Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kerugian akibat kebakaran ruko di Penjaringan Rp100 juta

    Kerugian akibat kebakaran ruko di Penjaringan Rp100 juta

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu memperkirakan kerugian akibat kebakaran di ruko empat lantai di Komplek Ruko Jalan Vikamas Timur 1, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, mencapai Rp100 juta.

    “Kebakaran ruko seluas 60 meter persegi sudah dapat dipadamkan pukul 19.13 WIB dan kerugian ditaksir Rp100 juta,” kata Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, dugaan sementara kebakaran disebabkan arus pendek listrik (korsleting).

    Informasi dari saksi, kebakaran ini diketahui saksi yang melihat adanya percikan api yang disebabkan oleh “korsleting” listrik pada alat kelistrikan di lantai dua dan merambat ke lantai lainnya.

    “Di ruko terdapat tumpukan kardus sehingga api membesar,” kata dia.

    Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan 45 personel untuk memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Vikamas Timur Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, pada Jumat sore.

    “Kami mendapat informasi kebakaran sekitar pukul 17.00 WIB dan langsung menurunkan tim melakukan pemadaman,” kata Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman kepada pers di Jakarta.

    Ia mengatakan, objek yang terbakar ada rumah toko (ruko) empat lantai yang merupakan gudang keramik.

    Selain 45 personel, pihaknya juga mengerahkan sembilan unit mobil pemadam untuk memadamkan api tersebut.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator minta perekrutan pengantar makanan MBG diperketat

    Legislator minta perekrutan pengantar makanan MBG diperketat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati meminta perekrutan pengantar atau pengemudi yang mengantarkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ke sekolah-sekolah agar lebih diperketat.

    Hal itu sebagai tindak lanjut usai adanya insiden kecelakaan yang menyebabkan belasan siswa terluka di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12).

    “Saya berharap ke depan ada evaluasi dalam penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ke sekolah-sekolah seperti perekrutan sopir yang lebih di perketat dan pengecekan secara rutin sopir-sopir SPPG,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Dia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat perekrutan sopir baik secara administrasi ataupun teknis dalam mengendarai kendaraan tersebut

    “Selain itu harus ada pengecekan kelayakan berkendara secara berkala kepada sopir-sopir SPPG untuk menghindari hal yang sama terjadi,” kata dia.

    Dia juga meminta rumah sakit yang merawat korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, memberikan tindakan maksimal untuk mempercepat kesembuhan korban.

    “Saya sampaikan ke Ibu Dirut RSUD Koja drg. Alifianti Lestari agar para korban mendapatkan pelayanan dan tindakan yang maksimal,” kata dia

    Dia mengatakan, seluruh pihak ingin para korban segera pulih dan kembali beraktivitas belajar dan mengajar dengan secepatnya.

    Dia juga ingin adanya pemulihan trauma (trauma healing) bagi para korban dan siswa-siswi SDN 01 Kalibaru untuk menjaga psikologi siswa-siswi agar tetap baik dalam belajar di sekolah pascakecelakaan.

    “Setelah sembuh siswa-siswi akan kita ajak berkeliling Jakarta dengan bus tingkat Transjakarta sebagai bentuk ‘trauma healing’ bagi para korban dan meningkatkan motivasi belajar mereka pasca kecelakaan” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perluas wawasan lewat jelajah perpustakaan gratis di Jakarta

    Perluas wawasan lewat jelajah perpustakaan gratis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta bukan hanya sibuk dengan lalu lintas dan gedung pencakar langitnya, tetapi juga kaya dengan ruang baca gratis yang bisa menjadi tempat belajar, memperluas wawasan, hingga sekadar “me time” yang produktif.

    Sejumlah perpustakaan di Jakarta di bawah ini bisa diakses publik secara gratis. Berikut beberapa yang wajib dikunjungi:

    1. Perpustakaan Jakarta & Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin

    Perpustakaan ini dikenal luas karena jam layanan yang panjang hingga malam hari, memungkinkan pengunjung membaca atau belajar setelah pulang dari sekolah atau kantor. Koleksinya mencakup buku fiksi, nonfiksi, referensi pendidikan, ruang diskusi, dan bilik baca nyaman. Keberadaan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin menjadikannya sumber arsip penting bagi peneliti dan pencinta sastra Indonesia.

    Alamat: Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya No.73, Menteng, Jakarta Pusat

    Jam operasional: Senin–Minggu 09.00–22.00 WIB (khusus Jumat, check-in ditutup sementara 11.30–13.00 WIB)

    2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

    Perpusnas adalah perpustakaan terbesar di Indonesia dengan koleksi jutaan buku, termasuk manuskrip langka dan referensi akademik. Fasilitasnya mencakup ruang baca digital, auditorium, dan area pameran, menjadikannya pusat pengetahuan bagi pelajar, peneliti, dan masyarakat umum.

    Alamat: Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Gambir, Jakarta Pusat

    Jam operasional:
    • Senin–Jumat: 08.00–19.00 WIB
    • Sabtu–Minggu: 09.00–16.00 WIB

    3. Perpustakaan Erasmus Huis

    Perpustakaan milik Kedutaan Belanda ini menawarkan koleksi literatur internasional yang variatif, mulai dari seni, budaya, hingga karya sastra dari Belanda dan dunia. Suasana ruang baca terang dan desain interior rapi membuatnya nyaman untuk riset atau sekadar membaca santai.

    Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta Selatan

    Jam operasional: Selasa–Sabtu, 10.00–16.00 WIB

    4. Perpustakaan Goethe-Institut Jakarta

    Goethe-Institut menyediakan koleksi buku, film, musik, dan materi belajar bahasa serta budaya Jerman. Tempat ini cocok untuk mereka yang belajar bahasa, peneliti budaya, dan pembaca yang ingin memperoleh referensi internasional.

    Alamat: Jl. Sam Ratulangi No.9-15, Menteng, Jakarta Pusat

    Jam operasional: 11.00–19.00 WIB (hari kerja dan akhir pekan, menyesuaikan layanan)

    5. Institut Français Indonesia (IFI Jakarta)

    Perpustakaan IFI menawarkan literatur Prancis dan internasional, termasuk buku anak, majalah, serta bahan belajar bahasa Prancis. Suasana modern dan nyaman cocok untuk belajar bahasa atau menikmati waktu membaca.

    Alamat: Jl. MH Thamrin No.20, Jakarta Pusat

    Jam operasional: Senin–Jumat pukul 09.00–17.00 WIB

    6. Perpustakaan Japan Foundation

    Perpustakaan Japan Foundation menyediakan beragam koleksi buku berbahasa Jepang, termasuk komik atau manga. Area perpustakaan luas dilengkapi dengan wifi gratis dan area belajar yang nyaman.

    Alamat: Gedung Summitmas 2 1st – 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kavling 61-62, RT.5/RW.3, Senayan

    Jam operasional: Senin-Jumat mulai pukul 09.30-16.30 WIB

    Pewarta: Ade irma Junida/Juliyanti
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Damkar dikenal karena integritas dan bekerja tanpa pamrih

    Mendagri: Damkar dikenal karena integritas dan bekerja tanpa pamrih

    Untuk itu, saya minta teman-teman kepala daerah, pimpinan Damkar memberikan perhatian kepada jajaran Damkar, baik personelnya dan kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya [untuk] terus ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada para petugas pemadam kebakaran (Damkar) yang mengharumkan nama institusi dengan menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan dedikasi tanpa pamrih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mereka kian meningkat.

    “Damkar juga dikenal karena bekerja tanpa pamrih, … tidak minta uang gitulah. Nah, itu membuat masyarakat suka,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut Mendagri, capaian tersebut semakin memperteguh citra Damkar sebagai garda terdepan pelayanan publik yang sigap dan responsif.

    Ia menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Damkar di berbagai daerah rata-rata mencapai 90 persen. Mendagri menjelaskan bahwa tren penilaian positif terhadap Damkar konsisten terjadi di hampir seluruh wilayah. Bahkan beberapa provinsi mencatat tingkat kepuasan hingga 97 persen.

    “Kita lihat indeks rata-rata adalah 90 persen. Artinya 90 persen responden itu suka dengan Damkar. Ini jarang saya mendapatkan survei seperti ini,” ujarnya.

    Mendagri menilai tingginya apresiasi publik tersebut tidak terlepas dari kecepatan dan kesigapan petugas dalam merespons berbagai situasi darurat. Ia menjelaskan bahwa tugas Damkar kini semakin luas, tidak hanya memadamkan kebakaran, tetapi juga melakukan berbagai operasi penyelamatan.

    “Di sini [terlihat] jumlah kasus kebakaran sendiri seperti tahun 2024 itu 20.427, kemudian yang penyelamatan sendiri jauh lebih banyak, 56.423. Jadi, kegiatan penyelamatan jauh lebih banyak,” ungkapnya.

    Sebagai pembina Damkar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Mendagri menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

    Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan ketersediaan personel yang memadai, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan kesigapan, serta memperkuat dukungan terhadap organisasi Damkar agar tetap mampu memberikan layanan yang cepat dan profesional.

    Lagi pula, kata Mendagri, reputasi baik Damkar juga mencerminkan kualitas kinerja Pemda. Karena itu, ia meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kapasitas Damkar, baik dalam hal jumlah personel maupun kualitasnya.

    “Untuk itu, saya minta teman-teman kepala daerah, pimpinan Damkar memberikan perhatian kepada jajaran Damkar, baik personelnya dan kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya [untuk] terus ditingkatkan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri percepat pemulihan layanan adminduk di daerah bencana

    Kemendagri percepat pemulihan layanan adminduk di daerah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan percepatan pemulihan layanan administrasi kependudukan atau adminduk di daerah bencana agar masyarakat terdampak tetap memperoleh kepastian identitas penduduk.

    Dalam keterangan resmi yang diperoleh di Jakarta, Jumat, disebutkan kebijakan tersebut diterbitkan menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan terhentinya sebagian layanan serta rusaknya sarana dan dokumen kependudukan warga.

    Mendagri kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Surat edaran yang bersifat segera tersebut ditujukan kepada gubernur serta bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

    “Serta perlindungan administrasi negara bagi penduduk yang terdampak,” kata Mendagri dalam surat edaran tersebut.

    Mendagri meminta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk segera mengarahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi agar melakukan pemetaan kondisi layanan adminduk di kabupaten/kota terdampak, mendata sarana dan prasarana yang rusak, serta mengajukan kebutuhan sarana pendukung, seperti blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), guna mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.

    Gubernur juga diminta melaporkan perkembangan pelayanan darurat secara berkala kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Dukcapil.

    Sementara itu, bupati/wali kota di daerah terdampak diminta memastikan Dinas Dukcapil bergerak cepat menerbitkan dokumen kependudukan prioritas, antara lain Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan secara menyeluruh tanpa permohonan dan diserahkan melalui RT/desa/lurah, KTP-el yang diterbitkan berdasarkan permohonan, serta Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan sesuai permohonan dengan persyaratan yang berlaku.

    “Pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana,” kata Mendagri.

    Di samping itu, Mendagri menginstruksikan gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia untuk menggerakkan Dinas Dukcapil di daerah yang tidak terdampak agar membantu daerah terdampak melalui dukungan tenaga, fasilitas, dan pendampingan teknis.

    Para kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat pengurusan dokumen masyarakat lainnya yang hilang atau rusak, seperti surat kelengkapan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, hingga ijazah sekolah atau perguruan tinggi, sehingga seluruh proses dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.

    Mendagri menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam layanan adminduk, apalagi dalam kondisi darurat bencana. Langkah ini penting sebagai bentuk pelindungan negara kepada warga yang tengah menghadapi masa sulit.

    Adapun SE tersebut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri terbitkan SE pergeseran anggaran pada daerah bencana

    Mendagri terbitkan SE pergeseran anggaran pada daerah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran pada APBD Daerah Bencana.

    Dalam surat tersebut, Mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar.

    Berdasarkan keterangan yang diperoleh di Jakarta, Jumat, surat itu juga merinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.

    “Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis Mendagri mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana.

    Surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tersebut diteken Mendagri pada Kamis, 11 Desember 2025.

    SE tersebut memberikan pedoman kepada pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan Pemda lainnya.

    Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana.

    SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Lebih lanjut, bagi pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.

    Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman: Transparansi informasi kunci penanganan bencana di Aceh

    Ombudsman: Transparansi informasi kunci penanganan bencana di Aceh

    Informasi yang tidak akurat dapat menghambat koordinasi antar-instansi, memperlambat distribusi bantuan, dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI (ORI) menegaskan transparansi dan akurasi informasi, khususnya mengenai kelistrikan, merupakan kunci dalam penanganan keadaan darurat, terutama bencana yang sedang terjadi di Aceh.

    Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan dalam situasi darurat, transparansi dan akurasi informasi sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan dapat mengambil langkah penyelamatan dengan tepat.

    “Informasi yang tidak akurat dapat menghambat koordinasi antar-instansi, memperlambat distribusi bantuan, dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar,” ujar Johanes saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Maka dari itu, Ombudsman meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pembangkit Listrik Negara atau PLN (Persero), agar menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pascabencana banjir di Aceh.

    Johanes mengingatkan penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

    Dengan demikian dalam kondisi bencana, kata dia, pemangku kepentingan diharapkan menyampaikan kondisi apa adanya, apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam.

    Ia menuturkan hingga saat ini masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman listrik, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh, yang masih gelap pada malam hari.

    Selain itu, dirinya juga meminta PLN untuk segera menyampaikan data teknis terkini yang terverifikasi, termasuk jumlah gardu dan jaringan yang masih padam, wilayah yang belum mendapatkan suplai listrik, estimasi pemulihan yang realistis, serta kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan.

    Dia menekankan Ombudsman RI akan terus memantau pemulihan layanan publik di wilayah terdampak bencana di Aceh, termasuk kelistrikan, distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan akses evakuasi.

    ORI juga membuka ruang pengaduan masyarakat terkait potensi malaadministrasi dalam penanganan bencana.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja maksimal memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana di Aceh, meskipun kondisi pemulihan pasokan listrik belum sepenuhnya mudah.

    “Mungkin listrik yang belum ya, listrik sudah mulai. Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit,” ujar Prabowo dalam agenda kunjungan kerja untuk kali ketiganya di Aceh, Jumat, meninjau posko pengungsian di kawasan Jembatan Aceh Tamiang, Aceh.

    Dalam dialognya bersama para penyintas bencana, Presiden menyampaikan permintaan maaf apabila masih ada tanggung jawab pemerintah yang hingga saat ini belum terpenuhi.

    Ia mengatakan bahwa tantangan di lapangan cukup berat, namun seluruh unsur pemerintah bergerak bersama untuk mempercepat pemulihan.

    Bencana banjir bandang yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 menyebabkan gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah.

    Hingga 11 Desember 2025, Kementerian ESDM melaporkan bahwa tingkat pemulihan kelistrikan di daerah terdampak baru mencapai 36 persen.

    Wilayah terparah yang mengalami krisis listrik adalah Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, di mana banyak desa masih gelap dan warga terpaksa mengandalkan genset pribadi.

    Selain itu, pemadaman bergilir juga diterapkan di ibu kota Provinsi Aceh di Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar untuk menyeimbangkan beban sistem.

    PLN menjelaskan bahwa kendala utama pemulihan adalah kerusakan infrastruktur vital yang parah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AMPG bagikan lampu darurat ke warga Aceh Tamiang

    AMPG bagikan lampu darurat ke warga Aceh Tamiang

    Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Golkar di tengah masyarakat, sekaligus memastikan warga tidak menjalani malam tanpa penerangan selama masa pemulihan pasca-banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sayap pemuda Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menyalurkan bantuan lampu darurat kepada warga Aceh Tamiang yang hingga kini masih terputus dari pasokan listrik lantaran banyak tiang listrik yang tumbang akibat diterjang banjir besar.

    Bantuan tersebut merupakan arahan langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

    “Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Golkar di tengah masyarakat, sekaligus memastikan warga tidak menjalani malam tanpa penerangan selama masa pemulihan pasca-banjir,” kata Ketua Pengurus Pusat AMPG Said Aldi Al Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Penyaluran bantuan dipimpin oleh Said Aldi Al Idrus, bersama ketua DPD Golkar Aceh Tamiang H.Adriadi dan unsur pengurus pusat dan daerah.

    Relawan AMPG turun langsung ke sejumlah titik pengungsian dan daerah pedalaman yang mengalami kerusakan jaringan listrik, termasuk wilayah Dusun Tualang, Kampung Sungai Liput di Kecamatan Kejuruan Muda.

    Lampu darurat berbasis air garam ini mampu menyala hingga sepuluh jam dan menjadi solusi penerangan sementara bagi warga yang masih berada dalam kondisi gelap gulita.

    Selain ditempatkan di posko, lampu darurat tersebut juga dibagikan langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan, terutama keluarga dengan anak-anak yang kesulitan beraktivitas saat malam hari.

    Seorang warga Aceh Tamiang, Tarmidi, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. Menurutnya, lampu darurat tersebut sangat membantu keluarga mereka selama aliran listrik belum kembali pulih.

    Penyaluran ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi warga di daerah yang terdampak bencana banjir.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo shalat Jumat bersama penyintas, simak khutbah bertema musibah

    Prabowo shalat Jumat bersama penyintas, simak khutbah bertema musibah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan shalat Jumat bersama para penyintas banjir di Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sambil menyimak khutbah bertema “Bersahabat dengan Musibah”.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan aktivitas itu dijalani Kepala Negara beserta rombongan di Masjid Besar Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

    “Kehadiran Presiden disambut para jamaah serta jajaran pemerintah daerah setempat,” demikian petikan keterangan Sekretariat Presiden.

    Shalat Jumat dipimpin Imam Tengku Mino, sementara khutbah disampaikan Tengku Muslim yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Syariat Islam.

    Dalam khutbah bertema “Bersahabat dengan Musibah”, Tengku Muslim mengajak jamaah untuk memaknai setiap ujian sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT yang menuntut kesabaran, ketabahan, serta solidaritas sosial dalam membantu sesama yang terdampak.

    Pelaksanaan shalat Jumat ini dilakukan Presiden Prabowo setelah meninjau penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada pagi hari, termasuk memantau distribusi bantuan darurat.

    Usai menunaikan shalat, Presiden Prabowo melanjutkan agenda meninjau posko pengungsi, kegiatan trauma healing, dapur umum, serta posko kesehatan yang disiapkan untuk masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Farhan minta warga tak terpancing provokasi unggahan YouTuber Resbob

    Farhan minta warga tak terpancing provokasi unggahan YouTuber Resbob

    Kota Bandung (ANTARA) – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh unggahan YouTuber Resbob atau Adimas Firdaus yang diduga mengandung ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan suporter Persib Bandung.

    Farhan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung mendukung penuh proses penegakan hukum dan menyerahkan seluruh tahapan penyelidikan kepada aparat terkait.

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Masyarakat tidak perlu mengambil tindakan sendiri,” kata Farhan di Bandung, Jumat.

    Ia mengimbau warga agar tidak membalas dengan komentar negatif ataupun tindakan lain yang dapat memperkeruh suasana. Menurut dia, menjaga martabat justru harus dilakukan dengan kedewasaan.

    “Orang Sunda punya karakter sopan dan berbudaya. Jangan sampai kita ikut melakukan penghinaan. Tetap tenang, jangan terprovokasi,” ujarnya.

    Farhan juga berharap masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya maupun konten yang berpotensi memicu kebencian di ruang digital.

    “Biarkan aparat penegak hukum bekerja. Jangan ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas atau memicu kebencian,” katanya.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan bahwa penyidik telah melakukan penyelidikan awal terhadap akun yang digunakan oleh Adimas Firdaus.

    “Kami sudah melakukan profiling akun pelaku hate speech terhadap Viking dan warga Jabar serta sudah memulai penyelidikan,” kata Hendra.

    Hendra menjelaskan kasus ini mencuat setelah dalam salah satu siaran di Youtube, Resbob melontarkan ucapan bernada penghinaan terhadap pendukung Persib dan masyarakat Sunda. Tayangan tersebut kemudian viral dan memicu kemarahan publik.

    “Penerimaan laporan polisi diperlukan untuk melengkapi proses hukum dan menguatkan keterangan saksi korban,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.