Author: Antaranews.com

  • Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon (ANTARA) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengoptimalkan bantuan dari pemerintah pusat sekitar Rp30 miliar pada 2025 untuk sektor pertanian khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    Kepala Distan Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan di Cirebon, Jumat, mengatakan bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.

    Ia menuturkan bantuan yang diterima oleh Kabupaten Cirebon pada 2023 sebesar Rp10 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp19 miliar, dan tahun ini sekitar Rp30 miliar.

    Menurut dia, bantuan tersebut disalurkan langsung kepada kelompok tani dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, asuransi pertanian, serta program pendampingan peningkatan produksi.

    “Lebih dari 60 persen petani telah merasakan manfaat bantuan ini, dan untuk bantuan alat, kebermanfaatannya telah menjangkau 100 persen petani di Kabupaten Cirebon,” katanya.

    Penyaluran bantuan tersebut, kata dia, bersifat bergilir kepada masing-masing kelompok tani agar pemerataan dapat terus dilakukan.

    “Kalau alsintan, tahun ini satu kelompok tani mendapat bantuan, belum tentu tahun depan dapat lagi. Tapi karena alatnya bisa digunakan bersama, maka dampaknya tetap meluas,” katanya.

    Alex menyampaikan selain bantuan dari pusat, pemerintah daerah pun sudah menggulirkan berbagai program untuk membantu petani di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti padi.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana hormati proses hukum soal ijazah Jokowi

    Istana hormati proses hukum soal ijazah Jokowi

    … kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dituduh palsu oleh segelintir orang.

    Prasetyo menyebut fokus Istana dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurusi polemik ijazah tersebut.

    “Kami menghormati ya karena itu proses hukum. Sudah disampaikan oleh Bareskrim hasilnya ya, tentu kita menghormati, karena kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo pun mengajak semua pihak untuk memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa dan negara.

    “Mari kita semua ini benar-benar fokus untuk menjalankan tugas kita. Bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kita kurangi hal-hal yang kurang produktif, kurang berdampak. Semangatnya sekarang kami mau membangun bangsa dan negara dengan menjalankan program-program yang memang kami yakin itu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat,” kata Juru Bicara Presiden RI.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), menyatakan ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

    “Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

    Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

    Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

    “Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

    Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

    “Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

    Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

    Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

    Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar proyek pengerjaan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat selesai dalam tempo satu tahun.

    “Dalam waktu dekat atau satu tahun, (revitalisasi) harus selesai, karena prediksi ke depan nilai ekspor-impor kita akan meningkat, seiring dengan jalannya investasi di proyek strategis nasional (PSN) maupun investasi lainnya,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi rombongan anggota Komisi V DPR RI yang meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

    Tinjauan tersebut bagian dari langkah percepatan revitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jateng.

    Menurut dia, percepatan tersebut perlu dilakukan agar Jateng dapat meningkatkan daya saing dengan provinsi lain yang memiliki pelabuhan-pelabuhan besar.

    Apalagi, kata dia, beberapa investor telah menyampaikan rencana ke depan, khususnya terkait distribusi barang hasil produksi sehingga dibutuhkan akses ke pelabuhan yang cepat.

    “Pemprov mengucapkan terima kasih dengan adanya kunjungan dari Komisi V DPR RI. Tentu kami mohon kepada beliau untuk mengawal sehingga kerja-kerja ‘teamwork’ akan bersama-sama dilakukan,” kata Luthfi.

    Ia menilai secara umum pengembangan sarana-prasarana di pelabuhan tersebut sudah mencukupi, namun seiring adanya proyek strategis nasional, banyaknya kawasan industri dan bergeliatnya investasi di Jateng maka diperlukan pelabuhan yang representatif, yakni dengan revitalisasi.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI salurkan “cash loan” dan “non-cash loan” Rp700 miliar untuk PELNI

    BRI salurkan “cash loan” dan “non-cash loan” Rp700 miliar untuk PELNI

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memberikan fasilitas cash loan (CL) dan non-cash loan (NCL) senilai Rp700 miliar kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PELNI).

    Selain itu, PELNI juga mendapatkan fasilitas forex line sebesar 1,5 juta dolar AS dari BRI untuk memperkuat kemampuan PELNI dalam memberikan layanan transportasi laut dengan biaya yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa BRI siap menjadi mitra terpercaya PELNI dalam menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi, adaptif dan berkelanjutan.

    ”Kepercayaan tersebut akan terus kami jaga dengan prinsip kehati-hatian, layanan prima, dan solusi yang inovatif,” kata Agustya.

    Fasilitas non-cash loan (NCL) nantinya dapat memungkinkan PELNI untuk menerbitkan berbagai instrumen jaminan seperti Bank Garansi, Letter of Credit (L/C), dan Standby L/C (SBLC) yang dibutuhkan oleh PELNI dalam melakukan pembelian spare part (suku cadang) dan maintenance (perawatan) kapal sebagai bagian dari operasional perusahaan untuk memastikan armada kapal dalam kondisi prima dan aman.

    Sementara itu, fasilitas forex line akan memberikan fleksibilitas bagi PELNI dalam melakukan transaksi valuta asing yang terkait dengan pembelian spare part kapal dari luar negeri.

    Pembelian spare part dan maintenance kapal merupakan bagian penting dari operasional perusahaan untuk memastikan armada kapal dalam kondisi prima dan aman.

    Selain fasilitas kredit tersebut, BRI juga menjalin kerja sama untuk fasilitas notional pooling beserta anak usaha PELNI.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU tinjau Pasar Seni Borobudur

    Menteri PU tinjau Pasar Seni Borobudur

    Kesiapan seperti apa, kalau ada yang perlu dibantu kita siapkan, tapi ini sudah bagus kok,

    Magelang (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Pasar Seni Borobudur di Kabupaten Magelang menjelang kedatangan Presiden RI pada akhir bulan Mei 2025.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Magelang, Jumat menyampaikan, kedatangannya untuk melihat kesiapan untuk kedatangan presiden ke sini pada minggu depan.

    “Kesiapan seperti apa, kalau ada yang perlu dibantu kita siapkan, tapi ini sudah bagus kok,” katanya.

    Ditanya apa yang perlu disiapkan setelah kunjungan ini, dia menjawab Taman Wisata Candi sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah jembatani aplikator dan ojol cari titik temu soal tarif

    Pemerintah jembatani aplikator dan ojol cari titik temu soal tarif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya menjembatani komunikasi antara perusahaan aplikator dan pekerja ojek online (ojol) untuk mencari solusi terkait polemik potongan tarif.

    “Kita sedang berusaha menjembatani, mengomunikasikan antara aplikator dan teman-teman pekerja ya di ojol, [terkait] potongan untuk mencari titik temu, karena memang harus duduk dan dibicarakan, karena masing-masing memiliki perhitungan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa beberapa kementerian terkait telah menerima audiensi dari perwakilan ojol.

    Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk segera mencari titik temu mengingat peran penting ojol dalam mendukung perekonomian, baik dari sisi jumlah pekerja maupun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.

    “Jadi kita mau cari titik temunya supaya untung bersama-sama kan. Sejahtera bersama-sama, maju bersama-sama,” ujar Prasetyo.

    Pengemudi ojol menuntut potongan tarif turun dari maksimal 20 persen menjadi 10 persen. Tuntutan potongan tarif ini telah berulang kali disampaikan asosiasi ojol, termasuk dalam demo pada 20 Mei 2025.

    Asosiasi menyebut bahwa selama ini aplikator memotong tarif lebih dari 20 persen dan melanggar aturan.

    Sebelumnya, perwakilan dari empat aplikator terkemuka di Indonesia sudah angkat bicara mengenai skema komisi bagi hasil mitra pengemudi mereka.

    Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo, dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (19/5), mengatakan pemotongan komisi yang dilakukan aplikator tersebut telah sesuai dengan aturan Kemenhub, yaitu 20 persen.

    Catherine menanggapi permintaan mitra pengemudi terkait pengurangan potongan komisi menjadi 10 persen, namun ia menilai hal itu justru berisiko menurunkan pendapatan total atau take home pay mitra secara keseluruhan.

    Menurutnya, meski potongan 10 persen terlihat meningkatkan pendapatan per transaksi, jumlah transaksi justru berpotensi turun signifikan sehingga berdampak lebih besar terhadap penurunan total pendapatan yang diterima mitra pengemudi setiap harinya.

    Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy menyatakan bahwa Grab memungut komisi dari mitra ojol tidak lebih dari 20 persen. Hal ini juga diamini oleh Government Relations Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, yang menegaskan bahwa Maxim menetapkan pemotongan komisi tidak lebih dari 20 persen.

    Sementara itu, Direktur Bisnis InDrive, Ryan Rwanda, mengungkapkan bahwa potongan yang diterapkan oleh pihaknya jauh lebih rendah. InDrive hanya mengenakan potongan 11,7 persen untuk layanan mobil dan 9,99 persen untuk motor, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif ‘fresh’ Dirjen Pajak yang baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta publik memberikan waktu satu bulan untuk Direktur Jenderal Pajak baru Bimo Wijayanto untuk mempelajari urusan pajak, termasuk Coretax.

    “Kami meminta Dirjen Pajak baru Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif fresh Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Usai mempelajari pajak, Bimo diminta untuk membuat penjelasan terpisah, mengingat banyak dan luasnya cakupan pajak.

    “Bisa membuat press briefing tersendiri mengenai Coretax atau hal-hal lain yang akan dilakukan,” tambah Sri Mulyani.

    Sama halnya, Sri Mulyani juga memberikan waktu satu bulan untuk Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    “Tidak adil, baru tiga jam sudah ditanya banyak hal. Beliau juga akan membutuhkan waktu satu bulan. Namun, beliau akan naik haji. Mungkin nanti naik haji sambil belajar mengenai materi, supaya waktu pulang bisa memberikan briefing,” ujar Menkeu lagi.

    Pagi ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA).

    Sementara, Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama memiliki latar belakang seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa alasan posisi Dirjen Bea dan Cukai dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama karena institusi tersebut membutuhkan sosok yang berani.

    Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN) resmi dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat.

    “Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ, mohon maaf ya, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.

    Saat ditanya lebih lanjut soal penunjukan dari kalangan TNI untuk mengisi jabatan Dirjen Bea dan Cukai, Prasetyo menilai bahwa TNI merupakan lembaga yang paling terpercaya dan berada di garda terdepan dalam berbagai sektor.

    Selain itu, Bea dan Cukai yang memiliki pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi dan kementerian.

    “Beliau tidak akan bekerja sendiri. Untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita ‘keroyok’ bersama-sama. Sekali lagi, substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban,” kata Prasetyo.

    Penunjukan sejumlah eselon I di Kementerian Keuangan, kata Prasetyo, juga dilakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai.

    Atas hal tersebut, dua dirjen di Kementerian Keuangan, yakni Dirjen Pajak yang dijabat Bimo Wijayanto, dan Dirjen Bea Cukai yang dijabat Djaka Budi Utama, merupakan penunjukan dari Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kita konsentrasi untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi. Dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan,” kata Prasetyo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertagas: Peran “midstream” strategis dalam monetisasi lapangan gas

    Pertagas: Peran “midstream” strategis dalam monetisasi lapangan gas

    Tantangan utama di Indonesia timur ketiadaan infrastruktur midstream andal untuk menghubungkan sumber gas dengan pasar potensial

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur midstream (penghubung hulu-hilir) energi yang berperan strategis dalam monetisasi lapangan gas di wilayah Indonesia bagian timur.

    Dengan infrastruktur yang dirancang sesuai kondisi geografis dan potensi lokal, Pertagas optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong monetisasi (komersialisasi) gas yang berkelanjutan dan pemerataan energi nasional, kata Direktur Komersial Pertamina Gas Kusdi Widodo.

    Kusdi mengatakan bahwa konektivitas merupakan faktor kunci dalam mempercepat akses energi di wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

    “Investasi bukan semata soal pasokan, tapi soal konektivitas. Tantangan utama di Indonesia timur adalah ketiadaan infrastruktur midstream yang andal untuk menghubungkan sumber gas dengan pasar potensial. Di sinilah pendekatan modular dan hybrid memainkan peran penting,” ujar Kusdi dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kusdi menyebutkan bahwa Pertagas sebagai operator jaringan pipa transmisi gas terpanjang di Indonesia dan pengelola lebih dari 600 km pipa minyak di Sumatera, telah berperan mendukung penyaluran kebutuhan energi nasional.

    Namun untuk menjangkau wilayah timur yang belum terlayani infrastruktur, Pertagas mengimplementasikan pendekatan modular seperti isotank, Floating Storage Unit (FSU), Floating Regasification Unit (FRU), serta pembangunan pipa pendek untuk konektivitas lokal.

    Salah satu portofolio di wilayah Indonesia timur yaitu proyek gasifikasi di Sorong. Di bawah mandat KEPMEN ESDM No. 13.K/2020, Pertagas berperan dalam mendukung suplai gas ke PLTMG 50 MW.

    “Ini bukan hanya proyek kelistrikan, tapi jangkar ekonomi kawasan. Ketika listrik tersedia, permintaan dari sektor logistik, industri, hingga rumah tangga ikut tumbuh,” tambah Kusdi dalam diskusi Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025 pada Selasa (21/5).

    Selain itu, untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan pipa, Pertagas mengembangkan fasilitas virtual pipeline di Bontang, yakni LNG Filling Station berkapasitas 14 MMSCFD dan LNG Cargo Dock yang mendukung pengiriman isotank melalui laut ke kawasan Indonesia timur. Fasilitas ini dapat menjadi solusi nyata distribusi gas secara fleksibel.

    Dalam sesi tersebut, Kusdi juga menyinggung proyek-proyek prospektif di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua Selatan.

    “Midstream bukan hambatan, justru menjadi enabler. Mulai dari skala kecil, praktis, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, itulah pendekatan kami,” tegasnya dalam diskusi bertema “Fuelling the Future: Strategies for Achieving Long-term Plan Production from East Indonesia through Sustainable Exploration”.

    Selain aspek teknis dan komersial, Kusdi juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam keberlanjutan proyek energi.

    “Menjaga komunikasi yang kuat dengan komunitas sosial bukan pilihan, tapi keharusan. Kami menjalankan tanggung jawab sosial di sekitar wilayah operasional kami, untuk merangkul masyarakat, memberdayakan, dan memastikan infrastruktur kami memberi manfaat bersama,” kata Kusdi.

    Sebagai bagian dari Pertamina Group dan Subholding Gas PGN, Pertagas terus memperluas perannya tidak hanya sebagai pengangkut gas, tetapi juga sebagai pembuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

    “Kami hadir bukan hanya untuk mengalirkan gas, tapi untuk membuka akses dan membangun ketahanan energi jangka panjang,” kata Kusdi.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyangga jembatan Cisumdawu Km 204 bergeser akibat pergerakan tanah

    Penyangga jembatan Cisumdawu Km 204 bergeser akibat pergerakan tanah

    Bandung (ANTARA) – Polres Sumedang, Jawa Barat, yang melakukan inspeksi menyeluruh di Tol Cisumdawu atas efek pergerakan tanah yang terjadi pada Sabtu (17/5) sekitar pukul 10.00 WIB, dan melaporkan salah satu kerusakan signifikan adalah tiang penyangga jembatan di Km 204 bergeser, hingga membutuhkan perbaikan serius.

    “Pada Km 204, Jembatan Cikadongdong Blok Cacaban Conggeang, tiang penyangga jembatan mengalami pergeseran yang membutuhkan perbaikan dalam jangka waktu hingga satu tahun,” kata Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono dalam laporan pada Kapolda Jabar yang dikutip di Bandung, Jumat.

    Dalam survei berlangsung pada Selasa (20/5), guna mengidentifikasi tingkat kerusakan akibat pergerakan tanah itu, Joko juga menyampaikan adanya situasi darurat pergerakan tanah yang terjadi di ruas Km 177, tepatnya di Blok Binong–Bojongtotor, Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

    Di titik tersebut, lanjut dia, pergerakan tanah telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan tol, termasuk retaknya barrier beton dan amblasnya badan jalan. Hal ini menyebabkan penutupan jalur cepat dan pengalihan seluruh kendaraan ke jalur lambat.

    “Kami telah berkoordinasi langsung dengan pihak PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT). Mereka membenarkan bahwa beberapa titik di ruas tol mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Saat ini, langkah-langkah pengamanan dan pengalihan jalur sudah diterapkan,” ujar Joko.

    Berdasarkan hasil pengecekan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang yang diterimanya, dia menjelaskan pada titik km 177 itu, mahkota longsoran mencapai panjang 170 meter dan tinggi sekitar 300 meter, menyebabkan jalan tol amblas hingga 50 cm.

    Hal tersebut, mengakibatkan sekitar 60 unit rumah warga di Dusun Bojongtotor juga berada dalam ancaman langsung.

    “Kami menekankan pentingnya penanganan cepat dan tepat untuk mencegah korban jiwa, baik dari bencana longsor maupun kecelakaan lalu lintas. Jika pergerakan tanah terus berlanjut, jalur Tol Cisumdawu arah Majalengka akan ditutup dan kendaraan dialihkan ke Gerbang Tol Sumedang dan Pamulihan,” ucap Joko.

    PT CKJT sendiri, tambah dia, dijadwalkan akan melakukan pengecekan lapangan yang akan dipimpin oleh Direksi PT CKJT bersama Prof Paulus selaku ahli.

    “Segala upaya sedang kami koordinasikan untuk memastikan situasi dapat dikendalikan dan risiko dapat diminimalkan,” tutur Joko.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025