Author: Antaranews.com

Pemkot Jaktim gencarkan cek kesehatan gratis bagi kader dasawisma

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menggencarkan cek kesehatan gratis (CKG) bagi kader dasawisma di wilayah setempat.

“Cek kesehatan gratis, sebagaimana dari Kementerian Kesehatan, dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kader dasawisma,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Herwin Mifenddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Salah satunya, seperti di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 150 peserta dari kader dasawisma, aparatur sipil negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) memanfaatkan layanan CKG yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Kramat Jati.

Layanan CKG yang digelar dalam rangka menyambut Hari Ibu dengan tema ‘Karena Ibu Begitu Berharga’ itu melibatkan 11 tenaga kesehatan.

Camat Kramat Jati Kamal Alatas mengatakan layanan CKG yang diikuti 150 orang peserta itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen masyarakat.

“Kegiatan ini hasil kolaborasi dengan Puskesmas Kramat Jati. Antusiasme peserta sangat tinggi. Mereka sudah berkumpul sejak pagi,” ujar Kamal.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Inda Mutiara menjelaskan kader dasawisma merupakan garda terdepan dalam sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus menjadi contoh gerakan untuk program CKG.

“Kita kerahkan 11 tenaga kesehatan untuk kegiatan CKG ini. Tentunya, ini untuk mendukung program baik dan mengedepankan kesehatan,” tutur Inda.

Dia menuturkan jika dari hasil CKG itu ditemukan penyakit, maka peserta langsung diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas Kecamatan Kramat Jati.

“Jadi, langsung kami arahkan ke puskesmas agar penyakit yang diderita dapat segera terobati,” ucap Inda.

Dalam kegiatan CKG tersebut, para peserta menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan, antara lain gula darah, kolesterol dan asam urat, serta pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai CKG di sekolah di Jakarta pada tahun ajaran baru 2025, yang diawali di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Cipayung, pada 9 Juli 2025.

Kemudian, kegiatan itu dilanjutkan di Sekolah Rakyat Sentra Mulya Jaya, Cipayung, serta Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Margaguna, Cilandak, pada 14 Juli 2025.

Pemeriksaan itu dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh orang tua/wali murid/pelajar dan pemeriksaan pada hari H sesuai jenjang dan usia murid.

Untuk Jenjang SD/sederajat (7-12 tahun), pemeriksaannya meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, tuberkulosis serta diabetes melitus.

Selain itu, terkait merokok, kebugaran (kelas 4-6), hepatitis B, kesehatan reproduksi dan riwayat imunisasi (kelas 1).

Untuk jenjang SMP/sederajat (13-15 tahun), pemeriksaannya meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, tuberkulosis, diabetes melitus, merokok dan kebugaran.

Kemudian, terkait hepatitis B dan C, kesehatan reproduksi, skrining anemia dan talasemia (kelas 7 dan 9) serta riwayat imunisasi (kelas 9).

Sementara untuk jenjang SMA/sederajat (16-17 tahun), pemeriksaannya meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, tuberkulosis, diabetes melitus, merokok dan kebugaran, serta terkait hepatitis B dan C, kesehatan reproduksi, skrining anemia dan talasemia (kelas 10 dan 12).

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 12:53
17 terdakwa kasus Prada Lucky dituntut penjara disertai pemecatan

Kupang, NTT (ANTARA) – Sebanyak 17 orang terdakwa kasus penganiayaan hingga menewaskan Prada Lucky Namo, dituntut hukuman 9 dan 6 tahun penjara disertai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Tuntutan tersebut dibacakan Oditur Militer pada sidang lanjutan kasus Prada Lucky dengan agenda pembacaan tuntutan atas perkara 41-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan 17 orang terdakwa, di Pengadilan Militer III-15 Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/12/2025).

Oditur Militer, Letkol Chk Yusdiharto, lebih dulu membacakan berkas penuntutan, kemudian dilanjutkan pembacaannya oleh oditur lainnya masing-masing Letkol Chk Alex Pandjaitan dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

Sebanyak 17 orang terdakwa itu yakni
1. Sertu Thomas Desamberis Awi
2. Sertu Andre Mahoklory
3. Pratu Poncianus Allan Dadi
4. Pratu Abner Yeterson Nubatonis
5. Sertu Rivaldo De Alexando Kase
6. Pratu Imanuel Nimrot Laubora
7. Pratu Dervinti Arjuna Putra Bessie
8. Letda Inf. Made Juni Arta Dana
9. Pratu Rofinus Sale
10. Pratu Emanuel Joko Huki
11. Pratu Ariyanto Asa
12. Pratu Jamal Bantal
13. Pratu Yohanes Viani Ili
14. Serda Mario Paskalis Gomang
15. Pratu Firdaus
16. Letda Inf. Achmad Thariq Al Qindi Singajuru, S.Tr. (Han)
17. Pratu Yulianus Rivaldy Ola Baga

Dari 17 orang terdakwa itu, dua orang diantaranya yakni Letda Inf. Made Juni Arta Dana dan Letda Inf. Achmad Thariq Al Qindi Singajuru S.Tr. (Han), keduanya merupakan komandan peleton, dituntut 9 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Sedangkan 15 terdakwa lainnya dituntut 6 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Oditur militer merujuk pada Pasal 131 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang mengatur tentang penganiayaan oleh militer terhadap bawahan, dan dari fakta-fakta persidangan baik keterangan terdakwa, saksi, ahli dan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana dan memenuhi unsur.

Oditur juga menyertakan pidana tambahan restitusi militer yang merujuk pada kewajiban pelaku tindak pidana militer untuk memberikan ganti rugi langsung kepada korban, masing-masing terdakwa diwajibkan membayar Rp32 juta lebih sehingga totalnya mencapai Rp544 juta lebih.

Terhadap tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Mayor Chk Subiyanto, menanyakan kembali kepada para terdakwa guna memperjelas, dan para terdakwa diminta menyebut kembali tuntutan yang disampaikan Oditur Militer.

“Para terdakwa tahu tuntutannya? yakni dengan sengaja melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian?,” tanya Mayor Subiyanto kepada para terdakwa yang kemudian dijawab para terdakwa secara bergiliran sesuai tuntutan tersebut.

Setelah urung rembuk antara Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, disepakati sidang lanjutan perkara tersebut diagendakan Rabu (17/12) dengan agenda penyampaian pembelaan oleh PH terdakwa, termasuk menanggapi pidana tambahan restitusi.

Dalam persidangan tersebut, Mayor Subiyanto didampingi dua orang anggota majelis hakim yakni Kapten Chk Denis C. Napitupulu, dan Kapten Chk Zainal Arifin A. Yulianto.

Sedangkan PH terdakwa yakni Mayor Chk Gatot Subur, dan Letda Chk Benny Suhendra Las Baun.

Perkara dugaan penganiayaan berat yang berujung tewasnya Prada Lucky Namo itu melibatkan 22 orang terdakwa yang dikemas dalam tiga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yakni BAP seorang terdakwa (Danki A), BAP 17 orang terdakwa, dan BAP empat orang terdakwa.

Perkara Nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Danki A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal, perkara Nomor 41-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan 17 orang terdakwa, dan perkara Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan empat terdakwa yakni Sertu Thomas Desamberis Awi, Sertu Andre Mahoklory, Pratu Poncianus Allan Dadi, dan Pratu Rofinus Sale.

Sidang lanjutan untuk perkara seorang dan empat orang terdakwa akan digelar pada Kamis (11/12) di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Prada Lucky dianiaya seniornya di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakanga Mere di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia sempat dirawat di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit hingga menghembuskan nafas terakhir pada 6 Agustus 2025.

Sedangkan pola pembinaan keras yang berujung korban tewas itu disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan seksual (LGBT) yang melibatkan Prada Lucky dan Prada Richard, namun belum didukung bukti otentik.

Pewarta: Anwar Maga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 12:49
Komisi XI sebut kebijakan bea keluar emas perkuat industri nasional

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai kebijakan bea keluar emas dapat memperkuat struktur industri nasional dan memastikan hilirisasi berjalan terarah.

Kebijakan tersebut, menurut dia, mempertegas sikap Indonesia untuk tidak boleh lagi mengekspor emas mentah atau setengah jadi tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik.

“Kita harus memastikan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi emas adalah agenda jangka panjang untuk memperkuat sektor industri dan keuangan nasional,” kata dia, dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bea keluar akan mendorong pelaku usaha memindahkan proses pemurnian dan pengolahan ke dalam negeri.

Dengan disinsentif atas ekspor setengah jadi, rantai nilai emas diharapkan semakin terintegrasi, dari pertambangan hingga produksi emas batangan dan perhiasan berstandar internasional.

Dia melanjutkan, Integrasi ini penting untuk meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar global yang selama ini dikuasai negara pemurni.

Legislator dari Partai Golkar itu juga menekankan bahwa hilirisasi emas harus sejalan dengan pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas.

Ia menilai pembentukan bank emas menjadi elemen kunci untuk meningkatkan likuiditas pasar domestik dan memperkuat cadangan devisa.

“Emas memiliki fungsi ganda sebagai komoditas dan instrumen keuangan. Dengan menjaga pasokan emas di dalam negeri, ruang penguatan pasar keuangan akan semakin luas,” ujarnya.

Sementara dari sisi regulasi, dia meminta pemerintah memastikan aturan teknis bea keluar disusun jelas, konsisten, dan berbasis tata kelola yang akuntabel. Kepastian regulasi, menurutnya, menjadi syarat bagi pelaku industri untuk menambah kapasitas pemurnian dan berinvestasi dalam fasilitas pengolahan.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat atas perdagangan emas. Ia menyebut potensi penyimpangan, mulai dari under-invoicing manipulasi kadar, hingga penyelundupan, harus dicegah agar kebijakan tetap efektif.

“Pengawasan yang terukur dan berbasis data adalah syarat mutlak. Kelemahan pengawasan akan langsung menggerus manfaat kebijakan,” tegasnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 12:46
Pramono ungkap alasan pakai jersey Persija saat tinjau kebakaran ruko

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan ia mengenakan jersey Persija saat meninjau kebakaran rumah toko (Ruko) Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/10).

Sebelum meninjau lokasi kebakaran itu, Pramono sedang menghadiri acara di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

“Saya lari-lari karena lagi acara match day dengan para duta besar dan Kementerian Luar Negeri, masih main sebagai pemain Persija, ada berita itu, saya langsung menuju ke tempat kebakaran,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.

Bahkan, dia mengaku tidak mengendarai mobil saat mengunjungi lokasi kebakaran itu karena lalu lintas yang sangat padat.

Terburu-buru, Pramono akhirnya memutuskan untuk menumpang dengan motor patroli pengawalan (patwal) agar segera sampai ke lokasi kejadian.

Setelah meninjau lokasi kebakaran, dia memberikan bantuan biaya perawatan kepada korban luka-luka dan biaya pemakaman bagi korban meninggal.

Dia mengungkapkan bantuan tersebut diberikan karena sebagai pemimpin Jakarta, ia merasa perlu bertanggung jawab dan hadir untuk seluruh masyarakat.

“Ya, apapun, saya ini kan merupakan karakter kepemimpinan yang saya pimpin di Jakarta. Jadi kalau ada kejadian, seperti di SMA yang pada waktu itu, maupun kemarin di kebakaran, ya, kalau memang masih bisa bertanggung jawab, ya, kami upayakan,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan kebakaran yang melanda Ruko Terra Drone di Kemayoran itu disebabkan baterai yang berada di lantai satu bangunan tersebut terbakar.

“Pada sekitar pukul 12.30 WIB memang ada baterai di lantai 1 yang terbakar,” tutur Susatyo.

Menurut dia, sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api yang membakar baterai itu, namun nahas, api kemudian menyebar dengan cepat karena lantai satu itu merupakan salah satu gudang penyimpanan.

Saat kejadian itu berlangsung, kata dia, karyawan rata-rata sedang beristirahat di lantai 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga mereka terjebak api yang berkobar di lantai dasar.

“Karyawan pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada di luar, sebagian lagi itu sedang istirahat di lantai 2, 3, sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6,” terang Susatyo.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 12:42
Ratusan perwakilan ormas ikuti apel Jaga Jakarta di Polres Jakbar

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 200 orang perwakilan organisasi masyarakat (ormas) mengikuti apel Jaga Jakarta di Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu.

Ormas tersebut, di antaranya Citra Bhayangkara, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila dan sejumlah ormas lainnya.

“Tujuan pelaksanaan apel siaga ini selain untuk silaturahmi juga untuk saling kenal di antara kita, dalam rangka meningkatkan kerja sama dan sama-sama bekerja dalam Jaga Jakarta,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu.

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari ormas, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas), hingga komunitas lainnya untuk bersama-sama meningkatkan soliditas internal dan antarorganisasi.

“Jauhi provokasi, ujaran kebencian, serta tindakan intoleransi yang bisa memecah belah,” imbau Twedi.

Lebih lanjut, dia juga meminta agar seluruh masyarakat membantu Polri dengan memberikan informasi yang akurat terkait perkembangan situasi di lingkungan masing-masing.

“Mari bersama-sama kita jaga Jakarta dan pastikan tetap aman, tenteram, dan kondusif,” pungkas Twedi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 12:29
Sudin KPKP Jakbar sterilisasi 200 kucing jantan lokal di Kebon Jeruk

Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat (Jakbar) melakukan sterilisasi terhadap 200 ekor kucing jantan lokal di Aula Kantor Camat Kebon Jeruk, Rabu.

Kegiatan sterilisasi itu bertujuan mengendalikan populasi hewan penular rabies (HPR), salah satunya kucing.

“Kuota kami hanya 100 ekor, tetapi pendaftarnya mencapai 200 ekor. Bahkan setelah link ditutup, banyak warga yang masih menghubungi dan meminta untuk tetap didaftarkan,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan Kebon Jeruk Sri Harini di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Camat Kebon Jeruk Agus Mulyadi mengapresiasi program sterilisasi untuk kucing lokal milik warga tersebut.

Menurut dia, program itu dapat mengendalikan populasi kucing lokal di wilayah setempat.

“Alhamdulillah, dua hari kemarin pendaftaran dibuka, kita langsung sosialisasi ke warga dan responsnya sangat antusias. Kuota yang ditargetkan bahkan melampaui target dari KPKP,” ungkap Agus.

Dia pun berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin mengingat manfaatnya yang besar bagi masyarakat, khususnya pecinta kucing.

“Kita berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan. Saya yakin dan percaya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat yang pecinta kucing,” imbuh Agus.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 12:22
TNI AL bangun jembatan darurat dan distribusikan logistik di Sumbar

im Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodaeral II, diterjunkan ke lokasi bencana dengan fokus memulihkan akses vital bagi masyarakat yang terputus akibat bencana alam

Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AL melalui Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II Padang membangun jembatan darurat sambil mendistribusikan bantuan logistik untuk korban bencana banjir bandang di Nagari V Jorong, Sumatera Barat (Sumbar) pada Selasa (9/12).

Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, dijelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membuka jalur akses darat agar logistik bisa sampai ke lokasi.

“Tim Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodaeral II, diterjunkan ke lokasi bencana dengan fokus memulihkan akses vital bagi masyarakat yang terputus akibat bencana alam,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Tunggul mengatakan, personel satgas yang kerahkan merupakan para prajurit dari prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) II Padang.

Dalam siaran pers tersebut, Komandan Tim Satgas Lettu Mar Khaelani Alfian, proses pembangunan jembatan sementara berjalan dengan aman.

Jembatan beralaskan kayu itu pun berfungsi dan langsung digunakan petugas untuk membawa bantuan logistik ke lokasi bencana.

“Dengan jembatan ini, personel bisa membuka jalur serta melaksanakan distribusi logistik bantuan bagi masyarakat ke kantor Walinagari Tiku V Jorong,” kata Khaelani.

Dia memastikan dengan terbukanya akses, personel akan semakin intens dalam mengirimkan bantuan logistik ke wilayah Nagari V.

Dengan upaya tersebut, Khaelani berharap proses pemulihan pascabencana di wilayah Padang bisa berjalan maksimal.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 11:34
Komisi V minta BMKG optimalkan peringatan dini bencana hingga ke desa

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengoptimalkan penyampaian peringatan dini bencana agar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk hingga ke pelosok desa.

Lasarus, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, menilai informasi mengenai potensi siklon maupun cuaca ekstrem belakangan ini belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan internet.

“Saya melihat ada semacam missed. Kalau saja masyarakat di sana tahu bahwa akan ada
siklon … Lewat konferensi pers, undang seluruh televisi bahwa akan terjadi seperti ini di sini, itu akan lebih cepat sampai ke masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, BMKG tidak bisa bergantung pada penyebaran informasi melalui laman web atau media sosial semata. Sebab, daerah-daerah tertentu masih memiliki keterbatasan jaringan sehingga masyarakat sulit mengakses informasi digital.

“Kalau di kampung-kampung, berharap orang buka web, orang lihat media sosial, pegang handphone saja, tidak. Belum tentu ada sinyal, itu masalah, tapi televisi hampir semua daerah sekarang bisa mengakses,” katanya.

Ia mengatakan negara telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG. Namun, dia menilai mahalnya investasi menjadi tidak berarti apabila informasi yang dihasilkan tidak sampai ke masyarakat.

“Kita beli seluruh peralatan yang diperlukan. Semua yang BMKG minta kita kasih selama ini. Perlu berapa untuk perawatan, kita kasih uangnya, tapi informasi yang didapat tidak sampai ke masyarakat,” ucapnya.

Lasarus menekankan, penyampaian informasi cuaca adalah aspek krusial yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengingatkan BMKG untuk melakukan pembenahan serius.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 10:14
Atasi persoalan, DPR ajak masyarakat beri masukan revisi UU Kehutanan

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan masukan terkait revisi Undang-Undang Kehutanan guna mengatasi berbagai persoalan yang membayangi tata kelola hutan di Indonesia.

“Komisi IV sudah membentuk Panja Revisi UU Kehutanan. Kami mengundang kampus, LSM, Walhi, Greenpeace, semua pihak yang peduli. Ini penting untuk masa depan pengelolaan hutan kita,” kata Robert dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan berbagai kerusakan lingkungan, termasuk maraknya kayu hanyut saat banjir di wilayah utara Sumatera, merupakan indikator nyata dari ketidakberesan pengelolaan hutan.

Menurut Robert, masalah paling mendasar terlihat dari tata kelola penebangan dan pemanfaatan kayu oleh berbagai jenis perusahaan. Penanganan kayu hasil hutan berbeda-beda antara perusahaan hutan tanaman industri (HTI), hak pengusahaan hutan (HPH), dan perusahaan sawit.

Ia menjelaskan pada perusahaan sawit, pembukaan lahan dilakukan secara total tanpa tebang pilih. Kayu-kayu besar dijual karena bernilai tinggi, sementara batang kecil dan cabang ditumpuk di tepi areal dan akhirnya hanyut saat banjir.

“Yang paling parah itu sawit. Mereka tebang habis, sampai akarnya dicabut. Banyak yang membuat IPK (izin pemanfaatan kayu) untuk mengakali aturan, supaya kayu yang masih bermanfaat bisa dijual kembali,” tuturnya.

Kondisi serupa, sambung Robert, terjadi pada kawasan HTI. Ia menyebut kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama melimpahnya kayu hanyut dalam peristiwa banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Namun, dia menilai persoalan terbesar bukan semata kayu hanyut, melainkan tidak adanya praktik reboisasi oleh pemegang izin HPH maupun perusahaan yang mengelola kawasan hutan lainnya.

Dia lanjut mengatakan bahwa pada era Orde Baru, dana jaminan reboisasi (DJR) menjadi instrumen utama untuk menanam kembali pohon. Dana tersebut dikelola di Kementerian Kehutanan dan daerah.

Akan tetapi, sejak reformasi dan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2014, dana reboisasi dialihkan ke Kementerian Keuangan. Dana tersebut, menurut Robert, tidak lagi digunakan untuk penanaman kembali hutan.

“Coba cari perusahaan HPH yang betul-betul lakukan reboisasi, tidak ada,” katanya.

Hal serupa juga dipandang terjadi pada dana provisi sumber daya hutan (PSDH). Robert menyebut kondisi ini sebagai “masalah besar” karena tata kelolanya belum maksimal sehingga harus diperbaiki dalam revisi UU Kehutanan.

Di samping itu, dia juga menyinggung dampak tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, perubahan status kawasan hutan kini tidak lagi melibatkan tim terpadu (Timdu) yang beranggotakan 19 instansi bersama Komisi IV DPR.

Ia mengatakan tidak sedikit daerah menurunkan status hutan langsung menjadi area penggunaan lain (APL) sehingga kepala daerah memiliki kewenangan besar mengeluarkan izin penguasaan hak atas tanah (PHAT) dan IPK tanpa mekanisme amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang memadai.

Kondisi demikian, kata dia, berkontribusi besar pada kerusakan hutan karena mekanisme kontrol dan kajian lingkungan menjadi lemah.

Robert turut menyoroti kebijakan larangan ekspor kayu log yang sudah berlaku sejak 1990-an. Hilirisasi yang seharusnya menjadi tujuan utama justru tidak berjalan.

Dia mendorong agar revisi UU Kehutanan harus memperbaiki berbagai kesalahan aturan yang menyebabkan kehancuran hutan selama ini. Salah satu poin pentingnya, kata dia, yaitu pengembalian pengelolaan dana reboisasi ke Kementerian Kehutanan, dengan pembagian komposisi anggaran yang jelas antara pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Seperti di Papua, dapil saya, itu sudah jelas pengaturan dana reboisasi itu 60 persen yang berasal dari dana bagi hasil, tapi daerah lain kan belum. Ini harus diperbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan solusi persoalan kehutanan bukan dengan saling menyalahkan, melainkan mencari perbaikan menyeluruh berbasis masukan dari seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 09:31
TNI bangun posko di Rembele guna percepat distribusi logistik ke Aceh

Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AU memastikan logistik untuk korban banjir sudah bisa diantar dari Bandara Rembele yang berada di Kabupaten Bener, Meriah, Aceh menuju lokasi bencana di kawasan Aceh Tengah.

Bandara tersebut sudah bisa sebagai tempat pengumpulan logistik setelah sebelumnya belum terbangun posko di sana.

Kepala Sub Dinas Penerangan Umum Dinas Penerangan TNI AU (Kasubdis Penum Dispenau) Kolonel (Pnb) Didik Setyo Nugroho saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu mengatakan, bandara tersebut awalnya mulai dibuka pada Minggu (7/12).

“Kita kirim pasukan hari Minggu ke Bandara Rembele membuat posko untuk membantu atau mempersingkat jarak atau efektivitas bantuan ke Aceh Tengah,” kata Didik.

Lokasi itu dipilih lantaran lebih dekat dengan beberapa wilayah Aceh Tengah yang masih terisolir.

Setelah posko dibuka, TNI AU mulai mengirimkan pesawat angkutnya seperti Hercules dan CN ke Bandara Rembele, Senin (8/12).

Pesawat angkut itu mulai menempatkan logistik di bandara untuk selanjutnya didistribusikan dengan helikopter ke daerah terdampak bencana di Aceh Tengah.

“Sudah kita siapkan dua helikopter Caracal, kemudian satu heli dari Kementerian Pertahanan, kemudian satu heli dari Angkatan Delta MI 17 untuk mendiskusikan bantuan-bantuan tadi yang sudah di Rembele,” jelas Didik.

Didik melanjutkan, pendistribusian logistik dari Bandara Rembele baru berlangsung kemarin, Selasa (9/12). Dengan adanya posko ini, Didik meyakini pendistribusian logistik akan lebih cepat.

“Jadi lebih efektif dari pada kita selama ini mengantar dari Lanud Soewondo (Medan) menuju ke Aceh Tengah maupun dari Padang ke Aceh Tengah, jaraknya lebih jauh,” jelas Didik.

Didik memastikan proses pendistribusian logistik dari Bandara Rembele akan terus berlangsung hingga situasi di wilayah bencana kondusif

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 08:18