Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif ‘fresh’ Dirjen Pajak yang baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta publik memberikan waktu satu bulan untuk Direktur Jenderal Pajak baru Bimo Wijayanto untuk mempelajari urusan pajak, termasuk Coretax.

    “Kami meminta Dirjen Pajak baru Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif fresh Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Usai mempelajari pajak, Bimo diminta untuk membuat penjelasan terpisah, mengingat banyak dan luasnya cakupan pajak.

    “Bisa membuat press briefing tersendiri mengenai Coretax atau hal-hal lain yang akan dilakukan,” tambah Sri Mulyani.

    Sama halnya, Sri Mulyani juga memberikan waktu satu bulan untuk Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    “Tidak adil, baru tiga jam sudah ditanya banyak hal. Beliau juga akan membutuhkan waktu satu bulan. Namun, beliau akan naik haji. Mungkin nanti naik haji sambil belajar mengenai materi, supaya waktu pulang bisa memberikan briefing,” ujar Menkeu lagi.

    Pagi ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA).

    Sementara, Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama memiliki latar belakang seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa alasan posisi Dirjen Bea dan Cukai dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama karena institusi tersebut membutuhkan sosok yang berani.

    Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN) resmi dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat.

    “Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ, mohon maaf ya, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.

    Saat ditanya lebih lanjut soal penunjukan dari kalangan TNI untuk mengisi jabatan Dirjen Bea dan Cukai, Prasetyo menilai bahwa TNI merupakan lembaga yang paling terpercaya dan berada di garda terdepan dalam berbagai sektor.

    Selain itu, Bea dan Cukai yang memiliki pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi dan kementerian.

    “Beliau tidak akan bekerja sendiri. Untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita ‘keroyok’ bersama-sama. Sekali lagi, substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban,” kata Prasetyo.

    Penunjukan sejumlah eselon I di Kementerian Keuangan, kata Prasetyo, juga dilakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai.

    Atas hal tersebut, dua dirjen di Kementerian Keuangan, yakni Dirjen Pajak yang dijabat Bimo Wijayanto, dan Dirjen Bea Cukai yang dijabat Djaka Budi Utama, merupakan penunjukan dari Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kita konsentrasi untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi. Dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan,” kata Prasetyo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertagas: Peran “midstream” strategis dalam monetisasi lapangan gas

    Pertagas: Peran “midstream” strategis dalam monetisasi lapangan gas

    Tantangan utama di Indonesia timur ketiadaan infrastruktur midstream andal untuk menghubungkan sumber gas dengan pasar potensial

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur midstream (penghubung hulu-hilir) energi yang berperan strategis dalam monetisasi lapangan gas di wilayah Indonesia bagian timur.

    Dengan infrastruktur yang dirancang sesuai kondisi geografis dan potensi lokal, Pertagas optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong monetisasi (komersialisasi) gas yang berkelanjutan dan pemerataan energi nasional, kata Direktur Komersial Pertamina Gas Kusdi Widodo.

    Kusdi mengatakan bahwa konektivitas merupakan faktor kunci dalam mempercepat akses energi di wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

    “Investasi bukan semata soal pasokan, tapi soal konektivitas. Tantangan utama di Indonesia timur adalah ketiadaan infrastruktur midstream yang andal untuk menghubungkan sumber gas dengan pasar potensial. Di sinilah pendekatan modular dan hybrid memainkan peran penting,” ujar Kusdi dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kusdi menyebutkan bahwa Pertagas sebagai operator jaringan pipa transmisi gas terpanjang di Indonesia dan pengelola lebih dari 600 km pipa minyak di Sumatera, telah berperan mendukung penyaluran kebutuhan energi nasional.

    Namun untuk menjangkau wilayah timur yang belum terlayani infrastruktur, Pertagas mengimplementasikan pendekatan modular seperti isotank, Floating Storage Unit (FSU), Floating Regasification Unit (FRU), serta pembangunan pipa pendek untuk konektivitas lokal.

    Salah satu portofolio di wilayah Indonesia timur yaitu proyek gasifikasi di Sorong. Di bawah mandat KEPMEN ESDM No. 13.K/2020, Pertagas berperan dalam mendukung suplai gas ke PLTMG 50 MW.

    “Ini bukan hanya proyek kelistrikan, tapi jangkar ekonomi kawasan. Ketika listrik tersedia, permintaan dari sektor logistik, industri, hingga rumah tangga ikut tumbuh,” tambah Kusdi dalam diskusi Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025 pada Selasa (21/5).

    Selain itu, untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan pipa, Pertagas mengembangkan fasilitas virtual pipeline di Bontang, yakni LNG Filling Station berkapasitas 14 MMSCFD dan LNG Cargo Dock yang mendukung pengiriman isotank melalui laut ke kawasan Indonesia timur. Fasilitas ini dapat menjadi solusi nyata distribusi gas secara fleksibel.

    Dalam sesi tersebut, Kusdi juga menyinggung proyek-proyek prospektif di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua Selatan.

    “Midstream bukan hambatan, justru menjadi enabler. Mulai dari skala kecil, praktis, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, itulah pendekatan kami,” tegasnya dalam diskusi bertema “Fuelling the Future: Strategies for Achieving Long-term Plan Production from East Indonesia through Sustainable Exploration”.

    Selain aspek teknis dan komersial, Kusdi juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam keberlanjutan proyek energi.

    “Menjaga komunikasi yang kuat dengan komunitas sosial bukan pilihan, tapi keharusan. Kami menjalankan tanggung jawab sosial di sekitar wilayah operasional kami, untuk merangkul masyarakat, memberdayakan, dan memastikan infrastruktur kami memberi manfaat bersama,” kata Kusdi.

    Sebagai bagian dari Pertamina Group dan Subholding Gas PGN, Pertagas terus memperluas perannya tidak hanya sebagai pengangkut gas, tetapi juga sebagai pembuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

    “Kami hadir bukan hanya untuk mengalirkan gas, tapi untuk membuka akses dan membangun ketahanan energi jangka panjang,” kata Kusdi.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyangga jembatan Cisumdawu Km 204 bergeser akibat pergerakan tanah

    Penyangga jembatan Cisumdawu Km 204 bergeser akibat pergerakan tanah

    Bandung (ANTARA) – Polres Sumedang, Jawa Barat, yang melakukan inspeksi menyeluruh di Tol Cisumdawu atas efek pergerakan tanah yang terjadi pada Sabtu (17/5) sekitar pukul 10.00 WIB, dan melaporkan salah satu kerusakan signifikan adalah tiang penyangga jembatan di Km 204 bergeser, hingga membutuhkan perbaikan serius.

    “Pada Km 204, Jembatan Cikadongdong Blok Cacaban Conggeang, tiang penyangga jembatan mengalami pergeseran yang membutuhkan perbaikan dalam jangka waktu hingga satu tahun,” kata Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono dalam laporan pada Kapolda Jabar yang dikutip di Bandung, Jumat.

    Dalam survei berlangsung pada Selasa (20/5), guna mengidentifikasi tingkat kerusakan akibat pergerakan tanah itu, Joko juga menyampaikan adanya situasi darurat pergerakan tanah yang terjadi di ruas Km 177, tepatnya di Blok Binong–Bojongtotor, Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

    Di titik tersebut, lanjut dia, pergerakan tanah telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan tol, termasuk retaknya barrier beton dan amblasnya badan jalan. Hal ini menyebabkan penutupan jalur cepat dan pengalihan seluruh kendaraan ke jalur lambat.

    “Kami telah berkoordinasi langsung dengan pihak PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT). Mereka membenarkan bahwa beberapa titik di ruas tol mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Saat ini, langkah-langkah pengamanan dan pengalihan jalur sudah diterapkan,” ujar Joko.

    Berdasarkan hasil pengecekan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang yang diterimanya, dia menjelaskan pada titik km 177 itu, mahkota longsoran mencapai panjang 170 meter dan tinggi sekitar 300 meter, menyebabkan jalan tol amblas hingga 50 cm.

    Hal tersebut, mengakibatkan sekitar 60 unit rumah warga di Dusun Bojongtotor juga berada dalam ancaman langsung.

    “Kami menekankan pentingnya penanganan cepat dan tepat untuk mencegah korban jiwa, baik dari bencana longsor maupun kecelakaan lalu lintas. Jika pergerakan tanah terus berlanjut, jalur Tol Cisumdawu arah Majalengka akan ditutup dan kendaraan dialihkan ke Gerbang Tol Sumedang dan Pamulihan,” ucap Joko.

    PT CKJT sendiri, tambah dia, dijadwalkan akan melakukan pengecekan lapangan yang akan dipimpin oleh Direksi PT CKJT bersama Prof Paulus selaku ahli.

    “Segala upaya sedang kami koordinasikan untuk memastikan situasi dapat dikendalikan dan risiko dapat diminimalkan,” tutur Joko.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zulhas: 30 Mei Musdessus ditarget rampung untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas: 30 Mei Musdessus ditarget rampung untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih rampung pada 30 Mei 2025 demi mempercepat penguatan ekonomi pangan dari desa.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat mengatakan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdessus sebagai tahapan awal pembentukan koperasi pangan strategis tersebut.

    “Jadi sudah separuh ini (melaksanakan Musdessus), 31 Mei (2025) ini kita harapkan semua sudah Musdessus,” kata Zulhas.

    Ia berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah menyelesaikan Musdessus paling lambat 31 Mei 2025 agar proses berikutnya bisa segera dijalankan secara administratif maupun kelembagaan.

    Selanjutnya, Zulhas menargetkan pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Setelah resmi berbadan hukum, Koperasi Merah Putih akan dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Ini langkah pertama sehingga nanti 12 Juli 2025 ini bisa di-launching,” tuturnya.

    Tahapan terakhir, seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tingkatkan tax ratio, pemerintah benahi tata kelola pajak

    Tingkatkan tax ratio, pemerintah benahi tata kelola pajak

    ANTARA – Pemerintah tengah membenahi tata kelola pajak untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (23/5), menyebut langkah taat pajak, perbaikan software, hingga pembenahan kinerja di Kementerian Keuangan dilakukan agar tax ratio Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Pelindo siap perkuat pariwisata maritim Indonesia

    Pelindo siap perkuat pariwisata maritim Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo siap merealisasikan komitmennya dalam memperkuat pariwisata maritim Indonesia seiring dengan telah dimulainya pembangunan Bali Benoa Marina di Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Pelabuhan Benoa, Bali.

    Bali Benoa Marina akan hadir sebagai layanan marina berfasilitas lengkap (full-service marina) dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai premium maritime tourism destination dalam pengembangan industri wisata maritim nasional.

    Seremoni groundbreaking dilaksanakan pada Kamis (22/5/2025) dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa beserta Wakil Gubernur Provinsi Bali I Nyoman Giri Prasta serta sejumlah stakeholder terkait.

    “Pembangunan Bali Benoa Marina yang diinisiasi oleh Pelindo selaras dengan fokus pengembangan pariwisata Kementerian Pariwisata, untuk menciptakan Quality & Sustainable Tourism,” kata Ni Luh seperti dikutip dari siaran pers Pelindo, di Jakarta, Jumat.

    Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kata Ni Luh, sejumlah langkah akan dilakukan Kementerian Pariwisata di antaranya melalui penyederhanaan perizinan pariwisata, mendorong adanya kerja sama antara badan usaha negara dengan swasta serta optimalisasi program promosi ke komunitas.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan marina sebagai bagian dari pengembangan marina di kawasan BMTH yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang.

    “Proyek ini akan mengukuhkan Bali sebagai destinasi utama dalam wisata maritim dunia, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Bali, katanya, menyambut baik kolaborasi lintas sektor ini sebagai bentuk nyata pembangunan pariwisata yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

    “Juga kami titipkan pesan agar kiranya pelaksanaan projek ini tetap menjaga kekayaan dan keanekaragaman biota laut agar tetap lestari,” katanya.

    Bali Benoa Marina dibangun di atas lahan seluas 3,3 hektare yang terbagi dalam tiga zona pengembangan dengan ruang terbuka hijau yang terintegrasi.

    Marina ini dirancang untuk menampung 180 yacht, termasuk 50 superyacht hingga 90 meter, serta akan dilengkapi dengan fasilitas seperti Premium Yacht Club, Crew Club, area MICE, F&B, perkantoran, dan retail.

    Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menegaskan pengembangan marina merupakan bagian penting dari transformasi Pelindo dalam menjadikan pelabuhan sebagai gerbang wisata maritim kelas dunia dan bagian dari langkah strategis dalam pengembangan industri wisata maritim nasional.

    “Projek marina ini merupakan salah satu milestone penting dalam merealisasikan peran BMTH sebagai hub marina-marina lain di Indonesia. Kami mengintegrasikan kenyamanan pengalaman berlayar, layanan premium, dan infrastruktur modern demi mendukung Indonesia sebagai pemain utama dalam industri pariwisata maritim global. BMTH dirancang sebagai titik sentral wisata maritim nasional yang terhubung dengan jalur pariwisata domestik maupun internasional,” ungkap Prasetyo.

    Sebagai pengelola kawasan, PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) yang merupakan subholding Pelindo untuk klaster logistik dan hinterland development, akan mengawal penuh proses pembangunan marina hingga rampung.

    “Kami menggandeng mitra strategis untuk memastikan marina ini dibangun dengan standar internasional dan mengedepankan keberlanjutan. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata peran BUMN dalam memperkuat sektor pariwisata nasional melalui konektivitas bidang maritim yang unggul,” kata Ruri I Rachmaputri, Direktur Komersial & Teknik SPSL.

    Dalam membangun marina ini Pelindo Solusi Logistik menggandeng PT Marina Development Indonesia (MDI) yang telah berpengalaman dalam pembangunan dan pengembangan marina. MDI akan menangani pengembangan dan pengelolaan fasilitas marina serta area komersial pendukung.

    “Bali Benoa Marina menandai babak baru dalam perjalanan pariwisata maritim Indonesia, sebuah wujud nyata dari ambisi bangsa untuk hadir di panggung global. Dirancang sebagai marina unggulan nasional, proyek ini tak hanya menghadirkan standar baru bagi kawasan marina, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan pariwisata maritim berkelas dunia,” kata Ulf Backlund, President Director Marina Development Indonesia.

    Pembangunan Bali Benoa Marina telah dimulai dengan produksi ponton beton apung dengan teknologi yang telah digunakan di berbagai proyek pembangunan marina kelas dunia seperti Porto Montenegro, Royal Phuket Marina, dan Limassol Marina.

    Pembangunan ponton menyerap penggunaan tenaga kerja lokal dan merupakan bukti komitmen untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Bali seiring dengan kehadiran Bali Benoa Marina.

    Bali Benoa Marina dijadwalkan akan mulai operasional awal pada kuartal IV 2025 dan akan beroperasi secara penuh dengan seluruh fasilitas pendukungnya pada 2027. Proyek ini diharapkan menjadi magnet bagi superyacht internasional dan domestik, serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi regional dan nasional berbasis industri maritim premium.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bappebti blokir 225 situs web trading sepanjang Januari-Mei 2025

    Bappebti blokir 225 situs web trading sepanjang Januari-Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 225 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk periode Januari-Mei 2025.

    Pemblokiran dilakukan Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), guna mencegah potensi kerugian masyarakat akibat dari kegiatan ilegal di bidang PBK.

    “Upaya pemblokiran ini dilakukan untuk membatasi ruang promosi entitas ilegal dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, termasuk investasi berkedok PBK,” ujar Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Tirta menjelaskan, entitas-entitas ilegal di bidang PBK menggunakan media daring untuk melakukan promosi dan penawaran produknya kepada masyarakat, membuat konten-konten yang berkaitan dengan trading, selanjutnya memperkenalkan perusahaan pialang berjangka dari luar negeri untuk merekrut calon investor baru.

    Lebih lanjut, setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tak terkecuali bagi siapapun yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK.

    “Untuk itu, bagi entitas-entitas ilegal tersebut agar mengurus perizinan di Bappebti dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Tirta.

    Sementara itu Kepala Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Matheus Hendro Purnomo menyampaikan bahwa selain melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa memiliki legalitas, Bappebti juga banyak menemukan penawaran investasi berkedok PBK yang marak di tengah masyarakat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan bakal menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bila target penerima tercapai.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran tambahan untuk Program MBG, namun penyalurannya bergantung pada progres pelaksanaan program tersebut.

    “Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Per 21 Mei 2025, Program MBG tercatat menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran itu menggunakan dana APBN senilai Rp3 triliun.

    Realisasi jumlah penerima maupun penggunaan anggaran itu masih jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN 2025.

    Sebagai catatan, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

    Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

    Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

    “Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5).

    Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

    “Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan,” ucap Dadan Hindayana.

    Dalam kesempatan terpisah, Dadan menjelaskan terkait serapan program, di mana penerima manfaat direncanakan sebanyak 3 juta pada tiga bulan pertama, kemudian meningkat mulai Mei, Juni, Juli menjadi 6 juta.

    “Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • INSA: Pembiayaan pengadaan kapal jadi fokus bahasan IMW 2025

    INSA: Pembiayaan pengadaan kapal jadi fokus bahasan IMW 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyatakan tantangan pembiayaan pengadaan kapal menjadi salah satu fokus pembahasan di Indonesia Maritime Week (IMW) 2025.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan dukungan pendanaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha pelayaran nasional bila ingin bersaing dalam pelayaran global.

    “Tantangan dalam upaya mendapatkan dukungan pendanaan yang kompetitif akan dibahas secara komprehensif di 1st Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang akan digelar pada 26 hingga 28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta,” kata Carmelita dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan salah satu pembicara kunci pada IMW 2025 yakni Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Arsenio Dominguez.

    Menurut Carmelita, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategis. Lebih dari 90 persen aktivitas perdagangan global melalui laut.

    Di domestik, pelayaran berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

    Di sisi lain, pelayaran merupakan industri padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang.

    Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhanan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang terkait dengan pengadaan kapal.

    Perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non perbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikategorikan sebagai profil usaha yang berisiko tinggi.

    Akibatnya, kredit pengadaan kapal nasional masih dikenakan bunga bank sampai 14 persen dengan tenor berkisar 5 tahun.

    Sebagai perbandingan, fasilitas pendanaan terhadap industri pelayaran di negara lain hanya dikenakan bunga sekitar satu sampai dua persen di atas libor dan tenor bisa sampai 10 tahun.

    Menurut Carmelita, dukungan pendanaan yang belum optimal tersebut membuat pelayaran nasional belum berdaya saing.

    Apalagi di tengah tuntutan peremajaan kapal berteknologi ramah lingkungan agar kapal-kapal merah putih dapat comply dengan regulasi internasional, tentu dukungan pendanaan kapal menjadi sangat krusial.

    “Dukungan pendanaan dalam pengadaan kapal ini perlu dicarikan solusinya oleh seluruh stakeholder, baik regulator, pelaku usaha, perbankan dan lembaga pembiayaan, agar industri pelayaran nasional mampu tumbuh dan berdaya bersaing regional dan global,” ujarnya.

    Sejumlah negara memberikan skema akses pendanaan pada sektor pelayaran. Sebut saja seperti Singapura yang menyediakan skema shipping trust sebagai salah satu cara pembiayaan kapal.

    Adapun di Inggris terdapat skema shipping funds yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi dan investor langsung yang fokus pada sektor pelayaran.

    Namun begitu, Carmelita yang juga Ketua Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) dan Asian Shipowners’ Association (ASA) menuturkan, Indonesia mesti mencari skema pendanaan sendiri yang sesuai dengan kondisi iklim usaha pelayaran di dalam negeri sendiri.

    Melalui IMW 2025, tantangan pendanaan ini akan dibedah secara komprehensif untuk menghadirkan solusi atas skema pendanaan yang cocok diterapkan untuk industri pelayaran Indonesia saat ini.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025