Author: Antaranews.com

  • Anggota DPR minta pemerintah perkuat PTDI dan industri pertahanan

    Anggota DPR minta pemerintah perkuat PTDI dan industri pertahanan

    Ketika PTDI akan membeli produk terkait bahan baku, tidak banyak yang tersedia di Indonesia sehingga harus impor

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah untuk bergerak lebih agresif dalam memperkuat industri pertahanan nasional, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

    Menurutnya, PTDI menghadapi banyak hambatan serius, terutama terkait pemenuhan bahan baku yang sebagian besar masih harus diimpor.

    Proses impor yang berbelit mulai dari dipersulit hingga ditolak membuat PTDI tidak mampu menjual produk sesuai target yang direncanakan.

    “Ketika PTDI akan membeli produk terkait bahan baku, tidak banyak yang tersedia di Indonesia sehingga harus impor. Namun prosesnya sering dipersulit dan bahkan ditolak. Dampaknya, PTDI tidak bisa menjual produk sesuai target,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/12).

    Ia menilai, kondisi ini bukan hanya menghambat kinerja PTDI, tetapi juga berdampak buruk pada perekonomian nasional. Karena itu, ia mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk hadir melindungi industri pertahanan, terutama dalam penyediaan bahan baku yang menjadi kunci keberlanjutan produksi.

    Politisi muda itu juga menyoroti minimnya investasi pemerintah dalam penguatan industri pertahanan nasional. Menurutnya, tanpa dukungan nyata, industri strategis seperti PTDI akan terus tertinggal dan kehilangan daya saing.

    “Ini salah satu alasan kami datang ke PT Dirgantara Indonesia. Kami ingin melihat langsung sejauh mana aktivitas produksi berjalan dan kendala-kendala yang dihadapi,” ujarnya.

    Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran PTDI, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan.

    Dalam pemaparan, PTDI mengungkap beberapa persoalan mendasar yang mereka hadapi, antara lain keterbatasan dukungan anggaran, permasalahan regulasi, hingga beban pajak yang dinilai terlalu tinggi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII dukung Len kuasai teknologi semikonduktor-energi terbarukan

    Komisi VII dukung Len kuasai teknologi semikonduktor-energi terbarukan

    Kami mendorong PT Len untuk terus mengembangkan industri pertahanannya karena ini harapan kita semua

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendukung langkah strategis PT Len untuk menguasai berbagai teknologi mulai dari semikonduktor, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, menilai penguasaan teknologi tingkat tinggi seperti semikonduktor dan pengembangan energi terbarukan adalah syarat mutlak bagi kedaulatan negara.

    “Kami mendorong PT Len untuk terus mengembangkan industri pertahanannya karena ini harapan kita semua. PT Len harus bisa terus berkontribusi terhadap kemajuan teknologi di negara kita sebagai bentuk dorongan mempertahankan kedaulatan,” kata Iman seusai melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR di PT Len Bandung, Senin (8/12).

    Iman juga menekankan bahwa ketergantungan pada energi kotor seperti batubara sudah tidak lagi relevan, sehingga percepatan produksi teknologi energi surya oleh PT Len menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

    “Kita juga dorong agar industri terbarukan itu terutama pembangkit listrik tenaga surya, karena batubara sudah tidak relevan lagi,” ujarnya.

    Iman juga menegaskan bahwa PT Len tidak hanya didorong untuk transisi energi dari fosil ke energi bersih melalui panel surya, tetapi juga harus menjadi ujung tombak kemandirian teknologi pertahanan.

    Adapun PT Len Industri juga menyatakan mulai menyusun peta jalan (roadmap) strategis untuk menghidupkan kembali ekosistem industri semikonduktor nasional yang sempat “mati suri” selama tiga dekade, sebagai upaya memperkuat kedaulatan teknologi dan pertahanan Indonesia.

    Direktur Utama PT Len Industri Joga Dharma Setiawan, di Bandung, Senin, mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sejarah panjang dalam riset teknologi tersebut, namun terhenti cukup lama.

    “Riset semikonduktor Indonesia punya sejarah panjang, mulai tahun 80-an sampai 90-an, beberapa peralatannya bahkan masih ada di ITB. Dan baru mulai lagi secara serius pada 2025 ini. Cukup lama jedanya,” ujar Joga.

    Joga menjelaskan bahwa momentum tahun 2025 ini menjadi titik balik krusial. Pihaknya kini juga tengah berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

    Fokus utama dalam peta jalan ini, menurut Joga, adalah penataan kembali sumber daya manusia (SDM) ahli yang menjadi kunci dalam rantai pasok teknologi global.

    “Ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Kementerian Perindustrian dan Danantara,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar lakukan evaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak

    Jakbar lakukan evaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mengevaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) 2026.

    Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat, Dyan Airlangga di Jakarta, Senin, mengatakan evaluasi tersebut, utamanya menyasar alur koordinasi tim tugas KLA Kota Jakarta Barat.

    “Tujuannya memperkuat komitmen daerah, gugus tugas, dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak,” kata Dyan dalam rapat koordinasi gugus tugas KLA.

    Kegiatan itu, kata dia, diharapkan dapat menyamakan persepsi tim gugus tugas, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan Jakarta Barat sebagai KLA yang berkualitas.

    “Inovasi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak juga menjadi salah satu fokus yang ditekankan,” tutur dia.

    Menurutnya, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak. “Jadi itu butuh komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata dia.

    Adapun indikator penilaian KLA berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 25 Tahun 2021, yang memuat 24 indikator mencakup berbagai klaster mulai dari kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, hingga perlindungan khusus.

    “Sedang untuk dua klaster tambahan Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa/Kelurahan Layak Anak juga menjadi perhatian penting dalam evaluasi dua tahun terakhir,” pungkas dia.

    Pemkot Jakbar terus mengembangkan dan membuka banyak tempat untuk pemenuhan hak anak, di antaranya 58 RPTRA, satu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan 58 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk aduan laporan kekerasan pada setiap RPTRA hingga tahun 2025.

    Lebih lanjut, Pemkot Jakbar juga menyediakan Pos Perlindungan Perempuan dan Anak yang terus berkembang di setiap kecamatan serta jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang semula berjumlah 8 kelompok, kini menjadi 56 kelompok.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan bahwa menimpakan kesalahan kepada Zulkifli Hasan sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatera merupakan bentuk kezaliman.

    “Ini bentuk kezaliman di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Zulkifli Hasan memang pernah menjadi Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014.

    Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan seorang pejabat publik.

    Fenomena tersebut ,kata dia, kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab,” ujarnya n

    Ia menilai seorang pejabat publik memang boleh diminta pertanggungjawabannya, tetapi harus melalui proses yang benar, jangan dengan penggalan sepotong cerita dan kemudian membuat kesimpulan serta menjatuhkan vonis seseorang bersalah.

    Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bukan melakukan proses penyelidikan yang seharusnya, tetapi penghakiman di ruang publik dengan ekspos konten-konten yang tendensius untuk menyerang Zulkifli Hasan.

    Dia mengatakan Zulhas menjadi sasaran suatu praktek komunikasi yang brutal dan zalim, jika pola seperti itu dibiarkan dikhawatirkan akan berkembang menjadi tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan,” katanya.

    Oleh karena itu, dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut.

    Lukman merujuk keterangan Hadi Daryanto yang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan saat Zulhas menjabat sebagai Menhut, yang menguraikan bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hutan saat itu bukan untuk perkebunan sawit, namun dialokasikan untuk pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan kepastian hukum warga.

    Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Barat telah menjaring 1.524 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama 2025.

    “Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Fajar Laksono di Jakarta, Senin.

    Penjaringan, kata Fajar, dilakukan di titik-titik rawan PPKS di delapan wilayah kecamatan se-Jakarta Barat, seperti lampu merah atau perempatan jalan dan lainnya.

    Lebih lanjut, Fajar menyebut bahwa dari 1.524 PMKS, gelandangan menjadi kategori dengan PMKS paling banyak yakni 593 orang, selanjutnya diikuti psikotik 424 orang, pengamen 94, dan PMKS lainnya tercatat 210 orang.

    “PMKS hasil penjangkauan langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan,” ujar Fajar.

    Fajar menegaskan bahwa penjaringan PMKS dilakukan dalam rangka penegakan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alunan angklung WNI sambut kedatangan Presiden Prabowo di Islamabad

    Alunan angklung WNI sambut kedatangan Presiden Prabowo di Islamabad

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) tampil membawakan lagu perjuangan menggunakan alat musik angklung saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat Kepala Negara bermalam di Islamabad, Pakistan, Senin waktu setempat.

    Sebagaimana keterangan pers yang diterima, Tamara, salah seorang WNI yang tampil dalam kelompok angklung binaan KBRI Islamabad, menuturkan bahwa persiapan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

    Namun hal itu tidak menyurutkan antusiasme mereka untuk mengharumkan nama bangsa dalam momen bersejarah tersebut.

    “Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang karena saking semangatnya. Yang penting ibu-ibunya semangat semua,” ujarnya dengan wajah antusias.

    Lagu-lagu perjuangan yang mereka mainkan disebutnya turut membangkitkan rasa cinta Tanah Air di tengah komunitas WNI yang jauh dari Indonesia.

    Kelompok angklung ini bukan kali pertama tampil dalam forum diplomatik.

    Mereka telah beberapa kali mempromosikan kebudayaan Indonesia di Pakistan, mulai dari resepsi diplomatik peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Pakistan hingga Indonesian Expo di pusat perbelanjaan di Islamabad.

    “Alhamdulillah semua menyambut,” kata Tamara, menceritakan reaksi hangat masyarakat lokal maupun tamu internasional setiap kali angklung dimainkan.

    Momen penyambutan Presiden Prabowo menjadi pengalaman khusus yang tidak terlupakan bagi mereka.

    Tamara mengaku terharu saat melihat Presiden turut menikmati penampilan mereka. “Ikut bersenandung. Pokoknya kita senang melihat Bapak datang menghampiri kita semua,” ungkapnya.

    Kehadiran masyarakat Indonesia dalam penyambutan ini menjadi simbol eratnya keterikatan antara negara dan warganya di perantauan, sekaligus memperlihatkan peran aktif diaspora dalam memperkuat hubungan persahabatan Indonesia–Pakistan.

    Adapun kunjungan bilateral Presiden Prabowo ke Pakistan memiliki makna historis penting, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

    Kehadiran Presiden Prabowo juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa.

    Undangan kunjungan ini sudah disampaikan PM Shehbaz sebanyak dua kali, yaitu saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Kairo serta sesudah KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir.

    Pemerintah Indonesia memandang kunjungan ini sebagai kesempatan strategis memperkuat kerja sama bilateral di tengah dinamika geopolitik regional dan global.

    Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong solidaritas, kolaborasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pakistan dan negara-negara sahabat lainnya.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Islamabad adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Barat sudah meremajakan sebanyak 9.122 pohon selama 2025 untuk mengantisipasi pohon tumbang di wilayah setempat.

    “Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat,” kata Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Senin.

    Dirja menjelaskan, peremajaan pohon meliputi pemangkasan, penebangan serta evakuasi pohon sempal.

    “Jenis-jenisnya itu ada angsana, akasia, palem, ketapang, glodokan, mangga, beringin, jambu air, asam kranji dan sebagainya,” kata dia.

    Mulai Januari hingga November 2025, Sudin Tamhut melakukan pemangkasan ringan terhadap 4.052 pohon, pemangkasan sedang 2.699 pohon, dan pemangkasan berat 1.817 pohon.

    “Sedangkan yang ditebang sebanyak 197, sempal 128 pohon dan tumbang 229 pohon,” ujar Dirja.

    Dirja menambahkan, untuk melakukan peremajaan, pihaknya menerjunkan 12 tim dengan total 80 personel yang menyebar di sejumlah titik di Jakarta Barat.

    “PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk tupoksi toping (pemangkasan) kita ada 80 orang, dibagi menjadi 12 tim. Mereka bekerja memangkas pohon bermasalah atau berpotensi tumbang dan membahayakan,” ujar dia.

    Adapun warga dapat melaporkan pohon bermasalah di wilayah Jakarta melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).

    Cara melapor lewat CRM salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. Langkah pertama adalah mengunduh dan membuka aplikasi JAKI. Kemudian ketuk ikon kamera pada bagian bawah layar beranda.

    Setelah itu memilih laporan secara privat atau publik. Kemudian mengambil gambar hal yang mau dilaporkan, lalu pilih kategori dan isi detail keterangan sampai lokasi secara detail. Selanjutnya tekan tombol kirim.

    Petugas Sudin Tamhut akan menerima laporan tersebut dan selanjutnya akan ditangani.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Enam jet tempur kawal kedatangan Prabowo saat memasuki Pakistan

    Enam jet tempur kawal kedatangan Prabowo saat memasuki Pakistan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak enam jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan mengawal pesawat Kepresidenan Presiden Prabowo Subianto saat memasuki wilayah udara Pakistan menuju Islamabad, Senin waktu setempat.

    Sebagaimana keterangan pers yang diterima, Presiden Prabowo dan delegasi dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 mendapatkan penyambutan istimewa sebelum mendarat.

    Tradisi khusus pengawalan menggunakan jet tempur tersebut hanya diberikan kepada tamu negara setingkat kepala negara.

    Presiden Prabowo tiba di Nur Khan Base Airport, Islamabad, Pakistan, Senin pukul 12.00 waktu setempat.

    Ketibaan Kepala Negara disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan, menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara.

    Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan Atase Pertahanan RI Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto turut terlihat menyambut kedatangan Presiden.

    Upacara kehormatan dengan jajar pasukan, dentuman 21 kali “Gun Salute” dan rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambah hangatnya sambutan untuk Presiden Republik Indonesia.

    Kunjungan ini memiliki makna historis penting, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan.

    Kehadiran Presiden Prabowo juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Sukarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa.

    Undangan kunjungan ini sudah disampaikan PM Shehbaz sebanyak dua kali, yaitu saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Kairo serta sesudah KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir.

    Pemerintah Indonesia memandang kunjungan ini sebagai kesempatan strategis memperkuat kerja sama bilateral di tengah dinamika geopolitik regional dan global.

    Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong solidaritas, kolaborasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pakistan dan negara-negara sahabat lainnya.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Islamabad adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penanganan banjir di Ibu Kota tidak boleh lagi dilakukan secara parsial ataupun reaktif, namun harus dengan strategi terpadu.

    “Upaya penanganan banjir bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Kita harus menghadapi ini dengan keseriusan, perencanaan matang, dan kolaborasi antar lintas sektor,” kata Kenneth di Jakarta, Senin.

    Ia meminta Pemprov DKI agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir, dan genangan pada musim penghujan.

    Kenneth menilai adanya indikasi curah hujan yang tinggi harus segera ditanggulangi dengan langkah mitigasi yang cepat, terukur, dan menyeluruh.

    Menurut Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth penanganan banjir di ibu kota, tidak boleh lagi dilakukan secara parsial maupun reaktif.

    Namun pemerintah dan masyarakat bergerak dengan strategi terpadu yang menggabungkan penguatan infrastruktur, dan kesadaran lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

    “Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional tidak boleh terus berada dalam siklus tahunan bencana banjir yang menggerus kualitas hidup jutaan warga,” ujarnya.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai bahwa setiap musim hujan selalu memunculkan kembali masalah yang sebenarnya dapat dicegah.

    Menurut dia, genangan bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga menimbulkan dampak luas mulai dari mobilitas warga, kesehatan, hingga kerugian ekonomi yang besar.

    “Kita tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Yang diperlukan adalah pendekatan preventif yang komprehensif dan berbasis data ilmiah,” katanya

    Kenneth menekankan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai harus di lakukan kembali secara konsisten.

    Begitu juga sistem drainase perlu ditata ulang secara menyeluruh, dan seluruh pompa air, stasioner maupun mobile, wajib berada dalam kondisi prima.Ia juga mendorong percepatan pembangunan waduk, reservoir, dan sumur resapan skala besar.

    “Infrastruktur bukan hanya soal beton dan alat berat. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap keselamatan warga,” ucapnya.

    Kent juga turut menyoroti kawasan pesisir yang rentan banjir rob, untuk itu penguatan turap dan perbaikan tanggul laut harus dipercepat agar tidak menimbulkan krisis baru ketika air laut pasang.

    Selain itu, Kent mengingatkan bahwa infrastruktur secanggih apa pun tidak akan bekerja maksimal jika masyarakat masih abai terhadap kebersihan lingkungan.

    “Permasalahan sampah masih menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air, ruang terbuka hijau terus tergerus,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut dia, kesadaran kolektif harus dibangun, dan menjaga lingkungan bukan kegiatan musiman, tetapi harus menjadi budaya.

    Kent meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan dibuang sembarangan bisa mengakibatkan penimbunan dan akhirnya mengakibatkan banjir.

    Dia berharap masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing, dan masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).

    “Dan juga menjaga lingkungan serta mematuhi aturan akan menjaga wilayah Jakarta dari ancaman banjir,” ujarnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PM dan Presiden Pakistan sambut ketibaan Prabowo di Bandara Islamabad

    PM dan Presiden Pakistan sambut ketibaan Prabowo di Bandara Islamabad

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nur Khan Base Airport, Islamabad, Pakistan, Senin pukul 12.00 waktu setempat.

    Sebagaimana keterangan pers yang diterima, Senin, ketibaan Presiden Prabowo juga disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan, menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara.

    Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan Atase Pertahanan RI Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto turut terlihat menyambut kedatangan Kepala Negara.

    Upacara kehormatan dengan jajar pasukan, dentuman 21 kali “Gun Salute” dan rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambah hangatnya sambutan untuk Presiden Republik Indonesia.

    Kunjungan ini memiliki makna historis penting, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan.

    Kehadiran Presiden Prabowo juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa.

    Undangan kunjungan ini sudah disampaikan PM Shehbaz sebanyak dua kali, yaitu saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Kairo serta sesudah KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir.

    Pemerintah Indonesia memandang kunjungan ini sebagai kesempatan strategis memperkuat kerja sama bilateral di tengah dinamika geopolitik regional dan global.

    Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong solidaritas, kolaborasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pakistan dan negara-negara sahabat lainnya.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Islamabad adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.