Author: Antaranews.com

  • HNW: OKI bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam perdamaian dunia

    HNW: OKI bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam perdamaian dunia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau yang akrab disapa HNW, menyebut bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) merupakan bentuk partisipasi aktif dalam hal perdamaian dunia, termasuk kemerdekaan Palestina.

    HNW dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa partisipasi Indonesia yang turut menggagas pembentukan OKI merupakan aktualisasi pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.

    Bahkan, menurutnya, partisipasi Indonesia mendirikan OKI sukses besar karena tidak sampai sebulan usai terjadinya kejahatan pembakaran Masjid Al Aqsa di Palestina, pada tahun 1969, OKI disepakati didirikan dengan anggota sebanyak 25 negara.

    Organisasi tersebut kemudian terus berkembang hingga sekarang anggotanya sudah mencapai 57 negara dan menjadi organisasi antarnegara terbesar setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Ini adalah bukti pilihan politik luar negeri bebas aktif dari Indonesia. Tidak terbatas hanya untuk agama Islam, tetapi negara nonmuslim pun diterima untuk bersama-sama melawan penjajahan di atas dunia, membela Palestina dan menyelamatkan Masjid Al Aqsa,” katanya.

    Mendapati kondisi Palestina yang kian memprihatinkan, HNW berharap negara-negara anggota OKI lebih terpacu dalam membela negara Timur Tengah tersebut.

    Ia menilai bahwa saat ini Masjid Al Aqsa mengalami ancaman yang jauh lebih besar dari peristiwa pembakaran pada tahun 1969.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kata dia, berjalan menyusuri gorong-gorong yang dibuat di bawah Masjid Al Aqsa. Padahal, keberadaan gorong-gorong tersebut sangat membahayakan eksistensi dan bisa mengakibatkan keruntuhan Al Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam.

    Selain itu, ia menyebut bahwa saat ini sebagian anggota Kongres di Amerika Serikat tengah merancang undang-undang agar Masjid Al Aqsa menjadi milik bangsa Yahudi.

    “Semua tindakan itu sangat jelas tidak sesuai dengan alasan pertama didirikannya OKI. Oleh karena itu, penting bagi OKI lebih aktif dalam membela Masjid Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina agar tujuan didirikannya OKI sebagaimana diprakarsai Indonesia, dapat tercapai dengan selamatnya Masjid Al Aqsa, hadirnya perdamaian, dan negara Palestina merdeka,” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Sumut perkuat penyaluran beras SPHP menjelang perayaan Natal 

    Bulog Sumut perkuat penyaluran beras SPHP menjelang perayaan Natal 

    Kami terus melakukan penyaluran ke sejumlah kabupaten maupun kota sehingga tidak ada kelangkaan

    Medan (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memperkuat penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah mitra di wilayah itu menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kami terus melakukan penyaluran ke sejumlah kabupaten maupun kota sehingga tidak ada kelangkaan,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

    Budi mengatakan penyaluran beras SPHP juga diperkuat dengan adanya bantuan dari tim monitoring dan evaluasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajaran.

    Lebih lanjut, ia mengatakan adanya bantuan tersebut jadi cepat penanganan dalam penyaluran beras SPHP tersebut di sejumlah mitra.

    Untuk menjaga pasokan pangan di Sumut, kata dia, beras SPHP disalurkan melalui sejumlah mitra, antara lain program Gerakan Pangan Murah (GPM), pengecer di pasar rakyat, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan.

    “Saat ini kami telah menyalurkan beras SPHP mencapai 37.155 ton ke sejumlah mitra tersebut,” kata Budi.

    Dia mengatakan aturan dalam penjualan tetap sama sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram, hanya saja untuk harga jual tergantung kebijakan setiap instansi.

    Budi menambahkan total target beras SPHP sebanyak 89.861 ton hingga Desember 2025. Oleh karena itu, pihaknya terus menggencarkan penyaluran beras SPHP ke seluruh mitra yang berguna untuk menstabilkan harga beras di sejumlah pasar.

    “Kami berharap dengan adanya kerja sama itu, supaya cepat tersalur ke pasar di daerah pelosok Sumut, dan menjadi alternatif harga untuk masyarakat dalam membeli beras,” tutur dia.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengembang pastikan Tol Jakarta-Tangerang KM25 selesai akhir 2025

    Pengembang pastikan Tol Jakarta-Tangerang KM25 selesai akhir 2025

    hingga kini telah mencapai progres 95 persen dan ditargetkan selesai secara fisik pada akhir 2025

    Tangerang (ANTARA) – Pengembang properti pelaksana proyek pembangunan tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 memastikan pengerjaan jalan tol yang menjadi akses ke wilayah Curug dan Bitung itu selesai pada akhir tahun 2025 meski sempat mengalami kendala kelangkaan pasokan material dari wilayah Parung Bogor, Jawa Barat.

    “Kita sudah antisipasi kebutuhan material dari Cilegon setelah sebelumnya menghadapi kelangkaan pasokan material dari wilayah Parung Bogor. Sebab kelangkaan material ini juga berdampak pada berbagai sektor industri, bukan hanya kami saja,” kata Direktur Paramount Land, Norman Daulay di Tangerang, Banten, Sabtu.

    Ia menuturkan setelah adanya informasi penghentian distribusi material, pihaknya bergerak cepat dengan melakukan pengadaan material dari daerah lain yakni Cilegon di Banten secara bertahap.

    “Langkah ini dilakukan untuk memastikan proyek seperti jalan boulevard, infrastruktur kawasan, hingga pembangunan properti, berjalan sesuai rencana,” katanya.

    Sementara itu proyek strategis pembangunan akses tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 hingga kini telah mencapai progres 95 persen dan ditargetkan selesai secara fisik pada akhir 2025.

    Tahap selanjutnya, proyek akan memasuki pengajuan Uji Laik Fungsi (ULF) dan Uji Laik Operasi (ULO) meliputi pemeriksaan fisik, manajemen dan rekayasa lalu lintas, hingga aspek teknis dan non teknis lainnya, untuk memastikan akses tol memenuhi standar dan aman untuk beroperasi.

    “Tahap ini diperkirakan berjalan selama kuartal satu 2026 dan akan dilanjutkan dengan uji coba,” ujarnya.

    Akses tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 dilengkapi tiga gerbang tol yang melayani arus dari Jakarta menuju Paramount Petals dan Jalan Pasir Randu, serta tiga gerbang tol yang melayani dari Paramount Petals menuju Jakarta.

    Jalur masuk menuju Paramount Petals terhubung langsung dengan jalan boulevard di Paramount Petals Utara yang juga sedang dibangun.

    Jalan boulevard sepanjang 4 kilometer itu nantinya tersambung langsung ke Paramount Petals Selatan.
    Sementara itu, akses tol dari Paramount Petals menuju Jakarta akan memperluas konektivitas wilayah yang memudahkan
    mobilisasi warga Paramount Petals dan masyarakat sekitar menuju berbagai destinasi penting, termasuk Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta.

    “Berdasarkan riset, akses tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 diyakini memberikan berbagai dampak positif, mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka aksesibilitas baru menuju Paramount Petals, Bitung, dan sekitarnya, hingga mengurai kemacetan di arteri Bitung secara signifikan hingga 10-15 persen atau sekitar 19 ribu-20 ribu kendaraan per hari,” katanya.

    Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu mengatakan kehadiran akses tol langsung memperkuat eksposur kota dan meningkatkan potensi investasi properti.

    Sejak diperkenalkan, nilai investasi kota mandiri ini telah menunjukkan kenaikan dan diperkirakan semakin meningkat seiring rampungnya pembangunan akses tol dan mempertegas sebagai kawasan berprospek tinggi di koridor barat Jakarta.

    “Dampak peningkatan ekonomi wilayah pun mulai terlihat dari bertambahnya tenant besar yang membuka usaha di Paramount Petals maupun kawasan sekitar, termasuk sepanjang Jalan Raya Curug,” ujarnya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNN: Stigma negatif terhadap pengguna narkoba masih jadi tantangan

    BNN: Stigma negatif terhadap pengguna narkoba masih jadi tantangan

    “Maka dari itu, penelitian prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk riset yang unik karena berupaya mengungkap data dan fenomena yang bersifat tertutup,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan stigma dan anggapan negatif terhadap pengguna narkoba masih menjadi tantangan.

    Dalam kegiatan pemaparan Laporan Kemajuan Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (18/11), Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan masyarakat kerap merasa kurang nyaman memberikan informasi terkait perilaku penyalahgunaan narkoba.

    “Maka dari itu, penelitian prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk riset yang unik karena berupaya mengungkap data dan fenomena yang bersifat tertutup,” ujar Komjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengapresiasi Tim Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pertemuan, yang selama ini telah mendukung BNN dalam pelaksanaan penelitian prevalensi penyalahgunaan narkoba yang digelar setiap dua tahun sekali.

    Dia menegaskan data hasil riset ilmiah memiliki peran sangat penting sebagai dasar setiap kebijakan pemerintah.

    “Setiap kebijakan pemerintah harus memiliki landasan kajian yang kokoh sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ucap dia.

    Suyudi juga menyoroti pelaksanaan riset prevalensi membutuhkan kemampuan khusus, mengingat teknik pengumpulan data tidak sama dengan penelitian pada umumnya.

    Pasalnya, kata dia, diperlukan pengalaman dan ketelitian untuk menggali informasi yang sensitif, tertutup, dan bersifat rahasia.

    “Dalam hal ini, saya sangat menghargai dan mengapresiasi kemampuan tim peneliti yang sangat andal dan berpengalaman,” tutur Suyudi.

    Terkait hasil penelitian prevalensi tahun 2025, dirinya menekankan apa pun temuannya harus diterima sebagai fakta objektif karena penelitian dilaksanakan dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Dia berharap hasil tersebut dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai situasi terkini penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

    Adapun saat ini, pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2025, yang merupakan hasil kerja kolektif antara BNN, BRIN, dan BPS, telah memasuki tahap pengolahan dan analisis data.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Peneliti Masyhuri Imron menjelaskan perkembangan pelaksanaan riset yang telah dilakukan hingga November 2025.

    Ia memaparkan proses pengumpulan data lapangan telah mencapai target yang ditetapkan, mencakup berbagai segmen populasi serta wilayah yang menjadi sampel penelitian.

    Tim juga telah melakukan serangkaian pengecekan kualitas data untuk memastikan hasil yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Masyhuri menyebutkan tahap analisis awal menunjukkan sejumlah pola yang perlu ditelaah lebih lanjut, terutama terkait adanya kecenderungan peningkatan penyalahguna narkoba di wilayah pedesaan dan peningkatan jumlah penyalahguna narkoba berjenis kelamin perempuan, baik pada kategori pernah pakai maupun setahun pakai.

    Setelah sesi pemaparan, pertemuan dilanjutkan dengan diskusi antara Tim Peneliti dan jajaran BNN untuk membahas berbagai langkah pendalaman analisis serta penyempurnaan laporan akhir.

    Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, BNN berharap hasil penelitian prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2025 dapat diselesaikan secara komprehensif dan menjadi rujukan strategis dalam perumusan kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran.

    Dengan demikian, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia diharapkan semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangka Belitung perangi narkoba, Forkopimda deklarasi anti narkoba

    Bangka Belitung perangi narkoba, Forkopimda deklarasi anti narkoba

    “Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah ini,”

    Pangkalpinang (ANTARA) – Aparatur sipil negara (ASN) Forkopimda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendeklarasikan anti narkoba, sebagai komitmen ASN memerangi peredaran gelap barang haram itu di lingkungan pemerintahan daerah itu.

    “Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah ini,” kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Sabtu.

    Ia mengatakan deklarasi anti narkoba ini sebagai rangkaian memperingati HUT Ke-25 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai komitmen Bersama menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah itu.

    “Kita harus melawan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bahaya barang haram ini,” katanya.

    Ia menegaskan Pemprov Kepulauan Babel mendukung sepenuhnya program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk mewujudkan Kepulauan Babel bersih dari narkoba.

    “Saya akan menindak tegas ASN yang terlibat peredaran narkoba ini. Jadi ASN jangan main-main dengan barang haram ini,” katanya.

    Kepala BNN Provinsi Kepulauan Babel Brigjen Pol Eko Kristianto menyatakan perang terhadap bandar dan pengedar narkoba ini, guna menyukseskan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan 100 hari kerja Kepala BNN Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba di daerah ini.

    “Para bandar dan pengedar narkoba ini ditindak tegas sesuai aturan berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera,” ujarnya.

    Sementara para pengguna narkoba ini, BNN akan melakukan rehabilitasi agar mereka terbebas dari ketergantungan narkoba ini.

    “Pengguna narkoba ini adalah korban. Oleh karena itu, kita akan melakukan rehabilitasi kepada para pengguna narkoba ini,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN gandeng Kompas TV dalam tingkatkan publikasi inovasi pemda

    BSKDN gandeng Kompas TV dalam tingkatkan publikasi inovasi pemda

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng stasiun TV swasta Kompas TV dalam meningkatkan publikasi inovasi dan praktik baik pemerintah daerah (pemda).

    Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang kredibel, seimbang, dan mudah diakses mengenai langkah kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Selain itu, kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan, khususnya dalam mempublikasikan berbagai kebijakan, inovasi, dan program strategis BSKDN.

    “Media merupakan simpul penting dalam ekosistem demokrasi yang tidak hanya berperan sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam persepsi publik yang positif mengenai kinerja institusi pemerintahan,” katanya.

    Menurut Noudy, publikasi yang kuat akan mendorong replikasi inovasi di berbagai daerah sebagai upaya dari percepatan pembangunan.

    Ia menegaskan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, inovasi merupakan kunci kemajuan dan pendorong efektivitas tata kelola pemerintahan. Daerah yang tidak mengembangkan inovasi akan tertinggal.

    Maka dari itu, publikasi inovasi menjadi bagian penting dalam memperluas pengetahuan, menguatkan kolaborasi, dan mempercepat replikasi di tingkat daerah.

    “Karena kita tahu bersama bahwa Kompas TV ini telah menjangkau seluruh Nusantara dan di setiap daerah ada biro-biro Kompas TV. Teman-teman di daerah itu kemudian bisa melakukan tindak lanjut kerja sama untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatan kinerja pemerintahan termasuk di dalamnya inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan,” katanya.

    Tidak hanya untuk mempublikasikan inovasi, kerja sama BSKDN dengan Kompas TV juga bertujuan memperkuat kualitas komunikasi publik berbasis bukti (evidence based).

    “Kebijakan-kebijakan yang hanya lahir dari euforia perubahan tanpa dukungan data, tanpa kajian yang komprehensif itu tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan,” kata Noudy.

    Dirinya berharap kolaborasi ini menjadi energi baru dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif.

    “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan energi bagi kita semua, untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dalam membangun Indonesia yang kita cintai,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga emas Antam Sabtu ini turun lagi jadi Rp2,341 juta/gram

    Harga emas Antam Sabtu ini turun lagi jadi Rp2,341 juta/gram

    Jakarta (ANTARA) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu turun lagi, kini Rp7.000 dari semula Rp2.348.000 menjadi Rp2.341.000 per gram.

    ‎Harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.202.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

    ‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    ‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    ‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

    ‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.220.500.

    ‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.341.000

    ‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.622.000.

    ‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp6.908.000.

    ‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.480.000.

    ‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp22.905.000.

    ‎- Harga emas 25 gram: Rp57.137.000.

    ‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp114.195.000.

    ‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp228.312.000.

    ‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp570.515.000.

    ‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.140.820.000.

    ‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.281.600.000.

    ‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    ‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU: Persaingan usaha adil syarat pertumbuhan ekonomi berkualitas

    KPPU: Persaingan usaha adil syarat pertumbuhan ekonomi berkualitas

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan perlindungan terhadap persaingan usaha secara adil, sehat, dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

    “Sebagai lembaga yang mengawasi isu ini, KPPU berperan menjaga iklim usaha di Indonesia,” kata Komisioner KPPU Moh. Noor Rofieq dalam diskusi bertajuk ‘Mitigasi Risiko Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’ sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Noor menyampaikan ihwal filosofi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pada pokoknya adalah melindungi proses persaingan itu sendiri, dan bukan melindungi pesaing.

    “Jadi kami melihat bagaimana pelaku usaha itu membangun bisnisnya secara wajar, dan tanpa ada pelanggaran,” ujar Noor.

    Menurutnya, KPPU dalam menilai persaingan usaha mempertimbangkan terutama konteks bisnis, tidak hanya dari aspek legal semata. Misalnya, KPPU tidak serta merta menilai suatu praktik bisnis melanggar hukum hanya karena harga terlihat sama atau paralel.

    “Jangan takut dengan paralelisme karena pasar itu terbuka mengenai informasi harga. Dan ini harus diikuti oleh faktor-faktor lain,” katanya.

    Pendekatan KPPU, lanjutnya, selalu melihat konteks bisnis secara praktis, tidak hanya dari aspek legalistik semata.

    KPPU mengelompokkan risiko pelanggaran ke dalam tiga aspek utama pada bisnis. Pada aspek produksi, umpamanya, pelanggaran dapat terjadi jika pelaku usaha mengatur volume produksi tidak untuk efisiensi, tetapi dengan sengaja menguasai sumber daya atau mempengaruhi pasar.

    Ada pula aspek pemasaran dan harga yang kerap menjadi sorotan seiring isu pricing. Menurut Noor, KPPU tidak serta-merta menilai harga tinggi sebagai pelanggaran.

    “Sebab, faktor-faktor seperti Internal Rate of Return (IRR), Return on Investment (ROI) dan biaya untuk industri yang padat modal akan diperhitungkan,” jelasnya.

    Namun, kata dia pula, praktik pelanggaran perpajakan yang berujung pada biaya produksi tidak wajar dapat menjadi pintu masuk bagi dugaan pelanggaran UU No. 5/1999.

    Aspek lainnya yakni distribusi atau channeling. Dalam konteks ini, Noor mengingatkan pelaku usaha untuk berhati-hati dalam mengganti distributor, serta memastikan tidak ada unsur diskriminasi atau kesengajaan untuk menyingkirkan pihak tertentu.

    “Contoh diskriminasi yang dapat terjadi adalah perbedaan tempo pembayaran,” katanya.

    Di tempat yang sama, Komisioner KPPU lainnya Ridho Jusmadi menambahkan bahwa dari UU No.5 Tahun 1999, KPPU memberikan perhatian terutama pada isu pengaturan harga (price-fixing).

    Menurut Ridho praktik tersebut jamak terjadi di sektor industri yang bersifat oligopolistik, seperti farmasi, minyak dan gas, dan infrastruktur.

    Dia menyebutkan pula soal praktik pelanggaran usaha kartel yang seringkali tidak meninggalkan jejak secara tertulis.

    “Tapi praktisi hukum memiliki doktrin the devil is on the details. Kita cari detail-detailnya itu, pasti ada selipnya. Itu yang kita eksploitasi dalam pembuktian,” kata Ridho.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, pemusnahan baju bekas impor tak pakai APBN hingga jumlah M2

    Kemarin, pemusnahan baju bekas impor tak pakai APBN hingga jumlah M2

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Jumat (22/11/2025) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Sabtu pagi ini.

    Mulai dari soal biaya biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan APBN hingga jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) per Oktober 2025.

    Berikut rangkuman berita pilihan.

    Mendag tegaskan biaya pemusnahan pakaian impor bekas tidak pakai APBN

    Menteri Perdagangan (Mendag) menegaskan bahwa seluruh biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibebankan pada importir yang bertanggung jawab.

    Ia menjelaskan beban biaya yang ditanggung importir merupakan sanksi lantaran telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

    Baca selengkapnya.

    Kanwil Pajak Semarang sandera penunggak pajak Rp25,4 miliar

    Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak inisial SHB di Semarang.

    SHB merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Semarang yang memiliki utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451,00 atau Rp25,4 miliar.

    Baca selengkapnya.

    ASDP beri diskon hingga 19 persen di libur akhir tahun dukung stimulus

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ASDP memberikan diskon hingga 19 persen pada layanan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, sebagai dukungan terhadap program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya.

    LPS: 50 juta penduduk belum punya rekening, dorong literasi keuangan

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal.

    Baca selengkapnya.

    BI sebut pertumbuhan uang beredar di Oktober positif, jadi Rp9.783,1 T

    Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2025 tumbuh positif, yakni sebesar 7,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp9.783,1 triliun.

    “Posisi M2 pada Oktober 2025 tercatat sebesar Rp9.783,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga emas di Pegadaian Sabtu ini kompak menurun

    Harga emas di Pegadaian Sabtu ini kompak menurun

    Jakarta (ANTARA) – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (22/11) menunjukkan dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24 yang kompak mengalami penurunan harga.

    ‎Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp2.404.000 menjadi Rp2.396.000 per gram, begitu pula emas UBS yang turut turun ke angka Rp2.404.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp2.418.000 per gram.

    ‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    ‎Harga emas UBS:

    ‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.299.000

    ‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.404.000

    ‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.770.000

    ‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp11.786.000

    ‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp23.448.000

    ‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp58.504.000

    ‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp116.768.000

    ‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp234.444.000

    ‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp583.438.000

    ‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.165.505.000

    ‎Harga emas Galeri24:

    ‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.256.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.396.000.

    ‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.721.000

    ‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp11.713.000

    ‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp23.365.000

    ‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp58.269.000

    ‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp116.445.000

    ‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp232.775.000

    ‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp578.236.000

    ‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.156.470.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.312.940.000.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.