Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Jakarta (ANTARA) – Genset listrik mobile PLN berkapasitas 250 kWh berhasil didaratkan oleh helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rumah sakit di Kota Takengon, Kabupaten Aceh, Tengah, Provinsi Aceh, Sabtu.

    Dalam akun resmi Sekretariat Kabinet, yang dikonfirmasi di Jakarta, genset tersebut diangkut heli BNPB menggunakan metode sling rope, yaitu tali sling dari heli dihubungkan ke boks yang berisi genset dan dibawa menuju Takengon. Pengiriman genset itu diabadikan dalam rekaman video yang disiarkan oleh akun resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI.

    “Takengon, Aceh Tengah, adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan jembatan putus di berbagai jalur. PLN dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum, red.) terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” demikian siaran resmi Sekretariat Kabinet.

    Wilayah Takengon di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah menjadi beberapa daerah terdampak bencana yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, saat dihubungi selepas rapat di Jakarta, menjelaskan instruksi untuk mempercepat pemulihan akses darat di daerah-daerah terdampak bencana, khususnya di Takengon dan Bener Meriah harus dipercepat.

    “Jalur ini harus segera tersambung,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan pasokan listrik dan BBM harus tersedia dengan cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi di daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh akses jalan darat di wilayah terdampak bencana harus segera dipulihkan, jembatan sementara bisa segera jadi, dan listrik harus segera menyala seluruhnya. Selain itu, pasokan BBM harus tersedia cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi, jangan sampai kurang,” ujar Seskab Teddy.

    Rapat terbatas di Hambalang hari ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 6 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 914 jiwa, sementara 389 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Sabtu (6/12) mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengirim inspektur khusus untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang umroh saat bencana menimpa wilayahnya. Ia pun memastikan sanksi akan diterapkan apabila ditemukan pelanggaran. (Suci Nurhaliza/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengkonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan inspektorat Kemendagri untuk mengawasi kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Bima Arya tak menutup kemungkinan Kemendagri akan memberikan sanksi kepada para pejabat daerah yang tidak memenuhi prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dalam menanggapi situasi gawat darurat yang kini tengah menimpa tiga wilayah yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan. Ya tentu sangat mungkin adanya sanksi yang diberikan oleh Kemendagri apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran disana,” kata Bima Arya kepada pewarta seusai mengisi panel forum Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan memastikan Bupati Aceh Selatan Mirwan akan pulang besok (7/11) untuk diperiksa oleh inspektorat Kemendagri.

    Pemeriksaan dari Kemendagri ini dilakukan karena Mirwan melaksanakan umroh disaat kondisi wilayah Aceh Selatan yang terdampak banjir.

    Pihak Kemendagri sendiri menyayangkan sikap Mirwan yang lebih memilih umroh dari pada mengurus secara langsung daerahnya yang sedang banjir.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sudah dialokasikan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bima Arya mewanti-wanti kepada kepala daerah untuk betul-betul bertanggungjawab penuh terkait dengan anggaran dana yang sudah digelontorkan tersebut dan harus memimpin langsung ke lapangan.

    “Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu,” kata Bima Arya seusai mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    “Nah, dan kami meminta agar kepala daerah itu betul-betul bertanggung jawab penuh. Memimpin langsung di lapangan bersama-sama,” imbuhnya.

    Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi agar semua kementerian berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Semua kapasitas nasional itu difokuskan ke sana hari ini. Nah, kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya, berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 1 Desember telah mengeluarkan surat edaran agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Mendagri Tito Karnavian, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatra.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah untuk mengembangkan perekonomian geopark di daerahnya tanpa merusak lingkungan dan proaktif dalam kegiatan konservasinya.

    “Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum yang digelar di Jakarta, seraya menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi.

    Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat.

    Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

    Tito juga menyoroti keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Ia dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

    Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

    Prasetyadi menegaskan keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

    “Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu.

    Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

    “Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” ujarnya.

    Menurutnya, kepala daerah perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark. Selain itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat.”Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan,” kata Prasetyadi.

    Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas.

    Ia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik diangkatnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

    Elly menjelaskan di era Kapolri Listyo Sigit, banyak perjuangan kaum buruh yang terbantu dengan program-program kepolisian yang pro terhadap buruh.

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,” kata Elly dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia mencontohkan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri yang membantu ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Baru di era beliau, kita melihat Desk Ketenagakerjaan Polri. Kita juga melihat pemberangkatan buruh-buruh yang akan mendapatkan pekerjaan baru setelah sebelumnya di PHK,” ujarnya.

    Selain itu, kata Elly, pendekatan kepolisian di bawah Kapolri Listyo Sigit dinilai lebih humanis dan akrab dengan buruh.

    “Bukan hanya dengan satu serikat buruh tertentu, tetapi dengan semua,” ucapnya.

    Ia menilai jika ada yang mengkritik sinergi Kapolri dengan buruh merupakan hal yang biasa dalam hal kebebasan berpendapat.

    “Bagi saya tidak masalah ya sepanjang itu juga tidak melanggar aturan di Kepolisian RI. Justru heran kalau ada pengamat yang mengkritik tokoh yang mau membantu buruh,” ungkap Elly.

    Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto menyebutkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

    Pasalnya, kata dia, pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan murni tata ruang akibat pemekaran kota/kabupaten dan bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit.

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),” ungkap Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Hadi menjelaskan hal itu terungkap dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulhas kala itu.

    Dalam SK Menhut Nomor 673 dan 878, disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut merupakan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

    Ia menambahkan pada SK itu, langkah pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Maka dari itu, dia menegaskan klaim lahan tersebut diserahkan kepada pengusaha besar terbantahkan oleh rincian lampiran peta dalam SK.

    “Wilayah yang dilepaskan status hutannya bertujuan untuk tiga hal, yakni pemukiman penduduk, fasilitas sosial dan umum, hingga lahan garapan masyarakat,” ungkapnya.

    Dikatakan bahwa pembebasan lahan hutan untuk pemukiman penduduk meliputi kawasan desa, kecamatan, dan perkotaan yang telah padat penghuni.

    Sementara untuk fasilitas sosial dan umum, lanjut Hadi, meliputi Infrastruktur vital seperti jalan raya provinsi/kabupaten, gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, yang sebelumnya berdiri di atas lahan berstatus hutan.

    Selanjutnya, dia menyebutkan pelepasan lahan hutan juga bertujuan untuk lahan garapan masyarakat, yaitu arena pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun.

    Dijelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992, di mana semua provinsi di Indonesia mengajukan RTRWP, antara lain Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 guna mengalokasikan ruang untuk nonkehutanan seluas 4,34 juta hektare.

    Sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Zulhas pun disebutkan membentuk Tim Terpadu yang merekomendasikan perubahan kawasan hutan sesuai otoritas ilmiah menjadi nonkawasan hutan seluas 2,72 hektare.

    Namun berdasarkan otoritas manajemen, ia menyampaikan Zulhas hanya menetapkan seluas 1,6 juta hektare untuk tata ruang provinsi, bukan untuk korporasi, mengingat adanya pemekaran kota/kabupaten dan infrastruktur.

    “Sekali lagi ini lebih kecil daripada usulan Tim Terpadu atau jauh lebih kecil daripada Perda Riau,” kata Hadi menegaskan.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana alam yang terjadi di Sumatera.

    “Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12).

    Ia mencontohkan ketika terjadi banjir di Jakarta segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan wilayah sekitarnya.

    Menurut dia, evaluasi RTRW akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerugian akibat kebakaran kapal di Jakut capai Rp500 juta

    Kerugian akibat kebakaran kapal di Jakut capai Rp500 juta

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyebutkan kerugian akibat kebakaran kapal di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu sore, mencapai Rp500 juta.

    “Kerugian yang dialami pemilik kapal sekitar Rp500 juta,” kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Sabtu.

    Saat ini kapal yang terbakar sudah dapat dipadamkan dan proses pemadaman api sudah selesai dilakukan.

    “Tadi proses pemadaman selesai pukul 20.01 WIB. Pemadaman dilakukan sejak pukul 17.36 WIB,” katanya.

    Sudin Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan 17 unit mobil pemadam dengan 90 personel untuk memadamkan api yang menghanguskan kapal ikan milik PT Karya Merlin tersebut.

    “Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata dia.

    Kebakaran kapal itu diduga akibat korsleting pada mesin kapal. “Informasi dari saksi percikan api muncul akibat korsleting pada mesin kapal,” ujar Gatot.

    Menurut dia, percikan api tersebut menyambar ke ruang tangki bahan bakar minyak di dalam kapal tersebut dan memicu terjadinya kebakaran.

    “Ini yang diduga menjadi penyebab kebakaran kapal milik Pak Heri,” kata dia.

    Kapal yang terbakar ini memiliki panjang 31,6 meter dengan lebar 7,3 meter serta kedalaman 1,95 meter dengan total luas volume kapal 449,8 meter kubik.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ledakan panel listrik jadi penyebab kebakaran gudang di Kalideres

    Ledakan panel listrik jadi penyebab kebakaran gudang di Kalideres

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat menyebutkan ledakan panel listrik diduga menjadi penyebab kebakaran gudang plastik mika di Jalan Kapuk Kamal, Kayu Besar 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu.

    Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Suheri di Jakarta, Sabtu, mengatakan, ledakan itu menimbulkan percikan api yang kemudian menyambar mika plastik.

    “Menurut kesaksian karyawan, sekitar pukul 15.17 WIB, ada yang melihat panel listrik mesin meledak. Lalu mengeluarkan api, lalu merambat ke bahan-bahan plastik,” ujarnya.

    Percikan api yang ditangkap material plastik itu lantas membuat kobaran membesar hingga sempat tak tertangani.

    “Kemudian semua karyawan melakukan pemadaman sementara, akan tetapi api semakin membesar. Salah satu karyawan kemudian menghubungi Damkar,” kata Suheri.

    Gulkarmat Jakbar menerima informasi kebakaran pada pukul 15.19 WIB. Petugas Damkar dengan kekuatan 100 personel dan 20 unit armada pemadam pun segera berangkat ke lokasi untuk mengatasi kobaran api.

    “Waktu operasi kita mulai pukul 15.28 WIB hingga titik-titik api padam pukul 16.15 WIB,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur DKI: Revitalisasi ruang publik tak sepenuhnya bergantung pada APBD

    Gubernur DKI: Revitalisasi ruang publik tak sepenuhnya bergantung pada APBD

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Kami membutuhkan pembiayaan kreatif, termasuk skema public private partnership, konsesi, hingga pola pengelolaan bersama,” kata Pramono saat ditemui di Forum Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Dengan pembiayaan kreatif, kata dia, aset olahraga dapat memberikan nilai ekonomi, manfaat sosial, dan dampak lingkungan yang berkelanjutan.

    Beberapa aset daerah yang dikembangkan untuk memperkuat aktivitas masyarakat antara lain GOR Bulungan, Lapangan Blok S, serta kawasan GOR dan Waduk Sunter.

    Selain itu, aset BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) seperti Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta International Velodrome (JIV), Jakarta International Equestrian Park (JIEP), dan kawasan Ancol juga dipersiapkan sebagai pusat penyelenggaraan olahraga dan hiburan berskala internasional.

    Pramono mencontohkan pemanfaatan JIS yang saat ini menjadi markas klub sepak bola Persija, turut menarik minat wisatawan yang ingin merasakan atmosfer khas Jakarta.

    “Seluruh rencana pengembangan diarahkan untuk membentuk kawasan multifungsi yang mengintegrasikan olahraga, hunian, rekreasi, hiburan, dan kegiatan ekonomi,” katanya.

    Ia juga memastikan seluruh kawasan tersebut terhubung dengan jaringan transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).

    “Jakarta membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya bagi kemitraan, investasi, dan inovasi. Kami ingin membangun ekosistem olahraga yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.