Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • MenPANRB: Aksesi Indonesia ke OECD momen perkuat reformasi birokrasi

    MenPANRB: Aksesi Indonesia ke OECD momen perkuat reformasi birokrasi

    Proses aksesi ini telah memberikan gambaran mengenai praktik baik yang dilakukan oleh OECD serta memperkuat kapasitas internal pemerintah dalam melangsungkan agenda reformasi birokrasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Kementerian PANRB selaku koordinator dari Public Governance Committee (PGC) telah memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang mengampu instrumen legal PGC dan memorandum lainnya.

    Hal itu dilakukan dalam upaya aksesi Indonesia sebagai negara anggota dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pemerintah terus memastikan proses aksesi ini berjalan sesuai dengan standar dan ekspektasi dari OECD serta tengah menyiapkan langkah-langkah strategis.

    “Proses aksesi ini telah memberikan gambaran mengenai praktik baik yang dilakukan oleh OECD serta memperkuat kapasitas internal pemerintah dalam melangsungkan agenda reformasi birokrasi di Indonesia,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Director of Public Governance OECD Elsa Pilichowski di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

    Koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan ini menjadi penting dalam upaya aksesi untuk memastikan kesiapan bukti-bukti serta keselarasan kebijakan yang konsisten.

    Kementerian PANRB juga telah melakukan proses internal dalam memetakan tanggung jawab, identifikasi kesenjangan, serta mendesain langkah konkret pada tujuh instrumen legal yang menjadi mandat dari Kementerian PANRB.

    Proses ini menghasilkan tiga outcome, yakni identifikasi rekomendasi yang telah dilaksanakan, pemetaan area yang memerlukan penguatan, serta menentukan isu-isu yang membutuhkan kebijakan, baik baru maupun revisi.

    Indonesia akan segera memasuki tahap telaahan teknis dan pada tahun 2026, akan menerima kuesioner terkait Public Integrity and Anti-Corruption serta Senior Digital Government Officials. Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan tim, menyusun prosedur konsolidasi dalam menyiapkan bukti-bukti, dan menyelaraskan sumber daya untuk koordinasi lintas kementerian.

    “Panduan dari OECD akan menjadi sumber daya yang berharga, terutama dalam kejelasan akan persyaratan, ekspektasi dari metodologi kuesioner, serta segala masukan terkait proses aksesi ini. Dukungan ini tentunya akan memainkan peran penting bagi Indonesia dalam memenuhi standar serta tenggat waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

    Dalam menguatkan langkah Indonesia dalam proses aksesi ini, Menteri Rini menyampaikan perlunya kolaborasi lebih mendalam dengan OECD. Terdapat lima area prioritas yang menjadi fokus dalam kolaborasi ini.

    Pertama, integritas publik, yang memerlukan perluasan pengawasan integritas publik dan perancangan sistem pelaporan komprehensif terhadap kepatuhan konflik kepentingan. Kedua, pelayanan publik yang berpusat pada integrasi layanan dari peristiwa kehidupan manusia.

    Pemerintahan digital menjadi area prioritas selanjutnya, yang membutuhkan dukungan dalam mengatasi fragmentasi regulasi, tumpang tindih mandat, serta penguatan tata kelola data. Kemudian, kepemimpinan dan kapabilitas dalam pelayanan publik. Kelima, evaluasi kebijakan publik, sehingga dapat memperkuat pengawasan independen.

    Menteri Rini menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya aksesi menjadi anggota OECD. Kementerian PANRB juga siap dalam mengawal PGC, mendukung koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejalan dengan rekomendasi dari OECD.

    “Indonesia harus dapat menjalin komunikasi yang erat dengan OECD, serta negara anggota lainnya, dalam membuat proses aksesi ini berhasil. Terlebih, Indonesia sedang bersiap untuk memasuki tahap telaah teknis, sehingga dukungan dan panduan dari OECD akan sangat berarti,” kata Rini.

    Dalam kesempatan tersebut, Director of Public Governance OECD Elsa Pilichowski menyampaikan bahwa langkah aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD telah berada di jalur yang tepat.

    Beberapa area terlihat lebih mudah untuk diselesaikan, namun terdapat pula area yang lebih rumit. Elsa merasa optimis dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam proses aksesi ini.

    “Proses aksesi merupakan proses yang sulit, tapi Indonesia telah mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Ini memang proses yang lama dan kami di Sekretariat OECD siap untuk membantu Indonesia dalam proses aksesi ini,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo pastikan pemerintah ganti rumah korban banjir

    Prabowo pastikan pemerintah ganti rumah korban banjir

    pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengganti semua rumah yang hanyut dan hilang akibat bencana banjir di Sumatera.

    Saat mengunjungi korban bencana di posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh Tengah, Jumat, Prabowo menyampaikan pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat untuk mengirimkan bantuan kepada korban bencana.

    “Kita akan atasi, kita akan bergerak bersama. Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, kita sudah siapkan juga. Kita sudah rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut, yang hilang,” kata Prabowo dipantau melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

    Presiden menekankan bahwa penanganan masalah banjir tidak bisa diselesaikan secara instan.

    “Kita butuh kesabaran dari bapak-ibu sekalian karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu. Saya minta maaf, Presiden Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa,” ucapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menangani bencana, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat keamanan.

    Presiden juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan korban bencana sendirian. Ia beserta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah akan terus memantau perkembangan yang terjadi di lapangan.

    Ia juga memastikan bahwa upaya pemulihan berjalan berkelanjutan, serta memberikan dukungan penuh bagi masyarakat yang terdampak.

    “Kita akan bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan sendiri, kita akan bersama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatera di Jakarta (11/12).

    Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah dan rumah ibadah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI tandu dua lansia penderita stroke korban bencana di Aceh

    TNI tandu dua lansia penderita stroke korban bencana di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Personel TNI menandu dua lansia penderita stroke yang menjadi korban bencana dengan menggunakan sarung yang digantungkan ke kayu di Dusun Guci, Desa Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Kamis (11/12).

    “Evakuasi dilakukan karena memburuknya kondisi kesehatan kedua warga. Sementara, jalur transportasi tidak dapat dilewati kendaraan akibat medan yang terisolasi,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan Mabes TNI, Kolonel (P) Agung Saptoadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kedua lansia yang dievakuasi TNI bernama Aman Yus (65) dan Ine Yus (60). Mereka dievakuasi petugas Babinsa terdekat ke tempat layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

    Personel Babinsa TNI itu harus berjalan menandu Aman Yus dan Ine Yus sejauh enam kilometer dengan medan yang cukup terjal, licin serta cuaca cukup ekstrim.

    “Setibanya di Puskesmas Buntul, tenaga kesehatan yang telah bersiaga langsung memberikan penanganan kepada kedua lansia tersebut,” kata Agung.

    Agung melanjutkan upaya ini bagian dari komitmen TNI untuk selalu hadir membantu warga korban bencana banjir.

    “TNI juga akan terus memperkuat sinergi dengan warga sebagai bagian dari tugas pengabdian untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta negara perkuat pengawasan tambang di Morowali

    Anggota DPR minta negara perkuat pengawasan tambang di Morowali

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka meminta negara memperkuat pengawasan terhadap kawasan tambang strategis di Morowali, Sulawesi Tengah, agar kepentingan negara tetap terjaga.

    Ia mengatakan pesatnya ekspansi hilirisasi mineral, khususnya nikel, perlu diimbangi dengan tata kelola yang lebih kuat.

    “Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring dengan skala dan kompleksitas operasionalnya,” kata Beniyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Beniyanto menyampaikan bahwa Morowali telah berkembang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional dengan skala aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral yang sangat besar.

    Aktivitas penambangan ore, pengolahan NPI dan feronikel, hingga pengembangan rantai nilai mineral menjadikan kawasan ini beroperasi secara intensif dan berkelanjutan.

    Kondisi tersebut menuntut kehadiran negara yang lebih tegas dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan kerja, serta standar lingkungan.

    Menurut ia, keberadaan berbagai fasilitas pendukung di kawasan tambang, termasuk infrastruktur logistik dan transportasi, harus ditempatkan secara jelas dalam kerangka pengawasan negara.

    Dalam kawasan tambang strategis, kata Beniyanto, setiap simpul infrastruktur memiliki implikasi langsung terhadap kontrol aktivitas pertambangan, mobilitas tenaga kerja, serta arus barang tambang.

    Dalam konteks tata kelola pertambangan, Beniyanto menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas-sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, serta pemerintah daerah.

    Ia menambahkan kawasan tambang berskala besar seperti Morowali membutuhkan pendekatan regulatory oversight yang lebih adaptif, termasuk pengawasan aktivitas hilirisasi, transparansi rantai pasok mineral, kepatuhan reklamasi dan pascatambang, serta pengendalian dampak lingkungan secara berbasis data.

    Beniyanto menegaskan bahwa pengawasan yang lebih kuat tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi atau memperlambat hilirisasi.

    Sebaliknya, pengawasan yang konsisten justru diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sejalan dengan kepentingan nasional.

    Kepastian hukum dan konsistensi pengawasan, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan negara dan daerah.

    “Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun, negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan tambang strategis seperti Morowali benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional,” ujarnya.

    Ia menutup dengan menegaskan bahwa Morowali merupakan jantung hilirisasi nikel Indonesia. Karena itu, penguatan pengawasan negara yang kritis namun konstruktif menjadi kunci agar kawasan tambang tersebut dapat terus memberikan manfaat optimal bagi daerah, industri nasional, dan negara dalam jangka panjang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi Percepatan Reformasi Polri tampung aspirasi dari Sumatera Utara

    Komisi Percepatan Reformasi Polri tampung aspirasi dari Sumatera Utara

    …Semua masukan-masukan itu dicatat dan akan menjadi pembahasan kami nantinya

    Medan (ANTARA) – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar pertemuan dengan berbagai tokoh dan perwakilan sejumlah lembaga di Sumatera Utara sebagai upaya menampung aspirasi dari masyarakat terkait transformasi kepolisian.

    Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Jumat.

    Dua anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang hadir adalah Mahfud MD yang merupakan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode 2019- 2024,) dan Ahmad Dofiri yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

    Mahfud MD menyebutkan dari pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, baik dari kampus, ulama, mantan pejabat dan perwakilan dari organisasi kemasyarakatan tersebut banyak masukan yang mereka terima terkait kepolisian.

    “Kami menyerap aspirasi langsung dari masyarakat tentang terkait percepatan reformasi Polri. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan kami mendapat banyak hal-hal baru dan penguatan tentang masalah- masalah yang disampaikan masyarakat,” katanya.

    Yang utamanya, kata dia, dari masukan masukan itu, menginginkan polisi itu baik dan semuanya menyadari bahwa personel polisi sebanyak 467 ribu orang, jumlah yang bermasalah hanyalah sedikit.

    Berbagai masukan dari masyarakat terkait permasalahan di oknum-oknum kepolisian, kata dia memang harus diselesaikan.

    Sejumlah masukan tersebut, diantaranya menginginkan Polri harus betul-betul independen dari masalah politik.

    Bukan hanya melepaskan diri dari politik, tapi harus benar-benar lepas dari intervensi politik. Sehingga nanti penataannya bukan hanya Polri, tapi juga kepartaian, kejaksaan dan juga pemerintah.

    “Yang bermasalah itu mungkin tak sampai seribu kalau di hitung oknumnya. Masih banyak yang baik-baik saja yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kasus yang muncul memang banyak, nah itu yang harus diselesaikan. Jadi kita akan kembalikan ke jati diri Polri sebagaimana mestinya,” katanya.

    “Semua masukan-masukan itu dicatat dan akan menjadi pembahasan kami nantinya,” tambahnya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri teken aturan anggota bertugas di luar struktur Polri

    Kapolri teken aturan anggota bertugas di luar struktur Polri

    Untuk menghindari adanya rangkap jabatan, Kapolri memutasikan anggota Polri yang akan menjabat di luar struktur, menjadi perwira tinggi (Pati)/perwira menengah (Pamen) dalam rangka penugasan pada kementerian/lembaga

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.

    Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan peraturan tersebut mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga.

    Diterangkan Trunoyudo, pengalihan jabatan anggota Polri tersebut berdasarkan beberapa regulasi. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

    “Terdapat regulasi pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” katanya.

    Kedua, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Pasal 19 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh anggota Polri.

    Terakhir, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Trunoyudo mengatakan, pada Pasal 147 disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh anggota Polri sesuai kompetensi.

    Selain itu, pada Pasal 153 diatur bahwa PPK instansi pusat yang membutuhkan anggota Polri untuk menduduki jabatan tertentu pada instansi pusat, mengajukan kepada Kapolri dengan tembusan kepada menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Di sisi lain, sambung Trunoyudo, Polri juga mengatur mekanisme pengalihan jabatan melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.

    Terdapat 17 kementerian/lembaga/badan/komisi yang dapat diisi anggota Polri. Untuk kementerian, terdapat Kemenko Polkam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian P2MI, dan Kementerian ATR/BPN.

    Selanjutnya, untuk lembaga/badan/komisi, terdapat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain itu, anggota Polri juga bisa mengisi jabatan organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

    Ia menyebut bahwa proses pengalihan jabatan anggota Polri di kementerian/lembaga berdasarkan permintaan PPK.

    “Anggota Polri yang diajukan pengalihan jabatan manajerial/nonmanajerial pada instansi pusat tertentu, sesuai permintaan dari PPK (menteri/kepala badan),” ujarnya.

    Setelah menerima permintaan, apabila Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK, selanjutnya kepala Korps Bhayangkara itu akan membalas surat persetujuan kepada PPK.

    “Berdasarkan pertimbangan anggota Polri yang disetujui karena memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga, berdasarkan persyaratan jabatan yang akan diisi, tidak memiliki catatan personel berdasarkan rekam jejak,” ungkapnya.

    Untuk menghindari adanya rangkap jabatan, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri memutasikan anggota Polri yang akan menjabat di luar struktur, menjadi perwira tinggi (Pati)/perwira menengah (Pamen) dalam rangka penugasan pada kementerian/lembaga.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stok daging di Jakarta aman saat Natal dan Tahun Baru

    Stok daging di Jakarta aman saat Natal dan Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Dharma Jaya memastikan stok daging sapi, ikan, dan ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta saat perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 aman, termasuk jika terjadi lonjakan permintaan.

    “Kami menyiapkan sekitar 1.000 ton daging sapi, 500 ton daging ayam, dan lebih dari 300 ton ikan. Jumlah stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru sampai Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman di Jakarta, Jumat.

    Dia memperkirakan kebutuhan daging saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) di Jakarta, termasuk Natal serta Tahun Baru tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yakni rata-rata 6.000 ton per bulan, atau meningkat sekitar 10-15 persen dari hari biasa. Maka dari itu, pihaknya telah mengamankan stok eksisting maupun cadangan.

    Menurut Raditya, saat ini sudah terlihat peningkatan permintaan daging. Namun, dia meminta masyarakat agar tidak khawatir karena stok daging aman.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menuturkan kebutuhan daging di Jakarta masih mengandalkan impor, termasuk dari Australia.

    Oleh sebab itu, kerja sama bisnis antarperusahaan (B2B) dan kontrak beli putus menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan.

    Senada dengan Raditya, dia juga optimistis kebutuhan masyarakat, khususnya protein hewani dapat terpenuhi dengan baik dan stabilitas harga tetap terjaga. Ini juga berlaku untuk bahan makanan lain yang dibutuhkan masyarakat, seperti telur, cabai, dan minyak goreng.

    Lebih lanjut, Suharini pun mengimbau masyarakat agar tidak membeli produk secara berlebihan dan mendadak karena rasa takut atau panic buying.

    “Akhir tahun ini, kondisi pangan strategis kita dalam kondisi relatif cukup, seperti beras, telur, cabai, bawang merah dan bawang putih, gula, minyak goreng, daging ayam dan sapi. Jadi, masyarakat jangan panic buying karena stok aman, hanya memang terjadi lonjakan kebutuhan karena memang Nataru (Natal dan Tahun Baru),” ungkap Suharini.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU kerahkan pesawat angkut evakuasi korban bencana dari Aceh

    TNI AU kerahkan pesawat angkut evakuasi korban bencana dari Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mengerahkan pesawat angkut CN-295 bernomor A-9204 dari Skadron Udara 2 untuk mengevakuasi korban bencana di Aceh.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa para korban diberangkatkan dari wilayah Rembele Kabupaten Bener Meriah, Aceh menuju Lanud Soewondo, Medan.

    “Tercatat ada 30 pengungsi dari Rembele yang kita berangkatkan ke Medan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi.

    I Nyoman menjelaskan mereka dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis dan lokasi tempat tinggal yang layak.

    Dia melanjutkan bahwa evakuasi itu merupakan yang kedua dilakukan oleh TNI AU setelah sebelumnya telah dilakukan pada Selasa (9/12).

    “Pada Selasa (9/12) pesawat yang sama telah mengevakuasi 52 warga dari Rembele ke Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh,” kata I Nyoman.

    Tidak hanya mengantar para korban banjir di Aceh Tamiang, pesawat yang sama juga dikerahkan untuk mengantar logistik untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

    “Pesawat CN-295 juga membawa 12.636 kilogram bahan makanan dari Lanud Soewondo untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sibolga seberat 8.176 kilogram dan Rembele seberat 4.460 kilogram,” kata I Nyoman.

    I Nyoman memastikan seluruh pesawat angkut TNI AU masih terus beroperasi mengantar logistik ke wilayah bencana.

    Dengan adanya bantuan tersebut, dia berharap proses pemulihan pasca bencana bisa berjalan dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden pastikan anggaran hunian korban banjir sudah disiapkan

    Presiden pastikan anggaran hunian korban banjir sudah disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh, namun prosesnya masih membutuhkan waktu.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengunjungi korban banjir di Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar Takengon, Aceh Tengah, Jumat.

    “Nanti ada hunian sementara, hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Sudah kita alokasi anggarannya, tapi butuh waktu,” ujar Prabowo dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta.

    Presiden meminta waktu kepada masyarakat terdampak untuk lebih bersabar dan memastikan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam membantu masyarakat melewati musibah.

    “Kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan begitu cepat. Kita sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Pasti kita akan bantu, tenang saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dibantu oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

    “Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/12).

    Menurut dia, bantuan CSR untuk pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana di Sumatera merupakan bentuk gotong royong.

    “Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo bagikan mainan hingga tinjau posko kesehatan di Aceh Tamiang

    Prabowo bagikan mainan hingga tinjau posko kesehatan di Aceh Tamiang

    Saya datang sesuai janji saya, waktu itu Tamiang masih terputus ya. Terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari lalu? Seminggu lalu ya. Saya janji mau nengok beliau

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membagikan mainan kepada anak-anak hingga meninjau layanan kesehatan bagi warga terdampak, saat meninjau langsung penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat.

    Sebagaimana keterangan Sekretariat Presiden yang diterima ANTARA melaporkan helikopter yang membawa Kepala Negara tiba di Lapangan Sepak Bola Bima Patra Bukit Rata, Kabupaten Aceh Tamiang setelah lepas landas dari Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan.

    Dari helipad, Presiden beserta rombongan langsung menuju posko pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang.

    Di sepanjang perjalanan, terlihat jelas jejak bencana yang menyisakan kerusakan di sejumlah titik, termasuk masih adanya endapan lumpur di badan jalan dan pepohonan yang mengering akibat terjangan banjir bandang.

    “Saya datang sesuai janji saya, waktu itu Tamiang masih terputus ya. Terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari lalu? Seminggu lalu ya. Saya janji mau nengok beliau,” ucap Presiden.

    Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut antusiasme anak-anak yang menyambut dengan nyanyian, “Selamat datang, Bapak.” Setelahnya Presiden Prabowo menuju posko kesehatan yang sedang memberikan layanan medis kepada warga terdampak.

    Kepada warga yang sedang berobat, Presiden pun menanyakan keluhan yang dirasakan dan mendoakan warga dapat sehat kembali. Tidak hanya itu, Kepala Negara juga berdialog bersama para tenaga kesehatan yang sedang bertugas.

    Setelah meninjau posko kesehatan, Presiden kemudian meninjau kawasan pemukiman warga di bawah jembatan yang terdampak bencana.

    Dari titik ini, Presiden Prabowo melihat langsung rumah warga yang mengalami kerusakan dengan endapan lumpur yang tebal. Tidak hanya itu, potongan kayu, puing bangunan, serta barang-barang rumah tangga yang terseret arus air juga terlihat.

    Di tenda pengungsian, Kepala Negara disambut hangat oleh anak-anak yang menghampiri Presiden untuk bertemu dan berjabat tangan. Presiden pun membalas kehangatan anak-anak dengan memeluk, menggendong, bahkan mencium kening anak-anak.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kemeja putih) membagikan mainan kepada anak-anak

    di posko pengungsian Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

    Dalam sejumlah foto yang diterima, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya nampak turut membagikan mainan kepada anak-anak di lokasi tersebut. Ucapan terima kasih turut dilontarkan warga sebelum Presiden meninggalkan tenda pengungsian.

    Sementara itu, suasana kota di sekitar kawasan terdampak juga menjadi perhatian Presiden. Tanah liat yang mengering mengubah sebagian besar permukaan jalan menjadi berdebu, sementara lapisan debu tebal masih menempel di dinding rumah dan kendaraan warga.

    Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan posko pengungsian di Aceh Tamiang yakni para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.