Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sudah dialokasikan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bima Arya mewanti-wanti kepada kepala daerah untuk betul-betul bertanggungjawab penuh terkait dengan anggaran dana yang sudah digelontorkan tersebut dan harus memimpin langsung ke lapangan.

    “Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu,” kata Bima Arya seusai mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    “Nah, dan kami meminta agar kepala daerah itu betul-betul bertanggung jawab penuh. Memimpin langsung di lapangan bersama-sama,” imbuhnya.

    Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi agar semua kementerian berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Semua kapasitas nasional itu difokuskan ke sana hari ini. Nah, kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya, berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 1 Desember telah mengeluarkan surat edaran agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Mendagri Tito Karnavian, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatra.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah untuk mengembangkan perekonomian geopark di daerahnya tanpa merusak lingkungan dan proaktif dalam kegiatan konservasinya.

    “Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum yang digelar di Jakarta, seraya menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi.

    Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat.

    Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

    Tito juga menyoroti keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Ia dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

    Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

    Prasetyadi menegaskan keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

    “Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu.

    Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

    “Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” ujarnya.

    Menurutnya, kepala daerah perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark. Selain itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat.”Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan,” kata Prasetyadi.

    Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas.

    Ia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik diangkatnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

    Elly menjelaskan di era Kapolri Listyo Sigit, banyak perjuangan kaum buruh yang terbantu dengan program-program kepolisian yang pro terhadap buruh.

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,” kata Elly dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia mencontohkan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri yang membantu ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Baru di era beliau, kita melihat Desk Ketenagakerjaan Polri. Kita juga melihat pemberangkatan buruh-buruh yang akan mendapatkan pekerjaan baru setelah sebelumnya di PHK,” ujarnya.

    Selain itu, kata Elly, pendekatan kepolisian di bawah Kapolri Listyo Sigit dinilai lebih humanis dan akrab dengan buruh.

    “Bukan hanya dengan satu serikat buruh tertentu, tetapi dengan semua,” ucapnya.

    Ia menilai jika ada yang mengkritik sinergi Kapolri dengan buruh merupakan hal yang biasa dalam hal kebebasan berpendapat.

    “Bagi saya tidak masalah ya sepanjang itu juga tidak melanggar aturan di Kepolisian RI. Justru heran kalau ada pengamat yang mengkritik tokoh yang mau membantu buruh,” ungkap Elly.

    Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto menyebutkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

    Pasalnya, kata dia, pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan murni tata ruang akibat pemekaran kota/kabupaten dan bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit.

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),” ungkap Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Hadi menjelaskan hal itu terungkap dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulhas kala itu.

    Dalam SK Menhut Nomor 673 dan 878, disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut merupakan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

    Ia menambahkan pada SK itu, langkah pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Maka dari itu, dia menegaskan klaim lahan tersebut diserahkan kepada pengusaha besar terbantahkan oleh rincian lampiran peta dalam SK.

    “Wilayah yang dilepaskan status hutannya bertujuan untuk tiga hal, yakni pemukiman penduduk, fasilitas sosial dan umum, hingga lahan garapan masyarakat,” ungkapnya.

    Dikatakan bahwa pembebasan lahan hutan untuk pemukiman penduduk meliputi kawasan desa, kecamatan, dan perkotaan yang telah padat penghuni.

    Sementara untuk fasilitas sosial dan umum, lanjut Hadi, meliputi Infrastruktur vital seperti jalan raya provinsi/kabupaten, gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, yang sebelumnya berdiri di atas lahan berstatus hutan.

    Selanjutnya, dia menyebutkan pelepasan lahan hutan juga bertujuan untuk lahan garapan masyarakat, yaitu arena pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun.

    Dijelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992, di mana semua provinsi di Indonesia mengajukan RTRWP, antara lain Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 guna mengalokasikan ruang untuk nonkehutanan seluas 4,34 juta hektare.

    Sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Zulhas pun disebutkan membentuk Tim Terpadu yang merekomendasikan perubahan kawasan hutan sesuai otoritas ilmiah menjadi nonkawasan hutan seluas 2,72 hektare.

    Namun berdasarkan otoritas manajemen, ia menyampaikan Zulhas hanya menetapkan seluas 1,6 juta hektare untuk tata ruang provinsi, bukan untuk korporasi, mengingat adanya pemekaran kota/kabupaten dan infrastruktur.

    “Sekali lagi ini lebih kecil daripada usulan Tim Terpadu atau jauh lebih kecil daripada Perda Riau,” kata Hadi menegaskan.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana alam yang terjadi di Sumatera.

    “Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12).

    Ia mencontohkan ketika terjadi banjir di Jakarta segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan wilayah sekitarnya.

    Menurut dia, evaluasi RTRW akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Perempuan mampu jadi motor perubahan di berbagai bidang

    Anggota DPR: Perempuan mampu jadi motor perubahan di berbagai bidang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa perempuan mampu untuk menjadi motor perubahan di berbagai bidang.

    Novita menyampaikan hal itu saat menghadiri TGX PKK Expo 2025 di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu, sebuah acara yang digagas olehnya yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek tersebut. Acara itu dihadiri ribuan peserta dari berbagai kalangan kader PKK, pelaku UMKM, penggerak pesantren hingga komunitas rentan.

    “Melalui berbagai program strategis dari Pokja I hingga Pokja IV, PKK Trenggalek membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi motor perubahan di bidang pendidikan keluarga, ekonomi, kesehatan, lingkungan hingga politik,” kata Novita dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan pemberdayaan keluarga melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa 1.050 perempuan Trenggalek naik kelas jadi wirausaha baru melalui pendampingan UMKM Perempuan Perintis Indonesia (Uprintis) di 14 kecamatan dan seluruh kabupaten di daerah pemilihan (dapil) 7 Jawa Timur.

    Sementara, Pokja II menghadirkan Lomba Vlog Promosi Produk UMKM di TGX PKK Expo sebagai sarana branding dan pemasaran digital agar UMKM semakin berkembang dan meningkatkan pendapatan keluarga.

    “Untuk Pokja III sendiri menggelar Lomba PAMAN PIRT yang menilai kelayakan izin edar hingga kualitas pangan. Dari 28 peserta, terpilih 10 besar terbaik, menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk mematuhi standar PIRT sehingga produk Trenggalek makin siap menembus pasar lebih luas,” ujarnya.

    Untuk Pokja IV sendiri menghadirkan program Pesantren Sehat, yang bukan sekadar lomba, tetapi pembinaan berkelanjutan yang melibatkan 10 pesantren.

    Melalui seleksi profil, presentasi daring, dan verifikasi lapangan, di mana lima pesantren terbaik akan mendapatkan pendampingan intensif. Program itu mendorong budaya hidup bersih dan sehat bagi ribuan santri.

    Tak hanya sampai di situ, Novita juga menyoroti keberhasilan pemberdayaan perempuan di bidang politik, di mana Trenggalek telah melahirkan satu anggota DPR RI, satu anggota DPRD provinsi, lima anggota DPRD kabupaten, tiga kepala desa perempuan, 226 Perangkat Desa perempuan, 327 anggota BPD perempuan, serta 855 kader sepeda keren sebagai penggerak perempuan di tingkat desa.

    “Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa perempuan Trenggalek tidak hanya berdaya, tetapi juga mengambil peran strategis dalam pembangunan,” ucapnya.

    Acara itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas, menunjukkan komitmennya sebagai “bunda” bagi masyarakat inklusif, bukan hanya sebagai pejabat publik.

    Jambore PKK Kabupaten Trenggalek menjadi puncak acara sekaligus pengumuman Lomba Dasi Emas dan kader pelopor dinas kesehatan.

    Kegiatan itu semakin meriah karena menghadirkan bazar UMKM dan produk unggulan, bazar potensi wisata desa serta pemeriksaan kesehatan gratis.

    “TGX PKK Expo adalah wujud cinta kami kepada masyarakat. Perempuan Trenggalek harus menjadi yang terbaik kuat, mandiri, kreatif, dan mampu memberi dampak nyata bagi keluarga dan daerah,” ungkap Novita.

    Dengan konsep besar yang merangkul UMKM, pesantren, komunitas disabilitas, dan kader PKK tingkat desa hingga kabupaten, TGX PKK Expo resmi menjadi tonggak baru pemberdayaan perempuan dan keluarga di Kabupaten Trenggalek.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ingin kembali tinjau langsung daerah terdampak banjir Sumatera

    Prabowo ingin kembali tinjau langsung daerah terdampak banjir Sumatera

    “Jika memungkinkan, Bapak Presiden ada keinginan untuk kembali berkunjung ke daerah terdampak bencana. Nanti kita lihat situasinya,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kembali mengunjungi daerah terdampak bencana banjir di Sumatera.

    “Jika memungkinkan, Bapak Presiden ada keinginan untuk kembali berkunjung ke daerah terdampak bencana. Nanti kita lihat situasinya,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan, maksud dari rencana itu agar Presiden dapat melihat langsung ke lapangan setiap perkembangan yang telah dicapai pemerintah dalam memulihkan situasi pascabencana.

    Ia mengatakan, bahwa Kepala Negara terus memantau secara intensif setiap perkembangan penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bahkan, di akhir pekan saat ini pun Presiden mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat dari lembaga terkait di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk menggalang laporan terkait situasi terkini penanganan bencana alam Sumatera.

    “Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai update penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden berkunjung selama 12 jam ke lokasi terdampak bencana di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, lalu ke Aceh Tenggara Provinsi Aceh, dan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Senin (1/12).

    Di hadapan warga, Presiden menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga dalam bencana.

    Secara tegas, Presiden menyampaikan bahwa negara tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi masa sulit sendirian.

    “Saya berdoa bapak-bapak, ibu-ibu akan tabah, tegar, percaya, kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban penderitaan,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerugian akibat kebakaran kapal di Jakut capai Rp500 juta

    Kerugian akibat kebakaran kapal di Jakut capai Rp500 juta

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyebutkan kerugian akibat kebakaran kapal di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu sore, mencapai Rp500 juta.

    “Kerugian yang dialami pemilik kapal sekitar Rp500 juta,” kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Sabtu.

    Saat ini kapal yang terbakar sudah dapat dipadamkan dan proses pemadaman api sudah selesai dilakukan.

    “Tadi proses pemadaman selesai pukul 20.01 WIB. Pemadaman dilakukan sejak pukul 17.36 WIB,” katanya.

    Sudin Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan 17 unit mobil pemadam dengan 90 personel untuk memadamkan api yang menghanguskan kapal ikan milik PT Karya Merlin tersebut.

    “Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata dia.

    Kebakaran kapal itu diduga akibat korsleting pada mesin kapal. “Informasi dari saksi percikan api muncul akibat korsleting pada mesin kapal,” ujar Gatot.

    Menurut dia, percikan api tersebut menyambar ke ruang tangki bahan bakar minyak di dalam kapal tersebut dan memicu terjadinya kebakaran.

    “Ini yang diduga menjadi penyebab kebakaran kapal milik Pak Heri,” kata dia.

    Kapal yang terbakar ini memiliki panjang 31,6 meter dengan lebar 7,3 meter serta kedalaman 1,95 meter dengan total luas volume kapal 449,8 meter kubik.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sumut paparkan kondisi terkini daerah terdampak ke DPR RI

    Wagub Sumut paparkan kondisi terkini daerah terdampak ke DPR RI

    “Dari infografis kejadian bencana tercatat 407.256 KK (kepala keluarga) terdampak dengan total 1,5 juta jiwa di Sumut,”

    Medan (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memaparkan kondisi terkini sejumlah daerah yang terdampak bencana banjir, tanah longsor, dan banjir bandang kepada anggota Komisi VIII DPR RI.

    “Dari infografis kejadian bencana tercatat 407.256 KK (kepala keluarga) terdampak dengan total 1,5 juta jiwa di Sumut,” ucap Surya dalam kunjungan kerja spesifik anggota Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Sabtu.

    Menurutnya, terdapat sebanyak 37.158 orang kini mengungsi, kemudian 318 jiwa meninggal dunia, lalu 647 orang mengalami luka-luka, dan 123 warga masih dinyatakan hilang.

    Surya mengatakan, bencana hidrometeorologi ini melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Humbang Hasudutan.

    Kemudian, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Nias, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, dan Padang Lawas.

    “Untuk daerah terdampak paling parah, seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Derdang, dan Kota Medan,” katanya.

    Selain itu, lanjut Surya, sejumlah ruas jalan nasional terputus akibat tanah longsor, termasuk jalur Tarutung–Sibolga, dan perbatasan Tapanuli Selatan-Tapanuli Tengah atau Batang Toru–Pandan.

    “Ketika bencana ini terjadi saat para kepala daerah di Sumatera Utara sedang mengikuti upacara Hari Guru Nasional,” jelas Surya.

    Namun, ia menuturkan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera memerintahkan penyaluran bantuan logistik kepada warga terdampak.

    “Tapi akses menuju Sibolga tertutup akibat longsor, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak terkait dan menggunakan jalur udara untuk mengirimkan bantuan,” papar dia.

    Pihaknya mengutarakan, situasi serius ini juga terjadi di Langkat yang merendam sebanyak 1.834 rumah, dan Kota Medan pun terdampak, termasuk area Kantor Gubernur Sumut.

    Sebagai langkah tanggap darurat, tutur Surya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mendirikan posko darurat bencana Pemprov Sumut di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan sebagai pusat penerimaan bantuan.

    Kemudian, Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Soewondo Medan sebagai lokasi penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke daerah bencana.

    “Tidak ada waktu untuk bersantai, begitu juga Bapak Gubernur Bobby Nasution hingga kini lebih sering berada di lokasi bencana. Semua wilayah dimonitor, dan daerah yang belum menerima bantuan untuk diprioritaskan,” ujar Surya.

    Di samping itu, Pemprov Sumut bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara juga telah mendistribusikan berbagai bantuan.

    Meliputi kebutuhan pangan terdiri atas beras, air mineral, telur, minyak goreng, mi instan, kemudian kebutuhan bayi dan ibu hamil atau menyusui hingga kebutuhan sandang, seperti pakaian, selimut, popok, sabun, dan perlengkapan ibadah.

    Wagub juga memaparkan, kebutuhan papan, seperti kasur, tikar, matras, ember, peralatan masak, dan perlengkapan dapur juga telah dikirimkan.

    “Sedangkan bantuan obat-obatan, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan surveilans turut dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak,” tegas Surya.

    Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menyampaikan, duka cita yang mendalam atas musibah yang telah menimpa 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

    Ia menekankan, pentingnya penanganan setelah bencana, terutama pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.

    Ansory secara simbolis juga menyerahkan bantuan sosial kebencanaan dari Kementerian Sosial berupa logistik, dukungan dapur umum, dan kebutuhan lainnya dengan total senilai Rp12.065.804.402.

    “Saya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi. Jika ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi daerah, segera laporkan ke pemerintah pusat agar bantuan tambahan dapat diberikan. Semoga seluruh ikhtiar kita mendapat keberkahan,” tegas Ansory.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ingin kembali tinjau langsung daerah terdampak banjir Sumatera

    Prabowo instruksikan pemulihan jalur darat Sumatera untuk pasok BBM

    “Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk untuk mempercepat daerah-daerah yang masih terisolir, kemudian juga mempercepat untuk distribusi BBM yang karena beberapa jalur terputus, sehingga distribusi terganggu,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk memulihkan akses jalur darat di Sumatera yang terputus akibat bencana banjir.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam rapat itu menyebut bahwa Presiden ingin adanya percepatan suplai logistik, terutama BBM, yang sempat terhambat akibat putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan utama.

    “Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk untuk mempercepat daerah-daerah yang masih terisolir, kemudian juga mempercepat untuk distribusi BBM yang karena beberapa jalur terputus, sehingga distribusi terganggu,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

    Pertemuan yang digelar di akhir pekan tersebut berlangsung untuk memastikan percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatra.

    Dikatakan Prasetyo, Presiden ingin mendapatkan laporan terkini dan paling rinci dari jajaran terkait situasi lapangan, terutama wilayah yang masih terisolir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    “Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai update penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatera Barat,” katanya.

    Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu, Kepala Negara juga menyoroti kebutuhan pemulihan listrik sebagai salah satu layanan vital bagi masyarakat terdampak.

    Menurut Prasetyo, Presiden memerintahkan Direktur Utama PLN mengambil tindakan cepat agar pemulihan jaringan dapat selesai dalam waktu singkat.

    “Tadi ada Dirut PLN, Presiden meminta untuk dalam dua hari ke depan diharapkan seluruh wilayah di tiga provinsi listrik sudah bisa menyala,” katanya.

    Presiden Prabowo disebut terus memantau situasi lapangan dari waktu ke waktu dan memastikan kesiapan untuk kembali meninjau daerah terdampak bila kondisi memungkinkan.

    “Jika memungkinkan, Bapak Presiden ada keinginan untuk kembali berkunjung ke daerah terdampak bencana. Nanti kita lihat situasinya,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal koalisi permanen parpol, PAN satu pemikiran dengan Golkar

    Soal koalisi permanen parpol, PAN satu pemikiran dengan Golkar

    “Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu),”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan memiliki satu pemikiran dengan Partai Golongan Karya (Golkar) mengenai koalisi partai politik (parpol) yang dapat dibentuk secara permanen.

    Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai pernyataan mengenai koalisi permanen, yang berasal dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu, patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi membangun sistem presidensial Indonesia ke depan dengan multi-partai.

    “Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” kata Viva dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia mengatakan akan menunggu jadwal revisi UU Pemilu, yang merupakan kodifikasi dari tiga UU, yakni UU tentang Pemilihan Presiden (Pilpres); UU Penyelenggara Pemilu; serta UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

    Sewaktu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2009-2019, Viva mengaku pernah dua kali menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, di mana isu koalisi permanen selalu muncul dalam setiap pembahasan UU Pemilu.

    Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, kata dia, tidak ada pasal yang mengatur tentang pembentukan koalisi permanen, baik sebelum atau setelah pilpres dilaksanakan.

    Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan Pasal 17 ayat (2) berbunyi para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

    “Dengan demikian, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih sebagai fungsi konstitusional. Tidak ada kewajiban konstitusional bagi presiden untuk meminta persetujuan DPR dalam mengangkat menteri,” ungkapnya.

    Namun secara empiris dalam pemilihan langsung di pilpres, dia menyebutkan ada dilema politik ketika terdapat koalisi permanen.

    Pasalnya, sambung Viva, jika pasangan calon yang terpilih didukung oleh parpol pemilik kursi minoritas di DPR, maka akan terjadi potensi instabilitas politik karena relasi lembaga eksekutif dan legislatif akan berada dalam tensi dan dinamika tinggi.

    Untuk itu, dikatakan bahwa besar kemungkinan presiden terpilih akan mengalami sandera politik oleh DPR karena hanya memiliki kekuatan minoritas.

    “Jika hal itu terjadi maka pemerintah tidak akan dapat bekerja maksimal untuk merealisasikan visi dan janji-janji politik saat kampanye,” tutur Viva.

    Dia mengatakan asumsi itu tidak berlaku jika paslon terpilih di dukung oleh partai politik yang memiliki kursi mayoritas di DPR.

    Tetapi dari catatan, dirinya mengungkapkan sejak pemilu pada 1999, siapa pun presidennya dipastikan akan berusaha membangun kekuatan mayoritas di DPR.

    Apalagi, menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan ambang batas alias presidential threshold sudah tidak ada lagi, sehingga prediksi di Pilpres 2029 akan memunculkan banyak paslon.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.