Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Zulhas: 30 Mei Musdessus ditarget rampung untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas: 30 Mei Musdessus ditarget rampung untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih rampung pada 30 Mei 2025 demi mempercepat penguatan ekonomi pangan dari desa.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat mengatakan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdessus sebagai tahapan awal pembentukan koperasi pangan strategis tersebut.

    “Jadi sudah separuh ini (melaksanakan Musdessus), 31 Mei (2025) ini kita harapkan semua sudah Musdessus,” kata Zulhas.

    Ia berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah menyelesaikan Musdessus paling lambat 31 Mei 2025 agar proses berikutnya bisa segera dijalankan secara administratif maupun kelembagaan.

    Selanjutnya, Zulhas menargetkan pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Setelah resmi berbadan hukum, Koperasi Merah Putih akan dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Ini langkah pertama sehingga nanti 12 Juli 2025 ini bisa di-launching,” tuturnya.

    Tahapan terakhir, seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tingkatkan tax ratio, pemerintah benahi tata kelola pajak

    Tingkatkan tax ratio, pemerintah benahi tata kelola pajak

    ANTARA – Pemerintah tengah membenahi tata kelola pajak untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (23/5), menyebut langkah taat pajak, perbaikan software, hingga pembenahan kinerja di Kementerian Keuangan dilakukan agar tax ratio Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Pelindo siap perkuat pariwisata maritim Indonesia

    Pelindo siap perkuat pariwisata maritim Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo siap merealisasikan komitmennya dalam memperkuat pariwisata maritim Indonesia seiring dengan telah dimulainya pembangunan Bali Benoa Marina di Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Pelabuhan Benoa, Bali.

    Bali Benoa Marina akan hadir sebagai layanan marina berfasilitas lengkap (full-service marina) dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai premium maritime tourism destination dalam pengembangan industri wisata maritim nasional.

    Seremoni groundbreaking dilaksanakan pada Kamis (22/5/2025) dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa beserta Wakil Gubernur Provinsi Bali I Nyoman Giri Prasta serta sejumlah stakeholder terkait.

    “Pembangunan Bali Benoa Marina yang diinisiasi oleh Pelindo selaras dengan fokus pengembangan pariwisata Kementerian Pariwisata, untuk menciptakan Quality & Sustainable Tourism,” kata Ni Luh seperti dikutip dari siaran pers Pelindo, di Jakarta, Jumat.

    Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kata Ni Luh, sejumlah langkah akan dilakukan Kementerian Pariwisata di antaranya melalui penyederhanaan perizinan pariwisata, mendorong adanya kerja sama antara badan usaha negara dengan swasta serta optimalisasi program promosi ke komunitas.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan marina sebagai bagian dari pengembangan marina di kawasan BMTH yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang.

    “Proyek ini akan mengukuhkan Bali sebagai destinasi utama dalam wisata maritim dunia, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Bali, katanya, menyambut baik kolaborasi lintas sektor ini sebagai bentuk nyata pembangunan pariwisata yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

    “Juga kami titipkan pesan agar kiranya pelaksanaan projek ini tetap menjaga kekayaan dan keanekaragaman biota laut agar tetap lestari,” katanya.

    Bali Benoa Marina dibangun di atas lahan seluas 3,3 hektare yang terbagi dalam tiga zona pengembangan dengan ruang terbuka hijau yang terintegrasi.

    Marina ini dirancang untuk menampung 180 yacht, termasuk 50 superyacht hingga 90 meter, serta akan dilengkapi dengan fasilitas seperti Premium Yacht Club, Crew Club, area MICE, F&B, perkantoran, dan retail.

    Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menegaskan pengembangan marina merupakan bagian penting dari transformasi Pelindo dalam menjadikan pelabuhan sebagai gerbang wisata maritim kelas dunia dan bagian dari langkah strategis dalam pengembangan industri wisata maritim nasional.

    “Projek marina ini merupakan salah satu milestone penting dalam merealisasikan peran BMTH sebagai hub marina-marina lain di Indonesia. Kami mengintegrasikan kenyamanan pengalaman berlayar, layanan premium, dan infrastruktur modern demi mendukung Indonesia sebagai pemain utama dalam industri pariwisata maritim global. BMTH dirancang sebagai titik sentral wisata maritim nasional yang terhubung dengan jalur pariwisata domestik maupun internasional,” ungkap Prasetyo.

    Sebagai pengelola kawasan, PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) yang merupakan subholding Pelindo untuk klaster logistik dan hinterland development, akan mengawal penuh proses pembangunan marina hingga rampung.

    “Kami menggandeng mitra strategis untuk memastikan marina ini dibangun dengan standar internasional dan mengedepankan keberlanjutan. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata peran BUMN dalam memperkuat sektor pariwisata nasional melalui konektivitas bidang maritim yang unggul,” kata Ruri I Rachmaputri, Direktur Komersial & Teknik SPSL.

    Dalam membangun marina ini Pelindo Solusi Logistik menggandeng PT Marina Development Indonesia (MDI) yang telah berpengalaman dalam pembangunan dan pengembangan marina. MDI akan menangani pengembangan dan pengelolaan fasilitas marina serta area komersial pendukung.

    “Bali Benoa Marina menandai babak baru dalam perjalanan pariwisata maritim Indonesia, sebuah wujud nyata dari ambisi bangsa untuk hadir di panggung global. Dirancang sebagai marina unggulan nasional, proyek ini tak hanya menghadirkan standar baru bagi kawasan marina, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan pariwisata maritim berkelas dunia,” kata Ulf Backlund, President Director Marina Development Indonesia.

    Pembangunan Bali Benoa Marina telah dimulai dengan produksi ponton beton apung dengan teknologi yang telah digunakan di berbagai proyek pembangunan marina kelas dunia seperti Porto Montenegro, Royal Phuket Marina, dan Limassol Marina.

    Pembangunan ponton menyerap penggunaan tenaga kerja lokal dan merupakan bukti komitmen untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Bali seiring dengan kehadiran Bali Benoa Marina.

    Bali Benoa Marina dijadwalkan akan mulai operasional awal pada kuartal IV 2025 dan akan beroperasi secara penuh dengan seluruh fasilitas pendukungnya pada 2027. Proyek ini diharapkan menjadi magnet bagi superyacht internasional dan domestik, serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi regional dan nasional berbasis industri maritim premium.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bappebti blokir 225 situs web trading sepanjang Januari-Mei 2025

    Bappebti blokir 225 situs web trading sepanjang Januari-Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 225 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk periode Januari-Mei 2025.

    Pemblokiran dilakukan Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), guna mencegah potensi kerugian masyarakat akibat dari kegiatan ilegal di bidang PBK.

    “Upaya pemblokiran ini dilakukan untuk membatasi ruang promosi entitas ilegal dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, termasuk investasi berkedok PBK,” ujar Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Tirta menjelaskan, entitas-entitas ilegal di bidang PBK menggunakan media daring untuk melakukan promosi dan penawaran produknya kepada masyarakat, membuat konten-konten yang berkaitan dengan trading, selanjutnya memperkenalkan perusahaan pialang berjangka dari luar negeri untuk merekrut calon investor baru.

    Lebih lanjut, setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tak terkecuali bagi siapapun yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK.

    “Untuk itu, bagi entitas-entitas ilegal tersebut agar mengurus perizinan di Bappebti dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Tirta.

    Sementara itu Kepala Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Matheus Hendro Purnomo menyampaikan bahwa selain melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa memiliki legalitas, Bappebti juga banyak menemukan penawaran investasi berkedok PBK yang marak di tengah masyarakat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan bakal menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bila target penerima tercapai.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran tambahan untuk Program MBG, namun penyalurannya bergantung pada progres pelaksanaan program tersebut.

    “Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Per 21 Mei 2025, Program MBG tercatat menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran itu menggunakan dana APBN senilai Rp3 triliun.

    Realisasi jumlah penerima maupun penggunaan anggaran itu masih jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN 2025.

    Sebagai catatan, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

    Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

    Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

    “Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5).

    Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

    “Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan,” ucap Dadan Hindayana.

    Dalam kesempatan terpisah, Dadan menjelaskan terkait serapan program, di mana penerima manfaat direncanakan sebanyak 3 juta pada tiga bulan pertama, kemudian meningkat mulai Mei, Juni, Juli menjadi 6 juta.

    “Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • INSA: Pembiayaan pengadaan kapal jadi fokus bahasan IMW 2025

    INSA: Pembiayaan pengadaan kapal jadi fokus bahasan IMW 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyatakan tantangan pembiayaan pengadaan kapal menjadi salah satu fokus pembahasan di Indonesia Maritime Week (IMW) 2025.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan dukungan pendanaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha pelayaran nasional bila ingin bersaing dalam pelayaran global.

    “Tantangan dalam upaya mendapatkan dukungan pendanaan yang kompetitif akan dibahas secara komprehensif di 1st Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang akan digelar pada 26 hingga 28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta,” kata Carmelita dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan salah satu pembicara kunci pada IMW 2025 yakni Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Arsenio Dominguez.

    Menurut Carmelita, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategis. Lebih dari 90 persen aktivitas perdagangan global melalui laut.

    Di domestik, pelayaran berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

    Di sisi lain, pelayaran merupakan industri padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang.

    Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhanan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang terkait dengan pengadaan kapal.

    Perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non perbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikategorikan sebagai profil usaha yang berisiko tinggi.

    Akibatnya, kredit pengadaan kapal nasional masih dikenakan bunga bank sampai 14 persen dengan tenor berkisar 5 tahun.

    Sebagai perbandingan, fasilitas pendanaan terhadap industri pelayaran di negara lain hanya dikenakan bunga sekitar satu sampai dua persen di atas libor dan tenor bisa sampai 10 tahun.

    Menurut Carmelita, dukungan pendanaan yang belum optimal tersebut membuat pelayaran nasional belum berdaya saing.

    Apalagi di tengah tuntutan peremajaan kapal berteknologi ramah lingkungan agar kapal-kapal merah putih dapat comply dengan regulasi internasional, tentu dukungan pendanaan kapal menjadi sangat krusial.

    “Dukungan pendanaan dalam pengadaan kapal ini perlu dicarikan solusinya oleh seluruh stakeholder, baik regulator, pelaku usaha, perbankan dan lembaga pembiayaan, agar industri pelayaran nasional mampu tumbuh dan berdaya bersaing regional dan global,” ujarnya.

    Sejumlah negara memberikan skema akses pendanaan pada sektor pelayaran. Sebut saja seperti Singapura yang menyediakan skema shipping trust sebagai salah satu cara pembiayaan kapal.

    Adapun di Inggris terdapat skema shipping funds yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi dan investor langsung yang fokus pada sektor pelayaran.

    Namun begitu, Carmelita yang juga Ketua Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) dan Asian Shipowners’ Association (ASA) menuturkan, Indonesia mesti mencari skema pendanaan sendiri yang sesuai dengan kondisi iklim usaha pelayaran di dalam negeri sendiri.

    Melalui IMW 2025, tantangan pendanaan ini akan dibedah secara komprehensif untuk menghadirkan solusi atas skema pendanaan yang cocok diterapkan untuk industri pelayaran Indonesia saat ini.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama untuk memberantas aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal agar industri domestik tetap terjaga.

    “Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya,” kata Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Dirinya juga menekankan perlunya kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) agar mampu meningkatkan penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan non-pajak.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara menyoroti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, melalui sistem seperti DBA dan Caisa, sering kali memberikan kemudahan, namun juga kerap menerima keluhan dari masyarakat.

    Maka dari itu, ia mendorong adanya perbaikan serta pengembangan terus menerus.

    “Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun Menkeu hari ini melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu, salah satunya Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Berikut daftar pejabat yang dilantik:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat seiring RUU Pemotongan Pajak diloloskan DPR AS

    Rupiah menguat seiring RUU Pemotongan Pajak diloloskan DPR AS

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi keputusan DPR Amerika Serikat (AS) meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemotongan Pajak.

    “DPR AS meloloskan RUU pemotongan pajak Presiden Donald Trump secara tipis. Dijuluki ‘One Big Beautiful Bill,’ undang-undang tersebut mencakup pemotongan pajak yang substansial, peningkatan pendanaan militer dan penegakan hukum perbatasan, dan pengurangan signifikan terhadap insentif energi hijau dan program sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Xinhua, sebelumnya komite kongres utama AS membuka jalan bagi pemungutan suara di seluruh majelis terhadap RUU Pemotongan Pajak AS.

    RUU tersebut mencakup peningkatan pengeluaran besar untuk penegakan hukum imigrasi dan militer, serta akan memperpanjang pemotongan pajak AS tahun 2017 yang akan berakhir pada tahun ini.

    Selain itu, RUU juga mencakup serangkaian pemotongan untuk Medicaid, bantuan pangan, dan pendanaan energi bersih. Menurut media AS, secara keseluruhan RUU ini harus disesuaikan untuk disahkan DPR karena Senat Republik telah mengisyaratkan bahwa RUU tersebut takkan disahkan tanpa perubahan besar.

    “Menurut Congressional Budget Office, RUU tersebut diproyeksikan akan menambah sekitar 3,8 triliun dolar AS pada utang nasional selama dekade berikutnya Hal ini menyusul penurunan peringkat kredit negara bagian AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s baru-baru ini, dengan alasan meningkatnya tingkat utang AS,” kata Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 110 poin atau 0,67 persen menjadi Rp16.218 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.328 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat juga menguat ke level Rp16.289 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.313 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyatakan dengan diterapkannya pajak ekspor untuk komoditas kelapa bulat dinilai mampu memitigasi kenaikan minyak goreng berbahan baku kelapa dan santan.

    Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja dihubungi di Jakarta, Jumat menyatakan, saat ini industri pengolahan kelapa dalam negeri tengah kekurangan pasokan, karena produksi kelapa bulat dalam negeri lebih banyak untuk ekspor.

    “HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,” ujar dia.

    Disampaikannya, akibat kelangkaan bahan baku kelapa, berdampak secara langsung terhadap kenaikan produk hasil olahan kelapa, seperti minyak goreng kelapa dan santan.

    Lanjut dia, saat ini untuk harga minyak goreng kelapa dan santan yang ada di pasar domestik naik sekitar 20 hingga 30 persen.

    “Mungkin naik 20 sampai 30 persen,” ujarnya lagi.

    Oleh karena itu pihaknya ingin pemerintah memfokuskan terlebih dahulu kebutuhan suplai industri dalam negeri.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terus berkoordinasi secara intensif bersama dengan pelaku usaha dan asosiasi untuk mencari solusi suplai permintaan kelapa, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan petani.

    Menperin menyatakan bahwa industri pengolahan kelapa mempunyai kepentingan yang sama untuk mengutamakan kesejahteraan petani.

    Hal ini juga mendukung keberlanjutan kegiatan usaha berbasis kelapa dengan menjaga petani kelapa tidak beralih ke komoditas lain karena akan berdampak kepada kegiatan usaha pengolahan menjadi semakin sulit.

    Menurutnya, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa lima besar dunia namun belum memiliki kebijakan tata niaga bahan baku kelapa seperti pelarangan ekspor, pungutan ekspor, serta larangan terbatas (lartas).

    “Sementara negara-negara produsen kelapa lainnya seperti Filipina, India, Thailand dan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk menjaga nilai tambah ekonomi kelapa, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan industri pengolahan kelapa,” katanya.

    Menperin menyampaikan bahwa sejak program hilirisasi kelapa dicanangkan telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, China, dan Sri Lanka.

    Namun saat ini perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan beroperasi karena kelangkaan bahan baku kelapa.

    Hal itu karena kelapa Indonesia lebih cenderung diekspor dalam bentuk kelapa bulat karena belum ada regulasi tata niaganya.

    “Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22 sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

    “Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1 persen dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan. Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

    Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.

    Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.

    Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

    Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025