Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong layanan pendidikan berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan perempuan pedalaman, baik dalam bentuk kebijakan, kurikulum dan infrastruktur yang adaptif, maupun dukungan sosial.
Dalam sambutannya pada diskusi daring terkait ekosistem pemberdayaan perempuan pedalaman, Lestari mengatakan pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan tepat dapat memperkuat peran perempuan pedalaman.
“Dalam konteks tertentu, perempuan pedalaman ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, budaya, dan juga mampu berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan dapat memengaruhi keputusan adat,” kata Mbak Rerie, sapaan akrabnya, seperti keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, faktor geografis, sosial-budaya, dan ekonomi masih membatasi perempuan pedalaman dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan potensi lokal mereka.
Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mengatasi sejumlah kendala tersebut harus segera dilakukan.
Menurut Rerie, kurikulum yang adaptif menjadi elemen penting dalam meramu kebijakan pendidikan bagi perempuan pedalaman.
“Selain itu, penguatan akses dan infrastruktur pendidikan menjadi poin pertimbangan yang penting,” imbuh Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI membidangi urusan pendidikan.
Di samping itu, dia berharap Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dapat segera disahkan sehingga harapan terpenuhinya pemberdayaan perempuan pedalaman semakin besar dengan didasari payung hukum yang secara definitif melindungi mereka.
Diskusi bertajuk “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Perempuan Pedalaman” itu digelar Forum Diskusi Denpasar 12 dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani).
Dalam sambutannya, Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa mewujudkan kemudahan akses pendidikan bagi perempuan pedalaman merupakan upaya meningkatkan kapasitas perempuan Indonesia.
Menurut dia, sebagai “ibu bangsa”, perempuan harus terus bertumbuh dengan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, segala bentuk kendala yang dihadapi perempuan pedalaman untuk meningkatkan perempuan harus segera diatasi.
Sementara itu, anggota DPR RI yang juga Presidium Kaukus Parlemen Perempuan RI Amelia Anggraini berpendapat layanan pendidikan bagi perempuan pedalaman harus menerapkan pendekatan yang memerdekakan perempuan.
Amelia yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu menyebut selain teknis pembelajaran yang bermutu, sisi sosial dan ekonomi perempuan juga harus ditingkatkan.
“Kolaborasi semua pihak terkait dapat mewujudkan hal itu harus segera dibangun. Muatan lokal harus menjadi jantung pada pembelajaran perempuan pedalaman,” tuturnya pula.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
