Author: Antaranews.com

Anggota DPR minta pemerintah mitigasi adanya bibit siklon tropis 93S

Kita tidak boleh mengulangi pengalaman di Sumatera di mana beberapa daerah belum siap secara logistik maupun koordinasi

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany meminta pemerintah untuk segera memitigasi mengenai terbentuknya bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia yang berpotensi membawa hujan lebat di wilayah NTT, Bali, hingga Perairan Jawa.

Legislator yang membidangi urusan kebencanaan itu menilai pemerintah perlu meningkatkan status waspada dan merespons cepat. Dia mengatakan fungsi koordinasi penanggulangan bencana tidak hanya berada di BNPB, tetapi juga sangat erat pada BMKG sebagai lembaga peringatan dini nasional.

*Ketika BMKG sudah mengeluarkan early warning, maka kewajiban berikutnya adalah memastikan publikasi yang cepat, jelas, dan masif kepada pemerintah daerah, media, dan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan. Jangan menunggu bencana membesar baru dilakukan langkah-langkah,” kata Selly di Jakarta, Jumat.

Dia pun pun mendorong BMKG untuk segera memperkuat penyebaran informasi terkait bibit siklon tersebut. BNPB dan BPBD, menurut dia, perlu langsung mengaktifkan status siaga di daerah-daerah yang diproyeksikan terdampak.

“Kita tidak boleh mengulangi pengalaman di Sumatera di mana beberapa daerah belum siap secara logistik maupun koordinasi,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan pemerintah daerah wajib melakukan upaya penyiapan lokasi pengungsian, edukasi masyarakat pesisir hingga pengecekan sistem drainase, dan langkah-langkah preventif lainnya.

Menurut dia, pemerintah daerah harus memastikan adanya pemetaan rinci wilayah rawan bencana hingga level desa. Termasuk, kata dia, identifikasi kelompok rentan untuk mempercepat evakuasi.

Lebih lanjut, dia mengatakan sosialisasi dan simulasi evakuasi harus rutin dilakukan, khususnya di pesisir dan bantaran sungai. Kemudian, sistem peringatan dini lokal juga perlu diperkuat melalui sirine, radio komunitas, dan kanal komunikasi cepat.

“Infrastruktur publik seperti jembatan, tanggul, jalur evakuasi, dan fasilitas kesehatan harus dicek secara berkala, sementara logistik kebencanaan disiagakan lebih awal di titik risiko tinggi,” kata dia.

Dalam kondisi seperti ini, menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus saling mengandalkan, bukan saling menunggu dan saling menyalahkan. Dia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat jauh lebih penting dibandingkan debat antar-instansi.

“Yang diperlukan adalah kerja cepat, kolaboratif, dan terukur,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 93S di perairan Nusa Tenggara Barat (NTB) bagian selatan yang berpotensi cuaca buruk di Jawa Timur dan kawasan Kepulauan Sunda Kecil.

Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG Miming Saepudin mengatakan bibit siklon tropis 93S terbentuk pada 11 Desember 2025, pukul 07.00 WIB atau 08.00 Wita.

“Potensi bibit siklon tropis 93S berkembang menjadi siklon tropis dalam kategori peluang rendah,” ujarnya dalam laporan yang diterima di Mataram, NTB, Jumat.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 18:26
MenPANRB: Agenda reformasi Indonesia selaras dengan prinsip OECD

ransformasi tata kelola publik merupakan elemen inti yang secara eksplisit tertanam dalam RPJMN 2025–2029. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia yang teguh untuk membangun lembaga sektor publik yang lebih akuntabel, koheren, dan beror

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut agenda reformasi Indonesia secara luas telah selaras dengan standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang kepemimpinan dan kemampuan di bidang layanan publik.

“Transformasi tata kelola publik merupakan elemen inti yang secara eksplisit tertanam dalam RPJMN 2025–2029. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia yang teguh untuk membangun lembaga sektor publik yang lebih akuntabel, koheren, dan berorientasi pada pelayanan, sebuah agenda yang selaras dan strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola publik OECD,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini, Menteri Rini juga menjelaskan bahwa Indonesia memprioritaskan lima bidang penting: perekrutan berdasarkan merit, manajemen kinerja, inovasi, lingkungan kerja yang aman, dan pengembangan bakat. Indonesia juga berupaya mengakselerasi pemerintahan digital dan terbuka.

“Pertemuan E-Leaders baru-baru ini memberikan wawasan yang sangat berharga yang kini mendorong upaya kami dalam tata kelola data yang kuat, Infrastruktur Publik Digital, dan penyebaran layanan yang berpusat pada warga negara dengan cepat,” tuturnya.

Sementara itu, terkait fase technical review yang telah dimulai, Menteri Rini memastikan Indonesia berfokus pada peta jalan aksesi OECD yang telah ditetapkan dengan jelas. Saat ini, seluruh tim terkait tengah bahu-membahu mempersiapkan penyelesaian kuesioner tinjauan teknis, tindakan tindak lanjut, misi pencarian fakta yang krusial, dan tinjauan formal OECD pada tahun 2027.

Menurut Rini, langkah-langkah ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi Indonesia sepenuhnya selaras dengan harapan OECD.

“Kami sangat menghargai bimbingan berkelanjutan dari Sekretariat OECD, khususnya dukungan mereka dalam memperkuat integritas publik dan memastikan seluruh perjalanan ini dipandu oleh standar OECD,” ungkapnya.

Keanggotaan OECD merupakan strategi penting untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045, khususnya melalui penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan standar dengan mengacu pada praktik dan standar unggulan global.

Pengalaman berbagai negara anggota menunjukkan bahwa keanggotaan OECD mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendapatan, pendidikan, angka harapan hidup, hingga ketahanan pangan.

Dengan karakteristik keorganisasian OECD yang mencakup berbagai sektor kebijakan, pendekatan berbasis data dan analisis, serta hubungan kelembagaan yang kuat dengan dunia usaha, organisasi ini menawarkan dukungan yang komprehensif bagi upaya peningkatan kualitas regulasi Indonesia.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat reformasi kebijakan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi dan memastikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 17:11
DPR dorong penguatan diplomasi ekonomi biru lewat kolaborasi global

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Mazaat berkomitmen untuk mendorong diplomasi pengetahuan dan mendorong implementasi ekonomi biru secara berkelanjutan lewat kolaborasi global.

Dia mengatakan BKSAP akan terus aktif membangun dialog dengan parlemen internasional untuk mendorong harmonisasi regulasi global terkait pembangunan berkelanjutan. Menurut dia, seluruh kebijakan yang dihasilkan harus berpihak pada ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami di BKSAP akan terus aktif dalam berbagai dialog parlemen internasional, mendorong harmonisasi regulasi, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada ketahanan ekonomi, lingkungan, dan sosial,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan hal itu dalam konteks kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus.

Dia menekankan bahwa kerja kolektif dan optimisme menjadi kunci untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, keberadaan UID Bali disebutnya sebagai peluang strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional, khususnya dalam kebijakan ekonomi biru dan pemenuhan target SDGs.

“Mulai dari Bali, mudah-mudahan kehadiran UID ini menjadi tonggak, menjadi instrumen yang menghasilkan pemimpin-pemimpin pemegang kebijakan yang betul-betul memahami perlunya keberlanjutan pembangunan,” kata dia.

Dia mengatakan prinsip ekonomi biru dan seluruh butir SDGs dapat diimplementasikan secara konsisten di Indonesia. Meskipun target global SDGs ditetapkan untuk 2030, ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap optimis dan terus memperkuat langkah-langkah konkret untuk mencapainya.

“Program-program, prinsip-prinsip blue economy dan butir-butir SDGs itu harus bisa diimplementasikan oleh Indonesia. Walaupun targetnya 2030, kita tetap optimis,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Panja Ekonomi Biru Ravindra Airlangga menegaskan pentingnya langkah-langkah luar biasa dalam memastikan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan iklim dan ekosistem laut.

“SDGs itu bersifat mengikat, sehingga membutuhkan langkah luar biasa agar seluruh target dapat tercapai,” kata Ravindra.

Menurut dia, perlunya pendekatan lintas isu dan lintas lembaga dalam penguatan ekonomi biru. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan laut tidak boleh dilakukan secara silo, melainkan sebagai satu ekosistem utuh.

“Kita tidak boleh berpikir sektoral, tapi harus berbasis ekosistem. Bahkan di beberapa negara masih terjadi praktik seperti membuang limbah ke laut dalam. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita,” kata dia.

Dia mengatakan kunjungan kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi pengetahuan, mendorong model pembangunan berkelanjutan, dan memperluas kemitraan multisektor yang mendukung transformasi ekonomi biru nasional.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 16:56
88 Tahun ANTARA dan saksi sejarah heroisme di Jatim

Surabaya (ANTARA) – Secara nasional, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menukil sejarah kelahirannya pada 13 Desember 1937 (88 tahun), namun LKBN ANTARA Biro Surabaya/Jawa Timur mulai mengukir sejarah pada 1 Oktober 1945. Meski selisih 8 tahun, justru sejarah ANTARA di Jatim sangat banyak mengukir sejarah.

Hampir tidak ada satu pun jejak historis dari heroisme Arek-Arek Surabaya yang terlewatkan dari kesaksian tertulis pewarta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Surabaya/Jatim, bahkan naskah proklamasi kemerdekaan RI juga disebarluaskan oleh ANTARA, termasuk ANTARA Perwakilan/Cabang Surabaya.

Naskah Proklamasi diterima Kantor Berita (KB) Indonesia Cabang Surabaya (eks KB Domei) dalam bentuk morse dari KB Domei Pusat/Jakarta, 15 menit setelah dideklarasikan Soekarno-Hatta di Jakarta, Jumat, 17 Agustus 1945. Berita proklamasi itu diterima markonis Jakoeb dan Soewardi (dari KB Domei Jakarta) pada pukul 11.44 WIB, lalu disalin dari morse ke bahasa latin dan diserahkan ke RM Bintarti dan Soetomo (Bagian Redaksi).

Penyebarluasan informasi terkait jejak historis itulah salah satu keunggulan kantor berita, karena masa silam memang tidak banyak media seperti sekarang. Jadi, ada dua keunggulan kantor berita, kala itu, yakni informasi historis dari jejak masa lalu (dalam bentuk narasi atau foto) dan jejaring informasi dari lokal, hingga internasional.

Lewat pemberitaan proklamasi itu, akhirnya jejak historis perjuangan Arek-arek Surabaya pun terekam, hingga kini. Pada era perjuangan itu, KB Domei Cabang Surabaya dipimpin oleh Ohara (Jepang), dengan anggota redaksi Soetomo (Bung Tomo), RM Bintarti, Soemadji Adji Wongsokoesoemo, Wiwiek Hidayat, dan Fakih.

Sejumlah eks wartawan KB Domei Cabang Surabaya itulah yang akhirnya memisahkan diri dari KB Domei dan mendirikan KB Indonesia Cabang Surabaya di Jalan Tunjungan 100 pada 1 September 1945, hingga akhirnya menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Cabang Surabaya, pasca-pelucutan senjata Jepang (1 Oktober 1945).

Selain penyiaran naskah Proklamasi (17 Agustus 1945) itu, jejak historis dari para wartawan ANTARA itu pun dapat ditelusuri dalam sejumlah informasi penting sepanjang kurun 1945-1949, di antaranya kelahiran kantor berita Indonesia (1 September 1945), Perobekan Bendera Belanda (17 September 1945), dan Rapat Raksasa di Tambaksari (21 September 1945).

Informasi historis lainnya adalah Fatwa dan Resolusi Jihad (21-22 Oktober 1945) yang disiarkan ANTARA (25 Oktober 1945), Sekutu mendarat di Surabaya (25 Oktober 1945), Jenderal AWS Mallaby tewas (30 Oktober 1945), Perang Besar (10 November 1945), hari terakhir ANTARA bertahan di Surabaya (22 November 1945), dan ANTARA bergiat kembali (medio Agustus 1949).

Perobekan bendera Belanda

Jejak historis perobekan bendera merah-putih-biru Belanda, 17 September 1945, tak terlepas dari peran sejumlah wartawan eks KB Domei Cabang Surabayayang merintis KB Indonesia Cabang Surabaya di Jalan Tunjungan 100 pada 1 September 1945 (lokasinya sekarang menjadi cagar budaya “Monumen Pers Perjuangan Surabaya”).

Para wartawan eks KB Domei itu adalah Soetomo (Bung Tomo) dkk, yakni RM (Raden Mas) Bintarti, Amin Lubis, dan Sjamsoel Arifin. Menurut catatan mantan Redaktur ANTARA Boyke Soekapdjo, pada masa penjajahan Jepang, kantor berita hanya satu, yakni KB Domei. Selain KB, di tiap kota besar hanya ada satu koran, yakni “Asia Raya” di Jakarta dan “Soeara Asia” di Surabaya.

Sebelumnya, Adam Malik dan para pejuang sudah mendirikan KB ANTARA (13 Desember 1937), namun ANTARA sempat akan dibubarkan, ketika masa penjajahan Jepang, karena ada KB Domei, tapi Adam Malik berhasil mempertahankan dan menjadikan ANTARA sebagai bagian dari KB Domei bagian Indonesia.

KB Domei Surabaya adalah yang pertama memutuskan hubungan dengan KB Domei pusat di Jakarta, beberapa hari sesudah Proklamasi. Untuk mengisi kekosongan, Soetomo membentuk kantor berita Indonesia pada 1 September 1945 (lokasinya di Jl Tunjungan 100, Surabaya, yang digunakan penjualan arloji merek ternama — KB Indonesia itu akhirnya menjadi LKBN ANTARA Cabang Surabaya pasca-pelucutan senjata Jepang pada 1 Oktober 1945).

Gedung yang telah masuk cagar budaya Kota Surabaya sebagai “Monumen Pers Perjuangan Surabaya” itulah yang diceritakan almarhum Wiwiek Hidayat (pimpinan ANTARA Surabaya pasca-Agresi Belanda II/1948), adalah kesempatan memberitakan peristiwa perobekan bendera merah-putih-biru (bendera Belanda) di atas gedung Hotel Orange (saat zaman Jepang dinamai Hotel Yamato dan kini disebut Hotel Mojopahit).

Wartawan Kantor Berita ANTARA yang menjadi “saksi mata” perjuangan Arek-arek Surabaya dalam perobekan bendera merah-putih-biru di puncak Hotel Yamato pada 17 September 1945 (1 bulan pasca-proklamasi) adalah Wiwiek Hidayat (mengabarkan lewat berita teks), Abdoel Wahab Saleh (mengabadikan lewat foto), dan Djohan Sjahrozah (pelaku pengerahan massa ke Hotel Yamato.)

Kebetulan, Kantor Berita ANTARA, saat itu berlokasi di Jalan Tunjungan 100 Surabaya, yang berada di seberang hotel itu, sehingga Wiwiek menjadi saksi mata proses perobekan bendera di hotel itu.

Dalam perbincangan dengan Wiwiek, yang dicatat dalam blog-nya pada 2008-2009, mantan Wakil Ketua PWI Jatim (1994-1998) yang juga teman dekat Wiwiek di PWI Jatim, HM Yousri Nur Raja Agam, menyebut Wiwiek Hidayat menjadi saksi mata di sana, lalu mencatat dan memberitakannya, Wiwiek Hidayat tahu persis nama orang yang merobek kain warna biru dari bendera Belanda (merah-putih-biru) itu.

“Kain warna biru itu dirobek dengan digigit. Setelah robek, dua warna merah dan putih yang tersisa pun kembali diikatkan ke tiang bendera dan dinaikkan kembali menjadi merah-putih. Orang yang merobek itu adalah Kusno Wibowo, dibantu Onny Manuhutu, dan ada dua orang lagi yang saya tidak kenal. Dokumentasinya (foto) masih tersimpan di (kantor berita) ANTARA,” kata Yousri menirukan Wiwiek.

Selain itu, ANTARA mempunyai sosok perempuan menakjubkan bernama Loekitaningsih yang berpidato dalam Rapat Raksasa di Tambaksari Surabaya pada 21 September 1945 atau 4 hari sesudah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato itu.

Resolusi Jihad

Terkait fatwa jihad dan resolusi jihad (diumumkan hampir bersamaan) itu, mantan Redaktur LKBN ANTARA Pusat Boyke Soekapdjo menyebut fatwa itu bermula dari upaya Bung Tomo (saat itu menjadi Pimred ANTARA) menemui Soekarno agar Jakarta meniru gerakan Arek-Arek Surabaya dalam perobekan bendera Belanda (Sekutu belum datang/ 25/10/1945), namun Soekarno tidak setuju, karena mempertimbangkan ancaman Sekutu.

Akhirnya, Bung Tomo bersama Mayjen Moestopo (komandan sektor perlawanan Surabaya), Soengkono, dan tokoh lain datang menemui KH Hasyim Asy’ari untuk meminta fatwa untuk melakukan perang suci (jihad), guna mengusir Sekutu-Inggris dan NICA-Belanda. Arek-arek Surabaya khawatir NICA yang datang membonceng Sekutu akan berkuasa kembali melalui penunjukan Sekutu pada NICA,.

Di tengah situasi yang memanas, KH M Hasyim Asy’ari memerintahkan KH Wahab Chasbullah untuk mengumpulkan wakil/konsul NU se-Jawa dan Madura untuk membahas permintaan Bung Tomo dkk di HBNO/Kantor Pemuda Ansor di Jalan Bubutan VI/2, Surabaya (Bubutan juga tidak jauh dari Blauran IV/25 yang menjadi Markas Oelama Djawa Timur/MODT) , sehingga tercetuslah Resolusi Jihad (22/10/1945), yang akhirnya digelorakan Bung Tomo dalam pidatonya yang berapi-api. LKBN ANTARA pun memberitakan resolusi jihad itu pada 25 Oktober 1945.

Sejarahwan NU KH Agus Sunyoto (alm.) dalam buku karyanya yang berjudul “Fatwa dan Resolusi Jihad: Sejarah Perang Rakyat Semesta di Surabaya 10 November 1945” (2017) mencatat bahwa fatwa dan resolusi jihad diumumkan hampir bersamaan itu difatwakan para ulama guna menyambut kabar kedatangan Sekutu-Inggris yang diboncengi tentara NICA-Belanda, lalu disiarkan media massa, selang 3-5 hari berikutnya.

Media massa yang memberitakan resolusi jihad itu disebut dalam buku karya KH Agus Sunyoto, yaitu LKBN ANTARA (25/10/1945), bertepatan mendaratnya Sekutu di Tanjung Perak, Surat Kabar “Kedaulatan Rakyat” Yogyakarta (26/10/1945 – edisi No.26 Tahun ke-1), dan Surat Kabar “Berita Indonesia” Jakarta (27/10/1945).

Fatwa/Resolusi Jihad (berjuang membela bangsa dan negara dihukumi jihad fi sabilillah) itulah yang menggelorakan semangat juang Arek-Arek Surabaya menjelang Pertempuran 10 November 1945 yang didahului datangnya Sekutu yang dipimpin Brigadir Aubertin Walter Sothern (AWS) Mallaby dan mendarat di Tanjung Perak, Surabaya 25 Oktober 1945.

Akhirnya, terjadi sejumlah insiden pada 27-29 Oktober 1945. Pada 27 Oktober 1945, Pesawat Sekutu menyebarkan selebaran yang memerintahkan pelucutan senjata untuk warga Surabaya. Kejadian ini dicatat perwira penerangan India PRS Mani, yang akhirnya juga masuk ANTARA (Buku “100 awak ANTARA”).

Pada 28 Oktober 1945, Soetomo berpidato berapi-api mengobarkan semangat pejuang. Akhirnya, “kontak senjata” pun tak terelakkan. Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II pun kalah dalam satu pukulan terakhir, sehingga Sekutu pun meminta bantuan Presiden Soekarno untuk menenangkan pejuang. Bersama Wakil Presiden Hatta dan Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin, Soekarno pun datang ke Surabaya pada 29 Oktober 1945.

Tidak sulit bagi Soekarno menenangkan pejuang, yang ditokohi sesama pejuang bawah tanah dan ditambah unsur ANTARA, seperti Djohan, Soetomo dan lain-lain, namun akhirnya terjadi “kontak senjata” juga antara Arek-Arek Suroboyo dengan tentara Sekutu di depan Gedung Internatio di kawasan Jembatan Merah, Selasa sore,30 Oktober 1945.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 16:46
MenPANRB: Aksesi Indonesia ke OECD momen perkuat reformasi birokrasi

Proses aksesi ini telah memberikan gambaran mengenai praktik baik yang dilakukan oleh OECD serta memperkuat kapasitas internal pemerintah dalam melangsungkan agenda reformasi birokrasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Kementerian PANRB selaku koordinator dari Public Governance Committee (PGC) telah memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang mengampu instrumen legal PGC dan memorandum lainnya.

Hal itu dilakukan dalam upaya aksesi Indonesia sebagai negara anggota dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pemerintah terus memastikan proses aksesi ini berjalan sesuai dengan standar dan ekspektasi dari OECD serta tengah menyiapkan langkah-langkah strategis.

“Proses aksesi ini telah memberikan gambaran mengenai praktik baik yang dilakukan oleh OECD serta memperkuat kapasitas internal pemerintah dalam melangsungkan agenda reformasi birokrasi di Indonesia,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Director of Public Governance OECD Elsa Pilichowski di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan ini menjadi penting dalam upaya aksesi untuk memastikan kesiapan bukti-bukti serta keselarasan kebijakan yang konsisten.

Kementerian PANRB juga telah melakukan proses internal dalam memetakan tanggung jawab, identifikasi kesenjangan, serta mendesain langkah konkret pada tujuh instrumen legal yang menjadi mandat dari Kementerian PANRB.

Proses ini menghasilkan tiga outcome, yakni identifikasi rekomendasi yang telah dilaksanakan, pemetaan area yang memerlukan penguatan, serta menentukan isu-isu yang membutuhkan kebijakan, baik baru maupun revisi.

Indonesia akan segera memasuki tahap telaahan teknis dan pada tahun 2026, akan menerima kuesioner terkait Public Integrity and Anti-Corruption serta Senior Digital Government Officials. Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan tim, menyusun prosedur konsolidasi dalam menyiapkan bukti-bukti, dan menyelaraskan sumber daya untuk koordinasi lintas kementerian.

“Panduan dari OECD akan menjadi sumber daya yang berharga, terutama dalam kejelasan akan persyaratan, ekspektasi dari metodologi kuesioner, serta segala masukan terkait proses aksesi ini. Dukungan ini tentunya akan memainkan peran penting bagi Indonesia dalam memenuhi standar serta tenggat waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam menguatkan langkah Indonesia dalam proses aksesi ini, Menteri Rini menyampaikan perlunya kolaborasi lebih mendalam dengan OECD. Terdapat lima area prioritas yang menjadi fokus dalam kolaborasi ini.

Pertama, integritas publik, yang memerlukan perluasan pengawasan integritas publik dan perancangan sistem pelaporan komprehensif terhadap kepatuhan konflik kepentingan. Kedua, pelayanan publik yang berpusat pada integrasi layanan dari peristiwa kehidupan manusia.

Pemerintahan digital menjadi area prioritas selanjutnya, yang membutuhkan dukungan dalam mengatasi fragmentasi regulasi, tumpang tindih mandat, serta penguatan tata kelola data. Kemudian, kepemimpinan dan kapabilitas dalam pelayanan publik. Kelima, evaluasi kebijakan publik, sehingga dapat memperkuat pengawasan independen.

Menteri Rini menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya aksesi menjadi anggota OECD. Kementerian PANRB juga siap dalam mengawal PGC, mendukung koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejalan dengan rekomendasi dari OECD.

“Indonesia harus dapat menjalin komunikasi yang erat dengan OECD, serta negara anggota lainnya, dalam membuat proses aksesi ini berhasil. Terlebih, Indonesia sedang bersiap untuk memasuki tahap telaah teknis, sehingga dukungan dan panduan dari OECD akan sangat berarti,” kata Rini.

Dalam kesempatan tersebut, Director of Public Governance OECD Elsa Pilichowski menyampaikan bahwa langkah aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD telah berada di jalur yang tepat.

Beberapa area terlihat lebih mudah untuk diselesaikan, namun terdapat pula area yang lebih rumit. Elsa merasa optimis dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam proses aksesi ini.

“Proses aksesi merupakan proses yang sulit, tapi Indonesia telah mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Ini memang proses yang lama dan kami di Sekretariat OECD siap untuk membantu Indonesia dalam proses aksesi ini,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 16:06
Prabowo pastikan pemerintah ganti rumah korban banjir

pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengganti semua rumah yang hanyut dan hilang akibat bencana banjir di Sumatera.

Saat mengunjungi korban bencana di posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh Tengah, Jumat, Prabowo menyampaikan pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat untuk mengirimkan bantuan kepada korban bencana.

“Kita akan atasi, kita akan bergerak bersama. Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, kita sudah siapkan juga. Kita sudah rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut, yang hilang,” kata Prabowo dipantau melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Presiden menekankan bahwa penanganan masalah banjir tidak bisa diselesaikan secara instan.

“Kita butuh kesabaran dari bapak-ibu sekalian karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu. Saya minta maaf, Presiden Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menangani bencana, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat keamanan.

Presiden juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan korban bencana sendirian. Ia beserta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah akan terus memantau perkembangan yang terjadi di lapangan.

Ia juga memastikan bahwa upaya pemulihan berjalan berkelanjutan, serta memberikan dukungan penuh bagi masyarakat yang terdampak.

“Kita akan bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan sendiri, kita akan bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatera di Jakarta (11/12).

Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah dan rumah ibadah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 15:56
TNI tandu dua lansia penderita stroke korban bencana di Aceh

Jakarta (ANTARA) – Personel TNI menandu dua lansia penderita stroke yang menjadi korban bencana dengan menggunakan sarung yang digantungkan ke kayu di Dusun Guci, Desa Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Kamis (11/12).

“Evakuasi dilakukan karena memburuknya kondisi kesehatan kedua warga. Sementara, jalur transportasi tidak dapat dilewati kendaraan akibat medan yang terisolasi,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan Mabes TNI, Kolonel (P) Agung Saptoadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Kedua lansia yang dievakuasi TNI bernama Aman Yus (65) dan Ine Yus (60). Mereka dievakuasi petugas Babinsa terdekat ke tempat layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Personel Babinsa TNI itu harus berjalan menandu Aman Yus dan Ine Yus sejauh enam kilometer dengan medan yang cukup terjal, licin serta cuaca cukup ekstrim.

“Setibanya di Puskesmas Buntul, tenaga kesehatan yang telah bersiaga langsung memberikan penanganan kepada kedua lansia tersebut,” kata Agung.

Agung melanjutkan upaya ini bagian dari komitmen TNI untuk selalu hadir membantu warga korban bencana banjir.

“TNI juga akan terus memperkuat sinergi dengan warga sebagai bagian dari tugas pengabdian untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 15:29
Anggota DPR minta negara perkuat pengawasan tambang di Morowali

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka meminta negara memperkuat pengawasan terhadap kawasan tambang strategis di Morowali, Sulawesi Tengah, agar kepentingan negara tetap terjaga.

Ia mengatakan pesatnya ekspansi hilirisasi mineral, khususnya nikel, perlu diimbangi dengan tata kelola yang lebih kuat.

“Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring dengan skala dan kompleksitas operasionalnya,” kata Beniyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Beniyanto menyampaikan bahwa Morowali telah berkembang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional dengan skala aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral yang sangat besar.

Aktivitas penambangan ore, pengolahan NPI dan feronikel, hingga pengembangan rantai nilai mineral menjadikan kawasan ini beroperasi secara intensif dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menuntut kehadiran negara yang lebih tegas dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan kerja, serta standar lingkungan.

Menurut ia, keberadaan berbagai fasilitas pendukung di kawasan tambang, termasuk infrastruktur logistik dan transportasi, harus ditempatkan secara jelas dalam kerangka pengawasan negara.

Dalam kawasan tambang strategis, kata Beniyanto, setiap simpul infrastruktur memiliki implikasi langsung terhadap kontrol aktivitas pertambangan, mobilitas tenaga kerja, serta arus barang tambang.

Dalam konteks tata kelola pertambangan, Beniyanto menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas-sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, serta pemerintah daerah.

Ia menambahkan kawasan tambang berskala besar seperti Morowali membutuhkan pendekatan regulatory oversight yang lebih adaptif, termasuk pengawasan aktivitas hilirisasi, transparansi rantai pasok mineral, kepatuhan reklamasi dan pascatambang, serta pengendalian dampak lingkungan secara berbasis data.

Beniyanto menegaskan bahwa pengawasan yang lebih kuat tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi atau memperlambat hilirisasi.

Sebaliknya, pengawasan yang konsisten justru diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Kepastian hukum dan konsistensi pengawasan, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan negara dan daerah.

“Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun, negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan tambang strategis seperti Morowali benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa Morowali merupakan jantung hilirisasi nikel Indonesia. Karena itu, penguatan pengawasan negara yang kritis namun konstruktif menjadi kunci agar kawasan tambang tersebut dapat terus memberikan manfaat optimal bagi daerah, industri nasional, dan negara dalam jangka panjang.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 15:21
Komisi Percepatan Reformasi Polri tampung aspirasi dari Sumatera Utara

…Semua masukan-masukan itu dicatat dan akan menjadi pembahasan kami nantinya

Medan (ANTARA) – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar pertemuan dengan berbagai tokoh dan perwakilan sejumlah lembaga di Sumatera Utara sebagai upaya menampung aspirasi dari masyarakat terkait transformasi kepolisian.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Jumat.

Dua anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang hadir adalah Mahfud MD yang merupakan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode 2019- 2024,) dan Ahmad Dofiri yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Mahfud MD menyebutkan dari pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, baik dari kampus, ulama, mantan pejabat dan perwakilan dari organisasi kemasyarakatan tersebut banyak masukan yang mereka terima terkait kepolisian.

“Kami menyerap aspirasi langsung dari masyarakat tentang terkait percepatan reformasi Polri. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan kami mendapat banyak hal-hal baru dan penguatan tentang masalah- masalah yang disampaikan masyarakat,” katanya.

Yang utamanya, kata dia, dari masukan masukan itu, menginginkan polisi itu baik dan semuanya menyadari bahwa personel polisi sebanyak 467 ribu orang, jumlah yang bermasalah hanyalah sedikit.

Berbagai masukan dari masyarakat terkait permasalahan di oknum-oknum kepolisian, kata dia memang harus diselesaikan.

Sejumlah masukan tersebut, diantaranya menginginkan Polri harus betul-betul independen dari masalah politik.

Bukan hanya melepaskan diri dari politik, tapi harus benar-benar lepas dari intervensi politik. Sehingga nanti penataannya bukan hanya Polri, tapi juga kepartaian, kejaksaan dan juga pemerintah.

“Yang bermasalah itu mungkin tak sampai seribu kalau di hitung oknumnya. Masih banyak yang baik-baik saja yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kasus yang muncul memang banyak, nah itu yang harus diselesaikan. Jadi kita akan kembalikan ke jati diri Polri sebagaimana mestinya,” katanya.

“Semua masukan-masukan itu dicatat dan akan menjadi pembahasan kami nantinya,” tambahnya.

Pewarta: Juraidi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 14:30
Kapolri teken aturan anggota bertugas di luar struktur Polri

Untuk menghindari adanya rangkap jabatan, Kapolri memutasikan anggota Polri yang akan menjabat di luar struktur, menjadi perwira tinggi (Pati)/perwira menengah (Pamen) dalam rangka penugasan pada kementerian/lembaga

Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan peraturan tersebut mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga.

Diterangkan Trunoyudo, pengalihan jabatan anggota Polri tersebut berdasarkan beberapa regulasi. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Terdapat regulasi pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” katanya.

Kedua, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Pasal 19 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh anggota Polri.

Terakhir, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Trunoyudo mengatakan, pada Pasal 147 disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh anggota Polri sesuai kompetensi.

Selain itu, pada Pasal 153 diatur bahwa PPK instansi pusat yang membutuhkan anggota Polri untuk menduduki jabatan tertentu pada instansi pusat, mengajukan kepada Kapolri dengan tembusan kepada menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Di sisi lain, sambung Trunoyudo, Polri juga mengatur mekanisme pengalihan jabatan melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.

Terdapat 17 kementerian/lembaga/badan/komisi yang dapat diisi anggota Polri. Untuk kementerian, terdapat Kemenko Polkam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian P2MI, dan Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya, untuk lembaga/badan/komisi, terdapat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, anggota Polri juga bisa mengisi jabatan organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Ia menyebut bahwa proses pengalihan jabatan anggota Polri di kementerian/lembaga berdasarkan permintaan PPK.

“Anggota Polri yang diajukan pengalihan jabatan manajerial/nonmanajerial pada instansi pusat tertentu, sesuai permintaan dari PPK (menteri/kepala badan),” ujarnya.

Setelah menerima permintaan, apabila Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK, selanjutnya kepala Korps Bhayangkara itu akan membalas surat persetujuan kepada PPK.

“Berdasarkan pertimbangan anggota Polri yang disetujui karena memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga, berdasarkan persyaratan jabatan yang akan diisi, tidak memiliki catatan personel berdasarkan rekam jejak,” ungkapnya.

Untuk menghindari adanya rangkap jabatan, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri memutasikan anggota Polri yang akan menjabat di luar struktur, menjadi perwira tinggi (Pati)/perwira menengah (Pamen) dalam rangka penugasan pada kementerian/lembaga.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/12/2025 14:27