Author: Antaranews.com

Wamendagri: Nilai-nilai HAM wajib diterapkan seluruh pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah, baik dalam penyusunan peraturan, pengambilan keputusan, hingga pelayanan publik.

Ribka dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2025 di Jakarta, Senin, menyebut HAM tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah.

“Tugas utama pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah adalah mempercepat kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang sejati hanya dapat dicapai apabila dilandasi dan dijiwai oleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sehingga HAM sebagai dasar dan wajib untuk diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” ucapnya.

Ia mengatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas mengatur hak-hak warga negara sehingga HAM harus dijunjung tinggi, tidak terkecuali oleh pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, pemerintah daerah diingatkan untuk menghormati HAM. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada kebijakan atau tindakan aparatur yang melanggar HAM.

“Pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada satupun perda (peraturan daerah) yang diterbitkan bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun status sosial,” tutur Ribka.

Selain itu, ia menyebut pemerintah daerah wajib melindungi hak asasi masyarakat. Kewajiban ini menuntut pemerintah daerah untuk bertindak proaktif mencegah pihak ketiga, baik individu maupun korporasi, agar tidak melanggar HAM.

Menurut Wamendagri, kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi HAM tersebut meliputi pengawasan bisnis dan lingkungan hingga penyediaan mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, imbuh dia, dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah pelayanan publik masih terjadi. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah daerah agar menggalakkan sosialisasi nilai-nilai HAM kepada aparaturnya.

Selain menghormati dan melindungi HAM, Ribka mengatakan pemerintah daerah juga wajib memenuhi hak asasi warganya. Kewajiban ini menuntut pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.

“Hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya ini adalah implementasi nyata otonomi daerah. Pemda harus memastikan alokasi APBD yang optimal untuk kesehatan, untuk pelayanan puskesmas yang mudah diakses, dan ketersediaan air bersih, serta sanitasi layak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wamendagri mengingatkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang berbasis HAM. Seluruh layanan publik di daerah, mulai dari perizinan hingga pencatatan sipil, harus diselenggarakan dengan inklusif.

Ia turut mengajak kepala daerah, khususnya yang hadir dalam musrenbang tersebut, untuk tidak gentar berinovasi, bersinergi, dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai kompas utama dalam pengambilan keputusan.

“Marilah kita jadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di mana setiap warganya dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan berkeadilan,” ajar Ribka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 22:39
Ini kata Forum Warga Kota terkait relokasi warga TPU Kebon Nanas

Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai relokasi secara mendadak terhadap warga penghuni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas akan menimbulkan efek sosial yang panjang.

“Kebijakan yang diambil tanpa dialog bermakna dan solusi yang manusiawi dinilai hanya akan memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya,” kata Ketua Umum Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia Ari Subagyo Wibowo di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan TPU Kebon Nanas dengan dalih mengembalikan fungsi makam telah memicu kegelisahan dan penolakan keras dari warga.

Ari menjelaskan, mayoritas warga telah tinggal lebih dari 20 tahun dan menggantungkan seluruh keberlangsungan hidup mereka pada lingkungan tersebut.

“Sebagian besar bekerja sebagai pemulung dan penjaga makam dengan penghasilan harian hanya berkisar Rp15.000 sampai Rp20.000. Selama ini, mereka mampu bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak karena tidak terbebani biaya kontrakan rumah,” ujarnya.

Ari menegaskan, relokasi bukan pilihan realistis karena penghasilan warga jauh dari cukup untuk membayar biaya kontrakan rumah atau rusun, termasuk keterbatasan ruang yang tidak sesuai dengan aktivitas ekonomi warga.

Menurut dia, jenis pekerjaan warga menuntut ruang dan fleksibilitas, pemulung, tukang kayu, serta pengurus makam yang terikat dengan lokasi pemakaman sehingga, mustahil aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan perpindahan secara tiba-tiba.

“Pemprov DKI perlu mempertimbangkan kondisi kesiapan warga dengan mengutamakan dialog terbuka agar dapat memahami dengan betul yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga,” kata dia.

Ari menambahkan, relokasi mendadak juga mengancam masa depan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah.

Perpindahan mendadak mengakibatkan pendidikan akan terputus, gangguan psikologis dan trauma sosial yang harusnya dicegah oleh pemerintah, bukan justru diciptakan.

Ari menyampaikan, sudah terlalu sering rakyat kecil dikorbankan atas nama pembangunan.

Warga TPU Kebon Nanas merupakan penduduk DKI Jakarta yang harus diperjuangkan kesejahteraan hidupnya oleh pemerintah.

“Mereka adalah manusia, orang tua yang bekerja keras dan anak-anak yang berhak atas masa depan,” katanya menambahkan.

Sebelumnya penghuni Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir Jakarta Pusat.

Aksi demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu sebagai bentuk keresahan atas rencana penggusuran warga di TPU Kebon Nanas.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Ali Lubis meminta, Pemprov DKI Jakarta harus dapat membuktikan atas hak kepemilikan TPU Kebon Nanas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Transparansi ini wajib diberikan agar warga tidak diperlakukan sebagai beban yang harus disingkirkan tanpa penjelasan yang adil.

“Solusi bukan memindahkan rakyat miskin dari pandangan mata, tetapi memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang layak, sebagaimana mandat konstitusi dan Undang Undang Perumahan yang mewajibkan negara menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh warga, terutama warga berpenghasilan rendah,” katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 22:35
Dharma Wanita Persatuan Jakbar akan gelar cek kesehatan gratis

Jakarta (ANTARA) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat berencana gelar cek kesehatan gratis (CKG) untuk masyarakat pada Kamis (11/12) di daerah setempat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-26 organisasi itu.

“Layanan ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Ibu, sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala,” kata Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat, Ety Syartika Yuli di Jakarta, Senin.

Ety menjelaskan, pemeriksaan kesehatan itu akan diadakan terpusat akan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

“Jadi, nanti seremonial di kantor Wali Kota Jakarta Barat, sementara DPW tingkat kecamatan lainnya mengikuti kegiatan secara serentak melalui zoom,” kata dia.

Sementara itu, DPW kecamatan lainnya akan menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing, termasuk di sejumlah ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

“Nanti akan ada juga pemeriksaan TBC (Tuberkulosis) dan pemeriksaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat),” ucapnya.

Ety berharap pemeriksaan kesehatan yang menargetkan 1.000 peserta itu dapat memberikan manfaat dan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan.

“Dengan adanya pemeriksaan CKG rutin, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan secara berkala dan segera melakukan perbaikan bila ditemukan kekurangan,” katanya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 21:38
Polda Metro Jaya masih dalami kasus penipuan WO di Jakut

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mendalami kasus dugaan penipuan oleh penyelenggara pernikahan (wedding organizer/WO) di Jakarta Utara.

“Saat ini masih pendalaman, proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan ini terus secara maraton dan kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komn6 Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan kasus tersebut bermula saat sejumlah korban atau konsumen ingin melakukan pernikahan dan menggunakan jasa WO milik inisial APD.

“Tetapi tidak sesuai spesifikasi baik itu tenda, katering maupun ‘booth’ (stan) makanan yang ada, kemudian pada saat dikonfirmasi tidak ada respons dari WO tersebut,” ucapnya.

Ia juga menambahkan selain di Polres Metro Jakarta Utara, beberapa laporan korban telah masuk di Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya.

“Kita juga melihat nanti, apakah laporan ini akan digabungkan, tetapi harus melihat lokus tempat kejadian peristiwa, jika itu terjadi di Jakarta Utara mungkin akan kita limpahkan. Tetapi jika itu terjadi di wilayah lain kemungkinan akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,” kata Budi.

Untuk jumlah kerugian korban, Budi menyebutkan bervariasi, karena masih menunggu hasil dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara, termasuk dari Polda Metro Jaya, karena laporan polisi baru diterima Minggu (7/12).

“Bervariasi, ada yang sekitar Rp40 juta, Rp60 juta, Rp80 juta, ini bervariasi,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 87 orang melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan oleh WO PT Ayu Puspita Sejahtera di Mapolres Metro Jakarta Utara.

“Saat ini kami mengamankan lima terlapor dan mereka semua statusnya masih saksi dalam pemeriksaan kasus ini,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar.

Menurut dia, salah satu korban berinisial SOG membuat laporan adanya aksi tindak pidana penipuan atau penggelapan pasal 378 atau 372 Kitab Hukum Undang Undang Pidana (KUHP) pada Sabtu (6/12).

Pelapor ini ingin melangsungkan pernikahan menggunakan WO itu dan telah melunasi biaya resepsi Rp82,7 juta ke rekening yang sudah disepakati.

Namun, kata dia, ketika resepsi berlangsung WO tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

“Mereka juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata dia.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban dari penipuan WO pernikahan ini cukup banyak dan sejauh ini sudah 87 orang yang membuat laporan di Polres Metro Jakut.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 21:14
BKSAP DPR bicara keterwakilan perempuan dalam forum Parlemen ASEAN

Dalam forum ‘WAIPA Townhall’, peran perempuan dalam memajukan ekonomi, pembangunan, serta kehidupan sosial, belum sepenuhnya tercermin secara adil dalam proses pengambilan keputusan

Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berbicara keterwakilan perempuan dalam forum Parlemen negara-negara ASEAN yakni WAIPA (Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly).

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan keterwakilan perempuan di parlemen memang mengalami kemajuan, tetapi belum mencapai titik ideal. Target minimal 30 persen keterwakilan perempuan masih menjadi pekerjaan rumah besar, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi banyak negara di kawasan.

Dalam forum ‘WAIPA Townhall: From Participation to Leadership — Empowering Women in Shaping the Political Landscape’, menurutnya, peran perempuan dalam memajukan ekonomi, pembangunan, serta kehidupan sosial, belum sepenuhnya tercermin secara adil dalam proses pengambilan keputusan.

“Bias gender, diskriminasi, serta konstruksi budaya patriarki masih menjadi tantangan yang dihadapi perempuan di banyak negara Asia Tenggara,” kata Syahrul.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyebut persoalan kesenjangan gender dalam politik merupakan problem global, termasuk di kawasan ASEAN. Berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU), hanya sedikit negara yang mampu mencapai tingkat keterwakilan perempuan yang seimbang di parlemen nasional.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan bukanlah isu domestik semata, melainkan agenda regional yang harus diperjuangkan bersama.

Melalui WAIPA, dia mendorong negara-negara ASEAN untuk saling berbagi praktik baik, memperkuat jejaring perempuan parlemen, dan mendorong kebijakan afirmatif demi menciptakan ruang politik yang lebih setara.

Bagi kawasan ASEAN sendiri, menurut dia, kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efektivitas pembangunan. Beragam studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 21:06
Satgas TNI AL kerahkan 85 prajurit dan dokter untuk beri layanan kesehatan di Aceh Utara

Senin, 8 Desember 2025 20:53 WIB

Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit saat pelayanan kesehatan di Desa Kuala Cangkoy di Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL memeriksa kesehatan warga di Desa Kuala Cangkoy, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL mendorong mobil ambulan yang terjebak jalan berlumpur saat menuju Desa Kuala Cangkoy di Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

Sejumlah warga antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Desa Kuala Cangkoy, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 20:53
Warga berlindung di bunker saat pertempuran Thailand-Kamboja pecah

ANTARA – Warga di sepanjang perbatasan Thailand dengan Kamboja di Provinsi Surin berlindung di bunker pada Senin (8/12) pagi di tengah bentrokan baru. Thailand mengatakan bahwa pihaknya melancarkan serangan udara ke Kamboja pada Senin ketika pertempuran pecah di beberapa area sepanjang perbatasan yang disengketakan, setelah kedua negara saling menuduh melanggar gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Rijalul Vikry/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 19:54
Ponpes Cipasung terbitkan maklumat ajak NU tempuh jalan damai

Jakarta (ANTARA) – Pondok Pesantren Cipasung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengeluarkan maklumat yang menyerukan pentingnya menjaga ketertiban organisasi dan mengedepankan musyawarah dalam menyikapi dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, maklumat bernomor 239.MLK/SEKRE/PPC/XII/2025 itu menegaskan perlunya kembali kepada mekanisme musyawarah dan pelaksanaan AD/ART sebagai dasar penyelesaian perbedaan.

Maklumat juga mengingatkan bahwa NU merupakan amanah para kiai, ulama, dan santri, sehingga seluruh unsur organisasi diminta menjaga ketenangan dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Maklumat menyoroti hubungan antara syuriah dan tanfiziah yang perannya saling melengkapi. Syuriah sebagai penentu arah dan penjaga nilai organisasi, sedangkan tanfiziah sebagai pelaksana keputusan secara bertanggung jawab.

Pesantren juga mengingatkan pentingnya perbedaan pandangan agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang dapat mengganggu konsolidasi organisasi.

Pesantren tersebut juga mendorong semua pihak menempuh jalan islah guna meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas internal. Ajakan ini disampaikan tanpa menunjuk pihak tertentu, namun menekankan perlunya kehati-hatian agar dinamika yang terjadi tidak meluas ke tingkat akar rumput.

Dalam maklumatnya, Cipasung mengingatkan bahwa NU memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, termasuk dalam merespons bencana dan persoalan sosial yang terjadi di beberapa daerah. Oleh karena itu, energi organisasi diharapkan tetap diarahkan pada pelayanan umat.

Pesantren Cipasung dikenal sebagai salah satu pesantren yang aktif memberikan pandangan moral terhadap dinamika NU. Pada berbagai periode, pesantren ini mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan peraturan jamiah.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 19:47
Waka Komisi VIII apresiasi respons cepat pemerintah tangani bencana

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam menangani bencana di wilayah Sumatera.

Singgih di Jakarta, Senin, menilai bahwa pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait seperti Kemensos, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta berbagai elemen masyarakat, telah menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen nyata untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, koordinasi yang cepat dan tanggap ini menjadi cerminan semangat gotong royong dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi tantangan bencana alam.

“Data di lapangan menunjukkan respons yang solid dan terukur, seperti yang dilakukan mitra Komisi VIII, yaitu Kemensos yang telah membentuk 30 dapur umum dan mampu mendistribusikan 80.000 makanan siap santap setiap harinya kepada pengungsi. Upaya ini tidak hanya memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi juga memberikan kehangatan dan kepastian di tengah kondisi darurat,” ucapnya.

Singgih juga merespons positif langkah Kemensos, yaitu penyiapan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menangani masa tanggap darurat, tetapi juga fase pemulihan dan rehabilitasi.

“Kami juga sangat menghargai semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh lebih dari ratusan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang turun langsung membantu proses evakuasi dan operasional dapur umum. Mereka adalah pahlawan di garis depan,” katanya.

Sementara itu, BNPB sebagai leading sector, telah mengerahkan semua sumber daya secara terpadu.

Ia menilai, kolaborasi yang solid antara tim Basarnas, TNI, Polri, dan pos logistik darurat telah mempercepat proses evakuasi dan perbaikan akses menuju lokasi terdampak.

“Sinergisitas seperti inilah yang menjadi kunci efektivitas penanganan bencana. Kerja keras semua pihak patut kita dukung dan terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Legislator ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu bekerja sama dalam mengatasi bencana banjir.

“Marilah kita terus bersatu dan bergerak bersama. Kepada saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar, kami di DPR RI, khususnya Komisi VIII, akan terus melakukan pengawasan dan mendorong agar semua bantuan dan program pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Kepada seluruh tenaga kemanusiaan, relawan, dan aparat di lapangan, jaga selalu keselamatan dan semangat Anda. Kita pasti bisa melewati ini dengan lebih kuat,” katanya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 13:54
Prabowo perintahkan HGU dicabut untuk relokasi penyintas Sumatera

“Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,”

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara.

“Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,” katanya saat rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara di sekitar wilayah bencana yang telah pulih, adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam laporannya ke Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat.

“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Presiden.

Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.

“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.

Terkait detail spesifikasi dan biaya konstruksi, Kepala BNPB menyebut harga yang perlu ditanggung pemerintah berkisar Rp30 juta per unit hunian sementara.

Ia mengatakan bangunan itu akan dilengkapi dengan WC dan kamar mandi, di dalam hunian.

BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun, proses pemindahan itu bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.

“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” katanya.

BNPB menegaskan bahwa proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi.

“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.

Prabowo langsung merespons dengan instruksi percepatan, setelah menilai kebutuhan anggaran huntara yang relatif efisien.

“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.

Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8×10 meter yang memudahkan integrasi antara huntara dan pembangunan huntap di fase berikutnya.

Menutup pembahasan, Presiden Prabowo kembali menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala.

Ia juga membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang, bila diperlukan.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 13:52