Author: Antaranews.com

TNI kerahkan pesawat angkut bawa 1,2 ton logistik ke Sibolga

Jakarta (ANTARA) – TNI AL kembali mengerahkan pesawat angkutnya yakni jenis Cassa NC 212-200 Aviocar untuk mengangkut 1,2 ton logistik kebutuhan korban banjir dari Kota Medan menuju Sibolga, Sumatra Utara, Rabu.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, pengerahan ini menjadi bukti keterlibatan seluruh unsur alutsista TNI AL dalam membantu korban bencana.

“Penyaluran bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 1,2 ton sembako untuk memastikan masyarakat di Sibolga menerima pasokan kebutuhan pokok yang memadai,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan, logistik tersebut nantinya akan ditempatkan di posko yang ada di bandara terdekat dari lokasi bencana.

Dari titik bencana, logistik akan dikirim menuju desa-desa terdampak banjir menggunakan helikopter.

TNI AL sendiri sejak awal telah mengerahkan helikopter Panther untuk mengantar logistik ke beberapa wilayah yang masih terisolir karena bencana.

Tidak hanya unsur udara saja, Tunggul memastikan alutsista laut seperti KRI angkut, tanker dan rumah sakit juga akan terus dikerahkan demi membantu korban bencana.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan proses pemulihan pasca bencana bisa dilakukan dengan cepat dan maksimal

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/12/2025 08:44
KSAD resmikan 37 titik air baru di Papua

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Rabu (10/22), meresmikan 37 titik air baru yang dibangun TNI AD di Papua.

Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa peresmian itu dilakukan guna mempertegas keseriusan TNI AD dalam menyediakan air bersih untuk warga.

Maruli dalam sambutan di acara peresmian mengatakan air bersih menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi.

Dengan adanya air bersih, diharapkan seluruh aspek yang ada di wilayah tersebut bisa meningkat dari mulai perekonomian, pendidikan hingga kualitas kesehatan masyarakat.

“Selama saya menjabat, sudah 400 titik sumber air bersih di wilayah Papua. Presiden sangat antusias dengan program air bersih ini, dan menyampaikan bahwa Papua merupakan salah satu prioritas,” kata Maruli dalam sambutannya di lokasi acara di Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Di saat yang sama, Maruli juga meresmikan sejumlah rumah yang dibangun untuk warga setempat.

Bantuan ini diberikan agar masyarakat Papua bisa mendapatkan hunian layak sekaligus pasokan air bersih yang baik.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua bisa semakin meningkat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/12/2025 08:06
Bahlil: Partai Golkar galang donasi Rp3 miliar untuk Sumatera

Tidak hanya soal bencana, bimtek ini juga memberikan pembekalan kepada kader Golkar yang menduduki kursi DPRD untuk menyusun berbagai kebijakan partai yang menyentuh rakyat secara langsung

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana di Pulau Sumatera.

Bahlil menyebut dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

“Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” kata Bahli di Jakarta, Rabu malam.

Hal itu disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.

Bahlil mengatakan salah satu materi yang disampaikan dalam bimtek tersebut adalah soal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh legislator Golkar saat terjadi bencana.

Tidak hanya soal bencana, kata Bahlil, bimtek ini juga memberikan pembekalan kepada kader Golkar yang menduduki kursi DPRD untuk menyusun berbagai kebijakan partai yang menyentuh rakyat secara langsung.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan pentingnya langkah pencegahan terkait bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Bahlil meminta kepada seluruh kader, khususnya di daerah untuk aktif dan mengetahui langkah mitigasi bencana di daerahnya masing-masing.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara pada 3 Desember 2025.

Pada pengiriman tahap kedua ini, Golkar mengirim 7 Ton beras, 2 Ton gula pasir, 3 ton minyak goreng, ribuan kaleng sarden, dan mi instan, untuk memenuhi kebutuhan warga di titik-titik banjir. Seluruh bantuan dikirim secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan akses jalan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/12/2025 06:18
DPR: Tingkatkan porsi dana bagi hasil migas bagi daerah penghasil

kontribusi daerah penghasil migas terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara sangat signifikan, namun di saat yang sama justru banyak wilayah penghasil migas yang masih menghadapi ketertinggalan pembangunan, khususnya pada infrastruktur dasar se

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menegaskan pentingnya meningkatkan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) migas bagi daerah penghasil dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan.

Alfons menambahkan, penguatan DBH migas juga akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan belanja produktif daerah, penguatan ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka panjang, hal itu penting untuk menyiapkan daerah penghasil migas menghadapi tantangan transisi energi dan diversifikasi ekonomi pasca-sumber daya alam.

“Kalau kita ingin transisi energi yang adil dan pembangunan yang inklusif, daerah penghasil tidak boleh ditinggalkan. DBH migas harus menjadi instrumen utama untuk memperkecil kesenjangan, bukan malah dikurangi,” kata Alfons dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia meminta pemerintah tidak melakukan pemotongan DBH migas, mengingat mekanisme tersebut merupakan bagian dari desain desentralisasi fiskal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

Menurut Alfons, kontribusi daerah penghasil migas terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara sangat signifikan, namun di saat yang sama justru banyak wilayah penghasil migas yang masih menghadapi ketertinggalan pembangunan, khususnya pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan sosial.

Ia mencontohkan sejumlah wilayah penghasil migas seperti Papua Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan beberapa daerah lainnya, yang masih memiliki kantong-kantong kemiskinan yang lokasinya tidak jauh dari area operasi migas. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara aktivitas ekonomi skala besar dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Di banyak daerah penghasil migas, kita masih menemukan akses jalan yang terbatas, desa-desa yang belum teraliri listrik secara andal, serta kualitas layanan dasar yang belum memadai, meskipun aktivitas migas berlangsung di wilayah tersebut,” ujar Alfons.

Dalam konteks itu, Alfons menilai DBH migas memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah operasi.

Karena itu, kebijakan pemotongan DBH justru berpotensi memperlambat upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah penghasil.

Lebih jauh, Alfons mendorong agar DBH migas tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal antarwilayah.

Menurutnya, penguatan DBH akan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/12/2025 06:12
Putin tawarkan Prabowo, Rusia siap bantu RI kembangkan tenaga nuklir

Kami sangat gembira bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS, dan saat ini sedang berlangsung perundingan dengan Uni Ekonomi Eurasia untuk pembentukan zona perdagangan bebas

Jakarta (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang disampaikannya pada pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat.

Melanjutkan lawatan kenegaraannya dari Islamabad, Pakistan, Prabowo tiba di Moskow, Rusia untuk bertemu Presiden Putin untuk kedua kalinya sebagai Presiden, sejak kunjungan terakhir di St. Petersburg, Rusia, pada Juni 2025.

“Kami memiliki prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana seperti itu, dan kami selalu siap membantu,” kata Putin kepada Prabowo sebagaimana disaksikan dari tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Tak hanya soal nuklir, Putin mengungkapkan Rusia juga tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang industri hingga pertanian.

Hubungan kerja sama strategis tersebut terus diperdalam dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Kami juga memiliki banyak proyek menarik dalam bidang kerja sama industri serta di sektor pertanian,” ungkapnya.

Selain itu, Putin mengatakan Rusia dan Indonesia juga sepakat mempererat hubungan kerja sama di bidang pertahanan dan militer. Putin menegaskan hubungan kedua negara selama ini sangat erat.

Menurut Putin, Indonesia adalah mitra tradisional Rusia di sektor kerjasama teknis-militer. Kepala Negara juga mengungkapkan pakar di bidang militer dan pertahanan Indonesia banyak yang mengikuti pendidikan militer di Rusia.

“Kita secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kuat dalam bidang kerja sama teknis-militer. Indonesia adalah mitra tradisional kami di bidang ini,” kata Putin.

Putin menambahkan bahwa hubungan kementerian pertahanan kedua negara berkembang dengan baik, didukung pertukaran pendidikan dan pelatihan bagi para perwira Indonesia di berbagai lembaga militer Rusia.

“Para spesialis Indonesia secara rutin mengikuti pendidikan di universitas kami, termasuk universitas militer, dan kami siap memperluas kerja sama ini,” ungkapnya.

Tak hanya pertahanan, Putin juga mengungkapkan hubungan antar masyarakat dalam hal pariwisata terus meningkat. Menurut dia, pariwisata antara kedua negara berkembang pesat, didorong oleh penerbangan langsung serta kebijakan visa yang lebih mudah.

Putin kemudian menyambut status baru Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Ia menyebut langkah ini sebagai perubahan geopolitik penting bagi tatanan ekonomi global.

“Kami sangat gembira bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS, dan saat ini sedang berlangsung perundingan dengan Uni Ekonomi Eurasia untuk pembentukan zona perdagangan bebas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Putin juga menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang menimpa masyarakat Indonesia di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/12/2025 06:05
MenHAM dukung penguatan “mainstreaming human rights” bangun peradaban

Bagaimana mungkin kita leading di tingkat dunia, kalau pemimpin-pemimpin, tidak prominent dalam demokrasi, dan hak asasi manusia

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung penguatan mainstreaming human rights untuk membangun peradaban Indonesia maju 2045 mendatang berdasarkan cara berpikir kritis yang melindungi hak asasi setiap warga negara di Indonesia.

“Kalau hari ini, kita tidak mempersiapkan diri, tentu tidak ada akselerasi. Oleh karena itulah, Kementerian HAM membangun mainstreaming human rights,” ujarnya dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 di Jakarta, Rabu (10/12) malam.

Pigai pun menyoroti hal penting dari membangun mainstreaming human rights, yakni dapat meningkatkan kapasitas pembangunan HAM di seluruh perangkat kenegaraan secara berkelanjutan.

“Kita kan 5 tahun ini, bangun penguatan. Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang baik, kita pertahankan, maintance,” tuturnya.

Tidak hanya untuk memperkuat, Pigai berkomitmen membangun kemajuan lembaga negara melalui Kementerian HAM pada beberapa langkah ke depan, hingga di tingkat dunia.

“Setelah itu 5 tahun berikutnya, Akselerasi, sampai 2034. 5 tahun berikutnya lagi, kita mempengaruhi kawasan. Baru 5 tahun terakhir, kita leading di tingkat dunia (dewan HAM PBB, .red),” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan memimpin di tingkat dunia, kata Pigai, upaya memperkuat mainstreaming human rights bisa menjadi acuan untuk menghindari kepemimpinan yang tidak optimal dalam pembangunan HAM.

“Bagaimana mungkin kita leading di tingkat dunia, kalau pemimpin-pemimpin, tidak prominent dalam demokrasi, dan hak asasi manusia,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pigai menyampaikan upaya utama mewujudkan penguatan mainstreaming human rights bisa dilakukan dengan memperkokoh pemikiran epistemologi, onkologi, dan aksiologinya.

“Kita bangun, kita berkuat peradaban-peradaban, Berpikir tentang hak asasi manusia. Kita juga perkuat akselerasinya adalah untuk mempersiapkan agar tahun 2045, Indonesia memimpin dunia. Jangan takut-takut,” ucapnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/12/2025 05:55
BPJS Kesehatan kolaborasi enam negara di INAHAFF perketat anti-fraud

Dengan dilibatkannya enam negara dalam kegiatan INAHAFF ini, kita bisa saling berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah dalam membangun ekosistem pencegahan kecurangan yang berkelanjutan

Yogyakarta (ANTARA) – BPJS Kesehatan memperketat langkah anti-fraud JKN melalui kolaborasi dengan enam negara dalam “The First Indonesian Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2025” untuk memperkuat tata kelola, teknologi dan integritas layanan.

“Di era digitalisasi, ketika layanan kesehatan semakin maju dan pertukaran data berlangsung lebih cepat, upaya pencegahan dan deteksi fraud terus diperkuat agar sistem JKN tetap aman dan terpercaya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti pada kegiatan INAHAFF 2025 di Sleman, Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, penguatan tersebut dilakukan seiring meningkatnya jumlah kepesertaan dan pemanfaatan layanan JKN.

“BPJS Kesehatan menegaskan komitmen menjaga kualitas layanan agar manfaat program diterima peserta secara optimal,” katanya.

Kolaborasi internasional ini diwujudkan melalui kerja sama BPJS Kesehatan dengan ACFE Indonesian Chapter dan Steering Committee INAHAFF dalam INAHAFF 2025 yang melibatkan Mesir, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Jepang dan Yunani.

BPJS Kesehatan juga menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan enam negara mitra untuk pertukaran pengetahuan, penguatan SDM, pengembangan TI lanjutan termasuk AI, serta penguatan manajemen sistem anti-kecurangan.

Ghufron mengatakan, pelibatan enam negara di INAHAFF 2025 ditujukan untuk saling berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah memperkuat pencegahan kecurangan secara berkelanjutan.

“Dengan dilibatkannya enam negara dalam kegiatan INAHAFF ini, kita bisa saling berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah dalam membangun ekosistem pencegahan kecurangan yang berkelanjutan,” katanya.

Ia mengatakan, melalui momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk saling berdiskusi mengenai penguatan tata kelola, mekanisme pencegahan, pemanfaatan data dan teknologi, hingga harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum.

“BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta memperketat pengawasan. Transformasi digital juga diperkuat melalui pengembangan analitik berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola anomali dan potensi kecurangan lebih dini,” katanya.

Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan membangun kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat sistem anti kecurangan.

Mitra tersebut antara lain Kementerian Kesehatan RI, DJSN, KPK, BPKP, OJK, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta lembaga strategis lainnya. BPJS Kesehatan juga memperkuat whistleblowing system agar pelaporan indikasi pelanggaran lebih aman, mudah, dan terlindungi.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, sehingga layanan tetap aman dan peserta memperoleh manfaat secara optimal.

BPJS Kesehatan terus membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem anti kecurangan. Diantaranya menyusun kebijakan anti kecurangan JKN, membentuk unit khusus dalam struktur organisasi yang berfungsi mengembangkan dan mengoordinasikan langkah anti kecurangan, serta membentuk Tim Anti Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi.

“Membentuk Tim Anti Kecurangan JKN di semua jenjang organisasi dari tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Selain itu juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi Unit dan Duta BPJS Kesehatan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar mengatakan praktik kecurangan berpotensi menghambat pembangunan sistem kesehatan nasional.

Setiap tindakan kecurangan dalam JKN tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menghalangi upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Kita tidak boleh membiarkan setiap praktik kecurangan kian terjadi di tanah air. Saya tegaskan bahwa setiap iuran yang dibayarkan oleh peserta maupun pemerintah harus kembali dalam bentuk pelayanan yang berkualitas dan menjadi pondasi bagi pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Ia berharap forum INAHAFF dapat menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan sehingga lahir langkah-langkah nyata dalam membangun sistem anti kecurangan secara bersama-sama.

Dalam rangkaian INAHAFF, turut diberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2025, meliputi kategori tokoh inspiratif, tim pencegahan dan penanganan kecurangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dengan komitmen anti kecurangan terbaik.

Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik diberikan kepada Prof. Dr. dr. Hikmat Permana, SpPD, K-EMD dan Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.

Kategori Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota diraih oleh Tim PK JKN Kota Medan sebagai Terbaik 1, disusul Tim PK JKN Kabupaten Kuningan (Terbaik 2) dan Tim PK JKN Kabupaten Jember (Terbaik 3).

Kategori Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN Terbaik Tingkat Provinsi diraih oleh Tim PK JKN Provinsi Jawa Barat sebagai Terbaik 1, disusul Tim PK JKN Provinsi Bali (Terbaik 2) dan Tim PK JKN Provinsi Kalimantan Utara (Terbaik 3).

Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik diraih oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebagai Terbaik 1, disusul Pemerintah Kabupaten Kuningan (Terbaik 2) dan Pemerintah Kota Cirebon (Terbaik 3).

Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai Terbaik 1, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Terbaik 2) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Terbaik 3).

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 21:46
Komisi VI: Penghapusan utang KUR bentuk keberpihakan kepada rakyat

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana sebagai wujud nyata kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Keputusan penghapusan utang KUR adalah kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat. Ini memberikan nafas bagi para petani dan pelaku usaha mikro untuk bangkit, tanpa harus memikirkan beban utang yang mustahil dibayar saat mereka kehilangan segalanya,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia juga mengapresiasi mendalam atas kepemimpinan Presiden Prabowo yang menunjukkan respons cepat dan terukur dalam penanganan bencana di Sumatera, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar.

Menurutnya, instruksi Presiden untuk memprioritaskan perbaikan akses jalan, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi (sinyal) merupakan langkah krusial untuk memastikan wilayah terdampak tidak terisolasi dan layanan publik dapat segera beroperasi kembali juga menunjukkan kepedulian terhadap rakyat.

Kecepatan dalam penanganan ini dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan dan meringankan beban masyarakat.

Ia juga menyoroti betapa pentingnya aspek bantuan logistik dan keringanan beban finansial. Pemerintah, di bawah koordinasi lintas kementerian, telah memastikan distribusi cepat makanan, obat-obatan, dan tenda pengungsi.

Gerak cepat pemulihan infrastruktur didukung oleh pengerahan penuh sumber daya negara. Kementerian Pekerjaan Umum yang langsung memimpin perbaikan jalan dan jembatan yang terputus, dibantu oleh BUMN Karya seperti Hutama Karya dan Waskita.

Sementara itu, Kementerian ESDM dan PLN mengerahkan tim pemulihan untuk jaringan kelistrikan, dan BUMN telekomunikasi berupaya mengembalikan sinyal.

Kecepatan ini diperkuat dengan adanya koordinasi lintas kementerian dan pemantauan langsung dari pusat, termasuk permintaan laporan detail dari Kepala BNPB mengenai kebutuhan dana rehabilitasi.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menangani darurat, tetapi juga merencanakan pemulihan jangka panjang yang terstruktur dan terukur.

Upaya pemulihan listrik sempat menjadi tolok ukur kecepatan respons. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan kerja keras maksimal timnya, di mana pada Minggu (7/12) malam, dia melaporkan bahwa pasokan listrik di Aceh telah pulih hingga 93 persen.

Nurdin mengapresiasi totalitas tim di lapangan, seraya menyatakan bahwa laporan Menteri Bahlil tersebut mencerminkan optimisme dan harapan besar yang dipegang Pemerintah di tengah tantangan yang luar biasa.

Baginya, laporan tersebut adalah cerminan dari dedikasi tanpa lelah yang wajib dipuji, meskipun kondisi faktual di lapangan kerap kali sulit diprediksi dan di luar kendali manusia akibat dampak bencana.

Meskipun demikian, Nurdin menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi realitas di lapangan. Ia mencatat adanya informasi terkini pada Selasa (9/12), di mana PLN menyampaikan permohonan maaf dan mengoreksi data pemulihan, mengakui bahwa banyak warga yang listriknya belum menyala akibat kerusakan masif.

“Kami menghargai kerja keras PLN dan Menteri ESDM, namun kami juga meminta agar komitmen kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman yang berkepanjangan segera diwujudkan, sekaligus memastikan percepatan pembangunan kembali tower darurat dan jaringan tegangan rendah agar tujuan pemulihan 100 persen segera tercapai dan transparan,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 21:31
Legislator minta pemerintah pulihkan jaringan listrik di Sumatera

Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI dari Dapil Aceh Ruslan M Daud, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.

Ruslan menilai kondisi di lapangan masih jauh dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen pasokan/suplai listrik telah kembali normal.

“Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ujar Ruslan dalam keterangan yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut Ruslan, minimnya bantuan arus listrik tidak hanya dapat menghambat kehidupan masyarakat di sana melainkan juga menyulitkan proses evakuasi dan pemulihan pascabencana.

Dengan tidak adanya listrik, pelayanan publik, termasuk administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat beroperasi secara normal.

Tidak hanya itu, Ruslan menambahkan pemadaman listrik berkepanjangan juga dapat membuat banyak pompa air tidak beroperasi sehingga kawasan bencana sulit mendapatkan air bersih.

“Selain itu ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Dengan dorongan dari legislator ke pihak Kementerian ESDM, Ruslan berharap pemerintah mampu menyalurkan arus listrik dengan cepat dan maksimal ke seluruh wilayah terdampak bencana di Aceh.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 21:30
JK hingga jurnalis korban pengeroyokan terima Anugerah Dewan Pers 2025

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK dan jurnalis korban pengeroyokan Muhammad Rifki Juliana mendapatkan Anugerah Dewan Pers 2025 dalam acara penganugerahan yang digelar Dewan Pers di Balai Kota Jakarta, Rabu malam.

Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2025 Maha Eka Swasta mengatakan penganugerahan itu adalah bentuk penghargaan bagi tokoh dan insan pers yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan pers, kemanusiaan, dan profesionalisme jurnalistik di Indonesia.

“Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kerja-kerja jurnalistik, kemanusiaan, dan perdamaian adalah satu nafas yang sama, menjaga martabat manusia dan demokrasi di negeri ini,” kata Maha Eka.

Dia menjelaskan bahwa Rifki Juliana mendapatkan anugerah Penghargaan Wartawan Tangguh sebagai wartawan yang menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas jurnalistik, tetapi masih tetap setia dengan profesinya.

Kemudian, Jusuf Kalla yang menerima penganugerahan kedua, mendapatkan Penghargaan Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian.

Dia menjelaskan bahwa Dewan Pers melihat sikap hormat dan konsisten dari JK terhadap profesi wartawan serta kemerdekaan pers. JK juga dinilai juga menjunjung tinggi pentingnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peran Dewan Pers sebagai penyelesai sengketa pers.

Pandangan itu, kata dia, sangat sejalan dengan semangat menjaga kemerdekaan pers di era reformasi.

“Selama ini beliau (JK) dikenal juga sebagai tokoh perdamaian dan kemanusiaan. Hal tersebut bisa dilihat dari proses perdamaian di Aceh dan Poso,” kata dia.

Penganugerahan ketiga diberikan kepada almarhum Jakob Oetama yang mendapat Penghargaan Tokoh Pers. Menurut dia, Jakob Oetama adalah sosok jurnalis kawakan yang memperkenalkan filosofi jurnalisme bijak, hati-hati, dan humanis.

Menurut dia, Jakob menganggap pers bukan hanya sebagai penyampai fakta, tetapi juga penjaga nalar publik dan menempatkan integritas yang diiringi dengan empati.

“Bagi banyak wartawan yang menilainya bukan sekadar pemimpin, ia adalah guru serta teladan tentang bagaimana jurnalisme harus dijalankan: akurat, penuh kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab kepada publik,” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa proses pemilihan dilalui melalui musyawarah sembilan anggota Dewan Pers pada awal Oktober 2025 serta melalui rembuk bersama konstituen Dewan Pers. Dari proses itu, terpilih tiga figur yang dinilai paling layak menerima penghargaan pada malam ini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/12/2025 21:23