rekomendasi Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) untuk penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), yang diumumkan pada Oktober lalu.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PANRB: Tata kelola administrasi publik RI miliki fondasi kuat

    Wamen PANRB: Tata kelola administrasi publik RI miliki fondasi kuat

    “Peringkat Indonesia dalam BIPA menunjukkan bahwa tata kelola administrasi publik saat ini memiliki fondasi yang sangat dan cukup kuat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan tata kelola administrasi publik Indonesia memiliki fondasi kuat berdasarkan peringkat Blavatnik Index of Public Administration (BIPA).

    BIPA merupakan indeks yang mengukur kualitas dan kapasitas administrasi publik di 120 negara. Berdasarkan publikasi tahun 2024, Indonesia menempati posisi ke-38 di dunia dan kedua di ASEAN dengan skor lebih kurang 0,61 dari skala 0.00–1.00.

    “Peringkat Indonesia dalam BIPA menunjukkan bahwa tata kelola administrasi publik saat ini memiliki fondasi yang sangat dan cukup kuat,” kata Purwadi dalam acara National Future Learning Forum 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dengan indeks itu, Indonesia diyakini memiliki modal penting melangkah lebih jauh. Namun, dia mengingatkan, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan profesionalisme, etos kerja, dan budaya layanan publik yang konsisten dan dipercaya masyarakat.

    Di tengah tantangan yang kian kompleks, pengembangan kompetensi menjadi keharusan. ASN diingatkan untuk adaptif terhadap teknologi, meningkatkan kolaborasi lintas sektoral, serta mengasah kemampuan nonteknis, seperti komunikasi, empati, dan pola pikir global.

    “Kesenjangan kompetensi harus diatasi melalui peningkatan kapasitas yang lebih terarah. ASN perlu dibekali literasi digital yang kuat, kemampuan bekerja responsif, serta keterampilan berinteraksi dalam lingkungan yang semakin dinamis,” ucapnya.

    Purwadi lebih lanjut mengatakan tantangan birokrasi ke depan menuntut ASN untuk menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik teknis, manajerial, sosial budaya, maupun digitalisasi.

    Di samping itu, dia mengingatkan bahwa Undang-Undang ASN mewajibkan aparatur untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi.

    Menurut dia, pengembangan kompetensi tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak meninggalkan pola egosentrisme dan bergerak menuju sistem yang kolaboratif.

    “Setiap instansi memiliki keterbatasan. Jika kita tetap bergerak dalam pola egosystem, hasilnya akan terfragmentasi dan tidak pernah mampu mengejar dinamika perubahan yang begitu cepat dan dinamis,” ucapnya.

    Purwadi menegaskan, masa depan birokrasi Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Dalam hal ini, kompetensi ASN dinilai memiliki peran penting dan penguatannya merupakan keniscayaan.

    “Saya mengajak kita semua untuk benar-benar meninggalkan pola kerja yang terkotak-kotak. Tidak ada instansi yang mampu membangun aparatur unggul hanya dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergerak sebagai ecosystem,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI sediakan 111.312 kursi KA di Stasiun Malang saat libur akhir tahun

    KAI sediakan 111.312 kursi KA di Stasiun Malang saat libur akhir tahun

    Stasiun Malang KAI Daop 8 Surabaya menyediakan 111.312 tempat duduk

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya menyediakan 111.312 kursi kereta api dengan keberangkatan dari Stasiun Malang, Kota Malang, Jawa Timur, untuk mengakomodasi perjalanan penumpang selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Iya Stasiun Malang KAI Daop 8 Surabaya menyediakan 111.312 tempat duduk,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Kemudian, dari total 111.312 tempat duduk, maka per harinya ada 6.184 kursi yang disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan penumpang dengan rute keberangkatan kereta api dari Stasiun Malang.

    Pelaksanaan Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung mulai 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026.

    Selama 18 hari itu pula PT KAI Daop 8 menyediakan total 13 kereta api, dengan rincian 12 kereta api reguler dan satu kereta api tambahan.

    Luqman menyatakan pihaknya sudah melakukan persiapan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang kereta api selama menempuh perjalanan ke daerah tujuan.

    Langkah yang dilakukan mulai dari penguatan dari sisi teknis, operasional pelayanan dan keamanan.

    Untuk penguatan teknis meliputi ramp check di Stasiun Malang bersama di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, pemeriksaan jalur, hingga memastikan kesiapan sarana dan prasarana.

    Kemudian dari sisi pelayanan pelanggan, KAI Daop 8 membuka tujuh customer service mobile, menyiapkan 15 relawan Railfans, dan menggelar program tematik berupa merchandise for kids, fun Activity for kids, dan dekorasi stasiun serta kereta dengan nuansa akhir tahun.

    Luqman menyatakan pada sisi pengamanan sudah ada 10 petugas keamanan eksternal yang ditempatkan di Stasiun Malang, terdiri dari enam personel garnisun, dua personel TNI, dan dua personel Polri.

    Para petugas tersebut akan melakukan patroli rutin dan kolaborasi bersama petugas kewilayahan setempat, termasuk melaksanakan sidak dan rutin memantau CCTV yang beroperasi penuh 24 jam.

    “Kami mengerahkan lima petugas tambahan untuk memantau daerah pemantauan khusus dan empat petugas tambahan melakukan pemeriksaan pada jalur di antara Stasiun Sengon sampai Stasiun Kesamben,” ujar dia.

    PT KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat supaya melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari dari jadwal keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi lainnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Omzet bazar UMKM di Kantor Walikota Jaktim capai Rp40 juta

    Omzet bazar UMKM di Kantor Walikota Jaktim capai Rp40 juta

    Jakarta (ANTARA) – Omzet bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar oleh Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di Kantor Walikota Jakarta Timur pada 1-2 Desember 2025 mencapai Rp40 juta.

    “Omzet penjualan bazar selama dua hari pada 1-2 Desember 2025 kemarin mencapai sekitar Rp40 juta. Ini menunjukkan roda perekonomian terus berkembang,” kata Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Timur Andi Ahmad Refi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan bazar tersebut digelar sebagai bentuk pemberdayaan pelaku UMKM dan pengembangan kewirausahaan terpadu yang sudah terdaftar di kecamatan.

    Menurut dia, kegiatan itu juga bertujuan membantu memasarkan produk UMKM binaan Sudin PPKUKM.

    “Tak hanya itu, juga ada produk dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DKI Jakarta, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya,” ujar Refi.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam kegiatan bazar yang mengusung tema “Gelar Produk Unggulan Dekranasda” itu, disiapkan 20 stan dan diisi oleh 35 Jakpreneur.

    “Produk yang dijual dalam bazar dalam ruangan tersebut meliputi 25 jenis produk kuliner, lima produk fesyen, dan lima produk kriya atau kerajinan. Selama bazar berlangsung transaksi dilakukan secara tunai dan non-tunai,” terang Refi.

    Dia pun berharap kegiatan itu dapat terus mendorong pertumbuhan UMKM di Jakarta Timur serta memperluas akses pemasaran bagi para pelaku usaha lokal.

    “Kami ingin pelaku UMKM di Jakarta Timur terus semangat dan naik level,” tegas Refi.

    Salah satu pelaku UMKM salad buah bernama Siti Rosni mengaku sangat senang mengikuti bazar Jakpreneur tersebut karena bisa memasarkan produknya.

    “Saya menjual aneka salad buah dengan harga bervariasi, mulai Rp40 ribu hingga Rp100 ribu per boks,” kata Siti.

    Sehari-hari, dia mengaku membuka usaha di rumahnya di Jalan Tegal Amba, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain itu, pemasaran juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.

    “Kami sangat terbantu adanya bazar seperti ini supaya produk kami juga semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas,” ujar Siti.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU beri tanggapan soal rencana merger GoTo-Grab

    KPPU beri tanggapan soal rencana merger GoTo-Grab

    KPPU tidak bisa berkomentar atas isu tersebut karena nanti bias, (karena) ini kan sesuatu transaksi yang belum tentu akan terjadi tapi sudah dimintakan komentar,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menanggapi rencana merger PT GoTo Gojek Tokopedia dengan Grab yang disebut bakal melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu, menilai proses merger sepenuhnya diserahkan ke masing-masing perusahaan, dan menggarisbawahi agar kegiatan bisnis itu tidak menimbulkan tindakan monopoli antara para pelaku usaha di bidang yang sama.

    “KPPU tidak bisa berkomentar atas isu tersebut karena nanti bias, (karena) ini kan sesuatu transaksi yang belum tentu akan terjadi tapi sudah dimintakan komentar,” kata Aru.

    “Tapi memang catatan KPPU jangan sampai nanti ada transaksi ke depan yang menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” imbuhnya.

    Ia mengaku, masih belum bisa memberikan tanggapan banyak menyusul sistem pengawasan merger di Indonesia yang bersifat post merger notification atau pemberitahuan wajib pascatransaksi.

    Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Di sisi lain, secara umum, aktivitas korporasi berupa merger dan akuisisi yang diterima oleh KPPU tahun ini mencatatkan rekor baru.

    Aru mengatakan, KPPU menerima 141 notifikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3 kuadriliun.

    “Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal,” ujar Aru.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut proses penggabungan atau merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab masih berjalan.

    “Masih berjalan itu,” ujar Rosan ditemui usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

    Diketahui, Danantara Indonesia menyebutkan pihaknya mengikuti arahan dan masukan pemerintah soal keterlibatan dalam penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.

    Danantara menerima masukan dari pemerintah yang memiliki keinginan terkait kelangsungan bisnis pada ekosistem digital.

    Danantara menegaskan yang paling penting adalah fokus pada hubungan kedua bisnis atau business-to-business (B2B).

    Dalam hal ini, Danantara juga akan terus meninjau proses B2B antara GoTo dan Grab. Selain itu, Danantara juga akan mendukung hubungan bisnis kedua belah pihak.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono ingatkan lurah dan camat tidak lakukan pungli

    Pramono ingatkan lurah dan camat tidak lakukan pungli

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan seluruh camat dan lurah agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) saat memberikan pelayanan kepada warga.

    Dia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pejabat yang kedapatan melakukan pungli.

    “Saya sungguh berharap persoalan layanan publik di bawah, jangan ada lagi saya mendengar pungutan-pungutan liar. Jangan ada lagi yang seperti ini. Sebagai Gubernur, saya nggak memberikan toleransi,” kata Pramono dalam kegiatan Townhall Meeting bersama camat, lurah, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Namun sebaliknya, dia mengatakan bagi pejabat yang bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan kesempatan promosi.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menuturkan bagi pejabat yang bekerja dengan baik dan jujur, proses promosi tidak akan dipersulit.

    Pramono pun menceritakan ia pernah hampir mempromosikan seorang lurah. Namun sayangnya, ia menerima laporan yang kurang baik sehingga mengurungkan niatnya untuk menempatkan lurah tersebut di tempat yang lebih baik.

    Dia berharap ke depannya agar tidak lagi mendengar atau mendapati hal-hal yang tidak baik di lapangan.

    Lebih lanjut, Pramono mengarahkan agar seluruh lurah dan camat dapat hadir langsung untuk melayani masyarakat karena kehadiran mereka dapat memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat.

    Selain itu, dia juga meminta agar seluruh lurah dan camat dapat berkoordinasi dengan media, karena melalui media, masyarakat dapat lebih terinformasi dengan baik.

    “Kalau hubungan ini baik di bawah, saya yakin ini menjadi modal utama kita untuk menghadapi hari-hari kritis ke depan,” tutur Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ADB kucurkan Rp4,99 triliun untuk jalan tangguh bencana selatan Jawa

    ADB kucurkan Rp4,99 triliun untuk jalan tangguh bencana selatan Jawa

    Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah berkembang dengan wilayah selatan Jawa,

    Jakarta (ANTARA) – Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,99 triliun untuk pembangunan jalan tangguh bencana sepanjang sekitar 72 kilometer di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Proyek Trans Jawa Selatan-Selatan atau Trans South-South Java Road ini akan memperbaiki jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara menyeluruh.

    Saat ini, perjalanan dari kawasan pertanian di Kabupaten Jember menuju Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memakan waktu hingga delapan jam.

    Dengan adanya jalan baru, waktu tempuh diperkirakan berkurang sekitar dua jam, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pasar, layanan pendidikan, dan peluang ekonomi.

    Alimov menambahkan, desain jalan akan mengintegrasikan solusi biorekayasa dan ketangguhan iklim agar mampu menghadapi cuaca ekstrem sekaligus memperkuat konektivitas nasional dan perdesaan.

    Menurut Alimov, langkah adaptasi perubahan iklim yang diterapkan mencakup peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk mengurangi risiko banjir, perlindungan lereng dengan solusi berbasis alam, serta pembangunan jembatan tangguh iklim yang dapat digunakan saat terjadi peristiwa cuaca ekstrem.

    Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris.

    Alimov menyebut proyek tersebut juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025–2029.

    Selain memperkuat daya saing, pembangunan jalan ini diharapkan menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Jawa yang sudah terkoneksi baik dengan pesisir selatan yang akses jalannya masih terbatas.

    ADB juga menekankan aspek kesetaraan gender melalui alokasi minimal 10 persen pekerjaan konstruksi terampil bagi perempuan.

    Program keselamatan jalan akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta dilengkapi dengan edukasi masyarakat mengenai penggunaan jalan secara aman.

    Pencegahan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang akan diintegrasikan dalam pelaksanaan proyek, demikian ADB dalam pernyataannya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK minta Komisi XI pertimbangkan insentif pajak bagi pasar modal RI

    OJK minta Komisi XI pertimbangkan insentif pajak bagi pasar modal RI

    Insentif ini penting sekali dan compliance. Insentif terkait dengan biaya emisi di OJK dan di Bursa,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI untuk mempertimbangkan dan mengkaji terkait dengan permintaan insentif berupa keringanan pajak bagi pasar modal Indonesia.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Kerja OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan, pentingnya dukungan insentif diberbagai level bagi pasar modal Indonesia.

    “Insentif ini penting sekali dan compliance. Insentif terkait dengan biaya emisi di OJK dan di Bursa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, permintaan insentif tersebut juga mencakup penyesuaian biaya tahunan dan biaya awal pencatatan saham untuk emiten.

    “Itu perlu untuk mendukung dari free float. Insentif annual listing fee dan initial listing fee. Itu di Bursa ya,” ujar Inarno.

    Ia menyoroti perlunya skema insentif pajak yang tidak hanya berhenti pada satu level, namun dibuat bertingkat sesuai capaian free float saham emiten.

    Saat ini, emiten dengan free float saham minimal 40 persen mendapatkan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

    “Lalu juga yang penting juga adalah kalau bisa itu adanya usulan tiering tax free float. Bapak/Ibu yang saya hormati, saat ini apa namanya untuk insentifnya itu hanya satu posisi. Kalau emiten itu telah mencapai free float sebesar 40 persen ada pengurangan 5 persen dari PPh,” ujar Inarno.

    Dalam kesempatan ini, OJK mengusulkan agar insentif diberikan mulai dari free float yang lebih rendah, sehingga dapat mendorong lebih banyak emiten meningkatkan kepemilikan publik.

    “Kami mengusulkan ada tiering. Kalau bisa memang dari 25 persen itu sudah ada misalnya 2-3 persen, atau bahkan mungkin supaya mendorong daripada orang untuk free float lebih banyak lagi. Mungkin bisa juga diusulkan apa namanya untuk insentifnya lebih daripada 5 persen,” ujarnya.

    Inarno melanjutkan, perlunya memperkuat aspek kepatuhan melalui penegakan sanksi bagi emiten yang tidak memenuhi aturan free float, yaitu berupa denda hingga tindakan ekstrem seperti suspensi dan delisting.

    “Dan tentunya yang terakhir adalah compliance berupa sanksi, denda, penurunan papan di bursa, suspensi, bahkan delisting. Kalau dia tidak memenuhi free float tersebut,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR melakukan pembahasan mengenai upaya meningkatkan batas saham free float di pasar modal Indonesia, yang saat ini berada di level 7,5 persen dengan potensi dapat dinaikkan mencapai 10-15 persen.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga batu bara periode I Desember turun lagi jadi 98,26 dolar AS

    Harga batu bara periode I Desember turun lagi jadi 98,26 dolar AS

    turun dari 102,03 dolar AS per ton pada periode II November, menjadi 98,26 dolar AS per ton pada periode I Desember

    Jakarta (ANTARA) – Harga batu bara acuan (HBA) periode I Desember turun lagi menjadi 98,26 dolar AS per ton, dari yang sebelumnya 102,03 dolar AS per ton pada periode II November.

    Dikutip dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2025 yang diakses dari Jakarta, Rabu, harga komoditas batu bara turun dari 102,03 dolar AS per ton pada periode II November, menjadi 98,26 dolar AS per ton pada periode I Desember.

    Dengan demikian, harga acuan batu bara menunjukkan tren penurunan sejak periode I November. Pada periode I November, harga komoditas batu bara turun dari 109,74 dolar AS per ton pada periode II Oktober, menjadi 103,75 dolar AS per ton pada periode I November.

    Kemudian, harga komoditas batu bara kembali turun dari 103,75 dolar AS per ton pada periode I November, menjadi 102,03 dolar AS per ton pada periode II November.

    Selain HBA dengan nilai kalor 6.322 kcal/kg yang mengalami penurunan, harga batu bara acuan (HBA) I, II, dan III juga turut mengalami perubahan.

    Data tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri ESDM, yang membagi HBA menjadi empat kategori berdasarkan nilai kalori batu bara.

    Nilai HBA, HBA I, HBA II dan HBA III untuk Periode Pertama November 2025 yang berlaku untuk tanggal 1 Desember–14 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

    1. HBA (6.322 GAR): 98,26 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode II November 2025 sebesar 102,03 dolar AS);


    2. HBA I (5.300 GAR): 67,99 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode II November 2025 sebesar 67,29 dolar AS);


    3. HBA II (4.100 GAR): 44,37 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode II November 2025 sebesar 44,29 dolar AS);


    4. HBA III (3.400 GAR): 34,15 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode II November 2025 sebesar 33,88 dolar AS).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.