Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo kembali tinjau daerah bencana Aceh, pastikan penanganan cepat

    Prabowo kembali tinjau daerah bencana Aceh, pastikan penanganan cepat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Aceh pada Minggu, untuk meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah rencong untuk kedua kalinya.

    Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 07.55 WIB.

    Setibanya di Aceh, Kepala Negara diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kepala Negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak.

    Presiden Prabowo juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan.

    Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    Sebelumnya, pada Jumat (5/12), Kepala Negara menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa.

    Presiden menegaskan bahwa di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Indonesia tetap menunjukkan keteguhan sebagai negara yang besar dan kuat, dengan kemampuan untuk bertahan, bangkit, serta mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama.

    “Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita. Tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Kepala Negara.

    Kehadiran Presiden di lokasi diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi.

    Pemerintah terus bekerja untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan infrastruktur penting di wilayah terdampak.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju wilayah terdampak bencana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita terpopuler dalam sepekan yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Prabowo bertolak ke Sumatra Utara, tinjau langsung wilayah bencana

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, Presiden Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

    Selengkapnya klik di sini.

    Muzani soroti dugaan pembalakan liar di balik banjir Sumatra

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti dugaan praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, yang melanda baru-baru ini.

    Muzani, seusai menghadiri jamuan minum teh bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, menyebut dugaan pembalakan liar itu ia simpulkan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

    “Kalau lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mendagri instruksikan pemda siaga bencana jelang Natal dan tahun baru

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Inti dari rapat ini ada dua: antisipasi bencana dan persiapan Natal dan tahun baru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi III DPR setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke rapat paripurna

    Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur tentang penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2026, dengan sejumlah Undang-Undang lainnya hingga peraturan daerah.

    “Apakah RUU tentang Penyesuaian Pidana dapat kita setujui dan selanjutnya dibawa ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana saat memimpin rapat yang dijawab setuju oleh Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Yahya akui terbuka untuk islah

    Gus Yahya akui terbuka untuk islah

    Jombang (ANTARA) – Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut juga turut dilengkapinya dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU… serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

    Dirinya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU.

    Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” kata dia.

    Ia pun mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” kata dia.

    Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” kata dia.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Jakarta (ANTARA) – Genset listrik mobile PLN berkapasitas 250 kWh berhasil didaratkan oleh helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rumah sakit di Kota Takengon, Kabupaten Aceh, Tengah, Provinsi Aceh, Sabtu.

    Dalam akun resmi Sekretariat Kabinet, yang dikonfirmasi di Jakarta, genset tersebut diangkut heli BNPB menggunakan metode sling rope, yaitu tali sling dari heli dihubungkan ke boks yang berisi genset dan dibawa menuju Takengon. Pengiriman genset itu diabadikan dalam rekaman video yang disiarkan oleh akun resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI.

    “Takengon, Aceh Tengah, adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan jembatan putus di berbagai jalur. PLN dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum, red.) terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” demikian siaran resmi Sekretariat Kabinet.

    Wilayah Takengon di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah menjadi beberapa daerah terdampak bencana yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, saat dihubungi selepas rapat di Jakarta, menjelaskan instruksi untuk mempercepat pemulihan akses darat di daerah-daerah terdampak bencana, khususnya di Takengon dan Bener Meriah harus dipercepat.

    “Jalur ini harus segera tersambung,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan pasokan listrik dan BBM harus tersedia dengan cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi di daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh akses jalan darat di wilayah terdampak bencana harus segera dipulihkan, jembatan sementara bisa segera jadi, dan listrik harus segera menyala seluruhnya. Selain itu, pasokan BBM harus tersedia cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi, jangan sampai kurang,” ujar Seskab Teddy.

    Rapat terbatas di Hambalang hari ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 6 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 914 jiwa, sementara 389 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Sabtu (6/12) mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengirim inspektur khusus untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang umroh saat bencana menimpa wilayahnya. Ia pun memastikan sanksi akan diterapkan apabila ditemukan pelanggaran. (Suci Nurhaliza/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengkonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan inspektorat Kemendagri untuk mengawasi kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Bima Arya tak menutup kemungkinan Kemendagri akan memberikan sanksi kepada para pejabat daerah yang tidak memenuhi prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dalam menanggapi situasi gawat darurat yang kini tengah menimpa tiga wilayah yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan. Ya tentu sangat mungkin adanya sanksi yang diberikan oleh Kemendagri apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran disana,” kata Bima Arya kepada pewarta seusai mengisi panel forum Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan memastikan Bupati Aceh Selatan Mirwan akan pulang besok (7/11) untuk diperiksa oleh inspektorat Kemendagri.

    Pemeriksaan dari Kemendagri ini dilakukan karena Mirwan melaksanakan umroh disaat kondisi wilayah Aceh Selatan yang terdampak banjir.

    Pihak Kemendagri sendiri menyayangkan sikap Mirwan yang lebih memilih umroh dari pada mengurus secara langsung daerahnya yang sedang banjir.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sudah dialokasikan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bima Arya mewanti-wanti kepada kepala daerah untuk betul-betul bertanggungjawab penuh terkait dengan anggaran dana yang sudah digelontorkan tersebut dan harus memimpin langsung ke lapangan.

    “Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu,” kata Bima Arya seusai mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    “Nah, dan kami meminta agar kepala daerah itu betul-betul bertanggung jawab penuh. Memimpin langsung di lapangan bersama-sama,” imbuhnya.

    Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi agar semua kementerian berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Semua kapasitas nasional itu difokuskan ke sana hari ini. Nah, kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya, berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 1 Desember telah mengeluarkan surat edaran agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Mendagri Tito Karnavian, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatra.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah untuk mengembangkan perekonomian geopark di daerahnya tanpa merusak lingkungan dan proaktif dalam kegiatan konservasinya.

    “Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum yang digelar di Jakarta, seraya menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi.

    Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat.

    Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

    Tito juga menyoroti keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Ia dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

    Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

    Prasetyadi menegaskan keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

    “Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu.

    Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

    “Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” ujarnya.

    Menurutnya, kepala daerah perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark. Selain itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat.”Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan,” kata Prasetyadi.

    Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas.

    Ia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik diangkatnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

    Elly menjelaskan di era Kapolri Listyo Sigit, banyak perjuangan kaum buruh yang terbantu dengan program-program kepolisian yang pro terhadap buruh.

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,” kata Elly dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia mencontohkan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri yang membantu ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Baru di era beliau, kita melihat Desk Ketenagakerjaan Polri. Kita juga melihat pemberangkatan buruh-buruh yang akan mendapatkan pekerjaan baru setelah sebelumnya di PHK,” ujarnya.

    Selain itu, kata Elly, pendekatan kepolisian di bawah Kapolri Listyo Sigit dinilai lebih humanis dan akrab dengan buruh.

    “Bukan hanya dengan satu serikat buruh tertentu, tetapi dengan semua,” ucapnya.

    Ia menilai jika ada yang mengkritik sinergi Kapolri dengan buruh merupakan hal yang biasa dalam hal kebebasan berpendapat.

    “Bagi saya tidak masalah ya sepanjang itu juga tidak melanggar aturan di Kepolisian RI. Justru heran kalau ada pengamat yang mengkritik tokoh yang mau membantu buruh,” ungkap Elly.

    Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.