Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Investasi di Jakbar tembus 185 persen pada triwulan ketiga 2025

    Investasi di Jakbar tembus 185 persen pada triwulan ketiga 2025

    Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kota Jakarta Barat mencatat investasi di wilayah tersebut telah menembus 185 persen dari target tahun 2025.

    “Hingga Triwulan III Tahun 2025 capaian investasi menembus angka Rp21,998 miliar atau 185,17 persen dari target tahunan,” kata Kepala UP PMPTSP Jakarta Barat, Lamhot Tambunan di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku usaha. “Kemudian juga cerminkan perbaikan layanan yang menberi dampak nyata,” katanya.

    Selain itu, sejak Januari hingga Oktober 2025, sebanyak 33.718 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan dengan layanan berbasis digital melalui OSS dan JAKEVO.

    Pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan inovasi ramah disabilitas, pelatihan bahasa isyarat dan sebagainya.

    Atas semua upaya itu, UP PMPTSP Jakbar meraih penghargaan unit terbaik kedua se-Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 98,78 dari Ombudsman RI tahun 2024, lalu capaian Indeks 4,2 hasil pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayan publik Tahun 2022 serta sertifikasi ISO 9001:2015.

    Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Holi Susanto menyebutkan Forum Konsultasi Publik (FKP) UP PMPTSP sebagai upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Ini merupakan forum untuk menerima masukan dan evaluasi dari masyarakat agar pelayanan perizinan dan layanan PTSP semakin baik dan meningkat,” kata Holi.

    Pihaknya berharap masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan Pemprov DKI Jakarta termasuk untuk izin berusaha.

    Sekarang zamannya digital. Pelayanan dilakukan dengan basis digital melalui portal-portal resmi pemerintah yang semakin mudah diakses. “Saya titip satu hal, jangan gunakan calo,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelanggaran tempat dan usaha tertentu dominasi tipiring di Jakbar

    Pelanggaran tempat dan usaha tertentu dominasi tipiring di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Pelanggaran tertib tempat dan usaha tertentu mendominasi sidang kasus tindak pidana ringan (tipiring) di wilayah Jakarta Barat pada Kamis.

    Dari 31 warga yang disidang, 26 di antaranya melanggar tertib tempat dan usaha tertentu, empat melanggar tertib peran masyarakat dan satu pelanggar tertib lingkungan.

    “Ini hasil penindakan selama satu bulan terakhir di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Barat,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Herry Purnama saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Herry menyebutkan, denda yang terkumpul dari para pelanggar berjumlah Rp20 juta lebih (Rp20.100.000). “Denda yang dikumpulkan tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah DKI Jakarta,” kata dia.

    Sidang yustisi yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Aslan Ainin itu digelar dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera. “Sehingga warga aktif mengurus perizinan dan mematuhi aturan daerah,” katanya.

    Selain itu, warga yang ingin melakukan kegiatan usaha di Jakarta Barat (Jakbar) agar mengurus perizinan yang sudah ditetapkan.

    Pihaknya mengimbau warga agar tertib mengurus izin usaha serta mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    “Jadi supaya tidak sampai berulang kali untuk kena yustisi. Jika semua tertib aturan, usaha pun akan lancar, aman dan nyaman,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fasilitas rujukan di Abepura dan Jayapura perlu dievaluasi

    Fasilitas rujukan di Abepura dan Jayapura perlu dievaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai meninggalnya Ibu hamil asal Kampung Hobong, Irene Sokoy pada 19 November 2025, menjadi indikator serius dalam pelayanan kesehatan di Jayapura sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi.

    “Penolakan berulang terhadap pasien gawat darurat seperti ini tidak boleh terjadi. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan ibu di Jayapura,” kata Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan rujukan di Abepura dan Jayapura.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Rekan Indonesia, Irene dibawa dari Kampung Kensio menuju RS Yowari sekitar pukul 03.00 WIT untuk proses persalinan. Dari sana pasien dirujuk ke RS Abepura, namun tidak mendapat pelayanan.

    Keluarga kemudian membawa pasien ke RS Dian Harapan yang juga tidak menerimanya. Ketika tiba di RS Bhayangkara, keluarga diminta menyediakan biaya operasi sebesar Rp8 juta.

    Karena tidak mampu, keluarga memilih membawa Irene ke RS Dok II Jayapura. Namun pasien meninggal dalam perjalanan sebelum mendapatkan penanganan.

    Agung menjelaskan bahwa kematian Irene tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa. Berdasarkan data resmi, Papua tercatat memiliki angka kematian ibu mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional.

    Ia menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kematian ibu di Papua merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung lama.

    Rekan Indonesia juga menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Abepura.

    Sejumlah penelitian menunjukkan adanya persoalan dalam proses rujukan dan layanan kegawatdaruratan maternal, seperti keterlambatan pengambilan keputusan, stabilisasi pasien yang belum optimal serta kapasitas tenaga medis yang belum merata.

    “Jika di pusat kota saja penanganan ibu hamil dalam kondisi darurat sangat lambat, bagaimana kondisi di wilayah pedalaman? Ini situasi yang mengkhawatirkan,” ujar Agung.

    Rekan Indonesia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit rujukan yang diduga menolak pasien dan menegakkan aturan pelayanan gawat darurat yang melarang permintaan uang muka.

    Selain itu meningkatkan kompetensi tenaga medis serta menyediakan skema pembiayaan darurat bagi keluarga tidak mampu.

    “?Di kota dengan akses rumah sakit yang banyak, seorang ibu tidak boleh meninggal hanya karena birokrasi atau penolakan layanan. “Ini tidak boleh terulang. Pemerintah harus segera bertindak,” katanya.

    Rekan Indonesia berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Papua.

    Rekan Indonesia adalah organisasi relawan independen yang bergerak pada isu layanan kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pendampingan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang rentan atau kurang terlayani.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembegal di Tambora Jakarta Barat sudah beraksi 28 kali

    Pembegal di Tambora Jakarta Barat sudah beraksi 28 kali

    Jakarta (ANTARA) – Dua orang pria terduga pembegal bersenjata tajam, berinisial ST dan TZ, di Tambora, Jakarta Barat, diduga sudah melakukan aksi kejahatannya sebanyak 28 kali.

    “Berdasarkan informasi, dari Polsek Tambora maupun dari Resmob Polres, dia ada 28 TKP (tempat kejadian perkara),” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Sipayung kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Arfan menyebutkan bahwa kedua pelaku telah melakukan pencurian dan pembegalan berulang kali di sejumlah lokasi berbeda.

    “Jadi, ada beberapa banyak TKP yang dilakukan oleh pelaku. Memang ini berulang-ulang kali. Secara spesifik, nanti akan dijelaskan pada saat rilis,” kata Arfan.

    Lebih lanjut, terkait dugaan bahwa salah satu pelaku juga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor tetangganya, Arfan menyebut hal itu akan disampaikan pada saat rilis pers dalam waktu dekat.

    “Konfirmasi itu nanti akan disampaikan saat rilis oleh Polsek Tambora,” kata Arfan.

    Hal itu terkait pernyataan Nurhikmah, Ketua RT 01 RW 08 Tanah Sereal, Tambora, tempat pelaku berinisial ST tinggal.

    Nurhikmah mengatakan, sekitar dua minggu setelah pelaku ST keluar dari penjara (ST mantan narapidana), seorang warga di RT 02 kehilangan sepeda motor.

    “Saya tak menuduh. Jadi, pas kejadian dia habis keluar dari penjara, selang dua minggu motor di RT sebelah situ hilang,” kata Nurhikmah kepada wartawan usai penangkapan pelaku ST di wilayah Tambora, Rabu (19/11) malam.

    Sebelumnya, pasangan suami istri (pasutri) menjadi korban begal di Jalan Songsi Dalam 3 Gang Hijau RW 06, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, pada Sabtu (15/11) pagi.

    Pelaku yang berjumlah dua orang itu merampas ponsel korban setelah sempat terjadi tarik menarik, hingga pelaku mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan “airsoft gun”.

    Ketua RW 06 Kelurahan Tanah Sereal, M Saad menyampaikan, kejadian pembegalan itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

    Berdasarkan rekaman CCTV, Saad menduga, kedua pelaku awalnya berniat mencuri burung di salah satu rumah warga. Namun, kedua pelaku tidak bisa masuk ke rumah yang diincar karena terkunci.

    “Tak lama, pasutri itu lewat naik motor, kebetulan si istri pegang hp,” jelas Saad.

    Karena tidak bisa mencuri burung, kedua pelaku diduga langsung merampas ponsel itu, meski diawali dengan aksi saling tarik.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIPMI siap hadirkan gebrakan ekonomi di Kepulauan Seribu

    HIPMI siap hadirkan gebrakan ekonomi di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) –

    Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kepulauan Seribu siap menghadirkan gebrakan ekonomi, menyusul terbentuknya organisasi pengusaha belia di daerah itu.

    “Kami berkomitmen untuk menghadirkan gebrakan baru di dunia usaha Kepulauan Seribu,” kata Ketua BPC HIPMI Kepulauan Seribu Yohanes Raga Malo di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki potensi yang luar biasa, terutama di sektor wisata bahari.

    Menurut dia, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem usaha dan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kami siap berkolaborasi untuk menggairahkan ekosistem usaha di daerah kepulauan ini,” katanya.

    Sementara Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan meminta agar BPC HIPMI Kepulauan Seribu berperan dalam mendorong percepatan pembangunan di Kepulauan Seribu sehingga bertransformasi menjadi kawasan wisata unggulan DKI Jakarta.

    Ia menilai HIPMI adalah wadah anak-anak muda yang penuh kreativitas, semangat dan keberanian untuk menciptakan peluang baru.

    “Kami berharap hadirnya BPC HIPMI Kepulauan Seribu dapat menjadi energi positif dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui penguatan sektor pariwisata,” kata dia.

    Fadjar menambahkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu membuka peluang kolaborasi seluas-luasnya mulai dari pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pengembangan produk lokal, pembukaan ruang usaha bagi pengusaha muda, hingga pemanfaatan potensi wisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha muda sangat penting dan pihaknya ingin wisata Kepulauan Seribu berkembang semakin modern, berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi warga.

    “Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan inklusif,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembegal di Tambora Jakbar gunakan airsoft gun

    Pembegal di Tambora Jakbar gunakan airsoft gun

    Jakarta (ANTARA) – Terduga pembegal di Jalan Songsi Dalam 3 Gang Hijau RW 06 Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu (15/11) menggunakan “airsoft gun” untuk menakuti dan mengancam korban.

    “Jadi, itu adalah ‘airsoft gun’. Bisa kita bilang bukan senjata api,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Sipayung kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    “Airsoft gun” adalah replika senjata api yang dirancang untuk tujuan olahraga, rekreasi dan simulasi militer, yang menembakkan proyektil plastik berbentuk bulat kecil.

    Berbekal “airsoft gun” dan sebilah senjata tajam itu kedua pelaku berinisial ST dan RZ, mengancam pasangan suami istri, lantaran korban tak kunjung memberikan telepon seluler (ponsel).

    Arfan juga menjelaskan, saat pelaku ST ditangkap pada Rabu (19/11) malam dan pelaku RZ pada Kamis pagi di Tambora, sejumlah barang bukti disita.

    “Barang buktinya, senjata golok panjang, senjata “airsoft gun” dan sepeda motor yang dipakai oleh pelaku tersebut saat beraksi,” kata Arfan.

    Sebelumnya, pasangan suami istri (pasutri) menjadi korban begal di Jalan Songsi Dalam 3 Gang Hijau RW 06, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, pada Sabtu (15/11) pagi.

    Pelaku yang berjumlah dua orang itu merampas ponsel korban setelah sempat terjadi tarik menarik, hingga pelaku mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan “airsoft gun”.

    Ketua RW 06 Kelurahan Tanah Sereal, M Saad menyampaikan, kejadian pembegalan itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

    Berdasarkan rekaman CCTV, Saad menduga, kedua pelaku awalnya berniat mencuri burung di salah satu rumah warga. Namun, kedua pelaku tidak bisa masuk ke rumah yang diincar karena terkunci.

    “Tak lama, pasutri itu lewat naik motor, kebetulan si istri pegang hp,” jelas Saad.

    Karena tidak bisa mencuri burung, kedua pelaku diduga langsung merampas ponsel itu, meski diawali dengan aksi saling tarik.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begal ditangkap saat sembunyi pada rumah kekasih di Jakbar

    Begal ditangkap saat sembunyi pada rumah kekasih di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap seorang pria berinisial RZ terduga begal bersenjata tajam saat bersembunyi pada rumah kekasihnya di Jalan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), Kamis pagi.

    “Dia ditangkap setelah seorang rekannya, berinisial ST ditangkap lebih dulu pada Rabu (19/11) malam, di Tambora juga,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Sipayung kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, beredar video di media sosial tentang kejadian pencurian dan kekerasan di Tambora, Jakbar.

    Arfan menyebut bahwa RZ berperan sebagai joki atau pengendara dalam aksi pembegalan di Tambora pada Sabtu (15/11).

    Selain itu, Arfan juga mengungkap bahwa polisi telah menyita sejumlah barang bukti bersama dengan para pelaku.

    “Barang buktinya, senjata golok panjang, senjata airsoft gun dan sepeda motor yang dipakai oleh pelaku tersebut saat beraksi,” ucapnya.

    Sebelumnya, pasangan suami istri (pasutri) menjadi korban begal di Jalan Songsi Dalam 3 Gang Hijau RW 06, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, pada Sabtu (15/11) pagi.

    Pelaku yang berjumlah dua orang itu merampas ponsel korban setelah sempat terjadi tarik menarik, hingga pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam dan semacam senjata api.

    Ketua RW 06 Kelurahan Tanah Sereal, M Saad menyampaikan, kejadian pembegalan itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

    “Ya mungkin (kejadian begalnya) setelah mau ke pasar, setelah berdagang dia (korban),” kata Saad.

    Dalam insiden tersebut, kata Saad, ponsel korban dibawa kabur pelaku dan saat itu pelaku sempat mengancam menggunakan senjata tajam (sajam) jenis golok.

    Berdasarkan rekaman CCTV, Saad menduga, kedua pelaku awalnya berniat mencuri burung di salah satu rumah warga. Namun, kedua pelaku tidak bisa masuk ke rumah yang diincar karena terkunci.

    “Enggak lama, si korban sama suaminya lewat naik motor, kebetulan dia pegang hp,” jelas Saad.

    Karena tidak bisa mencuri burung, kedua pelaku diduga langsung merampas ponsel korban wanita yang saat kejadian sedang dibonceng oleh suaminya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon sebagai langkah antisipasi tumbang agar tidak merugikan masyarakat maupun fasilitas yang ada.

    “Dinas Pertamanan DKI Jakarta seharusnya melakukan audit terhadap usia pohon di Jakarta, maupun yang sekiranya rawan tumbang,” kata Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Tulus mengatakan selama tiga bulan terakhir sudah dua orang meninggal dunia, karena tertimpa pohon tumbang di Kota Jakarta.

    Terakhir, pada Kamis ini, pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan yang beruntung tak memakan korban.

    “Terkait kasus dan fenomena pohon tumbang seharusnya ada mitigasi oleh Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta, apalagi fenomena cuaca ekstrem makin tak menentu,” ucapnya.

    Maka itu, dia mengusulkan perlu adanya audit usia pohon agar Distamhut DKI bisa melakukan penebangan atau pemangkasan, mengganti pohon-pohon tertentu dengan jenis yang kuat dan tidak gampang tumbang.

    Dia menilai tumbangnya pohon di Jakarta dan memakan korban, menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak secara rutin melakukan perawatan terhadap pohon dan tidak melakukan mitigasi terhadap risiko tumbang.

    Kemudian, lanjutnya, tidak melakukan pengecekan acak (random check) terhadap pohon-pohon yang bertumbuh di pinggir jalan raya.

    Ganti rugi

    Dia mengingatkan warga yang menjadi korban akibat pohon yang tumbang, bisa menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta, baik secara materiil dan atau immateriil.

    Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) Jakarta Selatan menyediakan layanan santunan kepada warga yang menjadi korban tertimpa pohon tumbang termasuk kalau kendaraan atau rumah miliknya mengalami kerusakan.

    Untuk jumlah santunan, apabila meninggal dunia sebesar Rp25 juta. Sementara apabila cacat, rusak bangunan dan benda bergerak sebesar Rp50 juta.

    Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta memangkas sebanyak 62.161 pohon untuk mengantisipasi tumbang saat hujan lebat disertai angin kencang.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemahaman tugas PPID kelurahan di Jakarta diakui masih rendah

    Pemahaman tugas PPID kelurahan di Jakarta diakui masih rendah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengakui hingga saat ini, pemahaman sebagian badan publik terutama level kelurahan terkait tugas dan kewenangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) masih rendah.

    “Sosialisasi keterbukaan informasi publik (KIP) perlu dilakukan baik internal maupun eksternal agar PPID memahami kewenangan dan masyarakat dapat merasakan manfaat keterbukaan informasi,” kata Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pada hari kedelapan electronic monitoring and evaluation (E-Monev) telah diikuti oleh kelurahan, puskesmas, serta sejumlah suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dengan paparan tentang capaian dan strategi dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik.

    E-Monev adalah sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengawasan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan suatu rencana, program, kegiatan, atau proyek secara lebih efisien, transparan dan akuntabel.

    Berdasarkan paparan itu, Lugman menilai, sampai saat ini pemahaman sebagian badan publik, terutama kelurahan, terkait tugas dan kewenangan PPID masih perlu dikuatkan.

    Oleh karena itu, ia menegaskan, perlunya sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara berkala.

    Luqman juga meminta badan publik untuk menentukan target sosialisasi hingga ke masyarakat tingkat bawah serta menyatakan kesiapan KI DKI untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas PPID itu.

    Ia memberikan contoh, Kelurahan Pinang Ranti yang belum memiliki centang biru pada akun media sosial resminya. Aktivitas kanal informasi juga dinilai masih minim dan tidak dikelola secara konsisten.

    “Media sosial kini menjadi wajah keterbukaan informasi. Banyak kanal dibuat, tetapi tidak aktif, ibarat papan tulis tanpa isi. Badan publik perlu fokus pada satu kanal yang benar-benar aktif dan dikelola dengan baik,” ujarnya.

    Wajib spanduk

    Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus Wijayanto menekankan kewajiban pemasangan spanduk tentang alur permohonan informasi di kelurahan, khususnya Tugu Selatan, Tengah dan Pinang Ranti, agar masyarakat memahami mekanisme permintaan informasi.

    Agus juga menyoroti tantangan PPID ketika menghadapi permohonan informasi dengan alasan pengawasan publik (social control).

    “Seluruh informasi pada prinsipnya terbuka. Ketika pemohon meminta banyak data, PPID dapat memilah informasi yang paling relevan sesuai kebutuhan,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa sengketa informasi bukanlah aib bagi badan publik, melainkan bagian dari proses layanan informasi.

    Data pribadi

    Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengingatkan puskesmas untuk memperhatikan aspek perlindungan data pribadi, terutama terkait rekam medis sebagai dokumen yang dikecualikan.

    Sesi selanjutnya, Luqman sebagai tim penilai memberikan apresiasi kepada Puskesmas Matraman yang telah memiliki tanda centang biru pada akun media sosialnya, menandakan otoritas resmi badan publik.

    Namun demikian, ia menilai puskesmas perlu menambah fasilitas seperti “linktree” untuk memudahkan akses informasi, termasuk layanan PPID, pusat layanan (hotline) dan kanal pelayanan publik lainnya.

    Linktree adalah alat digital yang berfungsi sebagai “pohon tautan” atau halaman arahan (landing page) yang dikustomisasi secara ringkas sehingga memungkinkan pengguna dapat menampung banyak tautan (links) dalam satu URL tunggal yang mudah dibagikan.

    Luqman juga mendorong pemanfaatan platform Instagram dan TikTok sebagai kanal sosialisasi keterbukaan informasi, mengingat jumlah pengikutnya yang besar dan efektif untuk menjangkau masyarakat.

    Luqman juga mengingatkan pentingnya ketersediaan ruang PPID yang representatif di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil), lengkap dengan SOP dan publikasi resmi PPID.

    Berikut sejumlah peserta presentasi E-Monev Badan Publik Tahun 2025 yakni Kelurahan Tengah, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kelurahan Tugu Selatan, Kelurahan Utan Panjang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Kelapa Gading dan Sudin Dukcapil Jakarta Pusat serta Sudin Kesehatan Kota Jakarta Timur.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana usai terjadinya bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    “Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Tito usai meninjau lokasi bencana di Kabupaten Cilacap. Dalam kunjungannya, Tito menemui para korban terdampak serta memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian.

    Ia juga meminta seluruh unsur tim evakuasi yang terdiri dari unsur Basarnas, BNPB, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan relawan, untuk bekerja solid dan cepat, guna mengurangi kegelisahan keluarga korban.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk memperkuat koordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana, terlebih intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi.

    “Curah hujan tinggi berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong, dampaknya minim. Tapi, jika menimpa permukiman, bisa menimbulkan korban. Karena itu, pemda harus inventarisasi titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya.

    Tito juga mempersilakan pemda merelokasi warga dari wilayah rawan bencana, serta memanfaatkan dana belanja tidak terduga jika menghadapi keterbatasan anggaran.

    Pada kesempatan terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kedatangan Mendagri Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi longsor di Desa Cibeunying.

    Menurutnya, kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian dalam menghadapi bencana.

    “Kehadiran Pak Mendagri Tito Karnavian ke lokasi longsor sangat berarti bagi kami. Beliau meninjau dapur umum, memberikan arahan atas langkah-langkah yang telah dilakukan, dan memimpin langsung apel kesiapsiagaan serta pencarian korban. Ini memberi semangat besar bagi kami,” kata Syamsul.

    Selain meninjau dapur umum dan tim SAR, Tito juga mengingatkan bahwa longsor di Cibeunying harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah daerah (pemda) lain dalam memitigasi potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang meningkat beberapa waktu terakhir.

    “Mendagri menyampaikan ini menjadi pembelajaran bersama agar lebih siap siaga, apalagi jika sudah ada peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) terkait potensi bencana alam,” ujar Syamsul.

    Bupati menambahkan, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan kesiapannya mendukung rencana Pemkab Cilacap untuk merelokasi warga selamat ke Desa Jenang, sekitar 2 kilometer dari titik longsor.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait kemungkinan program perumahan bagi warga relokasi.

    “Lahan seluas 3,9 hektare telah siap. Prosesnya melalui tahapan. Kepala daerah menetapkan jumlah warga yang direlokasi, kemudian diusulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk hunian sementara, baru setelah itu hunian tetap,” jelas Syamsul.

    Sementara itu, pencarian korban longsor Cibeunying resmi diperpanjang tiga hari setelah tim SAR gabungan dan keluarga korban sepakat melanjutkan operasi.

    “Keluarga berharap operasi dilanjutkan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” kata Kepala Kantor SAR Cilacap, Muhammad Abdullah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.