Author: Antaranews.com

  • Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di lokasi.

    Dalam rangkaian kunjungannya meninjau lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, Kepala Negara meninjau pembangunan jembatan bailey Teupin Mane sebagai ruas vital yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

    Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

    Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada tepat di tepi aliran sungai.

    Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat, mulai dari ekskavator hingga loader yang bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

    “Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Presiden.

    Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.

    Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga menerima laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk kerusakan bendungan dan area persawahan warga.

    “Jadi, tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP dukung status banjir Sumatera ditingkatkan jadi bencana nasional

    PDIP dukung status banjir Sumatera ditingkatkan jadi bencana nasional

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung agar bencana banjir bandang yang melanda wilayah bagian utara Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional.

    Hasto saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Minggu, mengatakan dukungan itu didasarkan atas aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang dikirimkan ke berbagai daerah terdampak.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” katanya.

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bahwa bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi secara bersama-sama serta dirancang sebaik-baiknya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

    Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    “Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” katanya.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” kata Hasto.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo cek langsung pemasangan jembatan bailey di Teupin Mane

    Presiden Prabowo cek langsung pemasangan jembatan bailey di Teupin Mane

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung pemasangan jembatan bailey di Teupin Mane untuk menggantikan sementara jembatan yang ambruk karena banjir bandang di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Minggu siang.

    Pengecekan pembangunan jembatan itu menjadi agenda pertama kunjungan kerja Presiden Prabowo di Provinsi Aceh hari ini.

    Presiden Prabowo, saat tiba di lokasi pemasangan badan jembatan bailey, menerima paparan dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai pemasangan jembatan bailey.

    Presiden kemudian lanjut berjalan menuju rangka baja jembatan yang sedang dirakit sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat.

    Sepanjang pengecekan itu, Presiden Prabowo ditemani Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Pejabat lainnya yang turut serta mendampingi Presiden Prabowo, antara lain Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

    Jembatan bailey merupakan struktur sementara yang dipasang untuk menyambung jalur vital di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang menghubungkan Bireuen dengan Kota Takengon di Kabupaten Aceh Tengah.

    Di tepian Sungai Teupin Mane, yang arusnya masih cukup deras, Presiden Prabowo sempat memberikan instruksi secara langsung kepada Menteri PU Dody Hanggodo. Selepas itu, Presiden Prabowo lanjut menyapa masyarakat, para pengungsi banjir bandang dan longsor, yang antusias menyambut kunjungan Presiden RI di Kabupaten Bireuen.

    “Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang mereka kerja terus (untuk menyelesaikannya, red.), diharapkan satu minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon ke atas,” kata Presiden Prabowo setelah meninjau perakitan dan pemasangan jembatan bailey Teupin Mane, Bireuen, Aceh, Minggu siang.

    Bireuen merupakan salah salah satu kabupaten yang terdampak banjir bandang di Aceh pada 25 November 2025. Sejumlah rumah warga, terutama di Kecamatan Juli, kemudian jalan-jalan, dan jembatan rusak dan ambles akibat banjir bandang.

    Warga yang rumahnya hanyut akibat banjir bandang pun saat ini mengungsi di beberapa titik aman di Kecamatan Juli.

    Presiden Prabowo, setelah mengecek pemasangan jembatan bailey, lanjut mengecek kondisi para pengungsi di posko pengungsian di Gampong Pante Baro, Kecamatan Juli, Bireuen, yang tidak jauh dari lokasi Jembatan Teupin Mane.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tunjuk KSAD pimpin Satgas Perbaikan Jembatan di Aceh

    Prabowo tunjuk KSAD pimpin Satgas Perbaikan Jembatan di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Perbaikan Jembatan yang putus karena bencana banjir bandang, khususnya di Provinsi Aceh.

    Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo setelah meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Bireuen, Aceh, Minggu, dalam rangkaian kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Provinsi Aceh.

    “Saya tunjuk nanti KSAD sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU (Pekerjaan Umum) dan pemerintah daerah,” kata Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di lokasi.

    Presiden menjelaskan bahwa KSAD Jenderal Maruli akan membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan jembatan yang putus akibat bencana banjir bandang di Provinsi Aceh.

    Menurut Presiden, penugasan KSAD untuk memimpin satgas tersebut karena TNI AD memiliki banyak pasukan, mulai dari konstruksi, pembangunan, hingga teritorial.

    Prabowo pun meminta seluruh kekuatan, baik dari elemen TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta pusat, bahu-membahu bersama rakyat untuk pemulihan bencana.

    “Karena beliau punya banyak pasukan, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial jadi bisa segera membantu, ya KSAD? Panglima? Kapolri? Kerahkan semua kekuatan ya?” tanya Prabowo kepada para pejabat.

    Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah telah memasang dua jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Bireuen, Aceh, yang dilakukan TNI AD dan Kementerian Pekerjaan Umum.

    “Jembatan bailey seberat sekitar 50 ton ini adalah jembatan sementara yang juga dapat berfungsi sebagai jembatan permanen dalam kondisi darurat,” tulis Teddy dalam keterangan resminya.

    Proses pemasangan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat setempat dan berlangsung 24 jam tanpa henti setiap harinya guna mengejar waktu penyelesaian.

    Sungai Teupin Mane yang awalnya memiliki luas 100 meter, sejak bencana banjir menjadi lebih lebar, yakni 180 meter.

    “Dengan pembangunan jembatan bailey ini, akses darat diharapkan segera dapat difungsikan 2-3 hari ke depan sehingga jalur distribusi logistik darat dapat secepat mungkin terhubung,” kata Teddy.

    Teddy mengatakan jalur ini merupakan jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bireun dan Takengon, Aceh Tengah.

    Berdasarkan hasil identifikasi Balai Teknis Kementerian PU, di Provinsi Aceh terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan nasional serta 14 jembatan putus.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot: Stok blangko KTP elektronik di Bengkulu capai 11 ribu keping

    Pemkot: Stok blangko KTP elektronik di Bengkulu capai 11 ribu keping

    Kota Bengkulu (ANTARA) – Pemerintah Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mencatat saat ini ketersediaan atau stok blangko KTP elektronik di wilayah tersebut sebanyak 11.000 keping.

    “Untuk saat ini stok e-KTP di Bengkulu mencapai 11.000 keping,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu, Widodo, saat dihubungi via telpon di Bengkulu, Minggu.

    Ia menyebut bahwa dengan ketersediaan blangko KTP elektronik tersebut, pemerintah memastikan stok hingga akhir 2025 dalam kondisi aman menjelang lonjakan permohonan administrasi kependudukan hingga Januari 2026.

    Selain itu, dengan stok blangko yang mencapai 11.000 berada di atas kebutuhan rutin bulanan, kemudian sejak awal November agar pelayanan tetap stabil saat permintaan masyarakat meningkat pada masa pergantian tahun.

    Lanjut dia, untuk stok tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yaitu hanya ribuan, hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya peningkatan pengurusan dokumen, terutama jelang masuknya aktivitas administratif awal tahun.

    “Kalau secara ini, meningkat ya kita, karena kemungkinan kan akhir-akhir tahun. Jadi untuk persiapan di bulan Januari, dari Desember hingga Januari 2026 itu sudah perlu kita persiapkan di bulan November ini,” sebut dia.

    Oleh karena itu, untuk menjaga kelancaran pelayanan, Disdukcapil Bengkulu juga memperkuat koordinasi dengan Disdukcapil Provinsi Bengkulu, sebab jika terjadi kekurangan, mekanisme subsidi stok dari provinsi akan langsung diaktifkan.

    Dengan ketersediaan blangko e-KTP yang aman, masyarakat Bengkulu diimbau agar tidak menunda pengurusan perekaman maupun pencetakan, sebab pemerintah kota memastikan layanan kependudukan tetap cepat, lancar, dan tidak terhambat kekosongan blangko.

    Sementara itu, hingga akhir Juli 2025 capaian perekaman KTP elektronik bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun di wilayah tersebut telah mencapai 99,9 persen dari jumlah wajib KTP sebanyak 281.968 orang.

    “Untuk capaian perekaman KTP elektronik di Bengkulu telah mencapai 99,9 persen atau 281.760 orang dari jumlah wajib KTP di wilayah tersebut yaitu 281.968 orang,” terang Widodo.

    Untuk capaian perekaman KTP elektronik di Bengkulu paling tinggi jika dibandingkan dengan sembilan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.

    Capaian perekaman KTP elektronik tersebut merupakan hasil dimaksimalkannya pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menjangkau warga Bengkulu.

    Sebab, Pemkot Bengkulu telah membuka layanan administrasi kependudukan pada Sabtu dan Minggu guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

    Widodo menerangkan bahwa pelayanan tersebut dibuka pada hari libur guna memaksimalkan pelayanan adminduk bagi warga Bengkulu, dengan dengan jam pelayanan yaitu 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

    Pewarta: Anggi Mayasari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mendukung pernyataan bersama yang secara tegas menolak adanya penggusuran atau pengusiran rakyat Jalur Gaza, Palestina ke luar negeri dengan cara apapun serta dalam bentuk apapun oleh Israel.

    Pernyataan bersama tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama tujuh menteri luar negeri negara Arab-Islam yang terdiri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan.

    “Delapan Negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apapun, tapi agar efektif, negara2 tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran Rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun,” kata HWN dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan setelah Israel memutuskan pembukaan perbatasan Rafah untuk warga Gaza, tapi hanya dibuka untuk keluar dari Gaza dan tidak untuk masuk kembalinya warga Gaza. Itu sama saja pengusiran terselubung. Apalagi dengan terbongkarnya manuver pihak Israel yang terbangkan ratusan warga Gaza/Palestina secara ilegal ke Afrika Selatan.

    Langkah tersebut dicurigai sebagai cara licik dari Israel untuk mengusir warga Palestina dan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya, yakni bangsa Palestina, agar sepenuhnya mudah dikuasai untuk kepentingan pembentukan negara Israel Raya.

    HNW, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya delapan negara tersebut bisa bahu membahu untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian di Palestina tidak malah merugikan nasib dan perjuangan bangsa dan rakyat Palestina, dan makin menjauhkan mereka dari cita-cita/perjuangan berdirinya negara Palestina merdeka yang sekarang ini sudah diakui oleh lebih dari 156 negara Anggota PBB.

    Apalagi, Israel terus saja melanggar kesepakatan damai termasuk melakukan penyerangan militer dan pengusiran terhadap rakyat Gaza/Palestina dari tanah airnya.

    “Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, HNW mengingatkan perlunya lobi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang mengajukan proposal perdamaian, bahwa dibukanya perbatasan Rafah ke Mesir memang merupakan suatu langkah yang sangat perlu dilakukan tapi agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Jalur Gaza bisa segera dilakukan.

    “Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah. Bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel,” tuturnya.

    HNW menegaskan bahwa delapan negara ini mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam mengimbangi proses pelaksanaan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Pasalnya, tanpa keterlibatan delapan negara ini, sangat mustahil perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik.

    Perdamaian di Jalur Gaza, kata NHW, bukan hanya karena peran dari Amerika Serikat, tetapi juga ada peran penting dari delapan negara tersebut. Dan itu pun diakui oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sehingga, delapan negara ini juga perlu memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah dengan pengusiran warga Palestina dan terus membiarkan Israel melakukan pelanggaran terhadap proposal perdamaian, karena jelas akan menjadi kontraproduktif dari upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan terlaksananya prinsip two state solution yang juga menjadi salah satu Resolusi PBB.

    “Oleh karena itu, Saya mendukung sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu membahu dengan Menlu dari negara-negara sahabat tersebut, untuk memastikan hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian, menjauhkan Palestina menjadi negara merdeka, seperti manuver-manuver pengusiran yang dilakukan Israel, tidak terus terjadi, dan bisa dihentikan, agar segera terbayar lunas-lah hutang Indonesia terhadap Palestina berupa hadirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo kembali tinjau daerah bencana Aceh, pastikan penanganan cepat

    Prabowo kembali tinjau daerah bencana Aceh, pastikan penanganan cepat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Aceh pada Minggu, untuk meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah rencong untuk kedua kalinya.

    Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 07.55 WIB.

    Setibanya di Aceh, Kepala Negara diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kepala Negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak.

    Presiden Prabowo juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan.

    Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    Sebelumnya, pada Jumat (5/12), Kepala Negara menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa.

    Presiden menegaskan bahwa di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Indonesia tetap menunjukkan keteguhan sebagai negara yang besar dan kuat, dengan kemampuan untuk bertahan, bangkit, serta mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama.

    “Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita. Tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Kepala Negara.

    Kehadiran Presiden di lokasi diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi.

    Pemerintah terus bekerja untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan infrastruktur penting di wilayah terdampak.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju wilayah terdampak bencana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita terpopuler dalam sepekan yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Prabowo bertolak ke Sumatra Utara, tinjau langsung wilayah bencana

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, Presiden Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

    Selengkapnya klik di sini.

    Muzani soroti dugaan pembalakan liar di balik banjir Sumatra

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti dugaan praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, yang melanda baru-baru ini.

    Muzani, seusai menghadiri jamuan minum teh bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, menyebut dugaan pembalakan liar itu ia simpulkan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

    “Kalau lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mendagri instruksikan pemda siaga bencana jelang Natal dan tahun baru

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Inti dari rapat ini ada dua: antisipasi bencana dan persiapan Natal dan tahun baru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi III DPR setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke rapat paripurna

    Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur tentang penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2026, dengan sejumlah Undang-Undang lainnya hingga peraturan daerah.

    “Apakah RUU tentang Penyesuaian Pidana dapat kita setujui dan selanjutnya dibawa ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana saat memimpin rapat yang dijawab setuju oleh Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Yahya akui terbuka untuk islah

    Gus Yahya akui terbuka untuk islah

    Jombang (ANTARA) – Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut juga turut dilengkapinya dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU… serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

    Dirinya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU.

    Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” kata dia.

    Ia pun mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” kata dia.

    Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” kata dia.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.