Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Polisi belum tetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan mobil MBG

    Polisi belum tetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan mobil MBG

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan mobil pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dan guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Kamis pagi.

    “Penyidik telah lakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pada malam ini status sudah naik ke penyidikan,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz di Jakarta, Kamis.

    Sejauh ini sudah 10 orang saksi yang diperiksa mulai dari terlapor, korban, pihak sekolah maupun saksi. Bahkan, pada Kamis malam ini penyidik masih “running” melakukan penyelidikan dan penyesuaian alat bukti, barang bukti dan keterangan dari saksi

    “Jika semua lengkap akan kami lakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka dalam kasus ini,” kata Erick.

    Hingga saat ini sopir mobil MBG itu masih berstatus terperiksa. Sopir ini tengah diperiksa secara mendalam dan statusnya masih saksi.

    “Jika alat bukti cukup akan ditetapkan tersangka. Saat ini kami kumpulkan alat bukti petunjuk dan barang bukti dan pemeriksaan saksi,” ujarnya.

    Dalam mengungkap kasus ini, tambah dia, pihaknya melibatkan instansi terkait dan kasus ini ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dengan Satuan Lalu Lintas karena kasus ini berdampak terhadap kendaraan dengan pengemudi.

    “Kami bekerja sama untuk menuntaskan kasus ini,” kata dia.

    Sebelumnya Kapolsek Cilincing, Jakarta Utara, AKP Bobi Subasri mengatakan pengemudi minibus, yakni pria berinisial AI yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Cilincing merupakan sopir pengganti yang ditugaskan untuk mengantarkan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut.

    “Sopir pria berinisial AI ini ditemani kernet MRR saat aksi tabrakan itu terjadi,” kata Bobi di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pria berinisial AI itu merupakan sopir pengganti karena sopir utama sedang sakit.

    “Pengemudi ini sudah dua kali membawa mobil untuk mengirimkan Makan Bergizi Gratis,” ujar Bobi.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR minta evaluasi kompetensi petugas distribusi MBG

    Komisi X DPR minta evaluasi kompetensi petugas distribusi MBG

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mengevaluasi kompetensi petugas distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) usai adanya insiden kendaraan pengangkut makanan MBG di SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara.

    Dia mengatakan bahwa program sebesar dan sepenting MBG itu tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik. Menurut dia, keselamatan anak-anak dan guru di lingkungan sekolah adalah prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan.

    “Insiden ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” kata Hetifah di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Dia mengharapkan siswa maupun guru yang menjadi korban, dapat segera ditangani dan segera sehat kembali.

    Dia pun meminta penyelidikan oleh penegak hukum dilakukan secara transparan dan tuntas untuk memperjelas dugaan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses distribusi.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah turun tangan membiayai kebutuhan terkait penanganan dan biaya rumah sakit. Namun pihak terkait yang bertanggung jawab perlu segera memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah manapun.

    Dia memastikan Komisi X DPR akan mengawal dan memantau seluruh proses ini dan mendorong perbaikan kebijakan yang diperlukan.

    “Setiap program pemerintah yang menyentuh langsung anak-anak Indonesia harus berjalan dengan standar keamanan tertinggi,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung penuh investigasi polisi untuk mengusut insiden mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Utara yang menabrak siswa dan guru di SD Negeri Kalibaru 01, Cilincing, pada Kamis sekitar pukul 06.38 WIB.

    Kepala BGN Dadan Hindayana dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut dan memastikan pihaknya menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang terluka.

    “Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian tragis yang menimpa para siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden ini menjadi evaluasi penting bagi kami, untuk itu kami mendukung investigasi polisi secara penuh. BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban,” kata Dadan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI perlu lakukan evaluasi untuk atasi kemacetan Jakarta 

    Pemprov DKI perlu lakukan evaluasi untuk atasi kemacetan Jakarta 

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru Sugiyanto berpendapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang belum teratasi.

    “Masyarakat tidak butuh kabar peringkat turun, tetapi butuh bukti nyata bahwa perjalanan makin cepat dan nyaman,” kata Sugiyanto di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, masyarakat Jakarta setiap hari menghadapi realitas pahit kemacetan yang tidak kunjung mereda, bahkan semakin membebani aktivitas dan produktivitas warga.

    Penurunan peringkat kemacetan Jakarta dalam rilis TomTom Traffic Index 2024, kata dia, bukanlah gambaran keberhasilan karena fakta di lapangan justru menunjukkan peningkatan waktu tempuh perjalanan.

    “Data TomTom menunjukkan waktu tempuh 10 kilometer kini mencapai 25 menit 31 detik atau naik dibanding 23 menit 20 detik pada 2023. Ini bukti bahwa kemacetan tambah parah, bukan membaik,” ujarnya.

    Perubahan metodologi TomTom dari persentase kemacetan menjadi waktu tempuh 10 kilometer sejak 2022 sering disalahpahami sebagai perbaikan situasi. Padahal, jika melihat angka waktu tempuh, tren menunjukkan perburukan mobilitas warga.

    Sugiyanto juga menyoroti INRIX 2024 Global Traffic Scorecard yang bahkan menempatkan Jakarta di peringkat ke-7 kota termacet di dunia, naik dari posisi 10 pada tahun sebelumnya. Pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 89 jam per tahun karena kemacetan.

    “Lembaga internasional seperti INRIX mencatat kecepatan rata-rata di pusat Jakarta hanya 20 km/jam. Ini bukti kuat bahwa kebijakan transportasi tidak berjalan efektif,” katanya.

    Ia menilai, salah satu akar masalah adalah lambannya implementasi kebijakan strategis seperti Electronic Road Pricing (ERP) yang hingga kini belum diterapkan meskipun telah dibahas bertahun-tahun.

    Sugiyanto berharap, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan perhatian serius terhadap data dan fakta kemacetan ini.

    “Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PKS sebut RUU BPIP perkuat Pancasila di tengah turbulensi dunia

    Fraksi PKS sebut RUU BPIP perkuat Pancasila di tengah turbulensi dunia

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP memperkuat Pancasila di tengah turbulensi dunia.

    Koordinator Badan Legislasi Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa penguatan Pancasila bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan urgensi kebangsaan yang harus dijawab negara di tengah situasi derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif menyebabkan nilai-nilai kebangsaan yang tergerus.

    “Identitas bangsa terancam oleh penetrasi budaya instan dominan yang tidak selaras dengan kepribadian Indonesia,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Secara eksternal, menurut ia, dunia terus diwarnai ketidakadilan, kekacauan, dan tragedi kemanusiaan. Dia menilai kondisi ini menuntut paradigma baru dalam menata hubungan antarbangsa.

    Ia mengingatkan bahwa Bung Karno pada 1960 telah mengajukan Pancasila sebagai pendekatan baru bagi tatanan dunia yang lebih adil ketika berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

    “Apa yang disampaikan Bung Karno lebih dari enam dekade lalu justru semakin relevan hari ini. Pancasila bukan hanya fondasi bangsa Indonesia, tetapi tawaran etika global untuk perdamaian dan keadilan,” katanya.

    Menurut Jazuli, PKS berharap Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang hidup, dipraktikkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui penguatan peran BPIP.

    “Pancasila harus menjadi kompas sekaligus benteng kebangsaan dari berbagai anasir ideologi destruktif yang dapat merusak persatuan dan masa depan bangsa. Pancasila juga harus menjadi dasar kebijakan negara dan inspirasi bagi lahirnya kemajuan kolektif bangsa,” katanya.

    Jazuli menegaskan bahwa revitalisasi Pancasila bukan hanya soal menjaga warisan sejarah, tetapi memastikan lima sila tersebut diwujudkan secara utuh dan menyeluruh dalam pembangunan nasional.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa Fraksi PKS juga memperjuangkan kepastian hukum bahwa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tetap menjadi referensi penting dalam RUU ini, dalam Ketentuan Mengingat.

    “Ini penting untuk menjaga konsistensi sejarah, ketertiban hukum, serta mengokohkan arah ideologi bangsa. Alhamdulillah, usulan Fraksi PKS diterima dan diakomodasi sebagai bagian integral dari RUU BPIP,” katanya.

    Ia juga menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal implementasi Pancasila agar tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar mewujud dalam perilaku, kebijakan, dan arah pembangunan nasional.

    “Semoga RUU ini menjadi momentum memperkokoh kebangsaan, memperkuat karakter bangsa, dan menuntun Indonesia menuju masa depan yang lebih bermartabat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri instruksikan kepala daerah perkuat Damkar di wilayahnya

    Mendagri instruksikan kepala daerah perkuat Damkar di wilayahnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah se-Indonesia untuk memperkuat Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat agar bisa melayani masyarakat dengan lebih optimal.

    Instruksi tersebut diperkuat dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 300.1.7/9757/SJ tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Indonesia tanggal 11 Desember 2025 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

    “Sesuai arahan Bapak Mendagri, surat edaran ini harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah, dalam rangka terus memperkuat kesiapsiagaan Satdamkarmat, memitigasi resiko bahaya kebakaran, dan juga menegaskan prioritas afirmasi anggarannya untuk mengoptimalisasikan tugas dan fungsi dan mutu sesuai standar pelayanan,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Safrizal menyampaikan bahwa SE ini terdiri dari tujuh poin langkah arahan kepada gubernur dan lima poin arahan terhadap bupati/wali kota.

    Langkah-langkah yang tertuang dalam SE ini ditujukan untuk mengakselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satdamkarmat secara optimal di seluruh Indonesia.

    Salah satu isi SE tersebut adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan dan penguatan kapasitas daerah benar-benar berpedoman pada Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) sebagai dokumen utama yang mewajibkan daerah memiliki standar pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan kebakaran yang terpadu.

    Adapun tujuh poin langkah untuk gubernur adalah:

    1. Mendorong penguatan kelembagaan penyelenggaraan urusan sub urusan kebakaran di tingkat Provinsi dengan membentuk Dinas Damkarmat secara mandiri minimal tipe C dan tidak digabung dinas lain.

    2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sera memprioritaskan anggaran untuk layanan Damkarmat di kabupaten/kota.

    3. Menyusun/memuktahirkan Perda dan Perkada mengenai Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).

    4. Melaksanakan pembinaan, asistensi dan pengawasan SDM Damkarmat di kabupaten/kota.

    5. Melakukan percepatan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).

    6. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam tugas pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Damkarkarmat.

    7. Menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

    Sedangkan poin-poin langkah untuk bupati/wali kota simetris dengan poin-poin untuk gubernur ditambah penekanan untuk memprioritaskan anggaran untuk. mendukung tata operasional dan sarana prasarana Damkarmat, yakni:

    1. Penyediaan Pos Sektor Pemadam Kebakaran sesuai standar yaitu 1 Pos per kecamatan dalam Wilayah Manajemen Kebakaran.

    2. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, minimal dua unit mobil per pos sektor.

    3. Pemenuhan Alat Pelindung Diri yang sesuain standar bagi seluruh petugas Damkarmat.

    4. Meningkatkan kapasitas SDM Damkarmat melalui penyelenggaraan diklat teknis secara berjenjang.

    5. Meningkatkan pencegahan kebakaran dan penyadaran terhadap bahaya kebakaran kepada masyarakat melalui inspeksi proteksi pada bangunan gedung secara berkala dan edukasi secara luas.

    “Selain aparatur Pemda, peran serta masyarakat sangat penting dalam pencegahan, mitigasi dan penanganan kebakaran, misal memberi jalan untuk lewatnya mobil pemadam kebakaran adalah contoh paling sederhana, wadah Relawan Pemadam Kebarakan atau Redkar menjadi sangat relevan dewasa ini,” tutur Safrizal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Alih fungsi dapur MBG bukti negara hadir cepat saat bencana

    Pengamat: Alih fungsi dapur MBG bukti negara hadir cepat saat bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai alih fungsi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) membuktikan bahwa negara hadir cepat saat bencana.

    “Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah. Maka, ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, dengan alih fungsi tersebut, menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi harian pelajar, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas sebagai sistem darurat pangan nasional ketika terjadi gangguan atau krisis.

    Terkait pembiayaan, Trubus mengatakan bahwa MBG memiliki struktur pendanaan mandiri sehingga tidak ada potensi tumpang tindih anggaran penanganan bencana.

    “Dana MBG dan dana bencana sudah memiliki pos anggaran masing-masing. Keduanya berjalan berdampingan dan tidak saling mengganggu. Justru keduanya saling menguatkan agar sasaran pemenuhan makanan untuk anak sekolah maupun korban bencana bisa tercapai dengan baik,” katanya.

    Ia pun tidak sependapat dengan pandangan yang mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk penanganan bencana.

    Menurutnya, pengalihan anggaran justru dapat mengganggu perencanaan jangka panjang program MBG yang telah dirancang agar berkelanjutan.

    “Pemerintah tentu sudah mengatur secara teknis alur penggunaan anggaran. Selama prosesnya sesuai prosedur, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada potensi audit bermasalah, dan tidak ada ruang penyalahgunaan. Yang penting, pelaksanaannya berjalan lancar dan korban bencana terpenuhi kebutuhannya,” ucapnya.

    Kemudian, terkait distribusi pangan, ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mungkin bekerja sendiri untuk menyalurkan makanan pada lokasi bencana.

    Menurutnya, peran TNI dan Polri menjadi sangat penting untuk menjamin kelancaran distribusi, terutama pada kondisi lapangan yang terisolasi atau memiliki risiko tinggi.

    Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa BGN harus tetap memperkuat fungsi monitoring agar kualitas makanan MBG tetap terjaga baik dalam situasi normal maupun selama penanganan bencana.

    Selain itu, dalam situasi darurat seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ia menyebut bahwa kesempurnaan bukan prioritas. Fokus utama adalah memastikan setiap korban mendapatkan makanan layak setiap hari.

    “Pada masa bencana tidak ada distribusi yang sempurna. Yang penting korban bisa makan dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu,” ujarnya.

    Sebelumnya, BGN mengumumkan jumlah SPPG yang menjadi dapur darurat untuk melayani pengungsi di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara meningkat hingga 319 SPPG.

    “SPPG yang meng-handle (melayani, red.) pengungsi yang ada di Aceh 105 SPPG, Sumut 148 SPPG dan Sumbar dengan 66 SPPG. Total 319 SPPG,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Dadan menjelaskan SPPG tersebut akan menjadi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Terlebih, seluruh penerima manfaat program MBG berada di pengungsian, seperti para pelajar, masih diliburkan.

    “Anak-anak semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, dan anak balita di pengungsian. Jadi, kami berikan makanan di pengungsian,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Ketua MPR China di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Ketua MPR China di Istana Merdeka

    Kamis, 4 Desember 2025 14:13 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjalan bersama Ketua MPR China atau Chinese People’s Political Consultative Conference Wang Huning (kiri) saat menerima kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemitraan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR China atau Chinese People’s Political Consultative Conference Wang Huning (kiri) saat menerima kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemitraan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Presiden disambut meriah di Pakistan, enam MoU ditandatangani

    Seskab: Presiden disambut meriah di Pakistan, enam MoU ditandatangani

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak menuju Islamabad, Pakistan, setelah meninjau penanganan bencana di Bireuen, Aceh, pada akhir pekan lalu.

    “Kunjungan ini sekaligus memiliki makna historis penting, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan,” ujar Teddy sebagaimana unggahan akun Instagram @Sekretariat.kabinet pada Kamis.

    Teddy mengatakan enam jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan mengawal pesawat Kepresidenan ketika memasuki wilayah udara Pakistan.

    Setibanya di Nur Khan Base Airport, Presiden Prabowo pun disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan PM Shehbaz Sharif.

    Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dan Pakistan untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, perdagangan, pendidikan, pertanian, sains dan teknologi, hingga politik luar negeri.

    Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani enam perjanjian kerja sama terkait dengan beberapa sektor tersebut.

    Sementara itu, PM Sharif menyebut pertemuan dengan Presiden Prabowo berlangsung sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

    Pakistan juga siap berkolaborasi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang saat ini mencapai 4,5 miliar dolar AS.

    “Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga menerima anugerah penghargaan tertinggi Pakistan ‘Nishan-e-Pakistan’ dari Presiden Zardari atas nama Pemerintah Pakistan. Nishan-e-Pakistan merupakan penghargaan tertinggi dalam Order of Pakistan yang didirikan pada 19 Maret 1957,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramuka Bogor siapkan 2.000 anggota amankan Natal dan Tahun Baru

    Pramuka Bogor siapkan 2.000 anggota amankan Natal dan Tahun Baru

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor menyiapkan 2.000 pramuka penegak untuk mendukung pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan penempatan di 40 kecamatan wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

    Ketua Kwarcab Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, mengatakan, titik prioritas penempatan berada di wilayah rawan kemacetan seperti Ciawi, Cisarua, dan kawasan perkotaan. Ia menyebut penugasan ini menjadi ruang pembelajaran lapangan bagi anggota.

    “Pada kegiatan Nataru, mereka kami turunkan agar terbiasa melayani masyarakat dan terlatih menghadapi situasi di lapangan,” ujar dia, usai Pelantikan Majelis Pembimbing Dan Kepengurusan Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Bogor di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Kamis.

    Selain bertugas di tingkat kecamatan, sebagian anggota akan ditempatkan di titik khusus, termasuk kawasan Gadog yang setiap tahun mengalami lonjakan arus kendaraan. Penempatan dilakukan secara bergiliran dari beberapa kecamatan sekitar.

    Ia menegaskan, keterlibatan pramuka penegak bertujuan membentuk karakter dan kemampuan sosial anggota.

    “Ini bagian dari proses pendidikan kepramukaan yang menuntut mereka kreatif, tangguh, dan siap diterjunkan,” ucapnya.

    Di luar persiapan Natal dan tahun baru, Kwarcab Kabupaten Bogor juga menghadapi pekerjaan besar dalam pembinaan peserta didik. Saat ini tercatat sekitar 426.000 peserta didik usia 7 sampai 24 tahun berada dalam sistem pembinaan.

    Kwarcab memiliki 5.674 gugus depan yang menjadi fondasi utama pembinaan. Tantangan ke depan adalah memastikan gugus depan tetap aktif dan mampu mencetak lebih banyak pramuka Garuda, jenjang tertinggi bagi peserta didik.

    Ia menyebut pencapaian pramuka Garuda membutuhkan proses latihan panjang, mulai dari lima bulan hingga satu tahun, bergantung intensitas pembinaan. Selama periode pertamanya, Kwarcab telah mencetak 18.600 pramuka Garuda.

    Pada 20 Desember mendatang jumlah tersebut ditargetkan mencapai 20.800 setelah penambahan sekitar 2.200 anggota baru yang telah memenuhi syarat.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pembinaan agar pramuka Kabupaten Bogor tumbuh sebagai generasi berkarakter, kompeten, serta mampu berkontribusi bagi pelayanan masyarakat dan ketangguhan sosial daerah.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prajurit Marinir antar logistik untuk korban bencana di Aceh Tamiang

    Prajurit Marinir antar logistik untuk korban bencana di Aceh Tamiang

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL melalui jajaran personel Marinir mendistribusikan bantuan logistik untuk korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

    Dalam siaran pers resmi TNI AL yang diterima di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa pemberian logistik itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup korban bencana.

    “Pihak terlibat, yakni prajurit Batalyon Infanteri 8 Marinir mendistribusikan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Kampung Landu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang,” kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA.

    Tunggul mengatakan para prajurit Marinir itu berjalan dari posko logistik terdekat ke lokasi pembagian sambil membawa beberapa kebutuhan pokok warga seperti makanan, air bersih, pakaian, dan lainnya.

    Mereka, lanjut Tunggul, tetap berjalan walau cuaca di lokasi terbilang ekstrim ditambah medan yang cukup sulit untuk dilalui.

    Dalam siaran pers tersebut, Danyonif 8 Marinir Letkol Marinir Laili Nugroho menegaskan kondisi cuaca dan medan seperti apapun tidak akan menyurutkan semangat prajuritnya untuk bertugas.

    “Demi membantu masyarakat, mereka siap bekerja kapan saja, bahkan di tengah medan dan kondisi apapun tidak menghalangi langkah para prajurit Marinir. Ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” jelas dia.

    Laili memastikan prajuritnya itu akan terus berada di lapangan untuk membantu memulihkan kondisi pasca bencana seperti proses evakuasi, pendistribusian logistik hingga memberikan layanan kesehatan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.