Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama untuk memberantas aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal agar industri domestik tetap terjaga.

    “Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya,” kata Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Dirinya juga menekankan perlunya kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) agar mampu meningkatkan penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan non-pajak.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara menyoroti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, melalui sistem seperti DBA dan Caisa, sering kali memberikan kemudahan, namun juga kerap menerima keluhan dari masyarakat.

    Maka dari itu, ia mendorong adanya perbaikan serta pengembangan terus menerus.

    “Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun Menkeu hari ini melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu, salah satunya Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Berikut daftar pejabat yang dilantik:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat seiring RUU Pemotongan Pajak diloloskan DPR AS

    Rupiah menguat seiring RUU Pemotongan Pajak diloloskan DPR AS

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi keputusan DPR Amerika Serikat (AS) meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemotongan Pajak.

    “DPR AS meloloskan RUU pemotongan pajak Presiden Donald Trump secara tipis. Dijuluki ‘One Big Beautiful Bill,’ undang-undang tersebut mencakup pemotongan pajak yang substansial, peningkatan pendanaan militer dan penegakan hukum perbatasan, dan pengurangan signifikan terhadap insentif energi hijau dan program sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Xinhua, sebelumnya komite kongres utama AS membuka jalan bagi pemungutan suara di seluruh majelis terhadap RUU Pemotongan Pajak AS.

    RUU tersebut mencakup peningkatan pengeluaran besar untuk penegakan hukum imigrasi dan militer, serta akan memperpanjang pemotongan pajak AS tahun 2017 yang akan berakhir pada tahun ini.

    Selain itu, RUU juga mencakup serangkaian pemotongan untuk Medicaid, bantuan pangan, dan pendanaan energi bersih. Menurut media AS, secara keseluruhan RUU ini harus disesuaikan untuk disahkan DPR karena Senat Republik telah mengisyaratkan bahwa RUU tersebut takkan disahkan tanpa perubahan besar.

    “Menurut Congressional Budget Office, RUU tersebut diproyeksikan akan menambah sekitar 3,8 triliun dolar AS pada utang nasional selama dekade berikutnya Hal ini menyusul penurunan peringkat kredit negara bagian AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s baru-baru ini, dengan alasan meningkatnya tingkat utang AS,” kata Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 110 poin atau 0,67 persen menjadi Rp16.218 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.328 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat juga menguat ke level Rp16.289 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.313 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyatakan dengan diterapkannya pajak ekspor untuk komoditas kelapa bulat dinilai mampu memitigasi kenaikan minyak goreng berbahan baku kelapa dan santan.

    Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja dihubungi di Jakarta, Jumat menyatakan, saat ini industri pengolahan kelapa dalam negeri tengah kekurangan pasokan, karena produksi kelapa bulat dalam negeri lebih banyak untuk ekspor.

    “HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,” ujar dia.

    Disampaikannya, akibat kelangkaan bahan baku kelapa, berdampak secara langsung terhadap kenaikan produk hasil olahan kelapa, seperti minyak goreng kelapa dan santan.

    Lanjut dia, saat ini untuk harga minyak goreng kelapa dan santan yang ada di pasar domestik naik sekitar 20 hingga 30 persen.

    “Mungkin naik 20 sampai 30 persen,” ujarnya lagi.

    Oleh karena itu pihaknya ingin pemerintah memfokuskan terlebih dahulu kebutuhan suplai industri dalam negeri.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terus berkoordinasi secara intensif bersama dengan pelaku usaha dan asosiasi untuk mencari solusi suplai permintaan kelapa, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan petani.

    Menperin menyatakan bahwa industri pengolahan kelapa mempunyai kepentingan yang sama untuk mengutamakan kesejahteraan petani.

    Hal ini juga mendukung keberlanjutan kegiatan usaha berbasis kelapa dengan menjaga petani kelapa tidak beralih ke komoditas lain karena akan berdampak kepada kegiatan usaha pengolahan menjadi semakin sulit.

    Menurutnya, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa lima besar dunia namun belum memiliki kebijakan tata niaga bahan baku kelapa seperti pelarangan ekspor, pungutan ekspor, serta larangan terbatas (lartas).

    “Sementara negara-negara produsen kelapa lainnya seperti Filipina, India, Thailand dan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk menjaga nilai tambah ekonomi kelapa, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan industri pengolahan kelapa,” katanya.

    Menperin menyampaikan bahwa sejak program hilirisasi kelapa dicanangkan telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, China, dan Sri Lanka.

    Namun saat ini perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan beroperasi karena kelangkaan bahan baku kelapa.

    Hal itu karena kelapa Indonesia lebih cenderung diekspor dalam bentuk kelapa bulat karena belum ada regulasi tata niaganya.

    “Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22 sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

    “Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1 persen dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan. Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

    Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.

    Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.

    Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

    Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirut KAI: Pengelolaan arsip jadi fondasi keputusan strategis

    Dirut KAI: Pengelolaan arsip jadi fondasi keputusan strategis

    Pengelolaan arsip merupakan fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Saya percaya arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan strategis, pelestarian sejarah perusahaan, serta wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam transformasi BUMN.

    “Pengelolaan arsip merupakan fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Saya percaya arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi,” kata Didiek dalam peresmian Gedung Record Center dan Groundbreaking Gedung Restorasi Arsip, Kawasan Terpadu Record Center di Bandung, Jumat.

    Oleh karena itu, menurut dia gedung tersebut bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif yang telah terbentuk sejak masa Staatsspoorwegen.

    Diketahui, masa Staatsspoorwegen merupakan periode di mana perusahaan kereta api milik negara di Hindia Belanda, yang disebut Staatsspoorwegen (SS), beroperasi dan memainkan peran penting dalam perkembangan perkeretaapian di Indonesia

    Langkah itu juga sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas, keterbukaan, dan warisan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap perjalanan transformasinya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat dokumen, menghormati sejarah, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.

    “Semoga upaya ini dapat menjadi benchmark kearsipan nasional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan yang modern, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Didiek dalam keterangan di Jakarta.

    Proyek tersebut juga menjadi tonggak penting dalam penguatan pengelolaan arsip perusahaan secara terintegrasi dan profesional, sekaligus sebagai langkah nyata penyelamatan aset perusahaan dan negara.

    Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito menyampaikan apresiasi atas transformasi besar yang telah dijalankan KAI.

    Ia menyoroti bagaimana perubahan manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI menjadi institusi modern dengan on-time performance (OTP) yang kini mencapai 99 persen, jauh melampaui masa lalu ketika kereta yang hanya penting berangkat.

    Tak hanya unggul di layanan, KAI juga dinilai berhasil dalam pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2022.

    Menurut dia, KAI tak sekadar menyimpan arsip, tetapi aktif merawat memori bangsa dan menjadikannya sumber pembelajaran lintas generasi.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab,” kata Mego.

    Lebih lanjut, Mego menyampaikan dari sejarah Staatsspoorwegen hingga era digitalisasi, KAI berhasil mengelola arsip dengan baik sehingga layak menjadi benchmark nasional dan inspirasi bagi Kementerian, BUMN, dan lembaga pendidikan.

    Terpisah, Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, gedung Record Center berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m², dibangun sesuai UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

    Proyek itu dikerjakan konsorsium profesional termasuk PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Premi asuransi komersial diperkirakan tumbuh 4-6 persen pada 2025

    OJK: Premi asuransi komersial diperkirakan tumbuh 4-6 persen pada 2025

    Maret 2025, premi asuransi komersial tercatat Rp87,71 triliun di mana nilai tersebut sudah mencapai seperempat target premi yang ditetapkan di akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan premi asuransi komersial tumbuh 4 persen hingga 6 persen pada akhir tahun 2025, dengan nilai premi ditargetkan berada pada kisaran Rp175 triliun-Rp180 triliun pada semester I tahun ini.

    “Pada Maret 2025, premi asuransi komersial tercatat sebesar Rp87,71 triliun di mana nilai tersebut sudah mencapai seperempat target premi yang ditetapkan di akhir tahun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

    Premi asuransi komersil per Maret 2025 terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 3,08 persen yoy dengan nilai sebesar Rp47,19 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi 3,50 persen yoy dengan nilai sebesar Rp40,52 triliun.

    Dari sisi pendapatan, Ogi mengatakan bahwa komponen pendapatan premi masih mendominasi pendapatan perusahaan asuransi yang mencapai 90 persen untuk asuransi jiwa dan 94 persen untuk asuransi umum jika dibandingkan pendapatan yang berasal dari hasil investasi.

    Premi asuransi umum mayoritas berasal dari jalur pemasaran broker dan direct marketing. Sementara, untuk asuransi jiwa mayoritas premi dihasilkan melalui distribution channel bancassurance dan agen.

    “Kanal distribusi tersebut diperkirakan akan tetap tumbuh diikuti dengan pergeseran metode digital yang lebih mendominasi dibandingkan face to face (FtF) dan telemarketing,” kata Ogi.

    Mengenai laba perusahaan asuransi, Ogi mencatat bahwa pada tahun 2024 asuransi jiwa mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp8,42 triliun, meningkat Rp2,12 triliun atau 33,60 persen yoy.

    Sementara, pada asuransi umum dan reasuransi terdapat rugi komprehensif sebesar Rp9,74 triliun, menurun Rp19,23 triliun atau -202,49 persen yoy.

    “Adapun nilai rugi pada asuransi umum dan reasuransi terjadi karena terdapat peningkatan cadangan premi yang dilakukan salah satu perusahaan,” ujar Ogi.

    Terkait pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap pertama pada tahun 2026 berdasarkan Peraturan OJK (POJK) 23/2023, OJK mencatat bahwa terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026, berdasarkan laporan bulanan per Maret 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani tunjuk Suryo Utomo pimpin Badan TI & Intelijen Keuangan

    Sri Mulyani tunjuk Suryo Utomo pimpin Badan TI & Intelijen Keuangan

    Semakin kita mengandalkan teknologi digital, maka infrastruktur digital menjadi sangat strategis. Tidak hanya menciptakan conveniece kemudahan, namun juga memberikan assurance atau kepastian mengenai keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menunjuk mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utamo untuk memimpin Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK).

    Badan baru Kemenkeu tersebut mempunyai tugas krusial di tengah era kemajuan teknologi saat ini. BTIIK bertugas untuk terus mengembangkan infrastruktur digital Kemenkeu, serta mengawasi aspek digitalisasi keuangan negara.

    Sri Mulyani menilai tugas BTIIK bakal cukup menantang sebab Kemenkeu harus dapat mengimbangi perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.

    “Dengan adanya teknologi artificial intelligence, dengan adanya perubahan currency menuju cryptocurrency, dengan berbagai macam lalu lintas keuangan antarnegara dan antar-entitas, maka kebutuhan untuk membangun sebuah infrastruktur digital keuangan negara menjadi sangat penting,” katanya.

    Bendahara Negara juga berpesan kepada Suryo sebagai Kepala BTIIK untuk terus melaksanakan transformasi digital sekaligus memastikan keamanan dalam sistem keuangan negara.

    “Semakin kita mengandalkan teknologi digital, maka infrastruktur digital menjadi sangat strategis. Tidak hanya menciptakan conveniece kemudahan, namun juga memberikan assurance atau kepastian mengenai keamanan,” katanya.

    DDalam pelantikan jabatan eselon I Kemenkeu Jumat (23/5), Suryo Utomo dirotasi dari jabatan Dirjen Pajak ke BTIIK. Sementara saat ini, kursi Dirjen Pajak diduduki oleh Bimo Wijayanto.

    PPada Jumat (23/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu. Berikut daftar pejabat yang dilantik:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuning.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKH Hospitals dan TVGH teken MoU tingkatkan layanan kesehatan di RI

    DKH Hospitals dan TVGH teken MoU tingkatkan layanan kesehatan di RI

    kerja sama ini akan mempercepat transformasi layanan kesehatan kami menjadi lebih inovatif dan berstandar internasional

    Jakarta (ANTARA) – DKH Hospitals Group Indonesia bersama Taipei Veterans General Hospital (TVGH) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka menjalin kerja sama strategis di bidang kedokteran, riset dan pendidikan medis, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

    MoU ditandatangani langsung oleh Direktur Utama DKH Hospitals Group Satria Muhammad Wilis dan Superintendent TVGH Wei-Ming Chen, serta dihadiri oleh para petinggi dari kedua perusahaan.

    “Kami percaya kerja sama ini akan mempercepat transformasi layanan kesehatan kami menjadi lebih inovatif dan berstandar internasional. TVGH adalah institusi medis terdepan dengan reputasi global, kami sangat antusias atas peluang kolaborasi yang akan terjalin” ujar Satria Muhammad Wilis sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Satria menjelaskan kerja sama akan berlangsung selama dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

    Kerja sama mencakup berbagai bidang strategis, di antaranya pertukaran ilmiah dan tenaga medis, kolaborasi riset dan uji klinis, pengembangan tele-health, program pelatihan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan, serta rujukan pasien internasional dan kegiatan lain yang disepakati bersama.

    Vice Superintendent Wui-Chiang Lee menyampaikan kolaborasi ini merupakan komitmen untuk memperluas pengaruh positif dalam bidang kesehatan global, sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan institusi medis dari Indonesia.

    Penandatanganan dilakukan secara langsung di RS Medika Dramaga member of DKH Hospitals Group, Bogor, dengan dihadiri dari pihak DKH Hospitals Group, di antaranya Komisaris Utama DKH Hospitals Iqbal Rahim Wilis.

    Selain itu Komisaris Independen DKH Hospitals Abdullah Sayidi, Direktur Utama DKH Hospitals Group Satria Muhammad Wilis, Direktur DKH Hospitals Octen Suhadi, dan Corporate Secretary DKH Hospitals Heri Akhyar, serta perwakilan direksi RS Medika Dramaga Bogor.

    Adapun, dari pihak Taipei Veterans General Hospital (TVGH), Taiwan, di antaranya Vice Superintendent TVGH Wui-Chiang Lee, Director International Medical Service Center TVGH Chin-Su Liu.

    Juga Sttending Physician International Medical Service Center and Department of Family Medicine TVGH Yi-Jen Claire Wang, Policy Manager International Medical Service Center TVHG Elaine Le, dan selaku Coordinator International Medical Service Center TVGH Candy Cheng.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI fokus tata Blok M jadi hub baru Jakarta

    Pemprov DKI fokus tata Blok M jadi hub baru Jakarta

    ANTARA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan penataan menyeluruh di kawasan Blok M. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Jakarta, Jumat (23/5), mengatakan kawasan ini disiapkan menjadi salah satu hub baru transportasi dan ruang publik di Ibu Kota. Kawasan ini juga akan disiapkan sebagai pusat aktivitas publik, termasuk pengembangan kawasan kuliner dan gedung ASEAN yang akan menjadi bagian dari wajah baru Jakarta.
    (Putri Hanifa/Ibnu Zaki/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Kopdes Merah putih dipercepat demi kedaulatan pangan

    Kopdes Merah putih dipercepat demi kedaulatan pangan

    Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah ekonomi rakyat di tingkat tapak yang menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi desa,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis dari desa.

    “Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah ekonomi rakyat di tingkat tapak yang menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi desa,” kata Arief Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Adat Dayak yang dirangkai Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) Pembentukan Koperasi Merah Putih di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, pemerintah terus mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    Ia menyebutkan hingga 20 Mei 2025, sebanyak 26.565 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah melaksanakan Musdessus sebagai langkah awal pembentukan koperasi berbasis desa.

    Di Kalimantan Tengah, dari 659 desa/kelurahan yang telah tersosialisasi, 268 desa telah menyelenggarakan Musdessus, 218 koperasi tengah dalam proses akta notaris, dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum.

    Arief menyampaikan, Palangkaraya menjadi daerah pertama yang menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah desanya.

    “Hari ini Palangkaraya sudah 100 persen menyelesaikan pembentukan koperasi desa. Tinggal beberapa wilayah lain yang terus kita dorong. Targetnya, seluruh Indonesia tuntas pada 12 Juli dan akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2025,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai lembaga produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat desa, tetapi juga sebagai penghubung program-program strategis pemerintah.

    “Seperti stabilisasi harga pangan dan peningkatan nilai tambah produk petani dan pelaku UMKM,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025